Workshop

Protokol Penelitian Monev JKN

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

  PENGANTAR

Sejak tahun 2014, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan telah melakuan monitoring kebijakan pelaksanaan JKN. Dalam sesi ini akan dibahas metode dan hasil yang dikerjakan selama 3 tahun ini. Apa yang telah dilakukan akan menjadi masukan untuk penegasan mengenai metode monitoring serta penambahan terhadap metode evaluasi kebijakan yang akan dilakukan. Metode evaluasi kebijakan ini akan dibahas secara mendalam dengan mengacu pada berbagai referensi. Metode yang terpilih masih mempunyai ketidak pastian karena masalah data yang tersedia untuk evaluasi.

  TUJUAN

1. Membahas metode monitoring tahun 2014 – 2016.
2. Membahas metode Evaluasi Kebijakan yang akan diterapkan pada tahun 2017.
3. Menyusun draft awal.

  PESERTA

Peserta kegiatan ini adalah:

1. Anggota Community of Practice Pembiayaan Kesehatan dan JKN
2. Peneliti, Praktisi, dan Akademisi

  AGENDA

Diskusi ini diselenggarakan pada Jum’at, 24 Februari 2017, bertempat di Laboratorium Leadership dan Kepemimpinan, Gedung IKM Lama Lantai 3 Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada. 

Arsip diskusi Community of Practice Pembiayaan Kesehatan dan JKN dapat diakses selengkapnya melalui http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/  dan http://manajemen-pembiayaankesehatan.net/ 

PEMATERI

• Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
• Muhamad Faozi Kurniawan, SE. Akt., MPH

PEMBAHAS

• PPJK
• DJSN
• BPJS Kesehatan

  SUSUNAN ACARA

Reportase kegiatan > 

  INFORMASI DAN PENDAFTARAN

Maria Lelyana (Lely)
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Telp/Fax. (0274) 549425 (hunting), 081329760006 (HP/WA)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Website: http://www.kebijakankesehatanindonesia.net / http://manajemen-pembiayaankesehatan.net/ 

Seminar dan Workshop:

Stakeholders JKN dan Kemampuan Lobbying dalam proses kebijakan: Dimana peran Asosiasi Fasilitas Kesehatan dan Perhimpunan Profesi

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

<< kembali ke jadwal 

{jcomments on} 

Annual Scientific Meeting (ASM)
Yogyakarta, 04 Maret 2017

Dalam rangka Dies Natalis FK UGM ke-71, HUT RS UGM ke-5
dan HUT RSUP Dr. Sardjito ke-35

“Pencegahan dan Pengendalian Resistensi Antimikroba“

  PENDAHULUAN

Penyakit infeksi oleh bakteri, virus, jamur dan parasit masih merupakan masalah utama di Indonesia. Profil kesehatan Indonesia tahun 2015 menunjukkan bahwa penyakit infeksi merupakan masalah kesehatan yang penting untuk segera diatasi, seperti: tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria, kusta, diare, campak, difteri, pneumonia, kecacingan, dan demam berdarah dengue (Kemenkes RI, 2016).

