Bagaimana Hubungan Pemerintah dan Purchaser dalam Strategic Purchasing

World Health Report 2000 mengajukan strategi purchasing sebagai pilihan utama dalam meningkatkan penyelenggaraan sistem kesehatan. Dimana negara harus mengubah modelpassive purchasing menjadi active purchasing yang lebih strategis dalam membuat keputusan proaktif mengenai layanan kesehatan apa, bagaimana, dan oleh siapa pelayanan kesehatan tersebut harus dibayar?

Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung pembelian yang efisien dan berkualitas?

Dalam menilai pembelian yang strategis sangat penting melihat bagaimana hubungan pemerintah dengan purchaser. Bagaimana regulasi yang telah dibuat pemerintah terkait paket manfaat, sumber pendanaan (revenue collection), Kredensialing, re-kredensialing, kontrak, kendali mutu, kendali biaya, mekanisme pembayaran, pemerataan akses, mekanisme pelaporan, pengawasan, akuntabilitas dan pengendalian fraud, apakah telah menunjukkan peran pemerintah dalam mendukung pembelian yang strategis di Indonesia? Diskusi Masyarakat Praktis Strategic Purchasing dalam melihat bagaimana hubungan pemerintah dan Purchaser (BPJS) dalam strategic purchasing di Indonesia dengan narasumber DR. drg. Yulita Hendrartini M.Kes.,AAK.

	Pemaparan 1: Hubungan Pemerintah dengan Purchaser
	Pemaparan 2: Implementasi Hubungan Purchaser dan Pemerintah Dalam JKN
	Download Materi Presentasi

Referensi

{jcomments on}