Pada 8 Februari 2021, Menteri Kesehatan menetapkan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) sebagai salah satu metode dalam pemeriksaan COVID-19 untuk pelacakan kontak, penegakkan diagnosis dan skrining COVID-19 dalam kondisi tertentu. Pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab terhadap ketersediaan RDT-Ag di puskesmas guna penegakkan diagnosis dan pelacakan kontak. Sedangkan penyediaan untuk fungsi skrining, dilakukan sesuai ketentuan perundang - undangan.

Penggunaan RDT-Ag harus memperhatikan kriteria pemilihan, penggunaan, alur pemeriksaan, fasilitas pemeriksaan dan petugas pemeriksa, pengelolaan spesimen, keselamatan hayati (biosafety), pencatatan dan pelaporan, penjaminan mutu pemeriksaan, dan pengelolaan limbah pemeriksaan. Untuk meningkatkan performa RDT-Ag, maka pemeriksaan dilakukan pada fase akut (dalam waktu 7 hari pertama sejak onset gejala). Performa RDT-Ag semakin menurun setelah fase akut dilalui.

selengkapnya

Selama pandemi COVID-19, Korea Selatan telah berhasil mencapai cakupan yang sangat baik untuk jaminan kesehatan nasional atau universal health coverage. Hyejin Lee dkk melakukan sebuah studi untuk melihat apakah disparitas/ status social ekonomi berpengaruh pada kesehatan berkaitan dengan kasus COVID-19 bagi peserta penerima jaminan kesehatan nasional. Studi ini menggunakan metode retrospektif dengan melibatkan 7.590 pasien terkonfirmasi COVID-19 di Korea Selatan hingga 15 Mei 2020.

Hasilnya menunjukkan bahwa tipe asuransi yang dimiliki tidak memiliki asosiasi dengan Odd Ratio fatalitas kasus. Peneliti memang menemukan adanya disparitas social ekonomi pada prevalensi dan fatalitas kasus COVID-19, namun hal tersebut bukan karena status social ekonomi, melainkan adanya kondisi kesehatan yang buruk sebelumnya pada pasien tersebut. Studi ini juga menunjukkan disparitas yang disebabkan oleh status social ekonomi rendah itu sendiri dapat dikurangi dengan penyediaan jaminan kesehatan nasional, bahkan jika sistem perawatan kesehatan runtuh. Upaya agar kondisi pandemi lebih baik, pengurangan cost-sharing, testing dan tatalaksana yang cepat, perilaku pencegahan transmisi penyakit dan kesiapsiagaan regional harus dipertimbangkan untuk dilakukan. Artikel ini dipublikasi pada The Lancet Regional Health – Western Pacific pada Desember 2020.

selengkapnya

Pada 10 Februari 2021, Presiden Jokowi menetapkan Perpres RI No.14 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres No. 99 Tahun 2020. Beberapa perubahan yang termuat diantaranya adalah ketentuan ayat (2) pasal 4 terdapat penambahan kerjasama dengan lembaga/badan internasional dalam rangka penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19; penghapusan ayat (4), (5) dan (6) pada Pasal 6 yang berisi mengenai penjelasan lebih rinci terkait ketentuan badan usaha (nasional dan internasional); perubahan ketentuan ayat (1) dan 92) Pasal 11; Penambahan Pasal 13A dan Pasal 13B diantara Pasal 13 dan Pasal 14; Penambahan Pasal 15A dan Pasal 15B diantara Pasal 15 dan Pasal 16; Perubahan ketentuan pada Pasal 19.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf o Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 130) dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 berdasarkan Peraturan Presiden ini.

selengkapnya

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak bagi kesehtaan fisik dan mental bagi masyarakat, tanpa terkecuali tenaga medis. Beberapa studi menunjukkan adanya gejala depresi, kecemasan dan gangguan tidur pada tenaga medis selama masa pandemi ini. Namun tidak banyak riset yang membahas mengenai resiliensi dari tenaga medis selama bekerja di era COVID-19. Resiliensi sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk tetap bangkit dan beradaptasi di waktu yang sulit dan hal ini ditengarai memiliki dampak proteksi bagi masalah kesehatan mental.

