Lokakarya Nasional Pengembangan dan Pemberdayaan (Loknas) PP SDM Kesehatan yang berlangsung selama 3 hari (27-29 Agustus) itu mengeluarkan 8 rekomendasi. Diharapkan, berbagai upaya perbaikan itu dapat meningkatkan kualitas SDM kesehatan Indonesia.

Demikian dikatakan Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM, Kementerian Kesehatan, Tri Tarayati saat menutup loknas PP SDM Kesehatan, di Jakarta, Jumat (29/8).

Rekomendasi itu disebutkan antara lain, perlunya dilakukan penajaman kebijakan PPSDM kesehatan yang dapat menjawab 2 tantangan yaitu globalisasi dan isu keadilan, serta kualitas pelayanan kesehatan.

Menyesuaikan strategi PP SDM kesehatan yang meliputi revitalisasi Tim KF-PSDM kesehatan dan revisi regulasi PP SDM kesehatan pendidikan tenaga kesehatan.

Selain itu, perlunya mengatur kembali pendayagunaan lulusan tenaga dokter spesialis pasca PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) untuk mengisi kebutuhan rumah sakit rujukan regional maupun nasional.

Rekomendasi lainnya adalah menyusun standar ketenagaan di Puskesmas, terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Termasuk peran apoteker dalam program JKN yang belum diberdayakan secara optimal.

Ditambahkan, pendidikan tenaga kesehatan harus mengakomodir kebutuhan tenaga kesehatan promotif dan preventif. Hal itu penting agar program JKN tak lagi melulu soal pengobatan (kuratif) dan membebani keuangan negara.

Kementerian Kesehatan harus membangun sinergitas dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai regulator dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pengguna (user). Selama ini, Kemenkes tidak terlibat terlalu banyak dalam penyusunan program studi pendidikan kedokteran.

Sebagai produser pendukung tenaga kesehatan, sekolah menengah kejuruan (SMK) kesehatan perlu diperhatikan dalam pembinaan institusi pendidikan kesehatan.

Pentingnya penguatan regulasi tentang tugas dan fungsi Badan pelatihan kesehatan daerah (Bapelkesda). Menjadikan Bapelkes sebagai Badan Layanan Umum (BLU) bila kapasitasnya telah memadai dan permintaan pasar pelatihan cukup besar. Selain berkolaborasi dengan organisasi profesi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian Negara. (TW)

PKMK kembali menggelar Diskusi Bulanan untuk para peneliti dan konsultannya. Kali ini, diskusi yang diangkat terkait dengan upaya pembelajaran online dan program KB. Diskusi diawali dengan sedikit gambaran dari dr. Rossi Sanusi, MPA, PhD. Pertemuan kedua, KM ialah cara menyampaikan info yang tepat pada waktu yang tepat. Supaya mempunyai daya saing yang lebih unggul. Melalui pelatihan, mentoring, wawancara untuk menggali orang yang lebih tahu.

Banyak langkah yang dilakukan untuk menyebarluaskan KM ini. Beberapa diantaranya: Mekanisme sederhana (lokakarya, magang dan sebagainya), melalui teknologi informasi (TI), process mapping dan conceptual frameworks serta communities of practices (COP). Apa yang dimaksud dengan COP? Seperti dijelaskan oleh Jean Lave dan Etiene Wanger, komunitas ini merupakan kelompok yang bekerja dalam suatu keahlian. Kemudian secara alami mereka tumbuh karena minat yang sama, atau khusus dibentuk untuk menambah pengetahuan, melalui berbagi informasi, dan pengalaman bersama.

Ini merupakan contoh best practice yang didanai USAID di bidang nurses, nursing dan mid wivery. dra. Retna Siwi Padmawati, MA kemudian memaparkan, program untuk pendidikan pekerja kesehatan yang fokus pada pengetahuan, bergantung pada resources dan pada materi yang tidak mudah diterapkan.

Poin penting yang digali oleh tema ini antara lain,

1. Apa kompetensi family training dan kompetensi?
2. Stratistik struktur grup.
3. Pergantian dan tantangan yang ada hubungannya dengan family planning.

Retna Siwi menyatakan usulan untuk pengembangan tema ini, tema family planning terlalu sederhana, maka harus diintegrasikan pada yang lebih besar dan agar tujuan pembelajaran yang terukur. Analisis selanjutnya, dunia kedokteran masih membutuhkan kompetensi non klinik misalnya: supply, logistik, manajemen dan lain-lain. Lalu diperlukan integrasi antar subjek dan tahun penelitian. Kadang apa yang disiapkan saat belajar tidak sesuai dengan kebutuhan saat kerja.

