Sistem informasi kesehatan merupakan salah satu komponen dasar di dalam sistem kesehatan karena dari sistem informasi kesehatan akan didapatkan data yang berkualitas, sebagai sumber informasi dan dasar pengambilan keputusan di masing-masing blok atau komponen lain pada sistem kesehatan. Namun, sistem pencatatan dan pelaporan sebagai salah satu instrumen dalam sistem informasi, seringkali menjadi masalah yang dihadapi di berbagai organisasi pelayanan kesehatan, salah satunya pada penyelenggaraan PONED di Puskesmas. Sebuah studi dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana pelaksanaan program PONED di Kabupaten Purbalingga. Tujuan khusus penelitian ini adalah mengevaluasi sistem pencatatan dan pelaporan program PONED, peran bidan koordinator PONED, dan penanganan keluhan pelanggan sebagai salah satu alat monitoring dan evaluasi program PONED. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan penelusuran dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya tim PONED di Puskesmas yang personilnya belum tersertifikasi pelatihan PONED. Sistem pencatatan dan pelaporan program PONED di Kab. Purbalingga dilaksanakan secara manual dan belum dilakukan analisis maupun penyajian secara tertib. Peran bidan koordinator di Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan belum berjalan optimal. Mekanisme untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan PONED sudah dilaksanakan melalui berbagai media, namun belum dilaksanakan analisis umpan balik dari pelanggan untuk menentukan langkah perbaikan yang perlu dilakukan.

selengkapnya

Indonesia telah berkomitmen memberikan cakupan kesehatan universal pada 2024. Reformasi sistem pembiayaan kesehatan adalah kunci mencapai komitmen ini. Sebuah studi dilakukan guna mengevaluasi bagaimana manfaat dan beban pembiayaan kesehatan didistribusikan ke seluruh kelompok pendapatan dan sejauh mana Indonesia telah mencapai ekuitas dalam pendanaan dan pemberian pelayanan kesehatan setelah reformasi pembiayaan. Metodenya menggunakan analisis insiden manfaat (BIA) dan analisis insiden pembiayaan (FIA). Ada 31.864 peserta dalam survei ENHANCE pada 2018 dibandingkan dengan 31.215 pada 2019. Distribusi manfaat layanan kesehatan di sektor publik sangat sedikit; masyarakat berpenghasilan rendah menerima proporsi manfaat yang lebih besar dari pelayanan kesehatan dibandingkan masyarakat berpenghasilan tinggi.

Insiden manfaat di sektor kesehatan swasta secara signifikan berpihak pada orang kaya pada 2018. Insiden pembiayaan kesehatan berubah dari progresif sedang pada 2018 hingga sedikit regresif pada 2019. Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam memperluas cakupan layanan kesehatan, masih banyak hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan pemerataan pembiayaan dan belanja. Meningkatkan kelengkapan manfaat akan mengurangi pengeluaran di luar anggaran dan mengalokasikan lebih banyak dana bagi perawatan primer akan meningkatkan akses ke layanan perawatan kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah. Artikel ini dipublikasikan pada Lancet Global Health Journal pada Mei 2023.

selengkapnya

Proses manajemen diri pada Diabetes Mellitus (DM) sangat penting untuk meningkatkan pengendalian indeks glikemik. Saat COVID-19 berlangsung terjadi keterbatasan yang signifikan dalam layanan dan aksesibilitas, terutama dukungan rutin untuk pasien diabetes. Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui pengaruh Diabetes Management Support (DIMAS) aplikasi pada kegiatan Self-Management Diabetes. Aplikasi ini memiliki tiga menu seperti edukasi kesehatan yang berisi informasi tentang diabetes, nutrisi, pengobatan, olah raga, manajemen stres, dan perawatan kaki; pemantauan perawatan diri yang berisi pengingat pengobatan, gula darah dan catatan latihan; dan konsultasi dengan perawat. Intervensi dilakukan melalui aplikasi DIMAS dan komunikasi WhatsApp.

