Modul 1c.
 

 Desentralisasi di bidang kesehatan dan penelitian kebijakan 15 - 18 November 2012

 Tugas paling lambat dikirim tanggal 18 November 2012, jam 24.00

Sejak awal dekade 2000an, Indonesia mengalami desentralisasi di bidang kesehatan, sebagai konsekuensi desentralisasi di bidang politik. Kebijakan ini merupakan perubahan yang sangat drastis namun tidak disiapkan secara teknis. Akibatnya selama hampir tujuh tahun terjadi situasi yang tidak stabil karena aturan-aturan penting pemerintah belum mantap. Sampai dikeluarkannya PP no 38 tahun 2007, praktis kebijakan desentralisasi masih belum mempunyai dasar hukum yang tepat. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah propinsi dan kabupaten dapat menetapkan kebijakan, termasuk kebijakan kesehatan. Modul ini membahas efek desentralisasi ke pelaksanaan penelitian kebijakan kesehatan.

 Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan modul ini, para peserta diharapkan mampu untuk:

1. Memahami sejarah dan makna desentralisasi dalam sektor kesehatan.

   Catatan:
   Indonesia pernah mengalami berbagai kebijakan yang mengatur mengenai desentralisasi di bidang kesehatan. Salahsatunya di tahun 1987. Namun kebijakan desentralisasi di bidang kesehatan yang sangat besar adalah di tahun 1999 setelah adanya krisis ekonomi dan reformasi politik. Dalam konteks kebijakan desentralisasi, para peserta perlu memahami konsep decision space di berbagai tingkat pemerintahan.

2. Memahami makna desentralisasi dalam riset kebijakan kesehatan

   Catatan:
   Kewenangan pemerintah propinsi dan daerah dalam menetapkan kebijakan kesehatan merupakan hal yang perlu diperdebatkan. Apakah memang ada kebijakan daerah dalam bidang kesehatan. Untuk ini para peserta diharapkan mempunyai pemahaman mengenai hubungan antara desentralisasi kesehatan dengan riset kebijakan kesehatan di pusat dan di daerah.

3. Memahami peran lembaga penelitian regional/daerah untuk penelitian kebijakan kesehatan.

   Dalam konteks kebijakan di pusat dan di daerah, ada pertanyaan mengenai apa peran lembaga penelitian di daerah dalam melakukan penelitian dan analisis kebijakan. Apakah memang ada peranannya dan dari mana anggaran untuk penelitian kebijakan.

 Bahan belajar

Modul ini memberikan kesempatan ke para peserta untuk menjelajahi internet.

Untuk membahas perkembangan dan makna desentralisasi dalam sektor kesehatan ada buku yang ditulis oleh Laksono Trisnantoro dkk dan dapat dibaca di www.kebijakankesehatanindonesia.net. Di web ini dapat ditemukan juga berbagai buku Bank Dunia yang membahas perkembangan sistem kesehatan.

Mengenai konsep decision space, silahkan mencari sebuah monograf klasik yang berjudul Decentralization of Health System: Decision Space, Innovation and Performance. Monograf ini ditulis oleh Thomas Bossert, Ph.D dari Harvard University.

Bacaan mengenai aktor-aktor dalam kebijakan harap dicermati di bukunya Lucy Gilson dan Kenneth Buse, serta berbagai buku kebijakan. Harap anda cari juga di internet, apa yang dimaksud dengan stakeholder analysis.

 Langkah-langkah kegiatan pembelajaran

Peserta diharapkan menjawab berbagai pertanyaan di bawah ini:

1. Uraikan perkembangan desentralisasi di Indonesia antara tahun 2000 – 2007. Apa yang menjadi masalah utama periode tersebut?
2. Bagaimana situasi desentralisasi di tahun 2010 ke atas di Indonesia? Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Harap anda analisis dengan membahas kenyataan bahwa dana BOK diberikan ke daerah melalui mekanisme Tugas Pembantuan, bukan DAK.
3. Sebutkan kebijakan-kebijakan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah anda. Apa yang sudah ditetapkan dan apa yang belum (namun seharusnya dilakukan karena ada kebutuhan) ditetapkan? Uraikan jawaban anda dengan pemahaman mengenai decision space.
4. Siapa aktor-aktor penentu kebijakan kesehatan di pusat dan di daerah anda? Harap anda identifikasi para stakeholder dalam konteks kebijakan pengendalian merokok di daerah anda. Apakah ada yang bertentangan?
5. Apakah di daerah anda perlu dilakukan riset kebijakan dan analisis kebijakan secara kontinyu? Uraikan jawaban anda dengan mengacu pada kebutuhan akan riset kebijakan di daerah anda dan dari mana dana untuk riset kebijakan di daerah?

