ADVANCE FAMILY PLANNING

Inisiatif Advokasi untuk meningkatkan Akses Pada layanan KB Berkualitas

Advance Family Planning (AFP) adalah suatu inisiatif yang memiliki ciri berbasis pada data/bukti nyata (evidence-based) yang akan dijalankan selama tiga tahun untuk membantu Negara berkembang dalam mencapai akses universal pada kesehatan reproduksi (MDG 5b). Inisiatif ini ditujukan untuk merevitalisasi program Keluarga Berencana melalui peningkatan dana yang lebih efektif, peningkatan komitmen di tingkat lokal, nasional dan global. AFP didukung oleh the Bill & Melinda Gates Foundation dan the David and Lucile Packard Foundation. Konsorsium AFP terdiri dari Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health, African Women's Development Fund, Partners in Population and Development, dan Futures Group International.

Tujuan

Tujuan AFP adalah untuk meningkatkan pendanaan dan komitmen kebijakan di seluruh tataran pemerintahan, di antara donor bilateral dan multilateral serta sektor swasta. AFP dibangun berdasarkan investasi masa lalu dan kegiatan yang sudah berjalan dalam program-program advokasi kesehatan reproduksi, pengembangan kepeloporan, pengetahuan yang dimiliki dan penyediaan layanan inovatif. Keberhasilan inisiatif AFP sangat bergantung pada kerjasama yang efektif dengan lembaga-lembaga yang terkait dan bergerak di bidang kesehatan reproduksi seperti BKKBN, Kementerian Kesehatan, dan lembaga pemerintah lainnya, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan lembaga profesi lainnya, USAID, UNFPA dan lembaga donor lainnya serta berbagai pihak lain termasuk perorangan.

AFP dibangun berdasarkan momentum keberlanjutan dan meningkatnya minat pemerintah AS dan lembaga- lembaga donor Eropa, selain itu perhatian di tingkat nasional juga muncul terhadap perlunya melakukan investasi dalam bidang Keluarga Berencana untuk meningkatkan kondisi kesehatan serta mencapai Tujuan Pembangunan Milenium.

Inisiatif AFP berfokus pada penyediaan fakta bagi para pengambil keputusan mengenai mengapa Keluarga Berencana merupakan investasi yang logis dengan dividen dalam bentuk kesehatan, perkembangan sosial ekonomi, lingkungan dan bidang lainnya. Pesan advokasi serta pembawa pesannya akan merefleksikan situasi setiap negara serta minat para pengambil keputusan.

Untuk mencapai tujuan inisiatif memperkuat para pelaku advokasi dari Negara-negara Selatan serta menciptakan platform advokasi yang berkelanjutan, AFP mengembangkan tiga tujuan yang berbeda namun saling berkaitan:

• Tujuan 1 : Memobilisasi dan menguatkan advokasi keluarga berencana/kesehatan reproduksi yang berkesi- nambungan melalui investasi katalistik di Indonesia, Tanzania dan Uganda, yang merupakan negara-negara dengan potensi replikasi yang luas terhadap pendekatan AFP di Negara-negara berkembang lainnya.
• Tujuan 2 : Menguatkan investasi advokasi keluarga berencana/kesehatan reproduksi yang telah berjalan di India, Pakistan, Ethiopia, Kenya, Nigeria dan Senegal melalui penyediaan bantuan teknis yang dikembangkan secara khusus.
• Tujuan 3 : Suara dari Selatan – meningkatkan suara dari para champion (pihak-pihak yang telah bekerja secara terus menerus dalam isu keluarga berencana/kesehatan reproduksi) dari Selatan secara regional dan global untuk menyuarakan kebutuhan akan revitalisasi agenda keluarga berencana/kesehatan reproduksi untuk mencapai MDG 5b dan mengembangkan platform bagi kerjasama Selatan-Selatan yang lebih luas.

Pendekatan AFP

Champion Lokal (Local Champions) : AFP bekerja untuk memfasilitasi proses identifikasi dan pengembangan strategi bersama dengan para champion lokal yang telah memiliki reputasi dan kecakapan untuk menyuarakan keluarga berencana secara efektif di antara para pengambil keputusan di tingkat regional dan global. Di Indonesia, Tanzania dan Uganda, AFP akan dipandu oleh kelompok kerja inti yang terdiri dari para champion lokal.

