Pesan-pesan utama dan Langkah ke depan

Allyala K. Nandakumar, Chief Economist, USAID
Sistem Kesehatan bersifat sangat dinamik antara lain ditandai dengan perubahan pola penyakit dan perubahan kebutuhan pelayanan kesehatan, dan kemajuan teknologi, demikian pula kebutuhan untuk melakukan prioritisasi. Perubahan-perubahan ini merupakan tantangan.

Efisiensi tidak hanya dihadapi oleh pemerintah negara berpendapatan rendah. Meskipun beban negara ini ganda karena kemampuan fiskal rendah menyebabkan efisiensi sulit dicapai. Sementara itu juga, keinginan untuk meningkatkan kemampuan sistem kesehatan yang mampu memperbaiki pencapaian efisiensi sulit dicapai.

Satu hal yang sudah pasti kita sepakati yaitu pengetahuan kita tentang efisiensi masih jauh dari memadai, sehingga kita memerlukan lebih banyak informasi dan data untuk mendukung pengembangan kebijakan dan perbaikan menuju efisiensi.

Hal lain yang kita sepakati adalah peranan swasta sangat penting dalam menjawab tantangan inefisiensi, namun demikian di sisi lain kita perlu mengetahui lebih banyak tentang inefisiensi di sektor swasta.

Forum ini berhasil menjadi ajang bertukar informasi dan pengalaman. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki persepsi dan kepentingan yang berbeda-beda. Hal ini harus diketahui dalam upaya mengatasi inefisiensi sistem kesehatan.

Masing-masing negara menghadapi masalah kebijakan yang bersifat spesifik untuk kondisi negara tersebut dan meskipun tersedia alat bantu yang bisa digunakan untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Banyak negara mencoba mendapatkan padanan intervensi kesehatan yang paling ideal antara alokasi pelayanan primer dan rujukan. Hal ini dipersulit dengan konteks suatu negara yang terus berubah.

Mutu pelayanan kesehatan sudah diketahui mempengaruhi iuaran (outcomes). Namun demikian yang tidak diketahui adalah besaran biaya untuk memastikan pelayanan yang bermutu, termasuk didalamnya biaya yang diperlukan untuk memastikan ketersediaan sumber daya input yang dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan tersebut.

Besarnya biaya inefisiensi berbeda di setiap negara, sehingga kita di tingkat global tidak dapat menetapkan begitu saja indikator yang dapat secara seragam menunjukkan mutu; semisal penggunaan indikator rasio dokter perawat. Hal yang diperlukan adalah dukungan dan arahan di tingkat global untuk membantu setiap negara mampu memantau kinerja sistem kesehatannya.

Penutupan

Timothy G. Evans, Senior Director Health , Nutrition, and Population Global Practice, World Bank Group

Terdapat kesamaan pergerakan baik di negara berpendapatan rendah maupun negara-negara kaya untuk mengawasi tingkat inefisiensi di sektor kesehatan. Akan tetapi sektor ini bersifat sangat dinamis, demikian pula dinamika sumber-sumber inefisiensi. International Monetary Fund (IMF) baru saja menerbitkan laporan dengan tema efisiensi, ‘Achieving More with Less (April 2017) , beberapa hal yang ditampilkan misalnya menghilangkan subsidi BBM, dan pemberian insentif kinerja yang tepat supaya dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Kelompok Bank Dunia memiliki komitmen untuk mengadvokasi kebijakan fiskal yang lebih baik di sektor pembangunan dan tidak hanya sektor kesehatan saja.

Di sektor kesehatan, desentralisi pembiayaaan memiliki banyak manfaat akan tetapi yang seringkali diabaikan adalah tingkat kesiapan dan kemampuan unit pemerintah penerima, sehingga tujuan yang baik ini tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Kita juga perlu memahami beberapa hal akan lebih efisien apabila dilakukan secara bersama-sama atau ‘pooled’, misalnya pengadaan obat program atau vaksin. Tiga “R” (Doing the Right thing, the Right way, and at the Right time/place), merupakan pedoman sederhana namun penting, dan perlu diukur secara sistematis.

Baik ‘error of omission and commission’ perlu diperhatikan supaya kita dapat berfungsi lebih efisien, misalnya kegiatan apa yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan, kerugian apa saja sebagai konsekuensi dari tidak melakukan kegiatan tersebut yang harus ditanggung. Sebaliknya, apabila kita melakukan kegiatan tidak sesuai dengan standar, maka kemampuan untuk mengkaji, menanggulangi, mengganti/menghentikan dan mengevalusi (assess, redress, remove, and evaluate) menjadi sangat penting. Di samping itu, juga diperlukan keberanian untuk melakukan.

Ekonomi politik perlu ditangani dengan pendekatan strategis, misalnya dengan menjawab isu-isu yang tampak nyata dan dapat ditangani (low hanging fruit) dengan harapan keberhasilan menangani masalah-masalah ini selanjutnya dapat membuka pintu untuk memobilisasi sumber daya lebih banyak lagi dan menumbuhkan kepercayaan dari stakeholder lainnya.

Meskipun tema pertemuan Annual UHC Financing Forum tahun 2018 masih belum ditentukan dan akan ditentukan dari daftar pendek yang sudah tersusun, pertemuan tahun depan diharapkan dapat mendorong agenda pencapaian UHC. Terima kasih dan sampai berjumpa tahun 2018.

Silahkan klik untuk membaca reportase berikut:

Ada berbagai hal yang menarik dari rangkaian sesi di seminar untuk para pembaca di Indonesia. Catatan saat meengikuti berbagai sesi tersebut dapat dilihat di sini.

Menerjemahkan Prioritas ke Praktis, untuk Meningkatkan Efisiensi dan Mutu

Disadari bahwa 20% hingga 40% sumber daya kesehatan dapat hilang karena berbagai sumber inefisiensi. UHC dapat menjadi janji kosong jika tidak diikuti dengan program efisiensi yang baik. Tantangannya adalah bagaimana secara praktis melakukan efisiensi.

