Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi di seluruh dunia, demikian halnya mengubah cara hidup manusia dengan memunculkan istilah kondisi normal baru dimana masyarakat pada akhirnya harus hidup berdampingan dengan ancaman virus COVID-19.

Pada 27 Mei 2020, Menteri Dalam Negeri menetapkan sebuah dokumen regulasi untuk membantu memberikan pedoman sebagai upaya mengembalikan aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan pada kondisi sebelum terjadinya COVID-19. Pada dokumen ini, dijelaskan secara lengkap mengenai pemetaan kondisi persebaran infeksi COVID-19, Kemampuan pemerintah dalam penanganan kesehatan masyarakat yang terinfeksi COVID-19, Kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penelusuran kontak dan lain sebagainya.

Selengkapnya

Pedoman tata laksana COVID-19 yang diterbitkan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bersifat multidisiplin dan dibuat untuk memudahkan tenaga medis yang berada pada garda terdepan untuk mengaskses informasi terkait penanganan COVID-19 terbaru di Indonesia. Pedoman ini disusun atas prakarsa perhimpunan profesi kedokteran untuk peningkatan pelayanan COVID-19. Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan penyakit COVID-19. Terdapat 10 topik besar panduan yang ada pada pedoman ini yang di - update pada 16 Mei 2020.

selengkapnya

Presiden RI melalui Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2020 resmi menaikkan iuran BPJS untuk kelas I dan II setelah sebelumnya ada penurunan. Kenaikan iuran ini berlaku pada 1 Juli 2020, khususnya pada kelompok peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Adapun rincian iuran tersebut yakni Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II dan Rp 42.000 untuk kelas III (dengan biaya yang dibayar oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 16.500 sebagai bantuan iuran). Pada 2021 nanti, Rp 35.000 ditanggung oleh PBPU dan BP, sementara hanya Rp 7.000 yang hanya dibayar oleh pemerintah pusat/daerah sebagai bantuan iuran.

Untuk April, Mei dan Juni 2020, peserta PBPU dan BP membayar Rp 25.500 untuk kelas III, Rp 51.000 untuk kelas II dan Rp 80.000 untuk kelas I. Sementara Januari, Februari dan Maret 2020, peserta membayar Rp 42.000 untuk kelas III, Rp 110.000 untuk kelas II dan Rp 160.000 untuk kelas I. Regulasi ini resmi diterbitkan di Jakarta pada 6 Mei 2020.

Selengkapnya

Pada masa pandemi COVID-19, hendaknya pelayanan imunisasi sebagai salah satu pelayanan kesehatan esensial tetap menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Namun demikian, tetap perlu diperhatikan langkah - langkah penting agar prosesnya tetap terlindungi.

Adapun, prinsip – prinsip yang menjadi acuan dalam melaksanakan program imunisasi pada masa pandemi COVID-19 yaitu: 1) imunisasi dasar dan lanjutan tetap diupayakan lengkap dan dilaksanakan sesuai jadwal untuk melindungi anak dari Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I); 2) secara operasional, pelayanan imunisasi baik di posyandu, puskesmas, puskesmas keliling maupun fasilitas kesehatan lainnya yang memberikan layanan imunisasi mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat; 3) kegiatan surveilans PD3I harus dioptimalkan termasuk pelaporannya; serta 4) menerapkan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1 – 2 meter. Selain membahas prinsip dasar, dokumen ini juga membahas mengenai pelayanan imunisasi yang termasuk pada kriteria OTG, ODP, PDP, konfirmasi COVID-19 atau pasien pasca COVID-19 dan kondisi khusus. Tidak lupa manajemen vaksin dan logistik imunisasi juga menjadi pembahasan.

selengkapnya

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI mempublikasikan sebuah pedoman dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada April 2020. Pedoman ini dapay diacu oleh pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil langkah sistematis, terukur, dan berorientasi manfaat dalam pencegahan, penanganan serta pengambilan langkah tindak lanjut di bidang kesehatan jiwa dan psikososial dalam pandemic COVID-19. Pedoman yang terdiri dari 64 halaman ini menyusun pedoman untuk beberapa target sasaran, meliputi kelompok orang sehat, orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), kelompok rentan terdampak dan pekerja garis depan (tenaga medis dan relawan).

selengkapnya

Menyikapi perkembangan terkini mengenai status keadaan tertentu darurat bencana wabah akibat COVID-19 dan berlangsungnya kebijakan PSBB, maka dikeluarkan surat edaran menganai percepatan pembayaran dan pendistribusian zakat serta optimalisasi wakaf sebagai jaring pengaman sosial dalam kondisi darurat kesehatan COVID-19. Perhatian ini utamanya ditujukan kepada jajaran Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Lembaga Amil Zakat (LAZ), asosiasi organisasi pengelola zakat, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan para Nazir wakaf di seluruh Indonesia.

selengkapnya

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan pedoman pengelolaan limbah pada fasilitas kesehatan yang menangani pasien COVID-19. Di dalamnya terdapat tiga bagian yang membahas lebih rinci mengenai pengelolaan air limbah, pengelolaan limbah padat domestik dan pengelolaan limbah B3 medis padat.