Sebuah studi dilakukan oleh Yunias Setiawati dkk untuk melihat korelasi antara resilensi dan gangguan kecemasan pada tenaga medis di Indonesia melalui sampel tenaga medis di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya. Dari 227 responden yang melengkapi kuesioner, 33% menyatakan memiliki kecemasan yang tinggi dan 26.9% diantaranya memiliki sifat cemas. Di samping itu, terdapat korelasi yang kuat antara level resiliensi dan pengalaman kecemasan, dimana semakin rendah tingkat resiliensi seseorang, semakin tinggi level kecemasan yang dialaminya. Artikel ini dipublikasikan pada Journal of Multidisciplinary Healthcare pada 6 Januari 2021

selengkapnya

Sebuah penelitian dilakukan oleh Rapotan Hasibuan untuk melihat respon dari kenaikan iuran JKN dan pengaruhnya terhadap pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden No. 75 tahun 2019. Pengambilan data dilakukan pada 150 responden yang berasal dari 3 puskesmas. Hasilnya menunjukan 97.3% responden merupakan peserta JKN aktif dan 78,1% diantaranya menolak kenaikan iuran. Penghasilan keluarga dan respon masyarakat terkait kenaikan iuran berkorelasi dengan angka permintaan penurunan kelas JKN dan hubungannya dengan utilitas Puskesmas.

Utilisasi pelayanan kesehatan sejak isu kenaikan iuran JKN oleh pemerintah masih perlu dikaji lebih mendalam walaupun masyarakat cenderung menolak kenaikan tersebut. Utilisasi pelayanan kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh kenaikan iuran JKN, akan tetapi pola sebaran penyakit atau masalah kesehatan dapat meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Desember 2020.

selengkapnya

Pandemi COVID-19 telah menciptakan permintaan mendesak di seluruh dunia untuk menghasilkan pengetahuan tentang model virus, penularan, dan pengendaliannya, dengan menempatkan institusi akademik di garis depan politik. Sementara itu saat banyak lembaga akademis siap untuk melakukan penelitian, terdapat hambatan khususnya di negara berpenghasilan rendah dan menengah, untuk dapat melakukan sintesis dan diseminasi strategis mempromosikan pemanfaatan pengetahuan di antara pembuat kebijakan. Hambatan sistemik untuk penerjemahan pengetahuan (knowledge translation) ini menimbulkan tantangan signifikan bagi lembaga akademis yang ingin memanfaatkan jendela kebijakan yang belum pernah ada sebelumnya untuk menginformasikan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Organisasi pendanaan kesehatan global perlu memprioritaskan dukungan akademik kegiatan lembaga pada komponen knowledge translation guna meningkatkan serapan pengetahuan untuk pengambilan keputusan kesehatan. Inisiatif peningkatan kapasitas kelembagaan untuk knowledge translation berpotensi untuk sangat memengaruhi respons terhadap pandemi ini dan masa depan.

selengkapnya

Kumpulan rekomendasi kebijakan penanganan krisis multidimensi pandemi COVID-19 adalah sintesis pengetahuan yang dirangkum dari pusat informasi dan studi yang dilakukan oleh Knowledge Sector Indonesia (KSI) dan berbagai mitra yang dikurasi dan dirangkum oleh Think Policy. Publikasi ini memiliki empat topik utama, meliputi : 1) krisis kesehatan terkait kapasitas pelayanan kesehatan, ketahanan kesehatan, intervensi promotif - prefentif serta tata kelola dan manajemen pengetahuan; 2) krisis ekonomi terkait analisis makroekonomi dan dampak pandemi, ketenagakerjaan dan kemiskinan, serta prospek ekonomi digital dikaitkan dengan penyelamatan UMKM, 3) krisis pendidikan meliputi sistem pendidikan dan kurikulum selama masa pandemi COVID-19 dan 4) krisis sosio-budaya termasuk perkembangan isu agama, pemberdayaan masyarakat serta gender dan anak selama pandemi COVID-19.