Jeanette Vega: Durecit, National Chilean Public Health Insurance Agency (FONASA) menyatakan perlunya meningkatkan mutu perencanaan. Sejak awal perlu melalukan efisiensi dan pemerataan (equity) secara alokatif. Memang dalam perencanaan tidak ada yang pasti, selalu ada keputusan subyektif dari pengambil keputusan. Kedua adalah meningkatkan efisiensi produktivitas dan yang ketiga meningkatkan pemberdayaan masyararakat dan akuntabilitas. Di Chile, dilakukan secara ketat: empowerment citizen dan akutanbilitas sampai melakukan monitoring melalui website di FONASA.

Dsane Sleby Lydia, Direktur Claim, Atoritas Asurasi Kesehatan Nasional Ghana menyatakan di Ghana ada UU asuransi kesehatan yang sudah dua kali diubah. Ghana sangat berhati-hati dalam menggunakan mekanisme pembayaran. Dokter masih dibayar fee for service, sementara itu RS dibayar dengan G-DRG dan kapitasi untuk pelayanan primer. Ghana meletakkan peningkatan efisiensi pada pelayanan kesehatan primer dengan berbagai cara termasuk adanya Community Based Health Planning and Services. Pencapaian sangat menarik yaitu adanya standar pelayanan primer, insentif untuk melakukan pelayanan pencegahan, memberikan pelayanan dasar ke seluruh daerah sulit, sampai ke perbaikan status kesehatan ibu dan bayi.

Chan Sothy: Menteri Muda, Kementerian Keuangan, Kamboja menguraikan bahwa di Kamboja ada program Health Equity Funds (HEFs). Prioritasnya banyak berada pada proses membelanjakan anggaran. HEFs melakukan reformasi di SDM dengan prinsip-prinsip efisiensi, mengurangi waste dan lain-lain. Dengan menggunakan efisiensi, uang yang diperoleh dapat dipakai untuk meningkatkan pelayanan kesehatan termasuk pembelian obat. Hasilnya adalah adanya perbaikan dalam efisiensi alokatif dan efisiensi operasional. Di supply side sangat penting untuk mengurangi out-of pocket spending. Meningkatkan gaji dan lumpsum serta menaikkan insentif di rumah sakit. Dilakukan juga usaha untuk memperbaiki pendidikan dan pelatihan SDM. Dana efisiensi yang diperoleh HEFs kemudian dipakai untuk menambah akses ke daerah rural.

Dalam penutup sesi Joseph Kutzin dari WHO menegaskan bahwa apa yang dilakukan untuk efisiensi harus tidak hanya dalam perencanaan tapi juga ada dalam praktek sehari-hari. Kita 18 tahun yang lalu (dari World Report 1993) telah membahas apa yang disebut sebagai paket yang cost effective. Kita harus belajar dari apa yang sudah baik dan apa yang belum. CEA merupakan hal penting tapi tidak bisa menghubungkan dengan MDGs. Oleh karena itu, perlu tool yang terkait dengan efisiensi.

Apakah Ada Trade Off antara Efisiensi dengan Mutu?

Pertanyaan utama di sesi ini merupakan hal klasik yang selalu timbul dalam usaha efisiensi. Apakah usaha efisiensi ini akan mengurangi mutu ataukah dapat bergendengan tangan? Seorang klinisi, Vikas menyatakan kita harus mendefinisikan quality, situasi dimana sebuah pelayanan kesehatan dapat meningkatkan status kesehatan sesuai dengan current knowledge of medicine. Ini artinya apa yang diharapkan oleh pasien dan klinisi. Tentunya tidak ada konflik antara mutu dan efisiensi. Namun diakui, jika kita lihat jangka panjang semakin bermutu akan semakin banyak dana. Masalahnya kita tidak mempunyai data untuk mengukur mutu.

Winnie Yip (moderator) menyatakan pertanyaan mendasarnya siapa yang akan menyatakan sesuatu itu bermutu? Bagaimana pasien dapat melakukan pengukuran mutu?. Kaosar Afsana menceritakan pengalaman Bangladesh. Mutu merupakan sebuah hal tentang privacy, dignity, jadi tidak hanya medical quality. Pengukuran memang merupakan masalah. Di Bangladesh masalah mutu masih sangat berat, contoh konkrit penggunaan antibiotika secara berlebihan.

Othoo menyatakan yang sangat penting adalah kemauan dari purchaser, apa yang kita maui. Oleh karena itu, kita mulai dengan semangat dan dari nol, mulai juga dari legal aspect. Efek dari inefisiensi yang sangat besar harus diatasi. Berbagai program dapat dikembangkan misal menggunakan clinical audit untuk memperbaiki sistem secara keseluruhan.

Jose Pacheco, Wakil Menteri Keuangan. dari Costa Rica menyatakan bahwa kita harus memperhatikan pembiayaan kesehatan dan governance-nya, dalam 7 dekade kita selalu berpikiran tidak asal potong. Jangan-jangan kita memotong dan hasilnya buruk. Pada tahun 1940: yang penting coverage. Sekarang kita mulai berpikir juga ke indikator lainnya. Pada tahun 1980, kita mulai berbicara ke yang specific group. Kita mulai dengan dengan fokus pada group yang spesifik. Quality of Care sekarang menjadi isu, jadi tidak hanya coverage. Perspektif sejarah sangat penting untuk dilihat, dalam hal ini kembali ke governance. Sistem Askes di Costa Rica adalah full autonomy. Keputusan Menkes dan Menkes sering tidak mempunyai impact ke lembaga asuransi kesehatan. Bagaimana cara untuk melakukan pengawasan ini. Pertanyaannya apa akuntabilitas lembaga asuransi kesehatan?

Cheryl Taylor dari Research and Development: dalam konteks mutu pemberian insentive berarti banyak. Memang tidak langsung begitu saja, insentif mempengaruhi mutu. Banyak hal non teknis yang mempengaruhi. Hal yang jelas antara insentif dan mutu harus berjalan dalam arah yang sama. Di Amerika Serikat, saat ini di Maryland dilakukan pembayaran dengan memasukkan indikator sebagai penentu besar kecilnya pembayaran.