Penatalaksanaan penyakit infeksi memerlukan antimikroba yang poten untuk mengeradikasi patogen di dalam tubuh pasien.Beban kesakitan penyakit infeksi yang tinggi diperberat lagi dengan munculnya patogen yang resisten terhadap antimikroba yang ada.Resistensi antimikroba sekarang merupakan masalah global karena luasnya masalah ini di seluruh dunia baik di negara maju maupun berkembang.Prediksi kematian yang berhubungan dengan resistensi antimikroba pada tahun 2050 adalah 4,7 juta per tahun di Asia, yang menduduki urutan pertama dan disusul oleh Afrika yang diperkirakan mencapai angka 4,15 juta pertahun (O'Neil, 2014). Oleh karenanya, antimicrobial resistance (AMR) telah menjadi perhatian WHO dengan dikeluarkannya Global Action Plan pada tahun 2015 yang menitikberatkan pada lima tujuan strategis. Sementara itu, tidak banyak obat antimikroba baru yang dapat dikembangkan pada saat itu.Adu cepat antara kejadian resistensi terhadap antimikroba dan penemuan obat antimikroba baru dikhawatirkan akan dimenangkan oleh kejadian resistensi antimikroba. Data surveilans yang dikumpulkan dari enam rumah sakit besar di Indonesia atas kerjasama antara PPRA, Balitbangkes, dan WHO pada tahun 2013 menunjukkan frekuensi E.coli dan K. pneumoniae yang memproduksi extended-spectrum beta-lactamases (ESBL) berturut turut berkisar antara 26%-57% dan 32% - 57% (Paraton, 2016). Pada tahun 2013, WHO memperkirakan di Indonesia terdapat 6.800 kasus baru multidrug resistant (MDR) TB. Diperkirakan MDR TB bertanggungjawab pada 2% dari kasus baru dan 12% tuberkulosis pengobatan berulang.

Penyebab terjadinya resistensi antibiotik secara global adalah multifaktorial dan kompleks, meliputi permasalahan pada prescriber (ketidakpastian diagnosis, kurangnya pengetahuan, insentif, dll), dispenser (penggunaan obat-obat standar, kurangnya aturan dispensing), pasien (tekanan terhadap dokter, pengobatan sendiri, akses antibiotik secara bebas) dan fasilitas pelayanan kesehatan (kurangnya pengendalian infeksi yang dapat memicu penyebaran organisme yang resisten terhadap antibiotik). Dengan demikian pencegahan dan pengendalian resistensi antimikroba semestinya melibatkan banyak pemangku kepentingan, yakni: (1) Pembuat kebijakan: Kementrian kesehatan, BP POM, Kementrian pertanian, Dinas kesehatan dan Direktur Rumah Sakit; (2) Tenaga kesehatan: dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, dan bidan; (3) Masyarakat luas: pasien, apotek, industri farmasi, dan pedagang besar farmasi, dan lain-lain.

Indonesia sudah memulai menyiapkan piranti berupa regulasi dan tata kelola antimikroba yang dipergunakan untuk mengendalikan resistensi antimikroba.Masih diperlukan peningkatan komitmen semua pihak untuk mengimplementasikan secara konsisten usaha pencegahan dan pengendalian resistensi antimikroba.Kerjasama yang baik diantara pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menahan laju resistensi antimikroba di Indonesia. Lebih jauh diperlukan intervensi multimodal di tingkat nasional meliputi regulasi dispensing, edukasi kepada masyarakat, dispenser dan prescribers, pencegahan infeksi dengan mengoptimalkan imunisasi, perbaikan sanitasi dan kebersihan di tingkat masyarakat dan pelayanan kesehatan serta peningkatan surveilans penggunaan antibiotik rasional dan surveilans resistensi antibiotik.

Demikian pentingnya pemahaman masalah resistensi antimikroba di Indonesia maka pada penyelenggaraan Annual Scientific Meeting (ASM) yang kesepuluh tahun 2017 ini, panitia mengangkat tema “Pencegahan dan Pengendalian Resistensi Antimikroba”. Diharapkan masalah resistensi antimikroba ini dapat dipahami dengan satu kesadaran, bahwa masyarakat Indonesia harus bersama-sama secara sungguh-sungguh dan konsisten memerangi resistensi antimikroba untuk meningkatkan derajat kesahatan masyarakat secara menyeluruh.

  TUJUAN UMUM & KHUSUS

Tujuan Umum :

Tujuan umum dari ASM 2017 adalah meningkatkan pemahaman, kesadaran dan komitmen serta pembuatan rencana aksi untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian resistensi antimikroba oleh KAGAMA-Kedoktetan bersama para pembuat kebijakan, Institusi pendidikan, dan pihak lain yang terkait.

