Keynote Speech III: Kepala BKKBN Pusat, Prof. Dr. Fasli Jalal, PhD

iakmi29okt3

Kemitraan Strategis BKKBN dan IAKMI dalam Optimalisasi Tenaga SKM untuk Menghadapi Tantangan Kependudukan dan KB di Era JKN.

iakmi29okt3Melalui Ir. Ambar Rahayu, MNS, Sestama BKKBN, Bapak Fasli Jalal menyampaikan keynote speechnya dengan mengangkat poin bonus demografi yang akan semakin meningkat. Tahun 2012 – 2035 Indonesia akan memiliki jumlah penduduk dengan usia produktif (15-40 tahun) jauh lebih besar daripada usia tidak produktifnya (usia 0-14 tahun dan > 65 tahun). Disampaikan bahwa bonus ini harus ditangkap dengan baik, agar dapat dimaksimalkan pemanfaatannya. Bebrapa poin upaya yang harus ditingkatkan antara lain melalui penurunan angka fertilitas, peningkatan angka ekonomi, dan peningkatan angka wanita yang bekerja.

Dampak dari pemanfaatan bonus demografi ini adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan. Sayangnya bonus demografi ini belum bisa dimanfaatkan oleh berbagai daerah. Disampaikan pula concern SDGs antara lain adalah meningkatkan pembangunan manusia melalui peningkatan pendidikan kesehatan dan peningkatan pembangunan sosial ekonomi. RPJMN BKKBN untuk 2015-2019 juga mencantumkan target angka kelahiran hidup. BKKBN berharap tenaga kesehatan khususnya ahli kesehatan masyarakat semakin meningkatkan perannya dalam pemanfaatan bonus demografi dan kesiapan akan SDGs.

 

 

Sesi Panel I : Peran SKM dalam JKN

iakmi29okt2

iakmi29okt2

Sesi Panel I menghadirkan empat pembicara sekaligus. Pemateri pertama adalah Bapak Purnawarman Basundoro, Ak. MBA. Beliau adalah Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS yang juga dalam sesi pembukaan Mukernas IAKMI menandatangani nota kesepahaman terkait peran tenaga ahli kesehatan masyarakat dalam upaya preventif. Materi dengan judul Monitoring Keberhasilan dan Kendala BPJS Kesehatan disampaikan beliau dalam sesi ini.

Dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Dr. Achmad Subagio, MARS (Kepala Pusat Perencanaan & Pendayagunaan SDM Kesehatan Kemenkes RI). Implementasi KMK 75 tahun 2014 tentang Standar Puskesmas dan Peranan Profesi Kesehatan Masyarakat merupakan judul dari materi beliau. Direktur utama RSUP Dr. M. Jamil yaitu dr. Irayanti Rafki menjadi pemateri ke tiga pada sesi ini. Judul materi beliau adalah “Tantangan dan Permasalahan Yankes Era JKN : Pengalaman Sumbar”. Pemaparan beliau mengungkapkan beberapa poin yang penting untuk disoroti, antara lain adalah masih tingginya kekhawatiran dan ketakutan pihak RS terhadap tindakan fraud. Terutama karena aspek pengetahuan dan pemahaman pihak RS yang dirasa masih kurang. Namun sejauh ini, bersama PKMK FK UGM dengan arahan Prof. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD segala sesuatunya masih berjalan baik dan ke depan diharapkan terhindar dari fraud. Pemateri terakhir adalah Dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD yang menyampaikan materi Peran Promotif dan Preventif SKM dalam era JKN. Selaku moderator adalah Dr. Sumarjati Arjoso, SKM (Ketua Dewan Penasehat IAKMI). Materi lebih lengkap dapat anda simak dengan mengunduh melalui link yang tersedia.

MATERI PRESENTASI

Monitoring Keberhasilan dan Kendala BPJS Kesehatan – Purnawarman Basundoro
Implementasi KMK 75 TH 2014 Tentang Standar Puskesmas dan Peranan Profesi Kesehatan Masyarakat – Dr. Achmad Subagio, MARS
    Tantangan dan Harapan RS di Era JKN – Dr. Irayanti, SpM
    Health Promoting UKP – Adang Bachtiar

 

 

Keynote Speech II : Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen (Pol) Anang Iskandar

iakmi29okt1

Reorientasi Penanganan Pengguna Narkoba Ditinjau dari Aspek Hukum dan Problema Kesehatan Masyarakat

iakmi29okt1Bapak Anang Iskandar berhalangan untuk hadir karena kondisi kesehatannya yang kurang fit. Penyampaian keynote speech diwakilkan oleh Dr. Diah Setia Utami, Sp. Kj, MARS (Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional). Di antara tiga pilar upaya penanganan narkotika di Indonesia, supplier reduction masih menjadi titik berat dari upaya pemerintah Indonesia. Padahal harm reduction merupakan pilar yang dinilai lebih tepat untuk menjadi concern pemerintah.