Hasilnya. Perubahan signifikan secara statistik diamati antara sebelum dan sesudah intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan terbesar dalam aktivitas perawatan diri adalah perawatan kaki dan olahraga dengan peningkatan skor masing-masing sebesar 2,4 dan 0,8. Responden menyatakan bahwa aplikasi berguna untuk mengingatkan mereka dalam minum obat dan berkomunikasi dengan perawat. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Malaysia pada Juli 2023.

selengkapnya

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan gangguan terhadap akses layanan kesehatan di seluruh dunia dan berdampak pada layanan imunisasi dasar anak. Penurunan cakupan imunisasi dapat menyebabkan kesenjangan imunitas beresiko pada timbulnya wabah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Sebuah studi mengevaluasi hubungan antara pengetahuan ibu, sikap, dan perilaku mengenai imunisasi dan status imunisasi anak pada masa pandemi COVID-19 di Medan, Indonesia. Studi analitik cross-sectional dilakukan pada April sampai November 2021. Ibu dengan anak usia 0–12 bulan diwawancarai tentang pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka mengenai imunisasi, dan status imunisasi anak mereka.

Hasilnya, dari 196 peserta, 46,5% mempunyai pengetahuan rendah tentang imunisasi, 41,3% mempunyai sikap negatif, dan 20,4% memiliki perilaku negatif. Hanya 62,8% peserta yang memiliki anak dengan status vaksinasi lengkap, dan ibu dengan pengetahuan sedang, sikap negatif, dan perilaku negatif lebih besar kemungkinannya untuk tidak memvaksinasi anak mereka. Sikap, perilaku, dan latar belakang pendidikan ibu berhubungan dengan status imunisasi. Upaya pemulihan untuk meningkatkan cakupan imunisasi sangat diperlukan dan harus mencakup upaya untuk mengurangi keraguan para ibu terhadap vaksinasi anak di masa pandemi. Artikel ini dipublikasikan pada International Society for Infectious Disease, published by Elsevier pada Maret 2023.

selengkapnya

Pandemi COVID-19 menciptakan dampak sosial ekonomi besar, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Sebuah studi dilakukan untuk mendeskripsikan hal-hal terkait pengeluaran out-of-pocket dan proporsi subyek yang mengalami beban katastropik selama masa COVID-19 dari persepktif pasien. Survei online lintas provinsi dilakukan untuk menangkap pengalaman peserta akibat COVID-19. Data demografi, pendapatan, dan pengeluaran dikumpulkan antara 23 September hingga 7 Oktober 2021. Perspektif pasien terhadap total biaya adalah diperkirakan dari biaya langsung COVID-19 dan membandingkannya dengan total pengeluaran. Jika proporsi total biaya COVID-19 melebihi 40% dari total biaya total pengeluaran, responden dianggap menghadapi biaya yang sangat besar/beban katastropik.

Hasilnya, rata-rata pendapatan dan pengeluaran bulanan responden adalah 800 USD dan 667 USD. Pengeluaran bulanan dikategorikan ke dalam pengeluaran makanan (367 USD) dan pengeluaran non-makanan (320 USD). Pengeluaran bulanan terkait COVID-19 adalah 226 USD, termasuk pengeluaran diagnostik (36 USD), pengeluaran pencegahan (58 USD), pengeluaran medis (37 USD untuk tindakan COVID-19; dan 57 USD untuk biaya pengobatan pasca-COVID-19), serta pengeluaran non-medis (30 USD). Analisis menunjukkan bahwa 18,6% dari seluruh responden mengalami beban katastropik, sementara 38,6% responden yang menjalani pengobatan COVID-19 mengalami beban katastropik. Tingginya proporsi biaya di kalangan responden mengindikasikan perlunya perlindungan sosial COVID-19, khususnya untuk diagnostik dan pencegahan COVID-19.

selengkapnya

Sekitar sepertiga dari seluruh kematian akibat penyakit tidak menular di Indonesia disebabkan oleh penyakit kardiovaskular Sebuah studi menggambarkan biaya penyakit kardiovaskular dari data klaim BPJS Kesehatan sebelum dan selama pandemi COVID-19. Analisa data menggunakan data klaim yang berasal dari fasilitas kesehatan rujukan di seluruh Indonesia pada sistem JKN pada 2019 dan 2020.

