Pada 30 Januari 2021, WHO mempublikasikan sebuat dokumen teknikal terkait data dan penilaian metodologi. SCORE sebagai paket data kesehatan, menggunakan lima intervensi,

yakni : 1) survey populasi kesehatan dan resiko; 2) perhitungan kelahiran kematian dan penyebab kematian; 3) optimalisasi data layanan kesehatan; 4) peninjauan kemajuan dan kinerja, dan 5) aktivasi penggunaan data untuk aksi dan kebijakan. Setiap intervensi memiliki seperangkat elemen kunci yang dilengkapi dengan seperangkat indikator. Terdapat 24 indikator kuanitatif dan kualitatif untuk menilai SCORE pada berbagai tingkatan.

selengkapnya

Terbatasnya jumlah intervensi medis yang efektif untuk menanggulangi COVID-19, menyebabkan lembaga pemerintah berfokus pada perilaku pencegahan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan kampanye 'normal baru' dimana aktivitas di luar ruangan dibatasi oleh berbagai protokol kesehatan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan, seperti memakai masker, kebiasaan mencuci tangan, dan menjaga jarak sosial. Namun, protokol ini belum diterapkan dengan pemahaman yang menyeluruh. Akibatnya adalah banyaknya pelanggaran protokol yang kemudian berujung pada berlanjutnya kasus COVID-19 di Indonesia.

Sebuah artikel yang ditulis oleh Zafira R.N. Shabrina dkk, mengurai berbagai jenis kesalahan sistematis, yang dikenal sebagai bias kognitif, yang berperan dalam kepatuhan protokol COVID-19 dan menyarankan solusi terkait yang dianggap paling efektif untuk mengatasi kendala tersebut. Terlepas dari konsekuensi yang merugikan, penelitian perilaku masa lalu dalam berbagai konteks menunjukkan bahwa bias kognitif dapat diatasi dengan menggunakan berbagai strategi. Tiga strategi direkomendasikan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19, termasuk pembingkaian pesan yang mendukung komunikasi risiko, penggunaan norma sosial, dan sistem kompensasi berdasarkan prinsip bias saat ini. Artikel ini dipublikasikan di Buletin Psikologi pada 2020.

selengkapnya

COVID-19 sangat menekankan bagaimana pelacakan kontak sangat penting untuk mengelola wabah hingga melakukan penyesuaian strategi yang tepat guna, termasuk pemberlakuan tindakan kesehatan publik dan sosial yang ketat lainnya. Pada awal Juni 2020, WHO mengadakan konsultasi global online tentang pelacakan kontak pada konteks COVID-19, meliputi melihat pembelajaran pandemi hingga saat ini, praktik terbaik yang muncul, langkah - langkah yang diperlukan untuk implementasi mendesak, peningkatan skala, serta pemeliharaan dan peningkatan aktivitas pelacakan kontak.

Publikasi laporan ini mendokumentasikan pembahasan pertemuan dan rekomendasi utama dari pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat respons pelacakan kontak dan meninjau praktik operasional secara bersama-sama guna meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar mitra.

selengkapnya

Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi dengan angka penyakit jantung tertinggi. Sebuah riset dilakukan oleh Shelvy H. Roza dkk untuk mengevaluasi capaian ketersediaan dan pemerataan layanan kesehatan jantung yang berkeadilan di Padang. Riset ini menggunakan mixed method dengan data kuantitatif bersumber dari BPJS Kesehatan dan data kualitatif dari in-depth interview pada 8 informan yang dipilih secara purposive sampling.

Hasilnya, paket manfaat JKN khususnya pelayanan jantung dapat mudah diakses oleh peserta JKN karena fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan tersedia merata di Padang. Peserta JKN mendapatkan pelayanan yang adil kepada semua segmen peserta JKN. Namun, pemerataan pelayanan jantung belum merata dinikmati oleh semua segmen peserta JKN karena hanya satu rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Artikel ini dipublikasikan oleh Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Desember 2020.

selengkapnya

Pada 14 Januari 2021, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menerbitkan SE No. 2 Tahun 2021 dengan ruang lingkup pelaku perjalanan internasional. Pelaku perjalanan yang dimaksud adalah seseorang yang melakukan perjalanan orang dari luar negeri pada 14 hari terakhir. Regulasi ini mengatur untuk menutup sementara masuknya WNA dari semua negara ke Indonesia. Pelaku perjalanan internasional yang berstatus WNI dari luar negeri tetap mengikuti ketentuan protokol kesehatan.