Pada pilar tersebut, peran tenaga kesehatan banyak dibutuhkan. Salah satu aspek yang tidak digarap dengan maksimal adalah Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Seakan tidak laku, para pengguna yang sebenarnya membutuhkan bantuan merasa takut untuk melapor karena khawatir akan menjadi TO (Target Operasi) Kepolisian. Edukasi oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pemahaman dan menggiatkan pelaporan ini sangat dibutuhkan bagi mereka yang pemakai narkoba dan menginginkan pertolongan. Puskesmas sebagai penyedia layanan primer juga tidak dapat menjalankan IPWL ini.

Disinggung pula mengenai rencana penyusunan Peraturan Bersama yang melibatkan 7 Kementrian dalam penanganan narkotika di negara Indonesia. Negara lainnya seperti Thailanda dan Bangladesh telah lebih dulu menggarap integrasi penanganan narkotika secara regulasi dan hukum seperti ini. Hasilnya menunjukan keberhasilan yang cukup signifikan. Harapan besar ditujukan kepada para ahli kesehatan masyarakat untuk dapat bersama-sama menangani permasalahan narkotika. Setelah penyampaian keynote speech ini, dilakukan penyematan jaket BNN sebagai bentuk pernyataan BNN bahwa tenaga ahli kesehatan masyarakat merupakan bagian dari keluarga besar BNN.

 

Keynote Speech I : Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, SpM (K)

iakmi29okt

iakmi29oktMeski berhalangan hadir, Menteri Kesehatan terpilih tetap berkenan memberikan keynote speech yang disampaikan oleh Dr. Achmad Subagio, MARS. Istilah “Sadikin” (Sakit sedikit menjadi miskin) menjadi salah satu poin yang diharapkan tidak lagi terjadi dengan adanya JKN. Namun keberadaan JKN ini perlu dipahami bahwa bukan berarti biaya kesehatan menjadi gratis. Bahkan PBI (Penerima Bantuan Iuran) pun tidak gratis melainkan dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia. Saat ini tercatat telah ada 86,4 juta warga Indonesia yang termasuk dalam PBI.

Keberadaan JKN dewasa ini mulai memperoleh respon positif dari masyarakat. Hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan jumlah kepesertaan baik pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah. Namun ternyata sebagian besar masyarakat yang mendaftar tersebut adalah yang sakit dan bukan peserta sehat. Masih banyak masyarakat yang dalam kondisi sehat belum bergabung dengan BPJS. Tenaga kesehatan memiliki peran besar dalam hal ini. Menurut WHO, indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan 80% ditentukan oleh kualitas SDM yang ada.

Surat Tanda Registrasi (STR), Resertifikasi Profesi hingga pemberian surat ijin praktek merupakan alur pelaksanaan seorang tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan atau melakukan praktek kerja. Perkembangan ke arah perbaikan diharapkan dapat terus terjadi. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak untuk terselenggaranya Mukernas IAKMI XIII. Penekanan aspek promotif preventif akan diusung oleh kementrian kesehatan ke depan. Semoga tenaga kesehatan dapat meningkatkan perannya pada concern tersebut.