Hasilnya, terjadi penurunan jumlah pasien yang mengakses layanan kardiovaskular di fasilitas kesehatan rujukan untuk semua jenis kelamin, kelompok usia, dan jenis diagnosis utama, sekitar 27,8%, dari 933.017 (2019) menjadi 673.801 (2020). Terdapat penurunan yang signifikan dalam total klaim untuk semua jenis penyakit kardiovaskular selama pandemi COVID-19 dibandingkan dengan sebelumnya, terutama pengurangan pada aneurisma dan diseksi aorta (40,2%) serta penyakit jantung hipertensi (39,6%). Penurunan juga terjadi pada semua jenis kelamin dan usia, dengan persentase penurunan rata-rata sebesar 31,2%. Temuan ini menunjukkan bahwa pengurangan biaya klaim berjalan seiring dengan penurunan jumlah kunjungan pasien kardiovaskular. Untuk menjamin pengobatan pasien di masa pandemi COVID-19, BPJS bisa memaksimalkan layanan telemedicine yang telah dibangun. Di sisi lain, BPJS perlu membatasi anggaran terkait promotif dan preventif untuk penyakit kardiovaskular sehingga tidak menjadi potensi pendanaan katastropik di masa mendatang.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penting yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pekerja sektor informal (anggota PBPU) dalam membayar premi asuransi secara rutin. Studi ini memanfaatkan data survei yang dikumpulkan dari tiga kantor wilayah Badan Jaminan Sosial Kesehatan Indonesia yang mencakup kurang lebih 1210 anggota PBPU, untuk memahami hubungan antara karakteristik peserta dengan perilaku kepatuhannya terhadap pembayaran premi. Hasilnya, hampir 28% anggota PBPU tidak membayar premi asuransinya secara berkelanjutan. Regresi logistik secara statistik menegaskan bahwa jumlah anggota rumah tangga, kesulitan keuangan, keanggotaan dalam program perlindungan sosial lainnya, dan pemanfaatan layanan kesehatan berkorelasi negatif dengan tingkat kepatuhan pekerja sektor informal dalam membayar premi asuransi. Misalnya, masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan cenderung memiliki kemungkinan 7,7 poin persentase lebih rendah untuk rutin membayar premi. Meskipun tidak ada kebijakan tunggal yang dapat memastikan bahwa pekerja sektor informal (anggota PBPU) membayar iuran mereka secara rutin, studi ini merekomendasikan beberapa intervensi kebijakan, termasuk (1) fleksibilitas dalam mengajukan subsidi pemerintah untuk iuran (Penerima Bantuan Iuran [PBI]) , terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan; (2) promosi literasi asuransi secara intensif; (3) peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan; dan (4) kebijakan yang disesuaikan untuk menjamin keberlangsungan pembayaran premi di setiap divisi regional.

selengkapnya

Daerah tertinggal merupakan salah satu fokus pemerintah dalam percepatan pembangunan di Indonesia, termasuk bidang kesehatan. Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui target perluasan pemanfaatan rumah sakit di daerah tertinggal di Indonesia. Studi ini menggunakan data Survei Kesehatan Dasar Indonesia tahun 2018 dengan metode cross-sectional pada 42.644 responden. Terdapat 9 variabel independen: tempat tinggal, usia, jenis kelamin, perkawinan, pendidikan, pekerjaan, kekayaan, asuransi, dan waktu perjalanan, serta pemanfaatan rumah sakit, sebagai variabel dependen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata utilisasi rumah sakit di daerah tertinggal di Indonesia pada 2018 adalah sebesar 3,7%. Daerah perkotaan mempunyai kemungkinan 1,045 kali lebih besar untuk memanfaatkan rumah sakit dibandingkan daerah pedesaan. Usia mempunyai hubungan dengan pemanfaatan rumah sakit. Perempuan 1,656 kali lebih mungkin menggunakan rumah sakit dibandingkan laki-laki. Studi ini juga menemukan bahwa status perkawinan mempunyai hubungan dengan pemanfaatan rumah sakit. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pemanfaatan rumah sakit. Individu yang bekerja memiliki kemungkinan 0,748 untuk menggunakan rumah sakit dibandingkan dengan mereka yang menganggur. Orang kaya memiliki lebih banyak peluang untuk menggunakan rumah sakit dibandingkan orang miskin. Individu dengan semua jenis asuransi lebih mungkin untuk memanfaatkan rumah sakit dibandingkan mereka tidak diasuransikan. Individu dengan waktu perjalanan ≤1 jam mempunyai kemungkinan 2,510 lebih besar untuk menggunakan rumah sakit dibandingkan dengan individu dengan waktu perjalanan >1 jam.

