Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek dalam pertemuan Badan Kesehatan Dunia (WHO) di Jenewa, Swiss, Sabtu (23/1) menegaskan, Indonesia akan meningkatkan kapasitas nasional, guna menghadapi ancaman kesehatan global.

Dalam pertemuan bertajuk Steering Group of the Global Health Security Agenda (GHSA) itu, Nila menilai perlunya negata meningkatkan peningkatan kapasitasnya masing-masing, karena masyarakat kini hidup tanpa batas wilayah yang jelas.

"Perpindahan manusia antar negara dan kawasan saat ini terjadi dalam skala yang sangat besar. Pergerakan manusia tersebut bisa menimbulkan ancaman kesehatan global," kata Nila Moeloek dalam siaran pers yang diterima dari Kementerian Kesehatan, Senin (25/1).

Untuk itu, lanjut Menkes, masyarakat internasional perlu mengambil langkah untuk mengatasi berbagai ancaman kesehatan global, secara kontinue. Upaya yang bisa dilakukan adalah memperkuat kapasitas nasional di masing-masing negara.

Pertemuan Steering Group GHSA itu juga menandai dimulainya masa keketuaan Indonesia sebagai Ketua Steering Group serta Ketua Troika kelompok negara-negara GHSA pada periode tahun 2016.

Menkes Nila Moeloek menekankan diperlukan kerja sama yang kuat antar negara dalam GHSA. Ia diyakini hal itu dapat membantu setiap negara meningkatkan kapasitas nasionalnya.

"Berbagai Action Packages yang telah disusun dan tengah dijalankan seluruh negara GHSA dapat membantu negara memperkuat kemampuannya untuk prevent, detect and respond terhadap berbagai ancaman pandemi," tutur Nila Moeloek.

Ditambahkan, seluruh kegiatan yang akan dilakukan negara GHSA hendaknya tetap berlandaskan pada tujuan utama untuk peningkatan kapasitas nasional seluruh negara, dalam mengimplementasikan WHO International Health Regulation 2005 (IHR).

"IHR merupakan guidelines utama bagi seluruh negara dalam menghadapi berbagai ancaman pandemi," katanya.

GHSA merupakan kerja sama yang bersifat sukarela (voluntary) dengan anggota sebanyak 60 negara. Kegiatan utamanya adalah meningkatkan kapasitas negara-negara pesertanya dalam menghadapi berbagai ancaman pandemi global melalui tukar pengalaman serta kerja sama untuk peningkatan kapasitas negara dalam mencegah, mendeteksi dan menanggulangi terjadinya pandemi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat sejak awal pembentukan kerjasama GHSA pada 2014. Pada 2016, Indonesia menjadi Ketua Steering Group GHSA yang beranggotakan 10 negara (Indonesia, Amerika Serikat, Korea Selatan, Finlandia, Chili, Kenya, Arab Saudi, India, Kanada, dan Italia) serta beberapa organisasi internasional (WHO, FAO, dan OIE).

Selain itu, Indonesia juga menjabat Ketua Troika GHSA 2016 bersama Finlandia dan Korea Selatan. (TW)

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berkomitmen untuk melakukan pembenahan pelayanan kesehatan yang lebih mengarah pada kearifan lokal dan Islami.

"Komitmen yang harus dilakukan tersebut dimulai dari hal-hal sederhana, seperti pakaian petugas medis yang pantas dan layak secara Islami," kata Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin di Takengon, Sabtu.

Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela membuka seminar bertema pengembangan model pelayanan kesehatan berbasis Islam.

Ia menjelaskan keramah-tamahan, ketulusan, keikhlasan serta nilai-nilai kebaikan lainnya perlu terus dibudayakan dalam bekerja dan melayani pasien atau masyarakat

"Pelayanan yang baik bisa menjadi obat bagi pasien, bukan sebaliknya yang terkadang disaat pasien sedang butuh istrahat ada suara atau bunyi-bunyian yang mengganggu dan malah membuat pasien bertambah sakit," katanya.

Ia mengatakan hal sederhana lainnya dapat dilakukan yakni waktu shalat tiba, maka terlihat tenaga medis secara bergantian menunaikan shalat.

"Kegiatan tersebut bukan ingin dilihat oleh pasien, tapi wujud dari kesungguhan untuk menegakkan nilai keislaman mulai dari dalam diri tenaga medis sendiri," katanya.

Ia menambahkan semuanya htenaga menis harus kembali kepada komitmen jajaran kesehatan, baik yang bertugas di rumah sakit, Puskesmas maupun instansi kesehatan lainnya.

sumber: http://www.republika.co.id/

Produk Indonesia khususnya alat kesehatan masih didominasi oleh produk luar negeri. Direktur Jenderal (Dirjen) Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Jumain Appe mengungkapkan, 94 persen alat-alat kesehatan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia masih impor.