 

Pembukaan Mukernas IAKMI XIII : Momen Terbitnya Surat Tanda Registrasi (STR) Ahli Kesehatan Masyarakat

iakmi28okt

iakmi28okt

Sesi sambutan Mukernas IAKMI XIII berlangsung sangat menarik. Tidak melulu tentang ceremonial, tetapi penyampaian sarat makna disampaikan oleh masing-masing pemberi sambutan. Laporan dari Ketua Panitia, Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, MPd, Msi. Sambutan Rektor Universitas Andalas Dr. Werry Darta Taifur, SE, MA yang diwakilkan oleh Dekan FKM Universitas Andalas, Prof. Indrawati Lipoeto, MSc, PhD, SpGK. Sambutan Direktur Eksekutif AIPTKMI, Bambang Wispriyono, PhD. Sambutan oleh Ketua Umum IAKMI Pusat : dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD memunculkan suatu slogan “Kesmas itu Miracle” yang mengangkat tentang peran salah satu tenaga kesehatan yaitu Ahli Kesehatan Masyarakat.

iakmi28okt1Sambutan dari Gubernur Sumatera Barat, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, SPsi, MSc antara lain concern beliau kepada ahli kesehatan masyarakat. Pencapaian MDGs membutuhkan peran besar dari ahli kesehatan masyarakat. Aspek preventif menjadi penting, karena kerugian akibat sakit jauh lebih besar. Terutama soal produktivitas kerja seseorang. Irwan sangat mendukung penyelenggaraan Mukernas IAKMI XIII di Padang kali ini. Kelakar pun disampaikan oleh Gubernur Sumbar bahwa nasihat para ahli kesehatan masyarakat akan membuat para Gubernur bekerja. Pemukulan Gong oleh Gubernur Sumbar bersama dengan perwakilan Kemenkes, Rektor Universitas Andalas, Ketua IAKMI, Ketua AIPTKMI menjadi tanda bahwa Mukernas IAKMI telah dibuka.

iakmi28okt2Sesi Pembukaan dilanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman BPJS Kesehatan dengan IAKMI/AIPTKMI. Bentuk kerja sama dan kesepakatan oleh pihak BPJS untuk mendukung kebutuhan aspek preventif bagi masyarakat. Mukernas IAKMI XIII di Padang ini juga menjadi saksi terbentuknya Profesi Ahli Kesehatan Masyarakat. Pihak IAKMI yaitu dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD menandatangani nota kesepahaman ini. Sedangkan dari pihak BPJS Kesehatan yaitu Purnawarman Basundoro, Ak. MBA yang merupakan Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar lembaga BPJS Kesehatan.

 

iakmi28okt3Pernyataan bahwa SKM atau Sarjana Kesehatan Masyarakat menjadi Tenaga Profesional di bidang kesehatan disampaikan oleh Ketua Divisi Registrasi MTKI Drs. Sulistiono, SKM, MSc pada saat Launching Program STR SKM. Selanjutnya keberadaan profesi ini akan dilaksanakan dan disosialisasikan terkait alur pendaftaran dan sebagainya oleh Majelis Tinggi Kesehatan Indonesia (MTKI) dan jejaringnya. Kita nantikan langkah MTKI selanjutnya untuk realisasi STR bagi Profesi Ahli Kesehatan Masyarakat. Semoga ini menjadi langkah awal yang baik untuk Indonesia terutama bagi sektor kesehatan. Semoga dengan ini para ahli kesehatan masyarakat akan lebih meningkatkan perannya dan selalu memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

 

{jcomments on} 

Harapan Baru untuk MENKES Baru: Lima Agenda Utama Menteri Kesehatan

Para pembaca Website, Tempo mencatat ada lima agenda utama yang akan dilakukan oleh Ibu Menkes, Nila F. Moeloek di Kabinet Kerja. Agenda tersebut antara lain:

 Pertama

Pembangunan kesehatan merupakan investasi negara dalam menopang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, orientasinya harus didorong pada aspek promotif dan preventif, tanpa melupakan aspek kuratif dan rehabilitatif.

 Kedua

Pendekatan pembangunan kesehatan pada ibu hamil, bayi dan balita, anak usia sekolah dan remaja, pasangan usia subur, serta usia lanjut. Khususnya, di daerah populasi tinggi, terpencil, perbatasan, kepulauan, dan rawan bencana.

 Ketiga

Perlunya keterlibatan aktif dari kalangan akademis, komunitas, pelaku usaha, dan pemerintah menjadi kesatuan tim kerja. Hal itu dilakukan agar Indonesia mampu bersaing dengan negara lain.

 Keempat

Mengubah pola pikir dari pasif menjadi aktif untuk merespons serta mengantisipasi dari berbagai persoalan yang muncul seperti mengubah intruksi menjadi kerja sama, individualism menjadi team work, dan serve menjadi care.

 Kelima

Peningkatan tata kelola program dan administrasi seperti siklus manajemen, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pertanggungjawaban administrasi melalui sinergitas pusat dan daerah.