Secara ringkas, ditekankan dalam diskusi sesi ini bahwa memang selama ini cakupan adalah yang pertama kemudian harus disusul dengan mutu pelayanan. Hal ini bukan merupakan sebuah filosofi. Masalah utamanya adalah ketersedian data dan bagaimana standar mutu ditetapkan. Bagaimana kita menentukan mutu? Hal ini terkait dengan governance. Pihak mana yang menentukan indikator dan mengukur derajat mutu sebagai pihak yang menyuarakan suara masyarakat. Perlu dilihat kembali mengenai governance system asuransi kesehatan. Bagaimana caranya agar masyarakat dapat menjadi inti dari pelayanan. Isu mutu juga terkait dengan equity. Seluruh hal ini membutuhkan perubahan budaya. Bagaimana dengan sektor swasta? Berhubungan dengan motif mencari untung tidaklah mudah. Trade off mungkin terjadi di sini.

Beberapa pemikiran yang perlu dibahas terus:

1. Harus yakin bahwa tidak ada dikotomi antara mutu dengan efisiensi. Bagaimana caranya agar indikator mutu embedded dalam program efisiensi.
2. Efisiensi tidak sama dengan penghematan, tapi lebih mengurangi cost dengan mutu yang lebih baik, atau sama.
3. Jika mengurangi biaya perlu dilihat apa yang akan terjadi. Apakah bisa mendapat perolehan efisiensi?
4. Pembayaran pemberi pelayanan: bagaimana mekanismenya agar bisa mempengaruhi mutu.
5. Definisi mutu, sebaiknya jangan abstrak tapi mempunyai pandangan dari pasien dan dari pelaku pelayanan kesehatan.

Waste di Pelayanan Kesehatan

Sesi interaktif mengenai waste di pelayanan kesehatan dilakukan secara interaktif. Ada Kelompok A dan Kelompok B yang berdebat mengenai perlunya waste dikelola secara serius dalam pelayanan kesehatan. Mark Pearson sebagai penulis buku mengenai waste dengan data dari OECD memaparkan mengenai perlunya waste. Dalam konteks efisiensi, waste tidak dapat disamakan dengan inefisiensi. Di sisi kelompok A yang bertugas untuk mengkritisi penggunaan waste salah satunya adalah saya, Laksono Trisnantoro yang berargumen bahwa pemikiran mengenai waste sebaiknya kontekstual. Untuk daerah-daerah terpencil dan sulit, dengan menggunakan indikator waste yang ada, akan banyak ditemukan. Misal penggunaan IGD yang rendah, karena memang tidak banyak penduduk di sebuah pulau. Akan tetapi IGD-nya harus ada. Hasil akhirnya, tetap waste menjadi hal yang perlu dikembangkan. Dalam konteks yang menganjurkan diskusi dan action untuk mengurangi waste, pada akhir sesion ditekankan bahwa pembiaran masalah ini dapat meyebabkan peningkatan pembelanjaan kesehatan ke titik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks UHC, jika waste dibiarkan akan menekan fungsi gerakan UHC, dan dapat menjadi janji kosong dan hanya dipermainkan oleh politisi

Efisiensi di RS. Mengapa Perlu?

Takao Toda dari Jepang menyatakan bahwa rumah sakit merupakan komponen penting dalam sektor kesehatan. Sebagian besar pengeluaran, sekitar 70 persen untuk rumah sakit dan sering menjadi sumber inefisiensi atau “waste”. Secara ringkas dapat disebutkan banyak dana yang dapat diefisiensikan di sektor rumah sakit. Jepang menggunakan strategi Kaizen dalam efisiensi RS. Saat ini lebih dari 29 negara dengan 800 RS menggunakan Kaizen.

Anura Jayawickrama, Sekretaris Kementerian Kesehatan Srilanka menyatakan hal serupa bahwa akses ke RS merupakan hal yang sangat penting. Untuk meningkatkan efisien, harus ada latihan manajemen mutu direksi RS, termasuk pendidikan post graduate. Pemahaman mengenai efisiensi RS merupakan sebuah keharusan. Masalah utama saat ini adalah manajemen data yang masih sulit. Sistem informasi manajemen belum berjalan baik. Tantangan lain adalah bagaimana pendukung untuk peralatan biomedik? Hal ini sangat penting untuk meningkatkan patient safety. Tantangan lain adalah penjanminan equity secara geografis. Di Bangladesh, problem populasi yang 160 juta. Sulit sekali, sangat sulit mengenalkan prinsip efisiensi ini. Mutu dan efisiensi belum berjalan dengan baik di Bangladesh.

Prioritas-prioritas Utama

Sesi ini dibuka oleh Ariel Pabloz Mendez yang menyatakan prinsip Money for Health, and Health for Money. Ada berbagai hal prioritas yang perlu dilakukan:

1. Banyak kasus yang ada di RS sebenarnya dapat dikerjakan di puskesmas dan tidak membutuhkan spesialis. Sementara itu di beberapa puskesmas/FKTP harus menyediakan yang benar benar untuk emergency.
2. Argentina merupakan negara yang sistem kesehatannya multitiers. Social security mencakup 60%. Ada berbagai kebijakan untuk efisiensi. Salah satunya dI Argentina disusun UU mengenai HTA untuk berbagai intervensi medik yang berbasis scientific area, dengan cara ini dapat mengurangi beban pelayanan di RS.
3. Kenya mengmbangkan efisiensi dalam Medical Supply and Community. Telah dilakukan perbaikan dalam Supply Chain di Kenya, menggunakan Market Index. Mengapa famasi penting? Hal ini dikarenakan 37% dari total budget kesehatan berada di komponen obat (farmasi). Ada perbaikan yang sangat menonjol di berbagai daerah. Perbaikan sistem manajemen obat dapat menghemat dan meningkatkan mutu pelayanan obat.
4. Di Jepang, solidaritas merupakan hal terpenting yang membawa ke UHC. Skemanya adalah asuransi kesehatan, semua harus membayar (pekerja, pemda dan lain-lain harus membayar). Out of Pocket masih 20%, Jepang menggunakan open ended DRG. Masalah utamanya adalah kelangsungan keuangan. Masyarakat semakin tua, teknologi semakin baik, dana semakin meningkat. Jepang harus melakukan promosi kesehatan. Perlu ada pengembangan sistem secara kontinyu dan pengembangan pelayanan primer.
5. Chile mengembangkan digital health service dan Information technology. Bagamana mengembangkan kemampuan digital dalam pelayanan, termasuk mengembangkan telemedicine, digital insurance agency, bagaimana servis bisa diakses masyarakat, serta surveillance dan preparedness. Seluruh hal tersebut perlu dihubungkan. Bagaimana semua sistem ini dapat interoperate? Hal ini yang menjadi tantangan.