Tujuan Khusus :

1. Memahami beban dan kompleksitas permasalahan penggunaan dan resistensi antimikroba.
2. Mengidentifikasi strategi dalam penggunaan antimikroba yang sesuai.
3. Mengidentifikasi pihak yang terkait penggunaan antimikroba mulai dari pembuat kebijakan hingga masyarakat pengguna dan bagaimana kerjasama diantara para pihak tersebut.
4. Memahami kebijakan pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan RI dalam upaya penggunaan antimikroba yang sesuai.
5. Memahami peran dan tugas Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan dalam menghasilkan tenaga kesehatan dan pembuat regulasi yang berkompeten dalam penggunaan antimikroba yang benar.
6. Menyepakati rencana aksi pencegahan dan pengendalian AMR di lingkungan rumah sakit pendidikan dan komunitas.
   
   

BENTUK KEGIATAN

1. Seminar Nasional pada Hari Sabtu, Tanggal 04 Maret 2017
2. Acara Kelompok Kerja berupa Seminar dan Workshop yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja dalam FK UGM, RS UGM dan RSUP Dr.Sardjito pada Februari berakhir sampai bulan April 2017
   
   

TARGET PESERTA

Peserta ASM 2017 diharapkan dari:

• Dosen, Mahasiswa S1, S2, S3 dan Alumni Fakultas Kedokteran UGM.
• Pengelola Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan (Dokter Spesialis, Dokter Umum, Apoteker, Farmasi, Perawat, Bidan dll.)
• Dinas Kesehatan
• Tamu undangan dan masyarakat luas yang berminat.

Target peserta untuk acara puncak seminar Nasional diharapkan bisa mencapai ± 350-400 peserta, sedangkan target peserta untuk keseluruhan kegiatan ASM diharapkan bisa mencapai 2.500 peserta.

  TEMPAT KEGIATAN

Auditorium KF UGM

  SEKRETARIAT ASM 2017

KAGAMA Kedokteran
Joglo Grha Alumni Fakultas Kedokteran UGM, JL. Farmako Sekip Utara Yogyakarta.
Telepon : 0274-631206, 560300 ext. 406
Facsimile : 0274-631206
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Jadwal Acara Seminar Nasional ASM, 04 Maret 2017, Auditorium FK UGM

{jcomments on}

KERANGKA ACUAN

Webinar dan Workshop Pengembangan Kewirausahaan dalam Sistem Kontrak
untuk Kesehatan Masyarakat

Yogyakarta, 3 – 23 Februari 2017

Pendahuluan

Implementasi kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dihadapkan dengan keterbatasan tenaga kesehatan di sebagian besar puskesmas. Di sisi lain, puskesmas yang telah memiliki jumlah tenaga kesehatan sesuai standar, sebagian besar masih berfokus pada upaya kuratif yang banyak menyita tenaga dan waktu termasuk penyelesaian administrasi keuangannya. Akibatnya, upaya preventif dan promotif kurang mendapatkan perhatian yang seharusnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, tahun 2016 lalu melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015, Kementerian Kesehatan meluncurkan kebijakan untuk kontrak tenaga promosi kesehatan di puskesmas dengan dana BOK. Harapannya, dengan dukungan anggaran tersebut, puskesmas dapat menambah tenaga untuk melaksanakan upaya preventif-promotif dengan sistem kontrak. Pada tahun ini, kebijakan tersebut dilanjutkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016, bahkan dikembangkan dengan kontrak tenaga fasilitator STBM kabupaten.

Evaluasi awal yang dilakukan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dalam Seminar Evaluasi Awal Kontrak Tenaga Promoter Kesehatan dengan Dana BOK 2016 di Yogyakarta 8 November 2016, menunjukkan bahwa banyak puskesmas yang tidak memanfaatkan peluang tersebut. Alasannya bermacam-macam mulai dari hal teknis (kejelasan Petunjuk Teknis, prosedur dan mekanisme kontrak, dan lain-lain), masalah prioritas (ada program dan kegiatan lain yang dianggap lebih penting), hingga merasa tidak membutuhkan tenaga tambahan atau sebaliknya yaitu tidak tersedia kandidat yang memenuhi persyaratan.