Dari kelima agenda di atas, bagaimana komentar Anda?
Silakan sampaikan harapan dan masukan Anda melalui kolom komentar di bawah ini.

 

   Arsip Diskusi Sebelumnya     

 

 

{jcomments on}

How has the flu virus infected the Web? 2010 influenza and vaccine information available on the Internet

nandy

nandy

Knowledge Management merupakan upaya dalam mengelola pengetahuan untuk pembuatan keputusan. Misalnya terkait search engine yaitu yahoo dan google yang me-manage pengetahuan yang dikonsumsi masyarakat awam. Namun, keduanya tidak mengolah data tersebut, sehingga ada yang kredibel dan tidak, ungkap dr. Rossi Sanusi, MPA, PhD moderator dalam diskusi bulanan kali ini (23/10/2014).

dr. Nandy Wilasto, salah seorang konsultan PKMK memaparkan hubungan antara penyebaran informasi virus influenza yang ada di internet dan resepsi (penerimaan) yang diterima masyarakat. Jurnal Biomed yang dipublikasikan pada 29 Januari 2013 dan ditulis oleh Loredana Covolo, Silvia Mascaretti, Anna Caruana, Grazia Orizio, Luigi Caimi dan Umberto Gelatti. Mereka bekkerjasama dengan IT lokal di Italia untuk meneliti konten dan akses media dalam penyebaran informasi terkait flu. Metodenya bisa direplikasi untuk isu terkini, jadi bagaimana situs ini menyediakan info yang tepat guna dan tidak.

Latar belakang penelitian, pandemic flu 2009-2010, resiko vaksinasi tidak optimal, internet sebagai sumber info kesehatan. Investigasi karakteristik situs yang menyediakan info dan kualitasnya, Seleksi yang dilakukan delapan kata kunci yang dipergunakan-seputar vaksin dan flu. Eksklusi yang digunakkan dalam penelitian ini ialah website yang tidak berbahasa Inggris, yang membutuhkan login, website yang hanya berisi tautan, web yang kontennya tidak dapat diteliti dalam tiga kali klik dan yang berisi bukan tentang manusia, serta web yang ditujukan untuk professional kesehatan. Kemudian, web yang tidak diteliti ialah web 2.0 (blog, media social dan forum), web yang menayangkan artikel popular, web dengan file tunggal (pdf, ppt).

Untuk Indonesia, penelitian ini masih sulit dilakukan karena rata-rata masyarakat belum menguasai bahasa Inggris. Namun, gerakan untuk vaksin ini sudah terlihat seperti misalnya muncul akun Facebook Gerakan Sadar imunisasi. Gerakan pro imunisasi atau vaksin ini juga dilakukan di Nigeria, ialah Kalimah Usman (38th) yang melakukan kampanye di tahun 2003, yaitu mari polio karena terjadi penentangan terhadap vaksin. Jadi Nigeria terpecah menjadi dua, yaitu utara (Muslim) dan Selatan (Kristen), boikotnya di Utara, vaksin polio oral ditolak karena: tidak percaya ada manfaatnya, dianggap tidak penting, tidak nyaman dan penentangan merupakan protes terhadap dunia barat. Ada isu juga jika vaksin diberikan yang bukan muhrim maka dianggap haram.

Namun, ada pula anti vaksinis Indonesia, diantaranya, Henny Zainal (pro asi dan kekebalan alami) dan Siti Fadilah S (tidak sepakat dengan virus flu burung yang diteliti di luar dan vaksinnya dijual mahal di Indonesia), serta grup Facebook Ummu Salamah Al Hajam (pengobatan alamiah-Thibbun Nabawi).

Nandy sebagai pembahas jurnal ini menyampaikan bahwa Youtube dapat diteliti oleh ilmuwan Indonesia karena menayangkan pro dan kontra terhadap vaksin, misalnya video akibat tidak vaksin maka terjadi komplikasi campak jangka panjang.

dr. Rossi Sanusi menyatakan Google dan Yahoo dipilih yang rangkingnya tinggi karena ada protocol/algoritma yang bekerja ketika kita mengetik melalui keyword tertentu dan bisa jadi sering dikunjungi juga. Judul jurnal ini cukup catchy, sedikit popular dan dijelaskan secara ilmiah, sehingga menarik banyak pihak. dr. Tiara Marthias, MPH menyampaikan bahwa facebook (FB) lebih viral dibandingkan dengan web status. Viral merupakan penyebaran info yang cepat dan luas melalui web 2.0. Dhini Rahayu Ningrum menutup diskusi dengan pernyataan, jika penelitian ini dilakukan di Indonesia, makaharus ada kolaborasi antara Depkes-antropolog, Kementrian Informasi dan Komunikasi. Jurnal tersebut dapat disimak di sini http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/83 (wd).