Mengukur Efisiensi, Transparansi, dan AKuntabilitas

ThwinAye Ayte sebagai moderator memaparkan mengenai penggunaan sumber daya kesehatan yang efektif dan efisien di sector kesehatan membutuhkan proses yang dapat diverifikasi, transparan dan akuntabel agar dapat diketahui para pembayar pajak dan lembaga yang mengawasi manajemen fiskal. Hal ini terkait dengan hubungan antara kementerian keuangan dengan kementerian kesehatan.

Ben Akabueze Dirjen untuk Anggaran Federal Nigeria. Kesehatan merupakan sektor yang sangat penting. Nigeria masih ketinggalan dalam hal kesehatan. Namun yang penting sekali dilihat adalah kemampuan penyerapan. Hal ini yang sulit dan butuh hal yang baik. Informasi apa yang dibutuhkan? Kami mempunyai masalah dalam kekurangan indikator untuk peningkatan performance, juga masalah fleksibilitas.

Christian Herera dari Chile menyatakan terdapat konsep hardpower dan softpower dalam arena internasional. Idenya adalah mengenai data, hardpower. Bagaimana cara menetapkan skor/nilai untuk melihat gap dalam inefisiensi. Bagamana ada kesepakatan berbagai hal di pelayanan primer. The soft power bersifat kurang nyata/kelihatan. Isu yang dibahas lebih kualitatif yang terkait dengan trust. Hal ini terkait antara Ministry of Finance (MoF) dengan Ministry of Health (MoH). Bagaimana softpower ini dipergunakan untuk kepercayaan dan transparansi antara Menkes dan Menkeu.

Didik Kusnaini, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Setuju dengan Ben dan Harera. Kementerian Keuangan membutuhkan informasi banyak dari Menteri Kesehatan untuk meningkatkan pengeluaran kesehatan. Contoh informasi: apa tujuan strategis dengan indikatornya, pelaksanaan program, dan sebagainya. Juga membutuhkan perencanaan kesehatan untuk mencapai tujuan perencanaan nasional. Berbagai hal tersebut penting karena Indonesia mempunyai berbagai macam kepulauan yang mempunyai banyak variasi biaya, ada yang sangat mahal. Tujuan kementerian kesehatan seolah tidak terbatas sementara itu untuk kementerian keuangan, ada batasnya. Untuk itu, memang kementerian keuangan dan kementerian kesehatan harus duduk bersama untuk mengembangkan pengukuran kinerja. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Indonesia menggunakan IT system. Dengan demikian, kementerian keuangan dapat memonitor kegiatan kementerian kesehatan. Akuntabilitas berarti bagaimana ada pelaporan secara regular ke masyarakat. Di samping itu seharusnya ada mitigasi dan hukuman untuk poor performace. Pemerintah harus mempunyai system monitoring. Sistem ini termasuk mekanisme untuk komplain. Pada kata akhirnya, DIdik menyatakan: dalam keterbatasan fiskal kementerian kesehatan dan keuangan harus melakukan pertukaran informasi, mana yang harus diprioritaskan.

Diskusi Floor:

Pada intinya para pembahas dari fllow membahas mengenai hubungan antara kementerian kesehatan dengan kementerian keuangan. Perbedaan parameter sering terjadi dan adanya mistrust. Di samping itu, mengenai masalah data masih terus menjadi tantangan berat. Saat ini kita mempunyai data NHA untuk pengeluaran, namun NHA belum mempunyai pengukuran kinerja. Biasanya jika terdapat masalah keuangan: pengeluaran kesehatan dipotong, atau menggunakan cost-sharing, dan mengurangi efisiensi di sektor kesehatan. Ini untuk cutting, namun kurang informasi detil informasi untuk budgeting masih kurang baik.

Pertanyaan menariknya adalah bagaimana problem sistem informasi dalam penganggaran. OECD mulai mengggunakan Strategic Purchasing. Untuk ke depan tidak perlu menggunakan formula yang canggih namun perlu untuk mengumpulkan informasi dulu. Ini penting untuk ke depannya. Kegiatan tidak perlu terlalu kompleks. Sistem Kesehatan tidak harus seperti Toyota Company dengan statistik canggih dan kompleks. Namun kita bisa mengambil keputusan yang mudah untuk kasus yang low hanging, mudah diambil.

Silahkan klik untuk membaca reportase terkait:

{jcomments on}

Call For Abstract

Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia ke VII

“Monitoring Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional
Menuju Pencapaian UHC 2019”
dan
“Pengalaman Empirik Dalam Penyusunan Kebijakan Kesehatan di Level Pemerintah Pusat atau Daerah”

PENGANTAR

Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berlangsung sejak 2014 dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan cakupan kesehatan semesta (universal health coverage/UHC) yang ditargetkan bisa mencakup seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2019. Sebagaimana ditunjukkan oleh skema proses kebijakan, yang telah berada pada tahap pelaksanaan. Pelaksanaan kebijakan JKN telah berlangsung selama 3 tahun, sehingga perlu sebuah pemantauan untuk melihat sejauh mana kebijakan ini berkembang. Apakah JKN mampu bertahan sehingga menjadi kebijakan yang berkelanjutan ? Apakah di tahun 2019 benar bisa tercapai jaminan kesehatan semesta untuk seluruh rakyat Indonesia ?