Terdapat contoh lembar manifer yang perlu diisi dan dilengkapi oleh pengirim limbah B3, perusahaan pengangkut limbah B3 dan perusahaan penerima limbah B3. Pedoman ini dipublikasikan oleh Direktur Kesehatan Lingkungan pada 14 April 2020.

Selengkapnya

Sebuah working paper dipublikasikan oleh lembaga penelitian SMERU pada April 2020. Melalui dokumen tersebut, Asep Suharyadi, Ridho Al Izzati dan Daniel Suryadarma mengestimasikan dampak COVID-19 pada kemungkinan kondisi kemiskinan di Indonesia. Berbagai penelitian memperkirakan bahwa COVID-19 akan mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi antara 1 hingga 4 persen.

Dari simulasi perhitungan yang dilakukan, SMERU menemukan bahwa dampak COVID-19 yang paling ringan terhadap pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan dari 9,2 persen pada September 2019 menjadi 9,7 persen pada akhir 2020. Ini menyiratkan bahwa 1,3 juta orang lagi akan didorong ke dalam kemiskinan. Sementara proyeksi paling buruknya, tingkat kemiskinan akan meningkat menjadi 12,4 persen, menyiratkan 8,5 juta orang akan menjadi miskin. Indonesia perlu menerapkan program perlindungan sosial untuk membantu orang miskin baru di samping orang miskin yang sudah ada.

Selengkapnya

Sebuah riset dilakukan oleh Maria Claudia Alzamora dkk untuk melihat kemungkinan adanya transmisi vertical dari kasus COVID-19 pada ibu hamil ke bayinya. Faktanya, hanya ada sedikit kasus ibu hamil dengan kondisi severe COVID-19 (terinfeksi COVID-19 yang parah), mayoritas dari mereka berada di stadium ringan dan sedang. Namun sebuah pelaporan kasus ditemukan adanya kemungkinan transmisi vertikal perjadi dari ibu ke bayinya dari seorang wanita 41 tahun dengan riwayat DM dan proses melahirkan Caesar di 2 kehamilan sebelumnya.

Pelaporan kasus ini menggambarkan kondisi ibu hamil dengan COVID-19 pada trimester-3 kehamilan mengarah pada kebutuhan untuk pemberian bantuan nafas melalui ventilator, kelahiran prematur dan kemungkinan hasil PCR positif pada bayinya. Berdasarkan temuan ini, wanita hamil harus dianggap sebagai populasi yang rentan untuk optimalisasi pencegahan paparan COVID-19. Artikel ini dipublikasikan pada American Journal of Perinatology pada 18 April 2020.

selengkapnya

Badan PPSDM Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan dinas kesehatan dalam mengelola bencana kesehatan pada 23-25 April 2020. Pada Sabtu, 25 April 2020, pembahasan lebih rinci dilakukan mengenai diskusi kasus untuk memicu pemahaman dan ide dari kepala dinas kesehatan tentang pengelolaan bencana kesehatan. Sebelumnya, pemateri telah lebih dulu menjelaskan konsep surge capacity yang memiliki 4 komponen utama : system, structure, staff dan stuff. Keberhasilan surge capacity dapat dicapai dengan melakukan perencanaan dari awal, adanya komando serta koordinasi, manajemen sumber daya, komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang jelas, perawatan yang berkualitas, dan mengontrol serta memonitor hubungan rumah sakit dengan rumah karantina.

Dinkes DKI telah melaksanakan rencana pra krisis dan rencana krisis dalam menghadapi pandemi COVID-19, meliputi penetapan tim gugus COVID-19, pembuatan SPO dan himbauan, penetapan levelling rumah sakit dan perluasan jejaring laboratorium, penyediaan sistem informasi dan pelaporan, sampai pada penatalaksanaan pemakaman jenazah COVID-19.

selengkapnya