Simposium "Menuju Jaminan Kesehatan Semesta yang Berkeadilan dan Merata"

Pra Simposium dan Simposium jaminan kesehatan semesta dibuka hari ini (9/10) di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta. Pra Simposium akan dilakukan selama dua hari, yaitu 9-10 Oktober 2012. Sementara simposium akan diadakan pada 11-12 Oktober 2012 mendatang. Pihak penyelenggara acara ini ialah Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemenkes RI.

Para peserta yang mengikuti simposium ini berasal dari akademisi, praktisi, peneliti dan birokrat. 'Kami mengundang para peserta melalui website dan undangan ke perguruan tinggi, lembaga penelitian, Balitbangda, Forum Kelitbangan dan juga para pemerhati kesehatan', ungkap Anwar Musadad, SKM, M.Kes, Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat Penelitian dan Pengembangan Kemenkes RI. Simposium ini dilakukan per tahun, nasional, regional, internasional, sehingga acara ini bersifat umum, massal dan melibatkan banyak pihak.

Fokus utama simposium ini untuk melakukan diseminasi atau mengkomunikasikan hasil penelitian dan perguruan tinggi dan balitbang Kemenkes. Diseminasi yang kami lakukan diantaranya dengan menawarkan peneliti jika ingin berbagi ilmu dengan peneliti lain. Hal yang kami lakukan menyertakan judul dan abstrak penelitian dari peneliti umum yang kemudian dimuat dalam jurnal yang dibagikan gratis, sehingga para peneliti dapat saling mengakses hasil penelitian satu sama lain atau melalui litbang. Simposium ini penting untuk memberikan nafas untuk para peneliti dan saling berbagi informasi baru dalam penelitian. Sementara, harapan dengan terselenggaranya acara ini :

1. Hasil penelitian dapat terdistribusikan sampai pengambil kebijakan atau dapat dikatakan mampu ikut mewarnai kebijakan yang ada pada tingkat pemerintah pusat dan daerah.
2. Kegiatan ini untuk membangun capacity building untuk para peneliti dimana komunikasi dan penyajian termasuk di dalamnya.

Pelatihan yang diselenggarakan dalam simposium ini meliputi : pertama, metode pelatihan klinis, melalui pelatihan ini para peserta akan memperoleh lisensi dan kapasitas untuk penelitian klinis. Kedua, public health law yaitu pelatihan yang membahas tentang implikasi hukum jika terjadi penyimpangan kesehatan. Ketiga, equity analysis yaitu bagaimana agar peneliti mampu menganalisis ketimpangan pembangunan kesehatan antar daerah. Pembicara dalam pelatihan ini diantaranya berasal dari WHO dan World Bank. Keempat, program satelit yang terbagi dua yaitu Kongres Asosiasi Peneliti Indonesia (APKESI) yang beranggotakan pegawai kesehatan, perguruan tinggi dan pihak yang memiliki minat dalam penelitian. Program satelit yang kedua yaitu akan diadakan temu bisnis dimana penelitian mengarah pada hak paten (produk HKI) dan bagaimana menindaklanjuti hal ini. Misalnya penelitian tentang galaktoman dimana ampas kelapa menjadi unsur yang dapat menurunkan kolesterol. Penelitian ini dilakukan oleh Litbang Kemenkes dan telah memperoleh hak paten.

Endang Sri Widyaningsih, SKM, M.Kes, Sekertaris Panitia Simposium Regional mengungkapkan tujuan simposium ini antara lain :

1. Mempublikasikan hasil-hasil ilmiah di dalam dan di luar Litbang Kemenkes.
2. Terwujudnya kesepahaman antar stakeholder.
3. Para peneliti dapat meningkatkan kualitas melalui angka kredit dari simposium yang digelar tiap tahunnya. Dalam simposium regional ini akan disepakati Mou antara Kepala Balitbang Kemenkes dan Kepala Balitbang Daerah yaitu tentang penyebab kematian dan resource sharing riset kesehatan dasar 2013 (Wid).

Kerangka Acuan

Simposium Regional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan I
(The 1st Regional Symposium on Health Research and Development)

Yogyakarta, 9-12 Oktober 2012

PENDAHULUAN

Penelitian merupakan bagian penting dalam pembangunan program kesehatan suatu negara. Sebagai salah satu instrument dalam pengembangan program kesehatan berbasis bukti serta dalam mengukur kinerja sistem kesehatan akan lebih mengarahkan pelayanan kesehatan yang fokus pada kebutuhan masyarakat khususnya kelompok rentan. Penelitian juga dapat menilai kemajuan kinerja sistem kesehatan pada setiap indikator baik input, proses, output, dan outcome .