Salah satu solusi yang ditawarkan dalam seminar tersebut adalah sistem kontrak dengan pendekatan lembaga (kontrak lembaga) khususnya untuk daerah-daerah yang sangat terbatas tenaga kesehatannya dan tidak tersedia kandidat yang dibutuhkan. Pendekatan ini mirip dengan Program Sister Hospital NTT tahun 2010-2015. Dengan pendekatan ini, untuk memenuhi tenaga kesehatan yang dibutuhkan di daerah sulit atau tidak diminati, suatu lembaga bisa dikontrak untuk itu.

Solusi yang diajukan tersebut menghadapi kendala yaitu belum siapnya lembaga kesehatan untuk menangkap peluang tersebut. Di lain pihak, organisasi profesi kesehatan yang ada, belum tertarik untuk menjadi provider. Dengan kata lain, semangat kewirausahaan lembaga tersebut belum berkembang.
Berdasarkan latar belakang demikian, maka perlu diselenggarakan Seminar (Webinar) dan Workshop Pengembangan Kewirausahaan dalam Sistem Kontrak untuk Kesehatan Masyarakat bagi lembaga calon provider. Kegiatannya tidak hanya seminar (melalui webinar) tetapi juga workshop yang lebih teknis dan operasional dalam mengimplementasikan sistem kontrak tersebut.

Tujuan

Seminar dan Workshop ini bertujuan:

1. Memahami kebijakan kontrak untuk kesehatan masyarakat
2. Memahami pentingnya semangat kewirausahaan bagi lembaga calon provider sistem kontrak
3. Memahami konsep dan teori kontrak
4. Memahami langkah-langkah dan strategi pemenangan kontrak
5. Memahami langkah-langkah dan strategi implementasi kontrak
6. Memahami manajemen risiko dalam kontrak
7. Menyusun Rencana Tindak Lanjut.

NARA SUMBER

• DR. dr. Trihono, MSc
• dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
• DR. dr. Dwi Handono Sulistyo, MKes
• Tim PKMK FK UGM

PESERTA

• Peserta berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 sd 9 orang.
• Peserta berasal dari:
  • IAKMI
  • JKKI
  • FKM
  • FK
  • Poltekkes
  • Stikes
  • LSM Kesehatan
  • Yayasan keagamaan
  • Lembaga konsultasi kesehatan.
  • CoP Aplikasi Sistem Kontrak di Sektor Kesehatan
  • Peminat lainnya.

WAKTU DAN TEMPAT

• Webinar: Setiap hari Jum’at (3 - 17 Februari 2017) jam 08.00 – 10.00 WIB.
• Workshop: Kamis 23 Februari 2017 di Kampus FK UGM.

METODE

• Blended learning yaitu kombinasi pelatihan jarak jauh berbasis web, webinar, dan tatap muka (workshop)

AGENDA

Minggu I: Jum’at 3 Februari 2017 (Webinar)

Minggu II: Jum’at 10 Februari 2017 (Webinar)

Minggu III: Jum’at 17 Februari 2017 (Webinar)

Minggu IV: Kamis 23 Februari 2017 (Workshop in class)

PEMBIAYAAN

Kontribusi peserta:

• Untuk Webinar (3x): Peserta tidak dikenakan biaya.
• Untuk Workshop di FK UGM (1 hari):
• Peserta perorangan dikenakan biaya Rp. 150.000 per orang;
• Peserta kelompok (maksimal 3 orang): Rp. 300.000/kelompok.