Advokasi Terfokus (Focused Advocacy): Upaya-upaya dalam AFP terkonsentrasi pada penyediaan data dan fakta untuk para pembuat keputusan yang mengontrol sumber daya bagi keluarga berencana—dana, manusia, dan komoditas—serta pengelolaannya. Fokusnya adalah dalam meningkatkan sumber daya dan menyempurnakan lingkungan kebijakan bagi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta memobilisasi para pembuat keputusan yang terlibat dalam alokasi sumber daya dan kebijakan kesehatan reproduksi.

Peluang Advokasi (Advocacy Opportunities) : AFP berkonsentrasi pada peluang advokasi yang memungkinkan dalam mempengaruhi kebijakan, memiliki hasil nyata dan dapat diukur. Selain itu, AFP bekerja di tingkat lokal, kabupaten, provinsi, nasional, regional dan global, karena pembuatan keputusan di satu tingkat akan mempengaruhi proses pembuatan keputusan di tingkat lainnya.

AFP bertumpu pada potensi seperti berbagai program yang didanai USAID, misalnya Demographic and Health Surveys (DHS), dan analisis Resources for the Awareness of Population Impact on Development (RAPID). DHS saat ini merupakan metode utama yang digunakan berbagai pemerintah dan donor untuk memantau perubahan dalam perilaku kesehatan dan kesehatan reproduksi serta digunakan untuk mengembangkan kebijakan, merencanakan program dan memahami perilaku. Kesembilan Negara AFP akan, atau sudah, memiliki DHS. AFP akan menggunakan hasilnya untuk mengembangkan pesan-pesan advokasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang ditujukan bagi para pembuat keputusan yang spesifik. RAPID menganalisis hubungan antara dinamika populasi dan prospek pembangunan suatu Negara. Presentasi RAPID secara spesifik dirancang untuk para pembuat keputusan yang sibuk serta memungkinkan mereka untuk mengubah asumsi pengembangan modelnya dan melihat dampak potensial dari berbagai program.

Melalui kerjasama dengan berbagai rekan terutama champion lokal, AFP akan mengaitkan berbagai kegiatan terfokus dengan peluang-peluang advokasi dan para pembuat keputusan yang spesifik. AFP akan mendorong liputan media yang akurat atas kegiatan atau peristiwa terfokus tersebut. Champion lokal akan dibekali dengan kecakapan mengenai cara terbaik untuk menggunakan data DHS dan analisis RAPID untuk mendapatkan hasil terbaik. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan terfokus akan memiliki kurva penurunan yang tajam jika tidak diikuti dengan upaya-upaya berkesinambungan untuk memelihara dan memperkuat pesan-pesannya. Kegiatan lanjutan AFP akan memaksimalkan gaung dari kegiatan-kegiatan terfokus ini.

Berbasiskan Data/Fakta (Evidence Based): AFP menggunakan asumsi bahwa para pembuat keputusan akan melakukan tindakan atas data/fakta yang membutuhkan penanganan segera yang disampaikan dengan cara yang mudah diterima dan disampaikan oleh pemberi pesan yang kredibel. Pendekatan AFP mengembangkan pesan untuk para pembuat keputusan dan ditujukan untuk mempengaruhi cara pembuat keputusan dalam melakukan tindakan, mengimplementasikan kebijakan serta mengalokasikan sumber daya. AFP akan dikembangkan di atas kecakapan champion keluarga berencana lokal untuk memelihara serta menjaga irama interaksi dan informasi dalam meningkatkan ketertarikan atas masalah keluarga berencana dan pendanaannya. Data/bukti yang dilengkapi dengan penyampaian kisah/peristiwa yang kuat mengenai bagaimana kehidupan masyarakat akan terpengaruh merupakan hal yang sentral bagi pendekatan FP.