Karena kondisi demikian, Kemenristekdikti pun berupaya mendorong agar produk-produk kesehatan dan obatan-obatan di Indonesia bisa distandardisasi. "Standardisasi ini perlu dan penting untuk dilakukan," ujar Jumain usai acara Silaturahim Awal Tahun Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Jakarta, Selasa (19/1).

Menurut Jumain, standardisasi ini menjadi salah satu cara agar bisa bersaing dengan produk kesehatan luar negeri. Dengan demikian diharapkan alat-alat kesehatan lokal bisa mendominasi di pasar dalam negeri. Dia mengatakan, diharapkan hal ini mampu menahan laju produk kesehatan dari luar negeri di Indonesia.

"Ke depan, diharapkan kita bisa menghasilkan dan menstandardisasikan alat-alat kesehatan yang low technology seperti alat sunitk dan inkubator," ujar Jumain.

Sampai saat ini, Jumain menerangkan, terdapat dua negara Asia Tenggara yang menjadi saingan terberat dalam memproduksi alat-alat tersebut. Kedua negara ini, yaitu Singapura dan Thailand.

Selain itu, Jumain juga mengatakan, dorongan standardisasi produk ini tidak hanya diperuntukkan bagi produk-produk yang dikeluarkan perusahaan industri. Namun, untuk dunia Perguruan Tinggi (PT) juga. Pasalnya, hampir sebagian besar PT Negeri maupun swasta juga telah menghasilkan berbagai inovasi.

Menurut Jumain, Inovasi mereka bisa masuk ke dunia industri yang kemudian dikomersialisasikan ke masyarakat. Hal ini bisa diterapkan dengan syarat, yakni standardisasikan terlebih dahulu.

sumber: http://gayahidup.republika.co.id/

Rumah sakit kini bisa mencairkan tagihan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lebih cepat, dibawah15 hari sebagaimana diatur dalam pasal 38 Perpres No 12 Tahun 2013. Percepatan tagihan itu akan ditalangi 4 bank mitra, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN.

"Lewat program Supply Chain Financing (SCF) ini, rumah sakit yang kesulitan cash flow bisa tertanggulangi," kata Plt Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris usai penandatanganan program Supply Chain Financing dengan 4 bank mitra BPJS Kesehatan, di Jakarta, Rabu (20/1).

Fachmi menjelaskan, program SFC dilakukan khusus untuk menjaga likuiditas rumah sakit swasta. Empat bank mitra akan mengambil alih invoice, sebelum jatuh tempo pembayaran dari BPJS Kesehatan.

"Berapa lama proses pencairan invoice dengan bank mitra itu tergantung kesepakatan rumah sakit dengan dengan pihak bank mitra. BPJS Kesehatan tidak terlibat di dalamnya. Bank yang akan menentukan proses pencairan apakah bisa dilakukan dalam segera atau satu hari kemudian," ucap Fachmi.

Namun, lanjut Fachmi, pihaknya tetap akan membayar klaim rumah sakit sesuai aturan 15 hari setelah berkas diterima. Dananya akan ditransfer ke rumah sakit, bukan ke bank mitra.

"Jadi nanti rumah sakit yang akan membayar dana talangan ke bank mitra, bukan BPJS Kesehatan. Yang penting kewajiban BPJS Kesehatan sudah dilakukan sesuai prosedur," tutur mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu.

Melalui SCF, Fachmi berharap semakin banyak rumah sakit swasta yang bergabung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN). Sehingga masyarakat bisa mendapat pelayanan kesehatan secara optimal.

"SCF sebenarnya sudah dilakukan sejumlah rumah sakit swasta. Hal itu, ternyata menolong mereka menjaga likuiditas dan cash flow terus terjaga. Karena itu, MOU ini diharapkan bisa menjadi payung hukum," ujar Fachmi menandaskan.

Ditanyakan apakah ada jasa perbankan yang dibebankan dalam pinjaman itu, Fachmi mengatakan, ada namun jumlahnya tidak besar yaitu dibawah 1 persen. (TW)

{jcomments on}

Jakarta Sebanyak 24.299.117 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang telah menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), belum memiliki Nomor Induk Kepersertaan (NIK). Untuk menyelaraskan data penduduk tersebut, BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menyesuaikan data peserta.

"Pemanfaatan data kependudukan ini sangat penting dalam mempercepat proses registrasi peserta. Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga dijadikan sebagai keyword data kepesertaan tunggal untuk mencegah terjadinya duplikasi data dalam proses pendaftaran Peserta JKN-KIS," kata Plt. Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Sri Endang Tidarwati di acara spot check Distribusi Kartu Indonesia Sehat di Kantor Camat Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, ditulis Sabtu (16/1/2016).