  Materi Presentasi

Diskusi Bulanan Kesembilan PKMK FK UGM

dikusibulanansept

dikusibulananseptDiskusi bulan ini mengangkat tema evidence informed decision making dan disampaikan oleh dr. Yodi Mahendradata, M. Sc., PhD. Moderator diskusi ini ialah dr. Rossi Sanusi, MPA, PhD. Kegiatan tersebut telah berlangsung pada Selasa (30/9/2014) di Laboratorium Leadership, IKM, FK UGM. Paper yang dibahas berasal dari Canada, dengan judul asli Building capacity for evidence informed decision making (EIDM) in public health: a case study of organizational change. Paper ini mengajak kita terbang ke Kanada, EIDM ini menjadi prioritas di Kanada. Hampir seluruh instansi disana menggunakan EIDM. Asumsi umum yang berkembangan yaitu ada satu evidence based yang menganggap bahwa riset merupakan hal yang paling utama, namun ternyata di Kanada mereka mengharapkan tidak mendewa-dewakan riset, sehingga pemerintahnya mengarah ke EIDM, misalnya dalam menentukan dasar program.

Namun, ada salah satu hambatan dalam pelaksanaan EIDM ini, yaitu staf terlalu sibuk mengerjakan hal-hal lain, sehingga mereka harus melakukan hibah waktu untuk khusus mengerjakan EIDM. Studi EIDM ini dilakukan dalam jangka panjang, yaitu sepuluh tahun atau Kanada mempunyai renstra dari tahun 2009-2019. Rentra mereka untuk pengembangan kapasitas EIDM. Dokumentasi mereka banyak sekali menghasilkan materi khusus untuk EIDM, misalnya kerjasama dengan pihak luar dengan mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk EIDM.
Hasil studi kasus menunjukkan kata kunci utama antara lain: leadership, struktur organisasi, dan human resources. Melalui paper ini, perubahan manajemen bermanfaat dan meng-handle berbagai reaksi, dan mereka harus bekerjasama. EIDM banyak sekali menuai kritik, banyak pula yang menuntut agar EIDM ini dievaluasi dan ditinjau ulang,

Untuk menyimak presentasi dr. Yodi, silakan klik Materi

Sesi Diskusi

Budi Eko menanyakan faktor utama mana yang perlu terlebih dahulu dioptimalkan sehingga memicu factor lain agar bisa meningkatkan produktivitas? dr. Yodi menjawab faktor leadership yang perlu ditingkatkan, kemudian, yang dapat memacu adalah pucuk pimpinan, sehingga dapat mendorong / memotivasi staf / bawahannya, dan harus all out, tidak cukup hanya leader saja, semua faktor pelu ditinggkatkan. dr. Rossi menyatakan, apakah perlu, kepala dinas dilatih, contohnya di Bantul dengan angka kematian ibu meningkat, Hal ini perlu menjadi pertimbangan. Yodi menjawab, ada satu kasus yang dipelajari untuk public health, yaitu banyak kritikan dalam EIDM, contohnya bagaimana capacity building dilakukan. Dini mempertanyakan kekuatan transparannya seperti apa? dr. Yodi menjawab, jika jelas terlihat diskursus maka secara eksplisit menjadi basis penelitian. Kemudian, di Inggris misalnya parlemen yang mengharuskan evidence based policy untuk menyikapi policy advice. Jadi, jika ada kebijakan yang tidak berbasis bukti namun memiliki alasan kuat, tinggal merujuk konsiderasi.

Kemudian, tema untuk diskusi bulan depan ialah Health Research Profile (Oktober 2014).