Hasil Nyata yang Segera (Quick Wins) : Quick wins adalah tindakan nyata yang dilakukan serta dapat dikontrol oleh para pembuat keputusan dan dapat mempengaruhi hadirnya perubahan selama masa tugas mereka. Bagian inti dari AFP adalah mengidentifikasi hasil yang segera namun penting, menentukan dukungan apa yang diperlukan pembuat keputusan untuk mengimplementasikannya, mengembangkan pesan advokasi dengan berbasis data/ fakta untuk para pembuat keputusan ini, dan membantu para champion keluarga berencana menyampaikan pesan-pesan ini di saat dan cara yang paling efektif.

Keberlanjutan (Sustainability) : Jika pada akhir inisiatif ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak mendapatkan dukungan yang cukup, dampak jangka panjang AFP tidak akan maksimal. AFP akan membantu mengidentifikasi dana-dana non-proyek sehingga berbagai kegiatan yang diinisiasi AFP akan berlanjut setelah inisiatif AFP selesai.

Dokumentasi Pemantauan Advokasi (Advocacy Scorecard) : AFP berfokus pada hasil advokasi yang spesifik dan nyata dan akan menggunakan dokumentasi pemantauan yang bersifat transparan dan diperbaharui terus menerus untuk seluruh peluang advokasi, sebagai bagian dari rencana pemantauan dan evaluasi. Walaupun dokmentasi ini akan juga memantau variabel proses dan pengembangan kapasitas, seperti jumlah champion yang sudah mendapatkan pelatihan dan lain-lain, namun nilai sesungguhnya dari dokumentasi ini adalah pemantauan atas perubahan pada aspek program dan pendanaan.

Suara dari Selatan

Karena dalam beberapa waktu ke depan program keluarga berencana akan tetap berbasiskan donor di banyak negara Afrika sub-Sahara, kelanjutan keluarga berencana tidak dapat dilakukan tanpa peningkatan prioritas dari pihak donor terhadap masalah keluarga berencana serta masalah lainnya yang terkait. Peningkatan dukungan tidak akan diraih jika negara berkembang tidak menyuarakan kebutuhan dan keinginan mereka atas dukungan terhadap keluarga berencana ini.

Untuk informasi mengenai AFP di Indonesia, silahkan menghubungi Mayun Pudja: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Endang K. Saputra: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau Dini Haryati: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Step 1: Overview

Step 1.1 Sample Course Agenda
Step 1.2 Framework

Step 2: Private Health Sector Assessments

Step 2.1 Benefits of Private Health Sector Assessments
Step 2.2 Conducting a Private Health Sector Assessment
Step 2.3 Data Issues and Limitations

Step 3: Strategies for Engaging the Private Health Sector

Step 3.1 Harnessing the Private Sector
Step 3.2 Growing the Private Sector
Step 3.3 Conversion
Step 3.4 Restricting the Private Health Sector

Step 4: Policy Instruments

Step 4.1 Overview of Policy Instruments
Step 4.2 What About Quality, Equity, and Efficiency?

Step 5: Information Flow

Step 5.1 Information Flow to Providers
Step 5.2 Information Flow to Consumers

Step 6: Regulating the Private Heath Sector

Step 6.1 What is Regulation?
Step 6.2 Benefits and Costs of Regulation
Step 6.3 Who Regulates Health Care?
Step 6.4 Self Regulation by Professional Health Bodies
Step 6.5 Accreditation

Step 7: Contracting and Vouchers

Step 7.1 Contracting Overview
Step 7.2 How does Contracting Work?
Step 7.3 Contracting Considerations
Step 7.4 Voucher Overview
Step 7.5 Voucher Steps

Step 8: Social Franchising and Social Marketing

Step 8.1 Social Marketing Overview
Step 8.2 What is Social Franchising?
Step 8.3 How Does Social Franchising Work?