Menurut Endang, saat ini KIS telah didistribusikan merata. Namun di skala nasional, dari total 87.006.370 peserta KIS PBI, terdapat 24.299.117 peserta KIS PBI yang belum memiliki NIK.

Sri Endang berharap, optimalisasi pendataan NIK dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan akurasi data peserta KIS dan data kependudukan secara umum. BPJS Kesehatan juga akan mengeluarkan aplikasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang telah terkoneksi dengan data
Dukcapil.

Selain itu, pihak Dukcapil juga akan melakukan demo perekaman KTP elektronik bagi penduduk yang belum memiliki NIK di kawasan Kabupaten Bandung Barat.

Sebagai informasi, KIS yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan terbagi menjadi dua jenis kepesertaan. Pertama, kelompok masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik membayar sendiri (mandiri), ataupun berkontribusi bersama pemberi kerjanya (segmen buruh atau pekerja).

Kedua, kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayari oleh pemerintah (segmen Penerima Bantuan iuran atau PBI). Untuk kartu kainnya seperti eks Askes, eks Jamkesmas, KJS, Kartu JKN BPJS Kesehatan, masih tetap berlaku sesuai ketentuan sepanjang belum diganti KIS.

sumber; http://health.liputan6.com/

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek melantik 9 pejabat eselon satu di lingkup jajarannya, di Jakarta, Rabu (13/1). Pelantikan tersebut terkait dengan perubahan dalam nomenklatur di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sesuai dengan SK Presiden Nomor 37/TPA Tahun 2015 dan Nomor 1/ TPA Tahun 2016.

Pejabat yang dilantik adalah dr Untung Suseno Sutardjo M.Kes sebagai Sekretaris Jenderal, Drs Purwadi Apt, MM, ME sebagai Inspektur Jenderal, dr Anung Sugihantono M.Kes sebagai Direktut Jenderal Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya dr Anung adalah Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Pejabat lainnya adalah dra Maura Linda Sitanggang PhD sebagai Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Dr HM Subuh, MPPM sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Kelima, Usman Sumantri MSc sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Tiga pejabat lainnnya adalah staf ahli menteri. Yaitu, dr Chairul Radjab Nasution, Sp PD KGEH FINASIM M.Kes sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, drg Tritarayati SH MH sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan.

Selain Sri Henni Setiawati MHA sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Desentralisasi Kesehatan. (TW)

{jcomments on}

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menyatakan dukungannya terhadap hasil riset ECVT dan ECCT untuk pengobatan kanker yang dikembangkan Warsito Puwo Taruno.

"Kami mendukung para innovator yang berkarya untuk bangsa dan negara," kata Nasir saat berkunjung ke CTECH Lab Edwar Technology, di wilayah Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (11/1).

Menristekdikti memberikan apresiasi terhadap Warsito yang berhasil menemukan teknogi kelas dunia yaitu electrical capacitance Volume Tomography (ECVT) dan Electro Capacitive Cancer Treatment (ECCT) yang memberikan harapan baru kepada para penderita kanker, tak hanya di Indonesia, tetapi di dunia.

Pada awal Desember 2015, Warsito dan Kementerian Kesehatan telah bertemu dan membahas kelanjutan nota kesepakatan bersama antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan PT Edwar Technology tentang penelitian teknologi ECCT dan ECVT.

Salah satu kesepakatan, disebutkan, pihak Kemenkes akan melakukan review hasil penelitian yang dilakukan PT Edwar Technology mencakup evaluasi penelitian in vitro dan in vivo.
"Kemenristekdikti juga berharap pada kelanjutan pengembangan teknologi ECVT dan ECCT. Penemuan ini memiliki manfaat yang sangat besar, karena jumlah pasien kanker didunia, termasuk di Indonesia meningkat.

Sejak kunjungan pertama kali ke CTECH Lab pada awal Desember 2015, Kemenristekdikti melakukan serangkaian aksi mediasi, berupa pertemuan dengan pihak-pihak terkait, seperti Balitbang Kementerian Kesehatan, Fakultas Kedokteran di beberapa perguruan tinggi, pelaku penelitian kesehatan, masyarakat penderita kanker dan lain sebagainya.

"Upaya tersebut dilakukan agar terobosan inovatif di bidang kesehatan ini dapat dikembangkan, sehingga memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat," kata Nasir menegaskan.

Menristekdikti menyatakan komitmennya untuk terus mengawal penelitian-penelitian yang inovatif di Indonesia. Harus ada tempat yang kondusif bagi para inovator yang tergolong genious di Indonesia. Selain karena jumlahnya tidak bangak, para inovator layak di beri tempat untuk berkiprah di bumi Nusantara.

Bagi para peneliti berprestasi yang kembali ke tanah air, seperti Warsito dan rekan-rekan di Edwar Technology yang menemukan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi terobosan baru di dunia perlu diajak kerja sama, dan bukan dicurigai, diamputasi maupun dihambat.

