Sesi terbaru dari TDR Massive Open Online Course (MOOC) adalah Implementation Research pada penyakit infeksius pada masyarakat miskin di kawasan Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh WHO dengan bekerja sama dengan Center for Tropical Medicine UGM sebagai pusat pelatihan regional yang didukung oleh TDR di WHO-SEARO. Kursus ini diberikan secara gratis guna memperkenalkan para peserta mengenai Implementation Research dalam memberikan intervensi kesehatan yang terbukti dibutuhkan untuk orang - orang yang beresiko dan rentan kemiskinan. 10 peserta/tim dengan aplikasi terbaik akan diberikan hibah untuk melaksanakan proyek penelitiannya.

Seluruh peserta dengan berbagai latar pendidikan dapat berpartisipasi pada kursus ini, meskipun demikian mereka yang memiliki latar pendidikan kesehatan akan diutamakan. Pengajuan aplikasi diterima sampai 17 Mei 2021 dan kursus akan dimulai pada 31 Mei 2021. Registrasi dan pendaftaran dapat dikirimkan melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Menindaklanjuti dua regulasi yang telah mengatur mengenai Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat, Kementerian Kesehatan RI kembali menerbitkan regulasi serupa untuk wilayah Kota Tanggerang, Kabupaten Tanggerang dan Kota Tanggerang Selatan Provinsi Banten.

Regulasi ini tertuang pada KMK No. HK.01.07/MENKES/249/2020 yang terbit pada 12 April 2020. Kondisi pembatasan sosial berskala besar ini dilaksanakan selama masa ikubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih ditemukan bukti penyebaran.

selengkapnya

WHO membuka kesempatan untuk mengikuti online course pada beberapa training dengan tema COVID-19, salah satunya adalah penggunaan Go.Data. Go.Data adalah proyek kolaboratif yang dikoordinasi oleh WHO dan dilakukan bekerja sama dengan mitra - mitra dari Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN). Setelah mengikuti training ini, para peserta diharapkan mampu mengenal Go.Data; mengetahui pemanfaatan Go.Data pada investigasi outbreak; mengenal tipe data yang tersedia dan pemanfaatannya serta menggunakan infrastruktur dan tools dari Go.Data dan pendukungnya. Terdapat 7 modul pada pelatihan ini dengan durasi pembelajaran maksimal 1.5 jam.

Selengkapnya

Menindaklanjuti strategi dalam pencegahan penyebaran COVID-19, Kementerian Komunikasi dan Informasi menerbitkan sebuah infografis yang berisi pedoman permohonan untuk penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Permohonan dapat dilakukan oleh gubernur/walikota/bupati atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan ditetapkan oleh Menteri. Penetapan rekomendasi dilakukan berdasarkan kajian dari tim yang dibentuk yang terdiri atas kajian pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Pelaksanaan PSBB dilakukan dalam bentuk peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di fasilitas umum, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Selengkapnya

Sebuah riset dilakukan oleh J. Jeffery Reeves dan tim untuk melihat gambaran dari implementasi dukungan berbasis teknologi dalam memberikan pelayanan yang optimal bagai manajemen COVID-19 di masa pandemi. Sejak didirikan Incident Command Center, penggunaan Electronic Health Record (EHR) atau catatan kesehatan elektronik sudah digunakan untuk mendukung perawatan klinis. Hasilnya ditemukan bahwa penggunaan EHR berguna untuk pengunaan tes secara massal dan cepat dengan terstandarisasi.

Beberapa tantangan dalam penggunaannya antara lain kebutuhan untuk menyesuaikan dengan beberapa kebutuhan standar, penyesuaian koordinasi dan kebutuhan dari berbagai stakeholder dalam menjaga standar kualitas yang maksimal dalam pelayanan pada masa prepandemik. Artikel ini diterbitkan melalui Journal of the American Medical Informatics Association pada Maret 2020.

Selengkapnya

Data menunjukkan adanya peningkatan dan penyebaran kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang signifikan dan cepat serta diiringi terjadinya transmisi lokal di wilayah tertentu, yakni Propinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat, maka Menteri Kesehatan RI menetapkan regulasi yang mengatur hal tersebut melalui Keputusan Menteri Kesehatan.