 

Workshop Policy Brief

dumilah26sept

Reportase lain :   Hasil Kegiatan Policy brief

Sesi bedah buku Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik oleh Dr. Dumilah Ayuningtyas

dumilah26septHari ketiga ini para peserta lebih banyak dilibatkan dalam latihan pembuatan policy brief. Acara diawali dengan sesi bedah buku yang dipresentasikan oleh Dr. Dumilah Ayuningtyas, MARS. Beliau membedah kebijakan kesehatan dilihat dari sisi prinsip (text book) dan praktik yang disajikan dalam beberapa contoh kasus. Isu yang diangkat adalah mengenai hubungan pusat dan daerah maupun hubungan policy maker dengan akademisi maupun peneliti.

Beberapa topik yang dibahas dalam bedah buku ini meliputi pengembangan kebijakan kesehatan yang menjelaskan tahapan dan pendekatan pengembangan kebijakan serta pembuatan kebijakan. Pemahaman mengenai proses pengembangan kebijakan menjadi penting untuk melahirkan proses yang benar dan meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Tahap selanjutnya adalah menganalisa kebijakan yang dapat dilakukan dengan riset terapan untuk mendalami masalah dan isu kesehatan masyarakat serta menemukan solusinya. Dalam implementasi kebijakan tentunya melibatkan pula para pemangku kepentingan. Perlu batasan yang jelas siapakah pemangku kepentingan dan bagaimana perannya dalam kebijakan kesehatan. Selain itu analisa lingkungan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kebijakan bidang kesehatan mempunyai pengaruh yang penting dalam mempengaruhi kebijakan kesehatan.

Fungsi kontrol dengan monitoring dan evaluasi perlu diterapkan pada proses pengembangan kebijakan agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dan menjawab permasalahan yang menjadi dasar terbentuknya kebijakan. Selain itu dengan adanya evaluasi seharusnya dapat memperjelas seberapa jauh kebijakan dan implementasinya dapat mencapai tujuan. Peran rekomendasi dan advokasi kebijakan juga memegang peranan penting karena dengan adanya rekomendasi kebijakan yang baik akan membawa penguatan pada proses pengembangan kebijakan.

Pembahasan dari topik-topik tersebut mendapat tanggapan dari beberapa peserta. Mereka memberikan tanggapan bahwa penting untuk memastikan bahwa policy brief sudah pro public. Ada pula peserta dari Polewali Mandar yang menceritakan kondisi di daerahnya bahwa pengaruh legislatif sangat besar dalam pengambilan keputusan di daerahnya. Bahkan keputusan pemilihan lokasi puskesmas juga ditentukan oleh legislatif daripada pemerintah daerah setempat. Selain itu saran untuk penulis adalah menambah contoh-contoh kasus agar pembaca lebih paham dan untuk perbaikan dari buku ini ke depan.

Kebijakan Kesehatan : Prinsip dan Praktik
Dumilah Ayuningtyas

   Materi      Video

 

Policy Brief Mereformasi Kebijakan Publik

LT 26septTahun 2014, Indonesia merayakan euforia pemerintahan baru. Politisi kuda hitam dan putih berlari di senayan mencari rumput hijau. Apakah kita akan menjadi Indonesia yang lebih baik? Akademisi sebagai tombak pendidikan harus dilibatkan. Harus ada revisi terhadap peraturan perundang-undangan maupun Perpres.

Akademisi memberikan evidence based terhadap kualitas undang-undang, apakah akan diganti atau direvisi. ” policy brief salah satu cara untuk memberi masukan untuk pemerintahan baru”, kata Prof Laksano Trisnantoro, MSc.,Phd saat diskusi pengembangan policy brief untuk pemerintahan baru di UNPAD, Jumat (27/9/2014).

Board PKMK FK UGM ini mengungkapkan undang-undang bisa menjadi sesuatu yang tidak sempurna ketika ada tekanan politik dan waktu. Undang-undang diketok dalam kondisi yang tidak ideal. Seharusnya akademisi bisa dilibatkan untuk menjembatani masalah ini. Akademisi membuat policy brief berdasarkan evidence.

Kenyataannya, terdapat jarak peneliti dan pembuat kebijakan. Peneliti tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Situasi ini akan memperburuk kualitas penyusunan regulasi di Indonesia. JKKI menjadi lilin sebagai penerang masalah ini.