Kompleksitas dan keterkaitan berbagai dimensi dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional memerlukan kolaborasi yang solid antar pemerintah, dunia usaha, tenaga medis dan kelompok masyarakat. Publikasi ini juga menghadirkan rekomendasi kebijakan dalam tiga kelompok utama, yakni kebijakan prioritas, kebijakan suplementer dan kebijakan transformatif dengan detail terlampir.

selengkapnya

Pada 30 Januari 2021, WHO mempublikasikan sebuat dokumen teknikal terkait data dan penilaian metodologi. SCORE sebagai paket data kesehatan, menggunakan lima intervensi,

yakni : 1) survey populasi kesehatan dan resiko; 2) perhitungan kelahiran kematian dan penyebab kematian; 3) optimalisasi data layanan kesehatan; 4) peninjauan kemajuan dan kinerja, dan 5) aktivasi penggunaan data untuk aksi dan kebijakan. Setiap intervensi memiliki seperangkat elemen kunci yang dilengkapi dengan seperangkat indikator. Terdapat 24 indikator kuanitatif dan kualitatif untuk menilai SCORE pada berbagai tingkatan.

selengkapnya

Terbatasnya jumlah intervensi medis yang efektif untuk menanggulangi COVID-19, menyebabkan lembaga pemerintah berfokus pada perilaku pencegahan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan kampanye 'normal baru' dimana aktivitas di luar ruangan dibatasi oleh berbagai protokol kesehatan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan, seperti memakai masker, kebiasaan mencuci tangan, dan menjaga jarak sosial. Namun, protokol ini belum diterapkan dengan pemahaman yang menyeluruh. Akibatnya adalah banyaknya pelanggaran protokol yang kemudian berujung pada berlanjutnya kasus COVID-19 di Indonesia.

Sebuah artikel yang ditulis oleh Zafira R.N. Shabrina dkk, mengurai berbagai jenis kesalahan sistematis, yang dikenal sebagai bias kognitif, yang berperan dalam kepatuhan protokol COVID-19 dan menyarankan solusi terkait yang dianggap paling efektif untuk mengatasi kendala tersebut. Terlepas dari konsekuensi yang merugikan, penelitian perilaku masa lalu dalam berbagai konteks menunjukkan bahwa bias kognitif dapat diatasi dengan menggunakan berbagai strategi. Tiga strategi direkomendasikan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19, termasuk pembingkaian pesan yang mendukung komunikasi risiko, penggunaan norma sosial, dan sistem kompensasi berdasarkan prinsip bias saat ini. Artikel ini dipublikasikan di Buletin Psikologi pada 2020.

selengkapnya

COVID-19 sangat menekankan bagaimana pelacakan kontak sangat penting untuk mengelola wabah hingga melakukan penyesuaian strategi yang tepat guna, termasuk pemberlakuan tindakan kesehatan publik dan sosial yang ketat lainnya. Pada awal Juni 2020, WHO mengadakan konsultasi global online tentang pelacakan kontak pada konteks COVID-19, meliputi melihat pembelajaran pandemi hingga saat ini, praktik terbaik yang muncul, langkah - langkah yang diperlukan untuk implementasi mendesak, peningkatan skala, serta pemeliharaan dan peningkatan aktivitas pelacakan kontak.

Publikasi laporan ini mendokumentasikan pembahasan pertemuan dan rekomendasi utama dari pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat respons pelacakan kontak dan meninjau praktik operasional secara bersama-sama guna meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar mitra.

selengkapnya