Pada 7 April 2020, telah diterbitkan KMK No. HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Selanjutnya, pada 11 April 2020, diterbitkan regulasi serupa pada kawasan lainnya di Jawa Barat melalui KMK No. HK.01.07/MENKES/248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

selengkapnya

Dunia saat ini berada dalam situasi darurat karena pandemi global COVID-19. Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia dan diperkirakan akan terpengaruh secara signifikan dalam periode waktu yang lebih lama. Penulisan artikel ini dibuat bertujuan untuk menyediakan pelaporan terperinci dan analisis tanggapan cepat saat ini terhadap COVID-19 di Indonesia. Penulis utama menyoroti kemajuan pemerintah, organisasi utama dan tanggapan masyarakat terhadap COVID-19 antara Januari dan Maret 2020.

Penulis juga menguraikan kesenjangan dan batasan dalam tanggapan, berdasarkan analisis cepat penulis terhadap konten media, dari pidato dan laporan pemerintah, secara sosial dan platform media massa. Terdapat 5 rekomendasi yang diberikan oleh penulis menuju tanggapan yang lebih cepat, efektif, dan komprehensif pada kasus COVID-19 di Indonesia. Artikel ini dipublikasikan pada 4 April 2020 melalui Jurnal Progress in Disaster Science ELSEVIER.

selengkapnya

Pada 27 Maret 2020, PKMK FK - KMK UGM bekerja sama dengan American University of Beirut (K2P Center) menyelenggarakan webinar dengan narasumber Rayane Nasreddine. Webinar ini bertujuan agar para peserta mampu memahami konsep knowledge translation dan knowledge uptake dalam penyebaran pengetahuan, khususnya melalui kebijakan dalam bentuk policy brief dan policy summary.

Narasumber juga menjelaskan mengenai pemanfaatan media review, berupa sInopsis artikel baik harian, mingguan maupun bulanan pada outlet media tertentu. Tidak lupa media bite sebagai salah satu strategi dalam penyampaian ke publik juga dipresentasikan dengan tujuan agar mendukung pelaporan kesehatan yang berbasis bukti. 

selengkapnya

World Bank melalui Open Knowledge Respiratory, bekerja sama dengan UKaid dan Korea-World Bank Partnership Facility (KWFP) mempublikasikan sebuah artikel untuk mendukung perlindungan petugas kesehatan dan pasien dalam mengurangi penyebaran COVID-19.

Pada artikel tersebut terdapat tiga hal yang disoroti untuk dapat dtindaklanjuti secara cepat/mendesak, yakni : 1) Distribusi kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi serta pedoman untuk semua fasilitas kesehatan; 2) Penyediaan dan distribusi pasokan alat perlindungan diri ke seluruh faslitas kesehatan dan 3) Kampanye perubahan perilaku mengenai perilaku hidup bersih dan sehat melalui media massa ke seluruh masyarakat dan petugas kesehatan. Artikel ini ditulis oleh Guadalupe Bedoya dan Amy Dolinger pada 23 Maret 2020.

Selengkapnya

WHO mempublikasikan sebuah dokumen petunjuk operasional sebagai panduan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar pada saat outbreak COVID-19 terjadi. Pada saat sistem kesehatan sudah cukup kewalahan, maka tingkat mortalitas langsung dari outbreak dan kematian tidak langsung dari tidak tersedianya vaksin akan meningkat. Negara - negara perlu membuat keputusan sulit untuk menyeimbangkan tuntutan untuk merespons langsung terhadap COVID-19.

Sementara itu, secara bersamaan negara juga terlibat dalam perencanaan strategis dan tindakan yang terkoordinir untuk mempertahankan pemberian layanan kesehatan dasar demi mengurangi risiko runtuhnya sistem. Dokumen ini memperluas isi Pedoman Perencanaan Operasional untuk mendukung kesiapsiagaan dan respon negara, dan memberikan panduan pada serangkaian tindakan segera yang harus dipertimbangkan oleh negara di tingkat nasional, regional, dan lokal untuk mengatur kembali dan menjaga akses pelayanan kesehatan berkualitas tinggi untuk semua. Artikel ini dipublikasikan pada laman who.int pada 25 Maret 2020.

Selengkapnya