Peserta yang berminat dapat mendaftar ke:

Maria Adelheid Lelyana
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
HP: 08132970006

Jakarta, 11 Januari 2017

Ringkasan

1. Tahun 2017 perlu melakukan kegiatan penelitian dan pengamatan untuk menjadi bahan bukti bagi monitoring dan evaluasi kebijakan JKN. Kondisi pelaksanaan JKN saat ini, dari perspektif pemerataan, mempunyai potensi untuk menyimpang dari UUD 1945. Dari aspek pembiayaan, kondisi sekarang mengakibatkan kesulitan berkembang untuk lembaga pemberi pelayanan kesehatan dan profesi kesehatan, yang mempunyai risiko penurunan mutu pelayanan.
2. Prinsip Pemerataan dan Keadilan Sosial diperlukan sebagai dasar indikator keberhasilan ataupun kekurangan Kebijakan JKN. Perspektif yang ditekankan adalah dengan mengacu pada UUD 1945, khususnya dalam hal pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Proses kebijakan berikutnya dari Monitoring dan Evaluasi JKN dapat berada di 2 level. Jalur level 1 adalah perubahan UU melalui proses Yudisial Review, atau Legislatif Review dengan memasukkan pada prolegnas. Pendekatan Legislative Review membutuhkan waktu dan usaha yang panjang, namun lebih memberi suasana dialogis. Level ke dua adalah monitoring dan evaluasi yang berdampak pada perubahan jangka pendek di Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan berbagai peraturan lainnya sebagai turunan UU SJSN dan BPJS. Pilihan jalur ditentukan oleh stakeholders.
4. Langkah yang akan ditempuh adalah melakukan penelitian monitoring dan evaluasi Kebijakan JKN dengan berbagai universitas dan stakeholders. Monitoring JKN yang sudah dilakukan sejak tahun 2014 oleh UGM akan menjadi bahan dasar. Diskusi terkait monitoring dan evaluasi kebijakan akan dilakukan dalam berbagai topik di sepanjang tahun 2017. Data untuk monitoring dan evaluasi kebijakan diharapkan berasal dari Litbang Dewan Pengawas BPJS dan BPJS serta data dari Kementerian Kesehatan.
5. Hasil kegiatan akan dibahas pada Pertemuan Tahunan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang direncanakan berlangsung pada bulan Oktober 2017. Diharapkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dipergunakan oleh semua stakeholders yang berkepentingan untuk perbaikan kebijakan JKN.
6. Semua kegiatan akan dilakukan di web www.kebijakankesehatanindonesia.net  dan www.manajemen-pembiayaankesehatan.net  Materi diskusi pertemuan pertama, beserta video (pada saatnya) dapat diklik di kedua web tersebut. Stakeholders yang berminat dapat mendaftarkan diri untuk selalu mendapat informasi dalam proses Monitoring dan Evaluasi Kebijakan JKN ini.

<< kembali ke jadwal

Pada tahun 2017 PKMK FK UGM merencanakan serangkaian kegiatan penelitian dan pengamatan, serta diskusi untuk menjadi bahan bukti bagi monitoring dan evaluasi kebijakan JKN. Silahkan klik pada kegiatan-kegiatan di bawah ini.

Sarwestu Widyawan MPH

Materi sesi 6 berjudul penguatan rumah sakit di pinggiran. Seperti yang disampaikan di awal bahwa kami ingin memotret rumah sakit dari sisi pinggiran, ungkap Sarwestu. Pada awalnya yang dimaskud dengan daerah pinggiran seperti apa? Tim Divisi Manajemen Rumah Sakit sudah melakukan penelitian dan pengamatan RS-RS di pinggiran. Tim ingin me-review terlebih dahulu tentang penguatan RS di pinggiran. Bahwa kita ketahui isu JKN sudah berjalan 2 tahun tentunya dengan segala macam kekurangan dan persoalan-persoalan yang muncul pada implementasi pelaksanaan undang-undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Mau tidak mau di tahun 2019 yang akan datang menurut undang-undang dinyatakan bahwa semua masyarakat harus sudah masuk ke Jaminan Kesehatan Nasional. Lalu pertanyaannya, apakah rumah sakit siap memberikan pelayanan kepada masyarakat dnegan sistem jaminan kesehtan yang sudah ditetapkan tersebut?