Oleh karena itu, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) sedang melakukan kegiatan monitoring JKN di tahun 2014-2016 yang dilaksanakan melalui website http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/ pada bulan Januari hingga Oktober 2017. Kegiatan puncaknya adalah pada Forum Nasional pada tanggal 23-27 Oktober 2017 yang membahas hasil dari kerangka evaluasi untuk memberikan prediksi pencapaian UHC di tahun 2019.

Dalam rangka Forum Nasional ini, kami mengundang para peneliti, dosen, praktisi kesehatan untuk berkontribusi mengirimkan hasil penelitian dengan topik “Monitoring Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional”. Abstrak harus merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik secara mandiri mau pun sebagai kelompok.

Penelitian mengenai JKN dapat berfokus pada salah satu bidang ini :

1. Pelaksanaan JKN dan dampaknya dengan program kesehatan tertentu (misalnya KIA, HIV/AIDS, TB, PTM, gizi, dll);
2. Aspek pembiayaan dan kebijakan pembiayaan JKN;
3. Aspek kepersertaan JKN;
4. Aspek regulasi dan implementasi regulasi JKN ;
5. Aspek mutu pelayanan dalam pelaksanaan kebijakan JKN;
6. Aspek institusi dan pemangku kepentingan kebijakan JKN ;
7. Dan lain-lain

Disamping penelitian mengenai Monitoring dan Evaluasi JKN, Forum JKKI di tahun 2017 ini mengharapkan Call for Abstract yang berisikan penelitian atau pengalaman yang terkait dengan Proses Penyusunan Kebijakan Kesehatan. Call for Abstract ini merupakan hal baru yang diharapkan dapat mengembangkan kemampuan para peneliti untuk mempengaruhi kebijakan di level pemerintah pusat ataupun daerah. Hal ini sangat penting mengingat bahwa di masa mendatang diharapkan kebijakan kesehatan ditetapkan berdasarkan bukti yang tepat. Diharapkan para peneliti atau analis kebijakan dapat memberikan abstrak yang mencakup:

• Pengusulan isu dalam Agenda Setting kebijakan kesehatan di pemerintahan pusat, propinsi, atau kabupaten;
• Pengalaman melakukan penelitian implementasi dan monitoring kebijakan kesehatan yang berjalan;
• Metode Evaluasi Kebijakan;
• Analisis Kebijakan Kesehatan;
• Proses Advokasi untuk pengembangan kebijakan kesehatan,
• Dan berbagai hal terkait dengan proses penyusunan kebijakan di pemerintah pusat dan daerah.

Tanggal-tanggal Penting:

• Registrasi dengan harga khusus : 03 Juni – 10 September 2017
• Registrasi dengan harga normal : 11 September – 21 Oktober 2017
• Batas akhir pengumpulan abstrak : 1 Agustus 2017
• Pengumuman abstrak yang diterima : 15 Agustus 2017
• Pre-Forum Nasional : 23, 24 Oktober 2017
• Forum Nasional : 25 – 27 Oktober 2017

Ketentuan Penulisan

Format Abstrak:

1. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia;
2. Judul dan teks abstrak tidak lebih dari 300 kata;
3. Tidak menggunakan akronim dan simbol untuk tujuan menyingkat;
4. Diketik dengan program Microsoft Word diketik 1 spasi, dengan program Windows Microsoft Word tahun 1997 ke atas, tipe huruf Times New Roman, font size 12, dan margin kiri, kanan, atas, dan bawah semuanya sebesar masing-masing 2,54 cm pada kertas ukuran A4.;
5. Abstrak berisi minimal:
   1. Abstrak Penelitian:
      • Pendahuluan (latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah atau hipotesis);
      • Metode (desain penelitian, subjek, pengumpulan data, dan analisis data);
      • Hasil dan bahasan;
      • Kesimpulan dan saran/implikasi untuk kebijakan kesehatan.
   2. Abstrak Pengalaman Empirik dalam proses kebijakan
      • Pendahuluan (latar belakang dalam konteks proses kebijakan kesehatan)
      • Tujuan Penulisan Paper pengalaman:
      • Uraian;
      • Kesimpulan dan saran/implikasi untuk proses kebijakan.
   3. File abstrak disertai identitas peneliti/pengirim, meliputi:
      • nama penulis; apabila penulis lebih dari satu, maka tandai penulis yang akan presentasi dengan menggarisbawahi nama.
      • nama institusi peneliti;
      • nomor telepon /kontak peneliti; dan
      • alamat e-mail peneliti

Abstrak haruslah hasil penelitian terkait kebijakan dan monitoring kebijakan yang telah selesai dilakukan. Abstrak tidak boleh merupakan abstrak yang telah dikirimkan dan dipresentasikan di konferensi/seminar lain.

Pengiriman abstrak dikirim ke :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

atau melalui web:
http://kebijakankesehatanindonesia.net/jkki

Pembayaran & Rewards

• Biaya registrasi sebesar Rp 1.000.000,00 (sampai tanggal 10 September 2017)
• Registrasi setelah tanggal 10 September 2017 akan dikenai harga normal Rp. 1.500.000,-
• Bagi abstrak yang terpilih akan mendapatkan free biaya registrasi dan seminar Forum KKI VI
• Penulis dapat mengirimkan makalah lengkap untuk diterbitkan sebagai proceeding (dengan nomor ISBN) dalam Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia.
• Peserta yang mengikuti seluruh rangkaian Forum Nasional selama 3 hari akan mendapat sertifikat dengan SKP (IDI, IAKMI, PPNI, IBI)

Pre-Forum Nasional

Forum Nasional juga akan menghadirkan beberapa pelatihan sebagai bagian dari Pre-Forum Nasional. Kegiatan adalah sebagai berikut:

KONTAK

Pendaftaran dapat dilakukan melalui website www.kebijakankesehatanindonesia.net, dan Abstrak dapat dikirimkan melalui email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Informasi lebih lanjut terkait Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia VII dapat di akses pada alamat website http://kebijakankesehatanindonesia.net/ 

CP: Putri Sulistyo Aji
Hp 0811 1019 077
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Jennifer Adams.
Acting Assistant Administrator for Global Health, USAID, and Ketua Steering Committee Forum 2017 ini.