Dikirim ke pengelola dengan cara:

• File diberi kode: YXXXM1c

Keterangan:

Y    = fasilitator
XXX = nama peserta
M1c = Modul1c

 Kirim tugas ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Jangan lupa memberi cc ke email setiap fasilitator yang telah ditunjuk untuk anda.

Tugas paling lambat dikirim tanggal 18 November 2012, jam 24.00

Modul 1B.

 Modul 1B. 10 - 14 November 2012

Tugas paling lambat dikirim tanggal 14 November 2012, jam 24.00

Modul ini membahas isu ideologi dalam sistem kesehatan serta penanganan masalah pemerataan (equity). Dalam modul ini para peserta diajak untuk memahami aspek ideologi dalam sistem kesehatan yang membentang dari kutub sosialisme ortodoks sampai ke ideologi pasar bebas. Aspek ideologi di sektor kesehatan merupakan hal menarik karena ternyata dapat bertentangan atau berbeda dengan ideologi negara. Terkait erat penggunaan ideologi, aspek pemerataan menjadi isu penting dalam kebijakan di sistem kesehatan. Sebagai gambaran, transformasi pembiayaan di Indonesia dari penggunaan mekanisme pasar ke arah peningkatan peran negara dilandasi oleh ideologi kesejahteraan, walaupun ada aspek pencitraan politik. Disamping ideologi, aspek social determinant of health sangat terkait dengan konsep equity. Para peserta di ajak untuk memahami aspek sosial determinant in health dalam hubungannya dengan pemerataan kesehatan.

 Tujuan pembelajaran Modul 1b

Setelah mengikuti modul ini, para peserta diharapkan mampu untuk:

1. Memahami makna Ideologi Kesehatan dan aplikasinya di berbagai negara

   Catatan:

   Dinamika dalam sistem kesehatan selalu tidak lepas dari debat ideologis. Kasus perdebatan Obamacare di Amerika Serikat sampai sekarang masih terus berjalan. Kelompok penentang selalu menggunakan alasan siapa yang akan membayar model kesehatan Obama. Mereka takut akan ada kenaikan pajak orang kaya atau korporasi. Kelompok ini cenderung berada dalam ideologi dimana pemerintah diharapkan minimalis. Sering disebut kelompok neoliberal, walaupun terkadang susah melabelnya. Mereka menganggap ideologi Obama terlalu sosialis, bahkan sebagian cenderung menganggap sebagai komunis. Di Inggris saat terjadi reformasi di tahun 1948, Menteri Kesehatan Inggris (Bevan) menyatakan bahwa reformasi kesehatan tidak mungkin berjalan tanpa dukungan dokter. Artinya: ideologi dokter harus diperhatikan, termasuk pendapatannya. Para peserta diharapkan memahami aspek ideologi dalam sistem kesehatan. Diharapkan peserta dapat pula menganalisis ideologi yang ada di sistem kesehatan di daerahnya.

2. Memahami makna pemerataan dalam konteks sosial ekonomi dan geografis

   Catatan:

   Pemerataan sosial ekonomi dan pemerataan geografis di Indonesia perlu dipelajari peserta pengembangan di Indonesia? Kebijakan pemerintah saat ini adalah membantu masyarakat miskin dan setengah miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan dengan teknologi tinggi. Tercatat sekitar 76 juta masyarakat Indonesia terkover kebijakan ini. Kebijakan ini dijalankan dalam situasi Indonesia yang belum merata penyebaran dokter dan tempat pelayanan kesehatan termasuk rumahsakit. Ketidak merataan ini sangat besar. Dikawatirkan kebijakan ini akan menyedot dana Jamkesmas oleh para pengguna pelayanan kesehatan di daerah perkotaan atau daerah yang baik aksesnya terhadap teknologi tinggi. Akibatnya terjadi ketidak adilan geografis. Keadaan ini menyebabkan Universal Coverage tidak akan tercapai secara riil. Masyarakat yang sulit akses hanya mendapat jaminan di atas kertas. Hal ini merupakan dilemma yang perlu diperhatikan oleh para peserta pelatihan.