Preview penelitian ini 273 individu dan 65%-nya dari Asia, Afrika dan Amerika Tengah. Hampir pada seluruh kasus HIV/AIDS, tidak ada hubungan antara teori dan praktek, banyak instructor yang tidak menyediakan clinical services. Karena keterbatasan akses, kita bisa gunakan gateaway/internet.

Diskusi:

Trisasi (MMR UGM) menanyakan KB masih dipersepsikan berbeda, edukasinya: caranya bagaimana? Artikel ini 49 negara dengan 273 individu: partisipan ini sedikit, apakah ini mewakili keberhasilan program KB di negara masing-masing? KB ini banyak menyangkut faktor social agama yang mempengaruhi. Masalah sosial apa yang dihadapi para educator di beda benua.
Retna Siwi menjelaskan, jadi yang diteliti atau educator disini seperti mendaftar secara volunteer. Mereka tertarik dengan tema pendidikan online family planning. Riset ini mengikuti John Hopkins, karena terjadi ilmiah, maka siapapun bisa berkomentar. Educators nya juga belum jelas. Maka, ketika dicermati, penelitian ini untuk sharing (perilaku, cara berkomunikasi dan lain-lain) atau training (dari pengajar). Lebih jauh dalam artikel dikatakan bahwa penelitian ini lebih banyak ke sharing hasil diberlakukannya family planning.
Selengkapnya, silakan simak di sini:

Sharing best practices through online communities of practice: a case studyAnnamma Thomas, Grace P Fried, Peter Johnson, Barbara J Stilwell Human Resources for Health 2010, 8:25 (12 November 2010) Abstract | Full text | PDF

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk menutup Fakultas Kedokteran (FK) abal-abal, yang tak memenuhi persyaratan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Hal itu penting dilakukan untuk menjaga mutu Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan.

"Dua tahun lalu waktu saya baru jadi menteri, ada 74 Fakultas Kedokteran dan sebagiannya itu abal-abal. Saya minta FK yang seperti itu ditutup saja," kata Nafsiah Mboi saat membuka "Lokakarya Nasional Pengembangan dan Peningkatan SDM Kesehatan, di Jakarta, Kamis (28/8).

Ia menambahkan, sejumlah FK abal-abal tersebut, kesalahannya adalah memiliki rumah sakit dan menerima mahasiswa melebihi kapasitas sampai 500-an orang. Dosennya pun bukan dosen tetap dan belum terakreditasi.

"Bahkan, ada FK yang menerima mahasiswa dari STM, SMK, bidan atau perawat," ujar Menkes.

Dalam Undang-undang Pendidikan Kedokteran disebutkan, Fakultas Kedokteran dan/atau Kedokteran Gigi memang harus memenuhi persyaratan memiliki rumah sakit pendidikan, tenaga pendidik yang tersertifikasi dan tenaga kependidikan, gedung untuk penyelenggaraan pendidikan, laboratorium biomedik, laboratorium keterampilan Klinis, laboratorium kesehatan masyarakat, dan beberapa syarat lainnya.

Nafsiah menilai, menciptakan SDM Kesehatan tidak boleh dikomersilkan, sehingga perguruan tinggi yang memiliki FK harus mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

"Jangan biarkan mereka mengkomersialisasi pendidikan kedokteran, mutu tidak boleh dikorbankan. Biaya pendidikan juga sudah diatur dan harus dipatuhi, sehingga tidak menjadi sumber mata pencaharian oknum tertentu," katanya.

Saat didesak berapa sesungguhnya jumah FK abal-abal tersebut, Menkes enggan menyebutkan. Namun, fakta yang ditemui selama kunjungan kerja di daerah telah dilaporkan ke Kemendibud sebagai pemegang perizinan.

"Datanya sudah dilaporkan. Tinggal Kemendikbud berani tidak ambil tindakan. Karena kewenangan memberi atau mencabut izin FK swasta ini kan dikbud," ujar Nafsiah.

Sementara itu, Untung Suseno Sutardjo, Kepala Badan Pusat pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDM) Kemenkes menambahkan, saat ini ada 74 FK di Indonesia. Dari jumlah itu, 54 FK diantaranya sudah menghasilkan lulusan dokter. "Sisanya belum ada lulusan," ujarnya.

Ditanya apakah jumlah 20 FK yang belum punya lulusan sebagai FK abal-abal, Untung Suseno mengatakan, jumlah pastinya ia tidak tahu. Namun, beberapa dari jumlah itu sudah dilaporkan ke Kemendikbud.