Tahun lalu, 2016, forum ini membahas mengenai mobilisasi resources. Saat ini di tahun 2017, kita akan menekankan bahwa dana yang ada harus dibelanjakan secara efisien. Tahun ini kita membahas bagaimana inovasi-inovasi dan berbagai hal yang mungkin kontroversial mengenai efisiensi dalam pelayanan kesehatan. Diharapkan efisiensi akan meningkatkan akses.

“Why efficiency matters?”

Pembelian pelayanan kesehatan sangat perlu karena pemerintah mempunyai banyak pilihan dalam membelanjakan pelayanan kesehatan. Sistem kesehatan harus berada dalam situasi yang baik untuk mendapatkan value yang diinginkan. Negara harus menambah anggaran kesehatan, namun di sisi lain juga harus produktif dan menambah efek untuk pelayanan kesehatan. Ini dapat dilihat dari kebijakan dalam meningkatkan insentif untuk efisiensi; bagaimana hubungan antara kelompok di kementerian keuangan dengan kesehatan dapat duduk dan melakukan diskusi bersama. Apa yang kita perlu lakukan adalah bagaimana pakar ekonomi dan profesional kesehatan dapat diskusi bersama. Ini penting agar ada pemahaman bersama.

Apa yang USAID harapkan dalam pertemuan ini? Pertama adalah mendukung partner pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap mutu pelayanan kesehatan dalam situasi pembiayaan yang sulit. Mobilisasi resources perlu kita lakukan terus. Kita sadari bahwa budget kesehatan dipengaruhi banyak pihak. USAID juga mendorong agar cakupan kesehatan harus mampu didapatkan banyak pihak dan bersifat adil (equity). Bagaimana pelayanan kesehatan dapat terjangkau (affordable) dan dinikmati semua orang. Disamping itu bagaimana potensi private sector, perlu dikembangkan. Pertemuan ini juga diharapkan dapat memicu perkembangan teknologi, data dan banyak hal terkait untuk peningkatan efisiensi.

Semoga semua program dapat berjalan baik.

Keith Hansen. Wapres,
Human Development Global Practice Group, World Bank Group, US

Gerakan untuk mencapai UHC semakin banyak, bahkan tahun ini jumlahnya meningkat. Demanduntuk pertemuan ini semakin besar. Saat ini kita sudah akan melihat UHC 2030. Besok akan dibahas mengenai Healthy System for UHC. December untuk UHC day akan dijalankan di Jepang untuk kegiatan ini. Tahun 2017 ini merupakan penting untuk UHC.

Disamping ada berbagai momentum, tantangan pendanaan ini masih sangat banyak. Masih banyak yang dibutuhkan untuk pengembangan pelayanan kesehatan. Billion dolar besarnya. Bagaimana cara untuk mendapatkan dana untuk UHC merupakan hal yang sangat penting. Namun yang penting dana yang ada saat ini perlu dibelajakan secara bijaksana.

Bagaimana mencari sumber inefisiensi dalam pelayanan kesehatan akan dibahas pada pertemuan 2 hari ini. Kalau kita bisa mencari sumber inefisiensi akan sangat banyak jumlahnya. Kira-kira 20-40 persen dari anggaran kesehatan disia-siakan di pelayanan kesehatan. Tugas kita adalah bagaimana mencari cara untuk melakukan perbaikan. Di sini bagamana kita mencari kerjasama lintas sektoral. Kemajuan dalam kesehatan tergantung pada sektor lain. Jadi kita perlu pengembangan multi-sektoral untuk kesehatan. Selamat mengikuti.

Christoph Kurowski.
Global Lead, Health Financing. World Bank Group US

Pembicara ketiga menggunakan slide untuk memulai paparannya.

Efisiensi merupakan satu hal kunci dalam lingkaran komponen fiscal space. Pertemuan Forum 1 pada tahun 2016 telah mengidentifikasi adagap financingyang perlu dicari untuk pelayanan kesehatan. Banyak faktor yang mempengaruhi fiscal space. Di sisi lain, ada in-efficiency seperti yang terdapat pada slide.

materi presentasi 

Dengan mengurangi waste ini akan terdapat pembiayaan yang lebih bisa dipakai untuk kegiatan kesehatan lainnya. Namun sumber waste banyak sekali dan dapat menghabiskan dana besar seperti yang ada di slide berikut:

Tapi pengeluaran rendah juga menjadi sumber inefisiensi. Misal; pengeluaran out-of-pocket yang tinggi. Kekurangan economis of scale, pengeluaran besar pada pelayanan-pelayanan yang mahal/kompleks, sampai berbagai disharmonisasi peraturan.

“Apa itu efficiency?”

Doing the right things, in the right place, in the right way. Tidak ada formula yang jelas untuk ini. Yang menarik banyak tantangan untuk efisiensi. Mengapa? Karena tidak ada yang menjadi pemenang jelas kecuali masyarakat.

Pembicara menutup dengan berbagai pernyataan menarik. Untuk meningkatkan efisiensi, perlu mengembangkan kemampuan strategic purchasing yang terkait dengan: mengidentifikasi manfaat secara spesifik, melakukan kontrak, mengelola pembayaran untuk pemberi pelayanan sampai monitoring program dengan baik.

Silahkan klik untuk membaca reportase terkait:

{jcomments on}

Second Annual Universal Health Coverage Financing Forum (20 – 21 April 2017)

• Policy Brief: Indonesia: Health System Financing Assessment: Spend More, Right and Better
• Indonesia: Health System Financing Assessment: Spend More, Right and Better
• Background paper: Second Annual UHC Financing Forum Greater Efficiency for Better Health and Financial Protection
• Forum Concept Note: Greater Efficiency for Better Health and Financial Protection
• WHO reference list for the 2nd UHC Health Financing Forum 

Reportase terkait silhakan klik link berikut:

Second Annual Universal Health Coverage Financing Forum
20 – 21 April 2017

Karakteristik dan Dampak dari Inefisiensi Pada Sektor Kesehatan

Konsep efisiensi di sektor kesehatan meliputi melakukan tindakan yang tepat, setting yang tepat dan dengan cara yang tepat. Sistem kesehatan yang efisien mampu menghasilkan luaran kesehatan dan proteksi finansial yang optimal.