3. Memahami Social Determinant of Health dan hubungannya dengan Inequity.

   Catatan:

   Daerah dan kelompok masyarakat yang tidak beruntung banyak tergantung pada aspek Sosial Determinant dalam hal status kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara social determinant of health dengan inequity. Para peserta diharapkan memahami hubungan ini dan menghubungkannya dengan situasi di daerah masing-masing.

 Bahan belajar

Silahkan anda masuk ke JMPK on line di www.kebijakankesehatanindonesia.net. Klik di Jurnal.

Trisnantoro L. Riyanto S. Ideologi apa yang dianut oleh kebijakan kesehatan di Indonesia. JMPK. Vol. 13 No. 04 Desember 2010: 167 – 168

Anda dapat mencari informasi mengenai : Improving Health Equity via the Social Determinants of Health in the EU melalui:

http://www.health-inequalities.eu/pdf.php?id=0c9084c524cc62a73516460143ea8534

Berbagai referensi in akan kami kirim melalui email.

Blas E, Sommerfeld J, and Kurup AS. Social determinants approaches to public health: from concept to practice. WHO 2011

Bong-Min YANG. Politics of Health Equity: Experiences from Asia. The Flagship Course on Equity and Health Sistems 29th November – 3rd December 2010 Tagaytay, Philippines

O'Donnell O et all. Who pays for health care in Asia? Journal of Health Economics 27 (2008) 460–475.

O'Donnell O, van Doorslaer E, Wagstaff A, Lindelow M. Analyzing Health Equity Using Household Survey Data. A Guide to Techniques and Their Implementation. The World Bank Washington, D.C. 2008.

Trisnantoro L. Overview of Equity in Indonesia . Mimeo. Course on Equity. UNICEF. 2011

Silahkan anda klik situs WHO untuk memahami Social Determinants of Health dan berbagai referensi di dalamnya:

http://www.who.int/social_determinants/en/

 Kegiatan pembelajaran

Peserta diharapkan menjawab berbagai pertanyaan di bawah ini:

1. Apakah UU SJSN dan UU BPJS mempunyai ideologi yang ke arah sosialisme/welfare state? Uraikan jawaban anda dengan mengacu pada UUD Republik Indonesia dan filsafat Pancasila.
2. Bagaimana perbandingan ideologi dalam pelayanan kesehatan di Amerika Serikat dan Inggris. Harap anda hubungkan dengan ideologi partai politik yang berpengaruh di kedua negara tersebut.
3. Apakah partai politik di Indonesia mempunyai ideologi yang dipergunakan untuk menyusun kebijakan sistem kesehatan di level nasional? Bagaimana keadaannya di kabupaten anda.
4. Mengapa distribusi dokter spesialis tidak merata? Harap anda jawab dengan pendekatan ideologi dalam sistem kesehatan di Indonesia selama ini dan pandangan hidup dokter spesialis.
5. Apakah anda tertarik meneliti mengenai equity dengan data besar? Apakah anda dapat memahami buku Analyzing Health Equity Using Household Survey Data. A Guide to Techniques and Their Implementation? Uraikan jawaban anda.
6. Apakah anda setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa kebijakan Jamkesmas tanpa memperbaiki pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan akan memperburuk ketidak adilan geografis? Harap uraikan jawaban anda dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan publik dalam sistem kesehatan di Indonesia.
7. Apa arti social determinants of health dan hubungannya dengan equity. Uraikan jawaban anda dengan menggunakan kasus penyakit TB.
8. Bagaimana anda menafsirkan anggaran sektor kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan di bawah ini dengan menggunakan pendekatan social determinants of health.

Jawaban dikirim ke pengelola dengan cara:

File ditulis dalam word dan diberi kode: XYYYM1b.doc dan dikirim sebagai attachment.

Keterangan:

X = nomor fasilitator anda.

YYY = kode nama peserta

M1b = Modul1b

 Kirim tugas ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Jangan lupa memberi cc ke email setiap fasilitator yang telah ditunjuk untuk anda.

Tugas diserahkan paling lambat hari Rabu tanggal 14 November 2012 pukul 24.00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Modul 1a.  Kebijakan di Sektor Kesehatan

Dilaksanakan antara 6 – 9 November 2012. Deadline pengiriman tugas tanggal 9 November pukul 24.00.