"Sebenarnya FK-nya izin, tapi dalam pelaksanaannya tak sesuai standar. Bagaimana menghasilkan lulusan yang bagus kalau sarana dan prasarana minim, tidak empunyai dokter tetap, tidak memiliki rumah sakit untuk pelatihan, tak ada ruang praktikum," kata Untung Suseno menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Terbukanya pasar bebas ASEAN, termasuk bidang jasa kesehatan akan menimbulkan masalah jika tidak didukung sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memiliki nilai saing baik di tingkat regional maupun global. Akan banyak tenaga kesehatan asing yang bekerja, sehingga menggusur tenaga kesehatan Indonesia.

Hal itu dikemukakan Andreasta Meliala, dosen dan peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam pralokakarya Nasional (Loknas) Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 2014, yang digelar di Jakarta, pada Rabu (27/8) malam.

Dalam Loknas yang akan berlangsung hingga Jumat (29/8) itu menampilkan pembicara lain Kutut Priyambada, Kepala Laketmas Bapelkes Jawa Timur dan Direktur Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, H Ramli.

Upaya peningkatan mutu SDM kesehatan, lanjut Andreas, harus dimulai dari sistem pendidikan. Masih banyak fakultas kedokteran di Indonesia yang belum menerapkan kurikulum yang sama, minim sarana dan prasarana yang memadai serta tidak memiliki evaluasi internal maupun eksternal.

"Di Thailand, sebagian besar fakultas kedokteran didirikan oleh pemerintahnya. Sementara di Indonesia, justru lebih banyak FK swasta dibanding negerinya. Sehingga sulit mengontrol output FK kita," ujarnya.

Begitupun dengan input-nya, Andreasta mencontohkan lagi Thailand, yang dalam penerimaan mahasiswa baru FK menerapkan passing grade (batas kelulusan) dengan angka 90. Sementara di Indonesia rata-rata pada angka 64.

"Karena itu, banyak lulusan dokter kita yang tidak siap 100 persen langsung praktek. Tetapi harus ikut pelatihan ini dan itu dulu, baru percaya diri," ujarnya.

Hal senada dikemukakan Kutut Priyambada. Sebagai institusi yang mengurusi pelatihan bagi tenaga kesehatan, pihaknya banyak menerima tenaga kesehatan yang ingin meningkatkan keahliannya.

"Meski permintaan berlimpah, kami tetap menerapkan standar tertentu. Tidak asal terima. Sehingga pelatihan kesehatan ini bisa terukur output-nya, karena dari input-nya benar," ucap Kutut.

Ia sempat menyayangkan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang asal untuk memenuhi kegiatan rutin. Dampaknya, kualitas tenaga kesehatan tak kunjung naik, meski sudah digelar pelatihan sana sini.

"Itu yang kami tidak mau. Pelatihan harus dibuat dengan benar, agar hasilnya terlihat. Kompetensinya juga harus dilihat agar yang ikut tidak orang yang itu-itu saja, karena sekadar memenuhi kegiatan rutin," kata Kutut menegaskan.

Sementara itu, Kepala Poltekkes Kaltim, H Ramli mengungkapkan, kendala yang dihadapi daerah dalam mengembangkan SDM kesehatan, mulai dari minimnya tenaga pengajar, fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti internet yang sering mati, hingga minimnya tempat praktik bagi mahasiswa.

"Kendala ini jadi tantangan bagi kami untuk rajin menjalin kerjasama dengan banyak pihak. Selama ini kendala bisa kita hadapi meski hasilnya belum optimal," kata Ramli menegaskan. (TW)

 {jcomments on}

Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi meluncurkan situs Observatori SDM Kesehatan Indonesia. Situs tersebut diharapkan bisa menjadi forum dialog bagi semua pemangku kepentingan dan pemerhati SDM kesehatan seputar data, informasi dan kebijakan terkini SDM kesehatan.

"Semoga situs ini memberi manfaat dalam menetapkan kebijakan dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang berbasis bukti," kata Nafsiah Mboi disela Lokakarya Nasional Pengembangan SDM Kesehatan Indonesia, di Jakarta, Kamis (28/8).

Menkes menambahkan, data dan informasi yang akurat, dapat dipercaya dan tersedia secara tepat waktu, sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil berbasis data sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Ia memaparkan situasi SDM kesehatan Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada 2013, rasio tenaga kesehatan (dokter, perawat dan bidan) telah mencapai 2,25 per 1000 penduduk. Angka tersebut hampir mendekati ambang batas minimal badan kesehatan dunia WHO yaitu 2,3 per 1000 penduduk untuk negara yang dinyatakan krisis SDM kesehatan.