Step 1: Background

1.1: Key Definitions
1.2: Evolution of a Public Private Dialogue
1.3: Public Private Dialogue Benefits and Risks

Step 2: Diagnosing the Status and Potential for Public Private Dialogue

2.1: Diagnosis Project Sequence
2.2: The Public Private Dialogue Diamond
2.3: Overview of Stakeholder Analysis
2.4: Analyze Stakeholder Level of Influence and Support
2.5: Stakeholder Analysis Matrix

Step 3: Designing a Public Private Dialogue Process

3.1: Mandate and Institutional Alignment
3.2: Structure
3.3: Champions
3.4: Role of the Facilitator
3.5: Outputs
3.6: Additional Considerations

Step 4: Implementation

4.1: The Public Private Dialogue Action Plan
4.2: Identifying Public Private Dialogue Opportunities
4.3: PPD Communications and Outreach

Step 5: Monitoring and Evaluation of Public Private Dialogue

5.1 Overview
5.2 Challenges of Conducting PPD Monitoring and Evaluation
5.3 Developing a Plan to Monitor Progress
5.4 M&E Tools
5.5 Indicators

Step 1: Assessment : Part of a Health System Improvement Process

1.1: Definition of the Private Health Sector
1.2: Private Health System Assessments: The Big Picture
1.3: Private Health Sector Assessment Overview
1.4: Relationship Between Assessment, Capacity Development, and Engagement
1.5: Learning from Previous Assessments
1.6: Other Private Health Sector Assessment Audiences

Step 2: Assessment Models

2.1: Focus of Private Health Sector Assessment
2.2: Log Frame for Private Health Sector Assessment
2.3: Types of Private Health Sector Assessments
2.4: Descriptive Models
2.5: Analytical Assessment Models
2.6: Predictive Assessment Models
2.7: A Summary Approach to the Assessment Process
2.8: Evidence Based Pyramid

Step 3: Data Collection

3.1: Secondary Data Collection
3.2: Main Types of Primary Data Collection Instruments
3.3: Ethics and Informed Consent
3.4: Observation
3.5: Key Informant Interviews
3.6: Surveys
3.7: Focus Groups

Step 4: Assessment Considerations

4.1: Determine Assessment Scope
4.2: Assessment First Step
4.3: Market Analysis
4.4: Key Assessment Themes
4.5: Define Terms of Reference

Step 5: Conducting a Private Health Sector Assessment

5.1: Document Review and Key Information Identification
5.2: Key Informant Interviews
5.3: Field Visit
5.4: Data Analysis and Report Preparation
5.5: Stakeholder Feedback
5.6: Develop Action Plan

Step 1 : The Basics

1.1 : The Health System
1.2 : Health System Function
1.3 : The Policy Cycle
1.4 : Stewardship and Engagement
1.5 : The Engagement Continuum

Step 2 : The Private Health Sector

2.1 : Why the private Health Sector Matters
2.2 : Used by consumers Yet ignored by Policymakers
2.3 : Forms of Collaboration with the private Health Sector

Step 3 : Stewardship Instruments

3.1 : Accreditation
3.2 : Contracting
3.3 : Information flow to Consumers
3.4 : Training and Information Flow to Providers
3.5 : Regulation
3.6 : Social Franchising
3.7 : Social Marketing 
3.8 : Vouchers

Health Policy Toolkit
untuk hubungan dengan sektor swasta

Health Policy Kit
The World Bank

Health Policy Toolkit, which offers health policy stakeholders and practitioners online access to a growing collection of information about policies and practices that can help enhance the contribution of the private sector to important health goals in developing countries.

The Toolkit includes links to key policy resources in a variety of formats.

• Module 1 : Fundamentals

  This module discusses health systems, the policy cycle, public sector stewardship towards the private health sector, the importance of the private health sector, and policy mechanisms governments can use to better engage the private health sector.

  • Health systems and the policy cycle;
  • The concepts of stewardship and engagement;
  • Actors involved in the private health sector;
  • Why the private health sector matters and who uses it;
  • Policy instruments to engage the private health sector.

   

• Module 2 : Assessment

  This module helps stakeholders including policymakers, technical staff, businesses and financial institutions to understand how to better engage the public and private sectors through the results of an assessment process.
  The reader will understand:

  • Health systems frameworks for a health sector assessment
  • The dimensions of a health sector assessment
  • The dynamics of a private health sector assessment process
  • Options for sources of secondary data
  • The types of instruments which can be used for primary data collection
  • Steps in the assessment process

• Module 3 : Engagement

  This module focuses on engaging with the private health sector by designing, implementing, and evaluating a public private dialogue.
  The reader will:

  • Be able to define engagement, public private dialogue, and public-private partnership and understand the major policy instruments used to collaborate with the private health sector.
  • Understand the stages of the policy cycle and how it relates to a public private dialogue.
  • Know the essential elements to consider when designing and implementing a public-private dialogue project in health.