Inefisiensi pada sistem kesehatan dapat ditemukan pada setiap aspek :

1. Melakukan hal yang tidak tepat (Contoh : mendanai program/intervensi berbiaya tinggi berdampak rendah namun tidak mendanai program/intervensi berbiaya rendah dengan dampak tinggi, terutama pada layanan tingkat tersier)
2. Melakukan hal yang tepat pada setting yang tidak tepat (Contoh : tidak memprioritaskan pelayanan kesehatan tingkat primer lebih dari rumah sakit)
3. Manajemen kebijakan yang lemah (Contoh : membiarkan obat-obatan menjadi kadaluarsa atau disimpan pada tempat yang kurang baik).

Apabila semua bentuk inefisiensi dihitung, sebuah negara bisa menyia-nyiakan 20-40 persen dari sumber daya yang dimiliki sehingga kehilangan kesempatan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien agar hasil yang dicapai lebih optimal.

Sumber-sumber Inefisiensi

Inefisiensi bisa ditimbulkan dari sumber yang beragam dan sudah terdokumentasikan dengan baik. Beberapa berhubungan dengan faktor utama pendorong biaya dalam sistem kesehatan : obat-obatan, tenaga kesehatan, infrastruktur dan fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit.

Namun karakteristik dan sifat inefisiensi dapat berbeda tergantung setting. Beberapa negara dapat lebih efisien di bagian atau sektor tertentu tapi tidak begitu efisien di area lainnya. Adalah penting bagi sebuah negara untuk menilai dan mengkaji sebab-sebab terjadinya inefisiensi (menggunakan check list terlampir di dokumen ini) untuk mengetahui dimana saja sumber inefisiensi itu muncul, lalu memutuskan mana yang paling mungkin dilakukan, dengan mempertimbangkan aspek teknis maupun situasi politik.

Setiap negara kemudian perlu mengembangkan pilihan strategi, termasuk mengembangkan agenda perubahan yang terjadwal, dan juga mengembangkan strategi monitoring perkembangan tersebut.

Implikasi pentingnya adalah setiap negara perlu memutuskan indikator mana yang akan digunakan untuk menilai perkembangan capaian kebijakan terkait dengan sumber utama penyebab inefisiensi.

Meningkatkan Efisiensi

Banyak alternatif pilihan strategi untuk meningkatkan efisiensi, dan setiap negara dapat bertindak untuk mencapai luaran kesehatan dan proteksi finansial yang lebih baik dengan sumber daya yang dimiliki.

Beberapa opsi strategi terdapat di sistem pembiayaan kesehatan. Opsi ini termasuk:

• meningkatkan pendapatan negara secara lebih efektif,
• menggunakan instrumen pajak untuk mengurangi konsumsi produk yang berdampak buruk bagi kesehatan,
• mengurangi fragmentasi pada proses pooling dana,
• memastikan dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk membiayai intervensi dengan value for money terbaik, dan
• memodifikasi mekanisme pembiayaan penyedia layanan kesehatan untuk mendorong kualitas dan juga efisiensi.

Solusi lain membutuhkan tindakan pada sistem kesehatan lebih luas. Sebagai contoh, dengan meningkatkan efisiensi pada pengadaan obat-obatan dapat meningkatkan kemampuan untuk membeli di harga terendah, memodifikasi regulasi atau legislasi untuk mendorong penggunaan obat generik termasuk strategi untuk mengelola keraguan penyedia layanan kesehatan dan pasien terhadap kualitas obat generik, dan mendorong penggunaan obat-obatan secara rasional.

Dalam prakteknya, dinamika dan situasi politik dapat menjadi sangat kompleks ketika akan implementasi kebijakan, terutama ketika mendapatkan oposisi kuat dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Alternatif solusi lain dapat memberikan dampak positif bagi sektor kesehatan, seperti :

• Instrumen pajak untuk mengurangi konsumsi produk berdampak buruk bagi kesehatan
• Meningkatkan fleksibilitas pembiayaan
• Kebijakan obat generik, termasuk memastikan transparansi dan tender kompetitif untuk pengadaan obat-obatan
• Memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan di tingkat lokal untuk mengambil tanggungjawab lebih besar ketika dimungkinkan (task shifting)

Kebijakan lain bisa saja membutuhkan investasi jangka pendek namun mengharuskan komitmen jangka panjang sebelum hasilnya terlihat. Salah satu contoh adalah mengalihkan pembelian (purchasing) ke model aktif (active purchasing : pembelian berdasarkan kajian kebutuhan, harga, dan nilai kemanfaatan) membutuhkan keterampilan staf dan sistem informasi berbasis teknologi yang membutuhkan waktu untuk berkembang.

Untuk mendampingi kebijakan-kebijakan ini, kolaborasi internasional dibutuhkan dalam rangka proses pencarian suatu teknologi yang dapat menjadi unggulan. Kolaborasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kesehatan dan menjamin kondisi finansial dengan biaya rendah. Aktivitas ini dapat termasuk mengadakan teknologi yang sudah ada ke setting berbiaya rendah, seperti vaksin untuk Hepatitis C dan HIV/AIDS.

Kontroversi dan Informasi yang Belum Lengkap

Meskipun sifat dan karakteristik inefisiensi dan kemungkinan solusinya telah berhasil diidentifikasi, namun tidak sedikit jumlahnya hal-hal yang masih belum diketahui dan yang berpotensi menimbulkan ketidaksepakatan.

Saat ini belum banyak diketahui mana kebijakan yang mampu memberikan dampak secara sistemik. Pertanyaan yang banyak:

• Bagaimana efisiensi rumah sakit dapat ditingkatkan?
• Apa peran yang tepat bagi sektor privat dalam mendorong efisiensi?
• Bagaimana mekanisme pemberian insentif yang dapat mendorong motivasi para staf dan mendorong kualitas pelayanan, dan saat yang bersamaan berbiaya rendah?