 Modul 1a

membahas arti sistem kesehatan, ilmu kebijakan, kebijakan publik, dan aplikasi ilmu kebijakan di sistem kesehatan. Selanjutnya modul ini membahas mengenai pendekatan kebijakan, dan proses penyusunan kebijakan. Pemahaman awal mengenai penelitian kebijakan kesehatan dan sistem kesehatan dibahas di bagian ini dalam konteks apakah diperlukan di Indonesia, di propinsi dan kabupaten-kota para peserta. Sebagai catatan, salah satu tujuan Program Pengembangan ini adalah untuk memperkuat kebijakan kesehatan di daerah maka konteks lokal dalam modul ini merupakan hal yang penting.

  Tujuan pembelajaran Modul 1a.

Setelah mempelajari modul 1a, para peserta diharapkan mampu untuk:

1. Memahami Sistem Kesehatan dalam konteks di berbagai level pemerintahan: nasional, propinsi, dan kabupaten.
   

   Catatan:
   Pemahaman akan konteks di berbagai level merupakan modal besar untuk pengembangan unit penelitian-pengembangan kebijakan kesehatan di sebuah daerah. Tujuan ini mendukung visi program pengembangan ini bahwa di setiap daerah/propinsi ada kelompok/unit yang aktif meneliti kebijakan lokal dan nasional.

2. Memahami ilmu kebijakan, kebijakan dan kebijakan kesehatan.
   

   Catatan:
   Para peserta diharapkan mulai membaca dan mencoba terus memahami ilmu kebijakan termasuk kebijakan publik yang berasal dari ilmu-ilmu sosial. Usaha ini penting karena sebagian peserta berasal dari ilmu kedokteran dan kesehatan yang belum banyak memahami mengenai ilmu-ilmu sosial, khususnya kebijakan. Tujuan ini apabila berhasil dicapai akan menjadi dasar kuat untuk kegiatan berikutnya.

3. Memahami proses penyusunan kebijakan dan pendekatan segitiga kebijakan di sektor kesehatan.
   

   Catatan:
   Tujuan ini terkait erat dengan aplikasi ilmu kebijakan dalam sistem kesehatan. Pendekatan segitiga kebijakan perlu dipahami sebagai salahsatu cara untuk memahami kebijakan kesehatan.

4. Memahami makna, hubungan, dan manfaat penelitian kebijakan kesehatan dan sistem kesehatan.
   

   Catatan:
   Makna dan manfaat penelitian kebijakan perlu dipelajari secara mendalam.
   Di dalam buku Lucy Gilson diberi semacam pemahaman mengenai apa yang disebut penelitian kebijakan dan penelitian sistem kesehatan. Di samping itu di buku ini ada banyak contoh penelitian kebijakan dan sistem kesehatan yang dapat dipelajari.

    

 Bahan belajar

1. Sistem Kesehatan:
   

   Silahkan anda pelajari di www.kebijakankesehatanindonesia.net dan

   de Savigny and Taghreed Adam. Systems thinking for health systems strengthening. World Health Organization 2009. Buku ini dapat di download dari website WHO.

2. Ilmu Kebijakan dan Kebijakan Publik.
   

   Dunn, William. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi kedua. Terjemahan. Public Policy Analysis: An Introduction 2nd Ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003

   Atau berbagai buku lainnya, misal:

   Nugroho RD. Kebijakan publik untuk Negara-negara berkembang, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006.

   Parson Wayne. Public Policy. Pengantar Teori dan Praktis Analisis Kebijakan. Kencana Prenada Media Group. 2006.

3. Proses penyusunan kebijakan kesehatan dan pendekatan segitiga kebijakan.
   

   Buse K, Mays N, Walt G. Making Health Policy. Understanding Public Health. Open University. 2010. Buku ini dapat dibeli di Amazon.com. Harga yang baru adalah £14.65, yang bekas dari £12.50.

   Terjemahan resmi sedang diajukan. Anda akan mendapatkan kiriman dari perpustakaan tentang topik ini.

   Dunn, William. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi kedua. Terjemahan. Public Policy Analysis: An Introduction 2nd Ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003.

4. Arti, makna, dan manfaat penelitian kebijakan kesehatan dan sistem kesehatan.
   

   Buse K, Mays N, Walt G. Making Health Policy. Understanding Public Health. Open University. 2010. Buku ini dapat dibeli di Amazon.com. Harga yang baru adalah £14.65, yang bekas dari £12.50.

   Terjemahan resmi sedang diajukan. Anda akan mendapatkan kiriman dari perpustakaan tentang topik ini.

   Gilson Lucy. Health Policy and Systems Research: A Methodology Reader. WHO. 2012.

   Buku ini dapat di download dari website WHO.