Kedepan, Kemenristekdikti bersama Kementerian Kesehatan akan memperkuat kolaborasi dalam memajukan teknologi kedokteran, salah satunya terhadap pengembangan ECVT dan teknologi terapi kanker ECCT ini.

Menristekdikti berharap Warsito terus didukung pihak-pihak terkait seperti para dokter dan rumah sakit dapat menerapkan teknologi ECVT dan ECCT ini melalui tahapan proses riset sesuai dengan ketentuan.

"Sambil menunggu selesai uji klinis phase 3, alat terapi kanker ECCT ini dapat dijadikan complementary atau alternative treatment, terutama bagi para pejuang kanker yang gagal terapi atau yang sudah tidak mempunyai harapan lagi," tuturnya.

Kemerinstekdikti tengah membangun berbagai rumah sakit pendidikan di berbagai perguruan tinggi. Ke depan, belajar dari pengalaman Teknologi ECVT dan ECCT, Kemenristekdikti akan membangun rumah sakit riset dan klinik-klinik riset untuk memfasilitasi penelitian di bidang kesehatan dan obat yang bermanfaat bagi masyarakat.

Warsito dalam situs bernama Scopus memiliki H-Index 19 dengan jumlah citations sebesar 1062. Situs Scopus adalah suatu situs yang memberikan data agregat terhadap suatu jurnal atau institusi dalam dunia publikasi ilmiah.

Situs Scopus juga disebut sebagai pusat dan bank data terbesar di jurnal ilmiah. Melalui situs ini, keterujian seorang ilmuwan secara ilmiah dapat dilihat melalui karya-karyanya yang dijadikan referensi oleh ilmuwan lain. (TW)

{jcomments on}

Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Mohamad Subuh mengingatkan kepala daerah untuk menjaga kebersihan lingkungan jelang musim penghujan pada Januari dan Februari. Mengingat, ada kecenderungan peningkatan kasus penyakit demam berdarah dengue (DBD) pada dua bulan tersebut.

"Hampir semua daerah di Indonesia belum bebas dari kasus DBD. Kami ingatkan untuk aktif membersihkan lingkungan minimal 1 kali seminggu," kata Subuh dalam penjelasan kepada wartawan, di Jakarta, Selasa ( 12/1).

Pada kesempatan itu, Subuh didampingi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Vensya Sitohang.

Subuh menjelaskan pentingnya bersih-bersih lingkungan satu kali seminggu, karena masa inkubasi nyamuk dari telor menjadi nyamuk dewasa dibutuhkan waktu selama 8 hari. Jika lingkungan dibersihkan kurang dari waktu itu, maka peluang menjadi nyamuk dewasa akan hilang.

"Yang terpenting, bersihkan lingkungan yang bisa membuat air tergenang di musim hujan. Karena air tergenang akan menjadi tempat untuk perkembangbiakan telur nyamuk," ujarnya.

Subuh menambahkan, sejak Oktober 2015 lalu pihaknya sudah mengirimkan surat kepada kepala daerah se-Indonesia untuk meningkatkan kesadaran atas kemungkinan terjadinya KLB DBD di daerah-nya masing-masing. Apalagi, data badan kesehatan dunia WHO menunjukkan potensi penduduk terkena DBD masih sekitar 40 persen.

"Hanya satu kabupaten yang tercatat bebas kasus DBD, yaitu Mojokerto, di Jawa Timur. Karena bupatinya rajin menggelar pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 3 M Plus di wilayahnya," ucap Subuh.

Disebutkan, dalam lima tahun terakhir di indonesia, setiap tahun terjadi KLB berkisar antara 4-103 kejadian dengan kasus antara 630-8.056. Jumlah kematian tercatat ada 1-144 orang.

Menurut Subuh, terjadinya KLB DBD di Indonesia berhubungan dengan berbagai faktor risiko, yakni lingkungan yang masih kondusif untuk terjadinya perindukan nyamuk aedes spp, terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya PSN 3 M Plus.

Faktor lainnya, disebutkan, adanya perluasan daerah endemik akibat perubahan dan manipulasi lingkungan yang terjadi karena urbanisasi dan pembangunan tempat permukiman baru. Dan meningkatkan mobilitas penduduk.

Pengendalian penyakit DBD, menurut Subuh, bisa dilakukan dengan penemuan dini kasus DBD dengan pengobatan segera. Serta melakukan fogging pada radius 100 meter ditemukannya kasus DBD.

"Pemilihan jenis insektisida juga perlu diperhatikan, dengan rotasi tiga tahunan. Setiap tiga tahun, pergunakan insektisida yang berbeda untuk menghindari resistensi nyamuk pada insektisida tersebut," ucap Subuh menandaskan. (TW)

{jcomments on}