Saat ini Jaringan kebijakan kesehatan indonesia berkumpul di UNPAD. Anggota JKKI menyusun policy brief untuk pemerintahan Jokowi. Policy brief yang disusun dari 7 Pokja yaitu kebijakan Pelayanan kesehatan, kebijakan pembiayaan kesehatan, kebijakan kesehatan ibu dan anak, kebijakan HIC/ AIDS, kebijkan gizi, kebijakan kesehatan Jiwa masyarakat, kebijakan pendidikan SDM kesehatan, dan kebijakan pelayanan kesehatan. Policy brief lemah di pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu diperlukan strategi jitu untuk mengatasi fenomena ini oleh para ahli kebijakan.
 

Penyusunan Policy Brief untuk pemerintahan baru
Laksono Trisnantoro

   Materi      Video

HOW TO WRITE A POLICY BRIEF – IDRC

   Materi

 

 

 

 

Diskusi Peran Perguruan Tinggi dalam Kebijakan dan Riset

Mubasysyr Hasan Basri, MA memulai Diskusi Peran Perguruan Tinggi dalam Kebijakan dan Riset pada Rabu (25/9/2014) dengan memaparkan pengayaan dalam komponen policy, implikasinya perlu dimatangkan. Namun dengan pertemuan nasional ini sudah luar biasa. Hasil pertemuan nasional ini akan dalam bentuk policy brief. “Tetap harus ada contoh yang senior untuk sebagai leader dalam berbagai policy issues, harapannya paper-paper yang di follow up, perlu ada tim yang dapat mempersiapkan hal ini”, ungkap Mubasysyr. Perguruan tinggi diharapkan ikut dalam non-rational process, political process yang lebih diutamakan.

Forum ini berdiri untuk menjembatani jarak antara akademisi dengan pengambil kebijakan. Banyak yang bisa dijadikan studi berikutnya dari hasil forum ini. Politik memang tidak bisa dihindari, namun ada sisi lain yang bisa dijadikan possibilities. Prof. Laksono Trisnantoro, PhD menyampaikan pengalaman dunia policy making seolah-olah tanpa perguruan tinggi, penelitian sudah bisa berjalan. Namun dari presentasi Anung Sugihantono dan Armida Alisjahbana pada Rabu (24/9/2014) menyatakan bahwa pemerintah membutuhkan perguruan tinggi. Indonesia memerlukan peneliti-peneliti muda yang kuat. Namun isi policy brief tetap harus rasional, kita sepakat bahwa perguruan tinggi perlu meningkatkan peran.

Akan ada penyusunan Policy Brief per Pokja (ada tujuh) dan akan dilakukan advokasi setelah forum ini. Penulis policy brief ini bukan berasal dari Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI), melainkan ada penanggung jawabnya masing-masing (pribadi / lembaga). Forum tiga hari ini adalah awal dari proses advokasi. Berbagai policy brief dapat dipergunakan berbagai lembaga penelitian dan universitas untuk melakukan advokasi ke pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota.

Kemudian, ada hal lain yang terungkap, Dr. dr. Deni K Sunjaya, DESS meminta tanggapan adanya “organisasi berbentuk” untuk JKKI. Prof. Laksono menyatakan, bentuk JKKI sendiri memang ada yayasan tapi secara hukum belum kuat, terutama apabila menerima sejumlah dana. Organisasi tanpa bentuk ini memang agak repot. Ilsa Nelwan, dr. MPH menyatakan JKKI sebaiknya terbuka untuk ber-partner dengan anggota di luar negeri (ke depannya) untuk pengembangan organisasi.

Dr. Elsa P. Setiawati, dr, MM, program Kemkes tentang rujukan layanan primer tanggapannya baik, sehingga optimis untuk pertemuan ke depannya. Kebanyakan peneliti ada di perguruan tinggi. Terkait dengan jangkauan dan peserta yang jauh baik dengan paperless. Ini merupakan satu forum yang untuk para dosen juga perlu “cum”. Full-Paper yang masuk perlu di masukkan dalam ISBN, bisa untuk kenaikan pangkat. Untuk yang online bisa dengan ISBN e-journal.

Sementara, liputan Forum Nasional ke-V ini menggunakan teknologi multi media (paperless) untuk menjangkau peneliti dan pengambil kebijakan di seluruh Indonesia, melalui website : www.kebijakankesehatanindonesia.net  Kemudian, usulan dari Universitas Andalas untuk pertemuan tahun depan : dua hari meeting di Padang kemudian tour di Bukit Tinggi , menulis policy brief di Riau pada September 2015.

Reporter: Sealvy Kristianingsih