selengkapnya

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan saat hidup di wilayah dengan karakteristik perkotaan, masih terdapat kemungkinan anak berisiko mengalami stunting. Sebuah studi dilakukan untuk menentukan faktor sosiodemografi dan layanan kesehatan yang terkait dengan stunting di provinsi yang mengalami pertumbuhan pariwisata yaitu Bali. Sebanyak 846 responden usia balita yang dianalisis dari data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 19,0%. Regresi logistik multivariat menunjukkan pendidikan ibu yang rendah, konsumsi tablet zat besi yang tidak memadai selama kehamilan, dan tidak ada peran dari keluarga besar secara signifikan berhubungan dengan stunting. Meskipun Bali memiliki tingkat stunting yang relatif rendah, beberapa penduduk kurang mampu mungkin menghadapi peningkatan risiko stunting karena faktor sosiodemografi dan faktor kesehatan.

Penelitian ini memberikan dukungan terhadap argumen bahwa pendidikan ibu sangat penting untuk mengelola dan mencegah stunting. Apalagi dari segi industri kesehatan, wanita hamil harus dijamin menerima tablet zat besi dan didorong untuk mengonsumsinya dalam jumlah yang cukup. Faktor sosial ini harus dipertimbangkan ketika merancang intervensi stunting oleh pemangku kepentingan setempat.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk memperkirakan dampak pandemi COVID-19 terhadap program tuberkulosis nasional di Indonesia, terkait dengan indikator pembangunan manusia dan kapasitas sistem kesehatan secara keseluruhan pada 514 kabupaten di 34 provinsi. Analisis longitudinal dilakukan secara nasional untuk membandingkan pemberitahuan kasus tuberkulosis, cakupan pengobatan, dan angka kematian di Indonesia sebelum (2016–2019) dan selama (2020–2021) pandemi COVID-19. Hasilnya, temuan selama pandemi COVID-19, tingkat notifikasi kasus tuberkulosis menurun sebesar 26% dan cakupan pengobatan menurun sebesar 11%, namun tidak ada peningkatan signifikan pada semua penyebab kematian dibandingkan dengan periode sebelum pandemi. Pada tahun kedua pandemi ini, peneliti mengamati adanya pemulihan sebagian dari tingkat notifikasi kasus dari Q1 ke Q4 tahun 2021, penurunan cakupan pengobatan yang terus-menerus, dan penurunan angka kematian karena semua penyebab dari Q2 tahun 2020 ke Q4 tahun 2021.

Analisis multivariabel menunjukkan bahwa penurunan tingkat notifikasi kasus tuberkulosis dikaitkan dengan tingkat kejadian COVID-19 yang lebih tinggi. Tidak ada faktor yang terbukti berhubungan secara signifikan dengan semua penyebab kematian. Pandemi COVID-19 berdampak buruk dan tidak merata terhadap program tuberkulosis nasional, dengan dampak terbesar di daerah dengan kapasitas sistem kesehatan terendah. Gangguan ini dapat meningkatkan penularan tuberkulosis di tahun mendatang, sehingga perlu dilakukan peningkatan upaya mengendalikan penularan tuberkulosis dan memperkuat sistem kesehatan lokal.

selengkapnya