xvideos spankbang watchfreepornsex foxporn pornsam pornfxx porn110

Kerangka Acuan Kegiatan

Forum Kebijakan JKN bagi Akademisi & Pemangku Kepentingan:
Advokasi: Mendorong Reformasi Agile Government Program JKN dalam Tata Pemerintahan Daerah

diselenggarakan oleh PKMK FK - KMK UGM dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
Periode: 17 Desember 2020 – 28 Januari 2021

 

  Pengantar

Salah satu isu kesehatan yang krusial untuk ditelaah bersama adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasalnya, program JKN telah mampu melindungi jutaan masyarakat Indonesia dari risiko kemiskinan akibat sakit. Akan tetapi, program ini masih menghadapi tantangan pada keberlanjutan pendanaan dan pemerataan pemanfaatan (equity). Pasien Covid-19 yang jumlah terus menanjak menyebabkan beban APBN semakin berat dan kebutuhan pembiayaan kesehatan semakin meningkat. Sementara itu, pembangunan kesehatan di Indonesia juga masih menghadapi tantangan pada disparitas supply side. Manfaat JKN di beberapa wilayah tidak begitu signifikan, meski anggaran iuran PBI APBN setiap tahun bertambah.

Isu JKN ini akan dibahas melalui forum advokasi antara akademisi dengan pemangku kepentingan di berbagai daerah provinsi/ kabupaten/ kota. Forum ini adalah salah satu tindaklanjut Fornas JKKI ke-X. Advokasi Kebijakan JKN dilakukan sebagai bentuk partisipasi aktif akademisi di perguruan tinggi, dalam mengawal dan mengevaluasi penyelenggaraan program JKN agar adil dan berkelanjutan di wilayahnya masing - masing.

Sebagai informasi, revisi UU SJSN dan UU BPJS Kesehatan telah masuk dalam agenda program legislasi nasional (prolegnas) per 1 Desember 2020. Selain itu, saat ini panitia seleksi sedang menyeleksi calon anggota Dewan Pengawasan dan calon anggota Direksi BPJS Kesehatan sejak September 2020. Dari 253 pendaftar Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026. Selama hampir 7 tahun pelaksanaannya, program JKN memiliki banyak catatan perbaikan baik dalam tata kelola, pendanaan maupun mutu pelayanan kesehatan.

PKMK FK-KMK UGM merancang forum ini sebagai terobosan membangun jembatan komunikasi antara akademisi, masyarakat umum, dan pemangku kepentingan. Melalui kegiatan ini diharapkan tidak hanya PKMK FK - KMK UGM dan JKKI yang dapat mengawal monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan JKN, tetapi masyarakat umum dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, serta pemerintah. Sehingga, ada perbaikan tata kelola program JKN dalam merespon kebutuhan kesehatan atau pelayanan publik yang adaptif, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang menghargai keajegan, rutinitas, dan kepastian (Dwiyanto, 2016).

  Referensi

Untuk mengetahui & mendapat gambaran lengkap terkait hasil penelitian evaluasi JKN & data - data terkait sistem kesehatan nasional, silakan pembaca, peneliti & stakeholders dapat mengakses link berikut klik disini

  Tujuan

  • Mengkomunikasikan fakta dan bukti ilmiah pelaksanaan JKN di berbagai daerah
  • Memicu perhatian dan respon pemangku kepentingan dalam menyempurnakan kebijakan JKN yang berkelanjutan dan berkeadilan antar daerah
  • Meningkatkan partisipatif yang konstruktif akademisi dan berbagai kalangan lainnya dalam ranah penyusunan dan evaluasi kebijakan JKN di pusat dan daerah
  • Mendefinisikan persoalan kebijakan JKN dalam perspektif tata pemerintahan daerah.

  Peserta yang diharapkan

  • Pemerintah
    1. Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
    2. Kementerian Kesehatan
    3. Kementerian Dalam Negeri
    4. Kementerian Sosial
    5. Kementerian Komunikasi dan Informatika
    6. Bappenas
    7. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Divisi Pencegahan
    8. Direksi BPJS Kesehatan dan Divisi Regional serta Kantor Cabang
    9. Pemerintah Daerah, (Bappeda, Dinas Kesehatan & Dinas Sosial)
  • Akademisi/ Pendidikan: Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Masyarakat, FKG, Fakultas Farmasi, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, STIKES, dan fakultas kesehatan lainnya
  • Konsultan, Peneliti, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi/ Organisasi:
    1. Unit Penelitian dan Pengembangan Partai Politik
    2. Konsultan di bidang kesehatan & non kesehatan
    3. Asosiasi Fasilitas Kesehatan
    4. Asosiasi Tenaga Kesehatan
    5. Organisasi Profesi
    6. dan berbagai pihak yang berminat

  Agenda Acara

Pukul 13.00 – 14.30 WIB

Waktu Tema Pemantik Pembahas

Kamis,
17 Desember 2020

Implementasi JKN Di Daerah Dengan Kapasitas Fiskal Rendah, Menanggapi Kenaikan Iuran JKN Berdasarkan Perpres No. 64/2020

reportase

Peneliti Muda Evaluasi JKN di Provinsi NTT
  • BPJS Kesehatan Kedeputian XI
  • Dinas Kesehatan Provinsi NTT

Rabu,
23 Desember  2020

Bagaimana Meningkatkan Kinerja FKTP Dalam Menekan Rujukan Non Spesialistik Era JKN?

Reportase

Puguh priyo widodo, Amd., RMIK., S.Si., SKM., MMRS., AAAK

  • BPJS Kesehatan Kedeputian VII Jawa Timur
  • Walikota Malang

Rabu,
30 Desember 2020

Tema Pilihan: Ragam Tantangan & Peluang Penetapan Kelas Standar JKN bagi Pemerintah & Pemerintah Daerah.

reportase

  • M. Faozi Kurniawan - Peneliti PKMK FK-KMK UGM
  • Dinas Kesehatan DIY
  • Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan - Kementerian Kesehatan RI
  • Komisi IX DPR RI

Kamis,
7 Januari  2021

Kebijakan Penetapan Daerah Prioritas (Lokus) Sebagai Upaya Distribusi Fasilitas Kesehatan Yang Berkeadilan

reportase

Dr. Jon Hendri Nurdan, M.Kes
(Akademisi Universitas Dehasen Provinsi Bengkulu)

  • BPJS Kesehatan Kedeputian III (Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu)
  • Gubernur Provinsi Bengkulu

Kamis,
14 Januari 2021

Meningkatkan Rekruitmen Peserta Program Rujukan Balik: Perlu Evaluasi Dan Strategi Khusus Dalam Implementasi

reportase

DR. dr.Rahmat Bahtiar, MPPM, -
Akademisi Universitas Mulawarman
BPJS Kesehatan Kedeputian VIII (Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, & Kalimantan Utara)

Kamis,
21 Januari 2020

Inovasi Sistem Informasi Manajemen Sebagai Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Program Jaminan Kesehatan Nasional

reportase

Dr. Irwandy., SKM., MSc.PH., M.Kes
- Akademisi Universitas Hasanuddin
  • BPJS Kesehatan Kedeputian IX
  • Inspektorat Jenderal – Kementerian Kesehatan RI

Jumat,
5 Februari 2020

Kesenjangan Pelayanan Jantung di Provinsi Sumatera Utara

reportase

Dr. Juanita, S.E., M.Kes
  • Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
  • BPJS Kesehatan Kedeputian Sumatera

 

  Informasi Konten

Tri Aktariyani
Telp: 0274-549425   |   HP/WA: 08976060427
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Acara ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti melalui Zoom Meeting