Riset empiris hingga saat ini belum mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara definitif.

Bagian dari persoalan tersebut disebabkan oleh banyaknya studi yang melihat intervensi spesifik seperti pembiayaan berbasis hasil/performa memilih fokus pada utilisasi dan kualitas layanan kesehatan, tanpa atau sedikit mengkaji dan mempertimbangkan aspek biaya. Tren riset seperti ini menyulitkan para pengambil kebijakan untuk menilai apakah intervensi/program perlu diadopsi untuk memberikan value for money tertinggi, dan jika demikian apakah intervensi tersebut dapat dibiayai jangka panjang.

Dalam kasus yang lain, metode untuk melakukan analisa tidak selalu dapat berguna. Sebagai contoh, health technology assessment yang mendasarkan pada cost effectiveness analysis seringkali digunakan untuk membantu dalam mengambil kebijakan, memberikan pertimbangan kombinasi intervensi mana yang mampu memberikan manfaat yang paling besar dengan biaya yang rendah relative terhadap opsi lainnya.

Metode ini tepat digunakan pada negara-negara berpendapatan tinggi dimana persoalan utama ada pada perubahan pengeluaran secara marginal, diatas dari paket layanan yang sudah tersedia. Sementara itu, di banyak negara-negara berpendapatan rendah perubahan kebijakan tidak jarang membutuhkan perubahan besar, membuat kerangka analitik cost effectiveness analysis tidak selalu dapat diterapkan. Kemampuan teknik untuk menilai kombinasi intervensi yang tepat perlu tersedia di level primer, mengharuskan level primer memiliki kapasitas untuk mempertimbangkan dan menghitung biaya serta dampak yang dapat bervariasi sesuai dengan skala dan cakupan intervensi. Belum lagi staf yang dapat melakukan cost effective tersedia di level tersebut. Metode HTA juga cukup terbatas dalam menilai kombinasi intervensi yang tepat antara layanan kesehatan level individu dengan populasi. Ini adalah area dimana metode HTA perlu dikembangkan untuk menjawab persoalan tersebut.

Terakhir, keterbatasan utama setiap negara yang ingin menjadikan agenda meningkatkan efisiensi adalah persoalan sangat terbatasnya ketersediaan data untuk mengkaji secara formal penyebab-penyebabnya dan menilai perkembangan capaian dari waktu ke waktu. Hal ini salah satunya disebabkan oleh beberapa negara saat ini melakukan penilaian efisiensi mereka secara reguler, sehingga indikator yang tersedia biasanya dikumpulkan untuk tujuan lain.

Rekomendasi

Laporan oleh: Laksono Trisnantoro

Silahkan klik untuk membaca reportase terkait:

{jcomments on}

Seminar Eksekutif
Lanskap Sektor Swasta dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kebijakan
Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada

Pengantar

Penyedia layanan kesehatan non-pemerintah merupakan salah satu komponen utama dalam sistem kesehatan di Indonesia yang telah beroperasi selama lebih dari 100 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, sektor ini telah mengalami perkembangan yang pesat. Dengan perubahan demografi dan epidemiologi yang progresif disertai dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, permintaan akan teknologi pelayanan kesehatan yang lebih canggih dan pelayanan sekunder terus meningkat. Kebijakan deregulasi saat ini diterapkan oleh pemerintah Indonesia yang memungkinkan pembentukan fasilitas kesehatan non-pemerintah baru, mulai dari klinik ke rumah sakit internasional skala besar, telah meningkatkan peran sektor non-negara dalam sistem kesehatan di Indonesia. Sistem JKN saat ini juga mendorong adanya pertumbuhan sektor swasta. Seminar ini mencoba untuk membahas peran sektor swasta selama implementasi JKN berjalan.

Tujuan

1. Menggambarkan dinamika sektor privat di Indonesia selama implemetasi JKN berjalan.
2. Mendiskusikan hambatan yang dialami pemerintahan sistem kesehatan dalam memanfaatkan pertumbuhan sektor swasta.
3. Menguatkan peran Dinas Kesehatan sebagai lembaga pelayanan dan penyelenggara sistem kesehatan.

Peserta

Peserta kegiatan ini adalah:

1. Peserta Pelatihan Kemitraan Sektor Swasta untuk cakupan Kesehatan Semesta
2. Penyelenggaran Rumah Sakit & Klinik Swasta
3. Dinas Kesehatan Provinsi DIY
4. Peneliti, Praktisi, dan Akademisi

Agenda

Diskusiakan diselenggarakan pada Jumat, 28 April 2017; pukul 13:30 – 15:30 WIB; bertempat di Laboratorium Leadership dan Kepemimpinan, Gedung IKM Lama Lantai 3 Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada. Bapak/ Ibu/ Sdr yang tidak dapat hadir secara tatap muka dapat tetap mengikusi diskusi webinar melalui link registrasi berikut:

https://attendee.gotowebinar.com/register/4750028052158418178
Webinar ID 885-244-659 

Pembiayaan Kesehatan dan JKN dapat diakses selengkapnya melalui http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/.
Pemateri

• Prof.dr.Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
• Elisabeth Listyani, S.E

Moderator

• Shita Dewi

Pembahas

• Yayasan YAKKUM

Susunan Acara

Pembiayaan kontribusi peserta

• Peserta webinar dikenakan biaya Rp 50.000,00 /orang;
• Peserta Executive Seminar dikenakan biaya Rp 100.000,00/orang

*Peserta yang mengikuti selama 5 kali executive seminar akan mendapatkan Sertifikat SKP IDI, IAKMI

Informasi dan pendaftaran

Maria Lelyana (Lely)
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Telp/Fax. (0274) 549425 (hunting), 081329760006 (HP/WA)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Website: http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/  

oleh Likke Prawidyaputri 

  REPORTASE TERKAIT :

• Reportase Hari 1
• Reportase Hari 2
• Reportase Hari 3
• Reportase Hari 4
• Reportase Hari 5