Sementara itu, di lapangan ternyata banyak rumah sakit yang belum siap sepenuhnya dalam memenuhi Permenkes No 56 tahun 2015. Untuk memenuhi kualifikasi rumah sakit tentunya ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dilakukan rumah sakit dalam pemenuhan peraturan No 56 tersebut. Pemenuhan peralatan dan SDM, bahwa untuk memenuhi kualiikasi tertentu. Hal ini menjadi kendala rumah sakit terutama yang berada di pinggiran.

Kalau kita melihat data di Kementrian Kesehatan ada 2079 Rumah sakit di Indonesia, yang dibagi menjadi rumah sakit publik dan privat. Banyaknya fenomena rujukan yang terjadi mendorong kurang berjalannya sistem rujukan secara efektif, maka perlu dibangun sistem rujukan yang baik mantap dan berkesinambungan. Saat ini, pengelompokkan rumah sakit rujukan di Indonesia, ada 14 RS rujukan nasional, 20 rumah sakit rujukan provinsi dan 110 rumah sakit rujukan regional.

Memang di RS Rujukan nasional ini, ada beberapa provinsi yang belum memiliki rs rujukan nasional karena hanya ada 14 dan tersentral di Jawa atau sekitar 36% sendiri. Sementara di Papua hanya 1 rumah sakit rujukan nasional. Sedangkan untuk RS Rujukan provinsi mungkin di Jawa hanya ada 1 mungkin karena sudah banyaknya rs rujukan nasional di Jawa.

Pada pemetaan RS yang sudah diakreditasi, telah diatur dalam Permenkes No 56 Tahun 2015, disebutkan bahwa syarat perpanjangan ijin operasional salah satunya adalah sertifikat akreditasi. Ternyata dari 2079 rumah sakit baru hanya 665 RS saja yang melaksanakan akreditasi dengan berbagai macam akreditasi, dan banyak yang berakhir masa akreditasinya di tahun 2018.

Kemudian dari kami berdasarkan hasil pengamatan kami di awal, bahwa ke depannya JKN akan banyak ditemukan keluhan, baik dari pelaksanaannya maupun dari lingkungan RS sendiri, ungkap Sarwestu. Hal ini dimungkinkan karena belum siapnya RS khususnya banyak rumah sakit belum memiliki pemahaman bagaimana clinical pathway-nya, cara menghitung tarif berdasarkan unit cost, yang akan berpengaruh pada akuntabilitas dan kinerja dari rumah sakit itu sendiri. Diharapkan dengan kondisi ini, RS dapat memperbaiki pelayanannya dengan teknologi informasi yang sekarang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kemudian untuk outlook 2017, tentang BLUD harapannya bahwa RS yang belum mengubah tata kelolanya berubah dengan sistem tata kelola BLUD sehingga banyak pelayanan yang belum efektif.

Situasi politik, saat ini ada pilkada serentak di beberapa tempat, diharapkan jangan sampai pejabat publik mempengaruhi kebijakan terkait rumah sakit yang sudah dilakukan. Sehingga tidak perlu advokasi ulang atau pengulangan kebijakan-kebijakan yang sudah ada.

Masih ditemukan RSUD yang kurang mendapat dukungan dari pemerintah daerahnya menjadi BLUD. Dengan terbitnya PP 18 tahun 2016 akan mengubah posisi rumah sakit di bawah dinas kesehatan.

Regionalisasi, menyatakan rumah sakit yang sudah ditetapkan menjadi rujukan nasional, provinsi maupun regional. RS tersebut banyak yang menghadapi keterbatasan SDM yang dihadapi untuk memenuhi Permenkes No 56.

Ke depannya diharapkan ada layanan unggulan di rs rujukan nasional hal ini diharapkan mengurangi kepadatan pasien menumpuk di Jawa dan distribusi pasien bisa ke luar Jawa. Diharapkan rs rujukan regional nasional didukung oleh pemerintah daerah dan gubernur.

RS Swasta melihat peluang ini sebagai peluang untuk membuka layanan serupa dengan RS pemerintah.

{jcomments on}