Pelaku perjalanan internasional bestatus WNA terkecuali pemegang izin tinggal diplomatik/dinas, pemegang KITAS dan KITAP, atau dengan izin khusus dari K/L dapat masuk ke Indonesia dengan penerapan protokol kesehatan. Pelaku perjalanan internasional wajin menunjukkan hasil tes RT-PCR negative dari negara asal dengan waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum berangkat dan kembali dilakukan tes ulang serta menjalani karantina selama 5 hari. Setelah dilakukan karantina 5 hari sejak kedatangan, dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR. Jika hasilnya negatif, diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. SE ini berlaku sejak 15 Januari 2021 – 25 Januari 2021, dan dapat diubah sesuai perkembangan situasi.

selengkapnya

Data HDSS merupakan salah satu data eksternal yang bisa digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan di rumah sakit. Pada beberapa negara, pemanfaatannya berpengaruh besar pada pembuatan kebijakan kesehatan. Kelebihan data HDSS bersifat longitudinal dan memberikan data yang valid dari waktu ke waktu. Sebuah penelitian dilakukan oleh Raimond Andromega dan Hanevi Djasri dalam memanfaatkan data HDSS untuk evaluasi pelayanan hipertensi dan diabetes mellitus di rumah sakit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data HDSS Sleman dapat memberikan informasi perbandingan pelayanan antara rumah sakit pemerintah dan swasta, akses pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap dan juga dampak dari pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Upaya memperkenalkan HDSS Sleman dinilai masih kurang dan pengembangan selanjutnya diharapkan sesuai dengan kebutuhan pengguna data. Potensi besar dalam pemanfaatan data HDSS Sleman tidak hanya dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan di RS, namun juga kesempatan memberikan informasi yang dibutuhkan bagi pemerintah dalam kebijakan kesehatan seperti yang dicontohkan beberapa negara

selengkapnya

Pada 2 Januari 2021, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang selanjutnya disebut dengan Juknis Vaksinasi COVID-19. Juknis ini menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Tahap pertama pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Januari – April 2020 adalah tenaga kesehatan dan tenaga terkait yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Tahap kedua pada Januari – April 2020, dilakukan pada petugas pelayanan publik yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kelompok usia lanjut (> 60 tahun). Tahap ketiga, April 2021 – Maret 2022 diberikan kepada masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi. Taham keempat, April 2021 – Maret 2022, diberikan kepada masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai ketersediaan vaksin. Pendataan sasaran penerima vaksin dilakukan secara top-down melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 yang bersumber dari Kementerian/Lembaga terkait meliputi nama, NIK dan alamat tempat tinggal sasaran.

selengkapnya

Kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Situasi ini menuntut peran dokter dengan kompetensi yang mumpuni. Kondisi keterbatasan dokter spesialis di Indonesia mendorong mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk terlibat langsung menangani pasien hampir di seluruh rumah sakit pendidikan di Indonesia. Sebuah penelitian hukum normatif dilakukan melalui pengumpulan data sekunder, yakni inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang - undangan, klasifikasi dan sistemasi badan hukum sesuai permasalahan penelitian, studi keputsakaan dan telaah informasi dari media massa bereputasi.

Hasilnya menunjukkan bahwa aspek perlindungan hukum bagi residen sebagai tenaga medis dalam penanganan lonjakan pasien pandemi COVID-19 secara normatif telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan UU kesehatan lainnya. Namun masih terjadi kekosongan regulasi pada tataran teknis atau pelaksana dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Indonesia, seperti hak dan kewajiban residen. Situsasi ini menimbulkan kerentanan perlindungan hukum bagi residen tidak hanya saat pandemi, tetapi pada waktu pendidikan dan pelayanan kesehatan ini berlangsung.

selengkapnya

Pada 9 Januari 2020, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menerbitkan SE Nomor 1 Tahun 2021 yang berlaku efektif mulai 9 januari 2021 hingga 25 Januari 2021 dan akan divealuasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. Pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang yang perlu dilakukan diantaranya penggunaan masker dengan tepat menutupi hidung dan mulut, jenis masker yang dipakai saat perjalanan adalah masker kain 3 lapis atau masker medis, tidak diperkenankan berbicara melalui telpon atau secara langsung saat di perjalanan dengan moda transportasi umum, serta tidak diperkenankan makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan kurang dari 2 jam, terkecuali yang jika tidak dilakukan membahayakan keselamatan dan kesehatan. Sementara itu, terdapat pengaturan pelaksanaan pemenuhan swab test dan pengecekan acak rapid test antigen yang diberlakukan khusus sesuai tujuan dan jenis transportasi yang digunakan.

selengkapnya

Menteri Kesehatan RI menetapkan sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020. Regulasi ini mengatur dan menetapkan sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan nama - nama sebagaimana terdapat dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 yang merupakan masyarakat kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Informasi penerima sasaran ini akan mendapatkan pemberitahuan melalui short message service (sms) blast pada 31 Desember 2020. Masyarakat yang menerima pemberitahuan sms blast wajib mengikuti vaksinasi COVID-19. Regulasi ini ditetapkan pada 28 Desember 2020.

selengkapnya