Pemerintah Indonesia telah mengarahkan sistem kesehatan nasional ke arah pelayanan kesehatan yang mengadaptasi konsep "universal coverage" yang memperhatikan aspek "equity" dan "equality". Konsep "universal coverage" yang komprehensif merupakan pendekatan yang melibatkan semua dimensi pelayanan kesehatan termasuk dari aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Penelitian yang berkualitas akan dapat memberikan bukti yang kuat untuk mendukung reformasi sistem kesehatan dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat di Indonesia maupun di negara tetangga.

Sebagai bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan, kesehatan harus selalu ada dalam semua aspek pembangunan negara dan bangsa termasuk didalamnya aspek sosial, lingkungan dan budaya. Pendekatan ekologi kesehatan dapat menjelaskan keeratan hubungan antara determinan sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi. Determinan sosial dan budaya dapat merupakan faktor akar rumput dari perilaku berisiko kesehatan di masyarakat. Masyarakat yang tinggal dalam kemiskinan dan mempunyai pendapatan kurang, cenderung akan mendapatkan dampak negatif dari sistem kesehatan yang tidak memperhatikan aspek "equity dan equality". Beberapa penelitian sudah memberikan bukti keterkaitan antara faktor lingkungan dengan munculnya beberapa penyakit "emerging" dan "re-emerging" serta perubahan pola penyakit di masyarakat sebagai dampak dari perubahan iklim yang terjadi di semua bagian di dunia ini.

Dengan demikian, perbaikan status kesehatan masyarakat dapat juga berarti kebutuhan untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi, pelayanan kesehatan yang lebih merata dan adil serta menciptakan lingkungan yang sehat serta mengantisipasi perubahan lingkungan dalam upaya meminimalkan dampak perubahan iklim bagi kesehatan. Untuk itu simposium ini diharapkan memberikan informasi hasil-hasil penelitian sebagai bukti keterkaitan issu diatas yang selanjutnya dapat berkontribusi dalam proses pengembangan kebijakan kesehatan demi kepentingan kesehatan masyarakat.

TEMA

Menuju Jaminan Kesehatan Semesta yang Berkeadilan dan Merata
(Towards Universal Health Coverage and Equity)

SUB TEMA

1. Tantangan dan ancaman dalam implementasi jaminan kesehatan semesta (Challenges and Threats Toward Universal Health Coverage)
2. Penguatan sistem kesehatan (Health System Strengthening)
3. Determinan kesehatan (kesehatan lingkungan, sosial budaya, gizi, penyakit menular, penyakit tidak menular) (Determinant of Health (Environmental Health, Socio-Cultural, Nutrition, Non Communicable Diseases, Communicable Diseases))

KEGIATAN

A. Tanggal 9-10 Oktober 2012 : Pre Simposium akan mengadakan Workshop and Training dengan topik :

1. Good Clinical Practice (GCP)
2. Bio Safety & Bio Security
3. Public Health Law & Ethics
4. Equity Analysis

B. Tanggal 11-12 Oktober : Simposium dan Exhibition & Poster Session dengan acara :

1. Opening Ceremony
   

    Wellcome Speech : Menteri Kesehatan RI
    Keynote Speech : Wakil Menteri Kesehatan

2. Press Conference : Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, Kepala Badan Litbangkes
3. Plenary dan Parallel Session 1 dengan pembicara dari luar dan dalam negeri
4. Gala Dinner
5. Plenary Session 2, Parallel Session 2 dan 3 dengan pembicara dari dalam negeri
6. Conclusion dan Clossing Ceremony

WAKTU DAN TEMPAT

Simposium regional akan dilaksanakan tanggal 9-12 Oktober 2012 di Inna Garuda Hotel Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta Telp. +62274 566353, 566322.

PESERTA

Peserta diharapkan dari Indonesia dan dari negara tetangga ASEAN dan dengan menggunakan bahasa pengantar Melayu.

PEMBIAYAAN

Pelaksanaan simposium regional tahun 2012 dibiayai dari DIPA Satker Sekretariat Badan Litbang Kesehatan tahun anggaran 2012.

Peserta dan Fasilitator

Peserta terdiri dari tim pengelola unit penelitian yang ada di perguruan tinggi masing-masing.

1. Di dalam pertemuan tatap muka I yang diharapkan datang adalah Dekan/Wakil Dekan, Kepala atau yang akan menjadi Kepala lembaga, serta seorang Peneliti Senior. Jumlahnya 3 orang dalam masing-masing institusi.
2. Dalam pertemuan tatap muka II: Peserta adalah 2 orang dari setiap lembaga.
3. Dalam program jarak jauh, akan ada banyak peserta karena menggunakan metode in-service training.

