Reportase Webinar Seri 2: Pembiayaan Kesehatan: Penanganan Pandemi COVID-19
dr. Muhammad Subuh, MPPM selaku moderator membuka kegiatan webinar tersebut dengan menuturkan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki 4557 kasus positif korona dan 399 kematian. Ketika wabah ini berlangsung, Indonesia telah menerbitkan 18 peraturan perundang – undangan tentang COVID 19, dan angka tersebut merupakan suatu capaian tersendiri sepanjang sejarah pembentukan regulasi di Indonesia. Namun yang lebih mengkhawaatirkan adalah kondisi wabah ini akan meningkatkan jumlah pengangguran, kemudian kondisi tersebut akan berdampak terhadap peningkatan angka kemisikinan. Lalu akan mempengaruhi angka peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang terlambat membayar iuran dan akan terjadi peningkatan beban pembiayaan layanan kesehatan yang dirasakan masyarakat.
Pembicara selanjutnya, Purwanto SE, MSc selaku Direktur Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia mamaparkan bahwa eskalasi penyebaran COVID-19 akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. JP Morgan memperkirakan akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,1 %, The Economist Intelligence Unit memperkirakan penurunan sebesar 2,2 %, dan International Monetary Fund memperkirakan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi walaupun tidak disebutkan besarnya penurunan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia telah menganggarkan tambahan belanja dan pembiayaan sebesar 405,1 Triliun rupiah untuk penanganan COVID-19. Biaya yang dialokasikan untuk Kesehatan sebesar 75 Triliun lebih besar dari 56 Triliun APBN untuk Kementerian Kesehatan, 110 triliun untuk memperkuat jaringan pengamanan sosial sebesar Rp 110 triliun, dukungan industri sebesar 70,1 triliun rupiah, dan dukungan pembiayaan anggaran untuk penanganan COVID-19 dalam program pemulihan ekonomi nasional sebesar 150 triliun. Angka tersebut dianjurkan untuk tidak diadu besarannya, karena apabila sektor kesehatan memerlukan dana yang lebih banyak dapat diusahakan karena dana tersebut bersifat dinamis dalam posturnya. Apabila diperlukan, Kementerian keuangan siap untuk mendapatkan hutang untuk mendukung kebutuhan program kesehatan. Presedur pemanfaatan dana tambahan untuk COVID-19 ini dilakukan segera dengan mekanisme penganggaran, pencairan dan pelaporan yang lebih sederhana melalui jaringan daring (online) namun tetap akuntabel.
Pembicara kedua, dr Edhie Rahmat, MSc, USAID Office for Health, memaparkan bahwa USAID telah melakukan sejumlah kegiatan dan yang paling relevan adalah penanganan Avian Flu dan Pandemi Influensa seperti COVID-19 dan Kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Salah satu kegiatan yang sedang dilakukan adalah Health Finance Activity (HFA) dengan visi Indonesia dapat membiayai sektor kesehatan secara mandiri dan berkelanjutan. Tujuan dari HFA adalah advokasi pembiayaan kesehatan berbasis bukti, peningkatan kapasitas pembiayaan strategis dan penguatan kapasitas pusat unggulan dan keahlian lokal. Untuk pandemi COVID-19 sendiri, Indonesia masih memeliki beberapa pekerjaan rumah yaitu bagaimana ketepatan, kecepatan, dan kecermatan untuk refocus anggaran ini? Bagaimana ketepatan mencapai sasaran pengaman sosial dan Kesehatan? Bagaimana ketersediaan anggaran dan implementasinya? USAID bekerja sama dengan Prof Budi Hidayat untuk melakukan pemodelan sustaibilitas JKN Ketika adanya pandemi COVID-19.
Pembicara ketiga, Prof, Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, Chief of Party Thinkwell Indonesia, menyampaikan pandangan pribadi bahwa peranan daerah perlu diperkuat dalam penanganan COVID-19 ini. Untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Kita perlu mencari sumber api (sumber penyakit dan penularannya). Momentum ini dapat dipelajari dan menjadi kesempatan untuk kita dalam melakukan pembenahan dan penguatan sistem kesehatan di Indonesia. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sementara itu hingga saat ini, pemerintah nasional telah menganggarkan 4,1 Triliun untuk membantu masyarakat Indonesia, namun pertanyaan adalah bagaimana ketersediaan kebutuhan dasar di setiap daerah. Indonesia memerlukan inovasi dalam pendanaan/pembiayaan dimana perlu dilakukan pemetaan tantangan pembiayaan di tingkat daerah yang dikuatirkan akan babak belur dan tidak efektif. Petugas Kesehatan perlu melakukan pencerahan untuk para pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Kapasitas pemerintah daerah dan dinas kesehatan cukup bervariasi khususnya sumber daya manusia kesehatan, sumber alam penunjang jaga jarak (peran intersektor non dinas kesehatan).
Webinar tersebut ditutup oleh moderator dengan mengucapkan salam masker, dimanapun kapanpun kita berada, jangan lupa memakai masker.
Materi pemaparan
MATERI Purwanto, SE, MSc
MATERI Edhie Rahmat, MSc
MATERI Prof. Hasbullah Thabrany
Reporter : Relmbuss Biljers Fanda (PKMK UGM)