Kegiatan pembelajaran

Setelah mengikuti modul, membaca berbagai referensi, melakukan analisis, para peserta diharuskan menulis jawaban akan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pertanyaan dijawab dengan model essay pendek. Dalam penulisan model essay ini harap para peserta menuliskan referensi dengan cara meletakkan di footnote. Cara menulis referensi di footnote adalah sebagai berikut:

Untuk buku, misal:

Nugroho RD. Kebijakan publik untuk Negara-negara berkembang, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006.

Untuk Jurnal, misal:

Sia D, Fournier P, Kobiané J-F, Sondo BK. Rates of coverage and determinants of complete vaccination of children in rural areas of Burkina Faso (1998-2003). BMC Public Health. 2009; 9:416- 25.

Bahan dari internet:

Penulis....... "Judul ..." http://www.kebijakankesehatanindonesia.net..... (diakses tanggal .... bulan...tahun ....)

Pertanyaan-pertanyaan dan tugas Modul 1a:

1. Uraikan Sistem Kesehatan yang berada di daerah kota/kabupaten anda dalam konteks level makro, meso, dan mikro. Anda dapat menggunakan pendekatan WHO atau sistem kesehatan nasional, atau model lain yang anda dapatkan.
2. Apa yang disebut sebagai Kebijakan dan apa yang disebut sebagai Analisis Kebijakan?
3. Ada definisi Kebijakan Publik dan apa contohnya di Indonesia, di propinsi anda, dan di kabupaten/kota anda?
4. Apa definisi Kebijakan Kesehatan? Uraikan jawaban anda dengan menggunakan pemahaman anda mengenai level makro, meso, dan mikro.
5. Bagaimana Proses kebijakan dilakukan di daerah anda. Uraikan dengan mengambil kasus tertentu, misal kebijakan jaminan kesehatan daerah, atau kebijakan pengendalian merokok, atau hal lainnya
6. Apa yang disebut dengan pendekatan segitiga kebijakan kesehatan berdasarkan Buse. Aplikasikan model kebijakan ini dalam aspek kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia dan di daerah anda.
7. Arti hubungan antara Riset Kebijakan dan Riset Sistem Kesehatan. Uraikan jawaban anda dengan mengacu pada konsep di buku Gilson dkk.
8. Apakah anda sudah pernah melakukan penelitian kebijakan kesehatan sesuai dengan definisi di buku Gilson ? Jika sudah harap tuliskan judulnya. Jika belum, harap anda tuliskan keinginan anda untuk melakukan penelitian kebijakan dan dalam topik apa.

Jawaban dikirim ke pengelola dengan cara:

File ditulis dalam word dan diberi kode: XYYYM1a.doc

Keterangan:

X = nomor fasilitator anda.

YYY = kode nama peserta

M1a = Modul1a

 Kirim tugas ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jangan lupa memberi cc ke email setiap fasilitator yang telah ditunjuk untuk anda.

Tugas paling lambat dikirim tanggal 9 November 2012, jam 24.00

Modul Jarak jauh tersusun atas 3 modul: 
Modul 1. Memahami Ilmu Kebijakan dan Isi Kebijakan;
Modul 2. Metode Riset untuk Kebijakan
Modul 3. Melakukan translasi hasil-hasil riset kebijakan ke pengambil keputusan

Modul 1. Memahami Sistem Kesehatan, Ilmu Kebijakan dan Penelitian Kebijakan

 Deskripsi

Modul ini secara umum membahas aplikasi ilmu kebijakan dalam sistem kesehatan dan penelitian kebijakan kesehatan. Para peserta pelatihan didorong untuk mempelajari sistem kesehatan, arti ilmu kebijakan dan penerapannya di sistem kesehatan, serta makna dan kebutuhan penelitian kebijakan kesehatan dan sistem kesehatan. Dalam hal penerapan, dengan adanya desentralisasi kesehatan, kebijakan kesehatan dapat ditetapkan di level pusat, propinsi, ataupun kabupaten.kota. Pemahaman mengenai kebijakan public (public policy) sangat penting untuk dapat memahami makna penelitian kebijakan. Oleh karena itu para peserta diharapkan membaca buku kebijakan publik yang ditulis oleh para ahli ilmu-ilmu sosial. Disamping memahami isi, Modul 1 menyiapkan peserta untuk menulis bagian pendahuluan dari proposal yang akan disusun pada Modul 2. Penulisan pendahuluan ini merupakan langkah pertama dalam konteks 4 langkah riset kebijakan: (1) identifikasi fokus penelitian dan pertanyaan-pertanyaannya; (2) rancangan penelitian; (3) penjaminan mutu penelitian; dan (4) melaksanakan prinsip-prinsip etika. Identifikasi fokus penelitian ini akan ditulis dan dikirim sebagai tugas akhir dalam Modul 1 ini.