Secara rinci, saat ini rasio dokter 38,1 per 100 ribu penduduk, dokter spesialis 9,9 per 100 ribu penduduk, apoteker 9,2, perawat 111,1, dan bidan 81 per 100.000 penduduk. Sementara persentase Puskesmas tanpa dokter juga mengalami penurunan dari 14 persen pada 2012 menjadi 9,8 persen pada 2013, dengan rata-rata ketersediaan dokter per Puskesmas adalah 1,8 dokter.

Tantangan bidang SDM kesehatan yang masih harus diatasi, disebutkan antara lain, ketidaksesuaikan antara kapasitas produksi SDM kesehatan dan pendayagunaannya, maldistribusi, kualitas yang belum sesuai standar kompetensi serta migrasi tenaga kesehatan.

Untuk itu, Nafsiah menegaskan, Pemerintah akan memperbaiki perencanaan kebutuhan SDM kesehatan dengan dukungan sistem dan pengawasan mutu tenaga kesehatan.

Beberapa program pokok Kemenkes, antara lain pelatihan dokter layanan primer untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelatihan bagi tenaga promosi kesehatan, program internship atau magang dokter, uji coba sistem peningkatan karir perawat, hingga penempatan dokter di daerah terpencil.

Sementara Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kemenkes, Untung Suseno Sutardjo mengatakan, fungsi yang akan dikembangkan situs dengan alamat www.observatorisdmkindonesia.org mencakup penelitian, pengembangan kebijakan, advokasi dan dialog diantara pemangku kepentingan.

"Karena itu perlu dukungan semua pihak agar data yang kami sajikan benar-benar akurat dan terpercaya," kata Untung Suseno.

Ditambahkan, situs observatori ini juga menjadi bagian dari Tim Koordinasi dan Fasilitas Pengembangan Tenaga Kesehatan (TKFPTK) yang dibiayai bersama Kemenkes dan WHO Indonesia. (TW)

KERANGKA ACUAN

LOKAKARYA NASIONAL PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2014

JAKARTA, 27 - 29 AGUSTUS 2014

  PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah tenaga kesehatan profesi termasuk tenaga kesehatan strategis dan tenaga kesehatan non profesi serta tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.

SDM Kesehatan merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional dan dipandang sebagai komponen kunci untuk menggerakkan pembangunan kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Permasalahan - permasalahan strategis SDM Kesehatan antara lain : (1)Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan SDM untuk pembangunan kesehatan; (2)Perencanaan kebijakan dan program SDM Kesehatan masih lemah dan belum di dukung sistem informasi SDM Kesehatan yang memadai; (3)Masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan berbagai jenis SDM Kesehatan. Kualitas hasil pendidikan SDM Kesehatan dan pelatihan kesehatan pada umumnya masih belum memadai; (4)Dalam pendayagunaan SDM Kesehatan,pemerataan SDM Kesehatan berkualitas masih kurang. Pengembangan karier, sistem penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya. Regulasi untuk mendukung SDM Kesehatan masih terbatas; serta (5) Pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan serta dukungan sumberdaya SDM Kesehatan masih kurang. Masalah SDM Kesehatan berimbas pada ketersediaan SDM Kesehatan baik jumlah, jenis, maupun mutu yang belum memadai. Isu tersebut menjadi semakin penting sejalan dengan berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional.

Tantangan permasalahan SDM Kesehatan yang kompleks tidak memungkinkan untuk diatasi oleh Kementerian Kesehatan sendiri. Dukungan kerjasama dan jalinan koordinasi yang baik dari para pemangku kepentingan terkait dalam jangka panjang mutlak diperlukan, baik di tingkat pusat dan daerah. Hal ini hanya dapat dicapai melalui komitmen politis di tingkat pimpinan yang dapat menggalang berbagai upaya untuk pengembangan SDM kesehatan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk swasta dan masyarakat.

Sejak tahun 2010, Indonesia telah membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan yang beranggotakan lintas Kementerian/ Lembaga, perwakilan organisasi profesi, asosiasi pendidikan tenaga kesehatan, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan perwakilan lembaga internasional, dibawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Kesehatan.

Lokakarya Nasional Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan tahun 2014 diharapkan menjadi forum yang berpeluang untuk menghasilkan komitmen di tataran politis dan teknis melaksanakan pengembangan tenaga kesehatan Selain menjadi ajang dialog antar pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, forum ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan untuk memulai tindakan nyata dalam memperkuat SDM kesehatan.