• Module 4 : capacity Development

  This module provides policymakers and capacity builders with tools to better understand how to work with the private health sector.
  The reader will :

  • Review the concept of capacity development and how it relates to policy engagement and private health sector assessment;
  • View a sample course agenda and training materials on strategies for strengthening private health policy to achieve health goals;
  • Understand how to conduct a private health sector assessment;
  • Gain exposure to policy instruments for engaging the private sector.

Dalam dokumen SKN tersebut dikatakan pula bahwa untuk menjamin keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah perlu dikembangkan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) dalam kaitan ini kedudukan SKN merupakan supra sistem dari SKD. SKD terdiri dari Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) dan Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota (SKK).

SKN terdiri dari beberapa subsistem berdasarkan Perpres No. 72/2012, yaitu:

1. Upaya kesehatan
2. Penelitian dan pengembangan kesehatan
3. Pembiayaan kesehatan
4. Sumber daya manusia kesehatan
5. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan
6. Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan
7. Pemberdayaan masyarakat

SKN sebagaimana telah disebutkan sebelumnya terdiri dari enam subsistem, yaitu: Upaya kesehatan; Pembiayaan kesehatan; Sumberdaya Manusia kesehatan; Obat dan perbekalan Kesehatan; Pemberdayaan masyarakat; Manajemen kesehatan. Fungsi stewardship/regulasi nampaknya diwakili oleh manajemen kesehatan di mana didalamnya secara eksplisit disebutkan tentang hukum kesehatan. Namun penjelasan dalam dokumen SKN menunjukan kurang kuatnya pemahaman peran stewardship/regulator. Untuk itu, bila membahas keterkaitan antara subsistem dengan pendekatan SKN, penting memperhatikan adanya kelemahan tersebut.

Untuk membaca SKN terbaru, silahkan  dan untuk Kepmenkes  silahkan 

Sistem Kesehatan Daerah menguraikan secara spesifik unsur-unsur upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia kesehatan, sumberdaya obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. SKD merupakan acuan bagi berbagai pihak dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah.

Sistem kesehatan tidak terbatas pada seperangkat institusi yang mengatur, membiayai, atau memberikan pelayanan, namun juga termasuk kelompok aneka organisasi yang memberikan input pada pelayanan kesehatan, terutama sumber daya manusia, sumber daya fisik (fasilitas dan alat), serta pengetahuan/teknologi (WHO SEARO, 2000). Organisasi ini termasuk universitas dan lembaga pendidikan lain, pusat penelitian, perusahaan kontruksi, serta serangkaian organisasi yang memproduksi teknologi spesifik seperti produk farmasi, alat dan suku cadang.

WHO mendefinisikan sistem kesehatan sebagai seluruh kegiatan yang mana mempunyai maksud utama untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan. Mengingat maksud tersebut di atas, maka termasuk dalam hal ini tidak saja pelayanan kesehatan formal, tapi juga tidak formal, seperti halnya pengobatan tradisional. Selain aktivitas kesehatan masyarakat radisional seperti promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, peningkatan keamanan lingkungan dan jalan raya , pendidikan yang berhubungan dengan kesehatan merupakan bagian dari sistem.

Sistem kesehatan paling tidak mempunyai 4 fungsi pokok yaitu: Pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, penyediaan sumber daya dan stewardship/ regulator. Fungsi-fungsi tersebut akan direpresentasikan dalam bentuk subsistem dalam sistem kesehatan, dikembangkan sesuai kebutuhan. Masing-masing fungsi/subsistem akan dibahas tersendiri. Di bawah ini digambarkan bagaimana keterkaitan antara fungsi-fungsi tersebut dan juga keterkaitannya dengan tujuan utama Sistem Kesehatan.

Saat ini WHO mengembangkan pola baru tentang Sistem Kesehatan yang dapat diklik