Modul 1 tersusun atas beberapa bagian, silahkan klik.

Membahas arti sistem kesehatan, Ilmu Kebijakan, aplikasi ilmu kebijakan di sistem kesehatan, dan pengantar penelitian kebijakan kesehatan.
Dilaksanakan antara 6 – 9 November 2012.

Membahas isu Ideologi dalam sistem kesehatan, aspek pemerataan (equity) yang terkait dengan Social Determinant of Health. Diselenggarakan antara 10 – 14 November 2012.

Membahas Desentralisasi di sektor kesehatan. Dilaksanakan pada tanggal 15 – 18 November 2012.

Memahami Topik-topik Prioritas dan Isu-isu penting dalam Kebijakan Kesehatan yang dibahas pada tanggal 19 – 21 November 2012.

-  Pengantar IFLS oleh Wayan Suriastini
-  Quality of Health Care Services - Elan Satriawan

Membahas penggunaan data besar untuk penelitian kebijakan. Dilakukan pada tanggal 22 – 24 November 2012.

Setelah mengikuti Modul 1 ini diharapkan para peserta dapat melakukan penulisan awal untuk pendahuluan dan identifikasi fokus penelitian yang akan dipergunakan di Modul 2. Tugas paling lambat dikirim tanggal 25 November 2012.

Bab III. Tujuan dan Manfaat

Tujuan

1. Memahami ilmu kebijakan yang diterapkan di sistem kesehatan, khususnya dalam topik pemerataan pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam metode penelitian kebijakan dan sistem kesehatan sejak dari menyusun proposal, melaksanakan penelitian kebijakan, dan menuliskan hasil;
3. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam metode analisis kebijakan, penyebaran hasil penelitian, dan advokasi kebijakan;
4. Mengembangkan pusat pengembangan kebijakan kesehatan nasional dan regional dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi di sektor kesehatan.

Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini:
Bagi peneliti:

1. Semakin memahami aplikasi ilmu kebijakan dalam sistem kesehatan
2. Semakin memahami metode penelitian kebijakan dan sistem kesehatan (Health Policy and System Research).
3. Terciptanya kesempatan bagi para peneliti kebijakan kesehatan di Indonesia terutama para peneliti muda untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian kebijakan dan sistem kesehatan.

Bagi perguruan tinggi dan lembaga penelitian

1. Semakin berkembangnya penelitian kebijakan kesehatan yang dilaksanakan oleh para peneliti kebijakan.
2. Perintisan model think-tank di dalam perguruan tinggi yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan nasional maupun regional

Bagi pengambil kebijakan/policy makers

1. Semakin berkembangnya kebijakan kesehatan yang memiliki kerangka berpikir logis yang tepat sehingga meningkatkan kinerja kebijakan kesehatan yang dilaksanakan
2. Adanya dukungan dari peneliti dalam menyusun kebijakan
3. Meningkatkan komitmen untuk pengemangan penelitian riset kebijakan dan sistem kesehatan.

Bab II. Kompetensi

Program ini berusaha mengembangkan peneliti di berbagai daerah di Indonesia yang kompeten dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan penelitian kebijakan dalam sistem kesehatan dan penyampaian hasilnya berbasis metodologi yang tepat.

Dalam program ini, penelitian kebijakan dalam sistem kesehatan akan difokuskan ke isu pemerataan dalam pelayanan kesehatan. Isu pemerataan ini mencakup pemerataan sosial ekonomi dan pemerataan geografis.

Bab VIII. Sertifikasi

Akan ada beberapa sertifikat dalam pengembangan ini:

1. Sertifikat mengikuti pelatihan Jarak Jauh I selama 1.5 bulan (bagi 108 peserta jarak jauh).
2. Sertifikat mengikuti pelatihan tatap muka selama 2 hari (bagi 20 orang peserta tatap muka).
3. Sertifikat mengikuti pelatihan Jarak Jauh II selama beberapa bulan (bagi 5 peserta yang terpilih dan peserta yang menndaftar aktif)
4. Sertifikat mengikuti Forum Kebijakan Kesehatan Nasional ke IV (Bagi peserta yang presentasi).