Dapat dinyatakan bahwa program pengembangan ini bukan berbasis individual, namun kelompok.
 

Fasilitator :
 

1. Ahli dalam mengelola unit penelitian
2. Ahli dalam penulisan proposal dan penelitian
3. Ahli dalam policy advocacy
4. Technical Assistance dari donor agencies

  Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini mempunyai sasaran kelompok yaitu unit atau lembaga penelitian yang mengembangkan penelitian kebijakan kesehatan. Dengan demikian peserta program pengembangan ini adalah tim yang mewakili perguruan tinggi. Ada beberapa tujuan yaitu:

1. Mendukung pendirian pusat penelitian kebijakan kesehatan di berbagai universitas;
2. Memperkuat tata kelola pusat penelitian kebijakan kesehatan yang sudah ada;
3. Mendukung pusat – pusat penelitian untuk menyiapkan diri dalam penulisan proposal dalam menghadapi kemungkinan "call for proposal" dari dalam dan luar negeri.

Manfaat yang dapat diambil oleh unit penelitian adalah penguatan system tata kelola lembaga penelitian, mencari sumber pendanaan riset kebijakan, dan peningkatan kemampuan menyusun, melaksanakan riset kebijakan sampai ke pengelolaan advokasi kebijakan.

  Deskripsi

Di sistem kesehatan yang terdesentralisasi di Indonesia, kebutuhan untuk melakukan penelitian kebijakan semakin besar. Sebagai gambaran berbagai kebijakan kesehatan tidak hanya diputuskan di level nasional, namun juga ada di propinsi dan kabupaten/kota. Di dalam UU BPJS ada pasal yang menyatakan kebutuhan untuk lembaga pengawas independen yang tentunya membutuhkan dukungan penelitian kebijakan. Di sisi lain berbagai donor semakin menekankan mengenai pentingnya bukti dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan kesehatan.

Tantangan pertama adalah belum terbiasanya peneliti di bidang kesehatan dan kedokteran menyusun dan melaksanakan penelitian kebijakan. Secara tradisi peneliti di bidang kesehatan menguasai metode penelitian epidemiologi, clinical trial, biomedik, namun jarang yang memahami ilmu-ilmu sosial sebagai dasar penelitian kebijakan kesehatan. Oleh karena itu sering terjadi "call for paper" untuk presentasi atau "call for proposal" untuk menyusun proposal riset kebijakan belum banyak yang dapat menanggapinya.

Tantangan kedua adalah lembaga yang meneliti kebijakan kesehatan secara independen belum banyak jumlahnya di Indonesia. Sebagian besar berada di universitas dan lembaga penelitian di pulau Jawa. Sementara itu kebutuhan penelitian kebijakan meningkat di seluruh daerah. Akibat yang terjadi adalah kemajuan perkembangan penelitian kebijakan kesehatan masih lambat. Jumlah peneliti kebijakan kesehatan masih terbatas di berbagai universitas. Sementara itu banyak universitas yang tidak mempunyai peneliti dan staf pendukung penelitian yang profesional serta jaringan kerja.

Tantangan ketiga adalah sumber daya keuangan untuk menjalankan riset kebijakan. Tantangan ini menarik karena mempunyai ciri-ciri seperti "telur dan ayam" dengan tersedianya peneliti. Dengan adanya kekurangan peneliti kebijakan kesehatan yang baik, maka kemampuan menulis proposal, melaksanakan penelitian, dan mempengaruhi proses kebijakan menjadi lemah. Sementara itu logika dan peraturan menyatakan bahwa sebagian dari anggaran program kesehatan, termasuk kebijakan besar seperti Jaminan Kesehatan harus dimonitor dan dievaluasi oleh lembaga independen. Dapat dibayangkan apabila 1% saja (tidak 5%) dari anggaran Jamkesmas dipergunakan untuk evaluasi dan monitoring, akan tersedia sekitar Rp 60 milyar setahun untuk program monitoring dan evaluasi. Kesempatan ini belum dipersiapkan secara maksimal.

Latar belakang tersebut di atas mendorong perlunya program pengembangan Kelompok Riset Kebijakan Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran. Mengapa di dua fakultas? Fakta Tantangan kebijakan menunjukkan bahwa akar Tantangan ada yang berada di dalam ilmu kesehatan masyarakat dan ada yang di ilmu biomedik. Oleh karena itu perlu pengembangan riset kebijakan di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Kedokteran. Atau kemungkinan lain, kedua fakultas di satu universitas diharapkan bekerja bersama untuk mengelola lembaga penelitian kebijakan kesehatan.