TEMA DAN SUB TEMA

Lokakarya nasional pengembangan dan pemberdayaan SDMK ini diselenggarakan dengan:

TEMA : "Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan yang kompeten dan berdaya saing"

SUB TEMA :

1. Penguatan Pengembangan SDM Kesehatan melalui Kerjasama dan Sinergitas Pemangku Kepentingan.
2. Peningkatan Mutu dan Daya Saing SDM Kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan.
3. Peningkatan Ketersediaan dan Pemerataan SDM Kesehatan.

  TUJUAN

Tujuan Umum:

Mewujudkan keterpaduan dan sinergisme antara pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam mengembangkan dan memberdayakan SDM kesehatan.

Tujuan Khusus:

1. Membahas situasi SDM Kesehatan di Indonesia dan mengidentifikasi upaya strategis dalam menanggulangi permasalahan SDM Kesehatan.
2. Berbagi pengetahuan dan pengalaman (best practice) dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.
3. Menyepakati langkah-langkah penguatan SDM Kesehatan.

MEKANISME PELAKSANAAN

1. Pada hari pertama akan diadakan pembahasan Pra-lokakarya, yang akan membahas penguatan pengembangan SDM Kesehatan.
2. Setelah pembukaan Lokakarya Nasional oleh Menteri Kesehatan pada hari kedua, akan dilakukan :
   1. Sidang Pleno yang akan membahas :
      • Sinergi untuk membangun SDM Kesehatan
      • Standarisasi guna meningkatkan daya saing SDM Kesehatan.
   2. Sidang Paralel yang akan membahas :
      • Observatori SDM Kesehatan Indonesia; Forum Informasi Pemangku Kepentingan
      • Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan Berkualitas.
      • Membina dan mengawasi Mutu Tenaga Kesehatan
      • Menjamin ketersediaan dan distribusi SDM Kesehatan
3. Sebelum penutupan lokakarya, akan disampaikan rangkuman lokakarya dan pembahasan untuk menyepakati rekomendasi dalam langkah-langkah penguatan SDM kesehatan.
   
   

 PESERTA

Peserta lokakarya berjumlah sekitar 200 peserta terdiri dari :

Peserta Pusat (75 orang)

• Menteri Kesehatan
• Menteri Koordinator Bidang Kesra
• Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kepen-dudukan, dan KB, Kemenko Kesra RI
• Pejabat Eselon-1 Kemenkes (7 orang)
• Pejabat Eselon-1 Kementerian/Lembaga di luar Kemenkes (10 orang)
• Pejabat Eelon-2 di lingkungan Kemenkes (15 orang)
• Direktur Operasional PT. BPJS
• Ketua MTKI, MKKI, KFM, KIDI (4 orang)
• Sekretariat Tim KF-PSDMK (2 orang)
• Sekretarian Badan PPSDMK (1 orang)
• Pusdiklat Aparatur (2 orang)
• Pusdiklat Nakes (2 orang)
• Pusstanser (2 orang)
• Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK (20 orang)
• Biro Umum Setjen Kemenkes (2 orang)

Peserta Daerah ( 30 orang):

• Kepala Dinas Kesehatan Propinsi (25 orang)
• Kepala Bapelkes (1 orang)
• Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (2 orang)
• Direktur Poltekkes Kalimantan Timur (1 orang)
• Principal Investigator Assesment Pendidikan (1 orang)

Peserta swadana, berasal dari unsur-unsur:

• Direktur Poltekkes Kemkes RI
• Kepala BBPK/Bapelkes Kemkes RI
• Kepala Dinas Kesehatan Propinsi lainnya
• Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan
• Perwakilan AusAID
• Perwakilan WHO
• Organisasi Profesi kesehatan
• Dekan FK, FKG, FKM, FKep Perguruan Tinggi Negeri
• Pejabat struktural di lingkungan BPPSDMK di luar panitia
• Kepala Dinas Kesehatan Propinsi diluar yang dibiayai

 WAKTU DAN TEMPAT

Lokakarya diselenggarakan pada tanggal 27 - 29 Agustus 2014 di Hotel Aryaduta Jakarta, Jalan Prapatan No. 44 – 48, Jakarta Pusat, Telp (021) 2352-1234

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Penanggung jawab Lokakarya Nasional Pengembangan dan Pemberdayaan SDMK adalah Kepala Badan PPSDM Kesehatan.

PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Lokakarya Nasional ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan melalui DIPA Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Badan PPSDMK tahun anggaran 2014.
2. Pembiayaan bagi peserta swadana dibebankan kepada masing-masing Satuan Kerja.

Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayunaan
SDM Kesehatan

Drg. Tritarayati, SH, MH. Kes
NIP. 195610091983012001