Pada tanggal 10-11 Desember 2012, telah berlangsung pertemuan konsorsium fakultas bidang kesehatan untuk kesehatan ibu & anak serta gizi (KIA-Gizi). Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan FK & FKM dari beberapa universitas terkemuka (UGM, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Padjajaran, dan lain-lain), Kementerian Kesehatan-Direktorat Bina Gizi-KIA, dan beberapa perwakilan dinas kesehatan provinsi di Indonesia. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari forum konsorsium yang telah diadakan sebelumnya. Agenda utama pertemuan adalah pembahasan dan finalisasi AD-ART konsorsium KIA-Gizi. Konsorsium tersebut diharapkan menjadi perwujudan peran serta perguruan tinggi dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta terutama menurunkan angka kematian ibu dan anak. Konsorsium ini diharapkan dapat terbentuk tidak hanya berdasarkan ikatan moral, namun juga berbadan hukum, agar dapat menjalankan kegiatan dengan tepat membantu Kementerian Kesehatan mengatasi masalah KIA. Di tingkat provinsi atau daerah, konsorsium ini diharapkan dapat mengembangkan & memperkokoh hubungan perguruan tinggi dengan pemerintah daerah.
Suasana Konsorsium KIA
Agenda hari pertama konsorsium yaitu pembahasan dan finalisasi AD-ART. Perumusan final AD-ART menjadi diskusi yang hangat, muncul banyak masukan yang membangun dari Dekan FK & FKM, dinas kesehatan dan kementerian kesehatan. Perumusan visi dan misi konsorsium didiskusikan bersama sehingga masing-masing pihak memahami harapan satu sama lain. Kementerian kesehatan memberikan informasi bahwa sudah disediakan anggaran sebesar Rp. 1 Miliar untuk membiayai kegiatan konsorsium KIA-Gizi, sehingga diharapkan seluruh kegiatan yang dipandang potensial dapat dilaksanakan dengan baik. Pembahasan AD-ART juga tidak terlepas dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi acuan bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia dalam merencanakan kegiatan. Kegiatan konsorsium ini dilaksanakan dengan sepengetahuan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dikti) yang menjadi induk bagi seluruh perguruan tinggi seluruh Indonesia.
Agenda hari kedua konsorsium mengenai pembahasan peran perguruan tinggi dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan hasil penelitian dan rencana tindak lanjut kegiatan konsorsium. Dr. Kirana dari Direktorat Bina Kesehatan Anak memberikan pengantar mengenai harapan Kementerian Kesehatan terkait peran perguruan tinggi dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Kirana juga memaparkan gambaran data hasil SDKI terbaru yang menunjukkan perubahan trend angka kematian anak menurut usia (namun data tersebut belum dapat dipublikasikan secara resmi). Beberapa daerah mengalami penurunan angka kematian bayi & balita, namun beberapa daerah lain justru mengalami peningkatan. Kementerian Kesehatan juga menekankan bahwa perguruan tinggi dapat berperan dalam mengakselerasi pencapaian MDGs terkait KIA.
Agenda hari kedua selanjutnya adalah pemaparan 3 policy briefs oleh Prof. Laksono Trisnantoro, salah satunya yaitu penggunaan angka kematian absolut untuk menentukan program KIA di daerah. Ketiga policy briefs tersebut kemudian dibahas oleh tiga orang narasumber, yaitu Prof. Dr. dr. Kuntaman MS, Sp.MK(K) dari Universitas Airlangga, Prof. Dr. dr. H. Alimin Maidin, MPH dari Universitas Hasanuddin, dan dr. Anung Sugihantono, M.Kes dari Dinkes Provinsi Jawa Tengah. Pembahasan berlangsung hangat dengan adanya diskusi beberapa pertanyaan dari peserta konsorsium, antara lain mengenai pengalaman dinas kesehatan dalam menggunakan angka kematian absolut untuk merencanakan program/ intervensi KIA. Selain itu, dipaparkan pula beberapa isu terkait hubungan dengan stakeholder lainnya dalam menyusun policy brief dan mengenai peran riil perguruan tinggi dalam melakukan penelitian hingga dapat menghasilkan policy brief yang berkualitas dan tepat sasaran.
Setelah membahas policy brief, agenda kegiatan hari kedua adalah diskusi mengenai konsultan manajemen KIA di Indonesia. Selama ini kita sudah sering mendengar banyak konsultan di bidang lain seperti konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan teknik untuk pembangunan proyek tertentu, namun kita belum pernah mendengar mengenai konsultan manajemen KIA. Banyak program KIA yang belum berjalan efektif karena masih kurangnya kualitas manajemen program, mulai dari perencanaan-pelaksanaan-monitoring-hingga evaluasi. Seringkali program KIA sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, namun karena aspek monitoringnya masih lemah, sehingga program tersebut menurun kualitas pelaksanaannya. Belum adanya lembaga independen yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi program KIA juga menjadi masalah yang perlu dibahas lebih lanjut.
Pembahasan mengenai konsultan manajemen KIA juga melibatkan diskusi yang menggigit di antara peserta, beberapa peserta setuju dengan konsep konsultan manajemen KIA, namun masih bertanya-tanya mengenai bagaimana cara mencetak tenaga konsultan manajemen KIA tersebut, siapa yang dapat mencetak dan bagaimana prospek kelangsungan konsultan manajemen KIA tersebut. Beberapa peserta juga membahas mengenai pengalaman selama menjadi konsultan independen untuk beberapa lembaga di bawah PBB. Isu yang menjadi pembahasan hangat adalah mengenai kejelasan kualifikasi pendidikan, kejelasan wewenang dan peraturan, sehingga ada kejelasan kapan seseorang dapat disebut sebagai konsultan manajemen KIA. Jika konsultan manajemen KIA sudah bekerja nantinya, maka diperlukan cost effectiveness analysis untuk menilai apakah konsultan memang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan KIA-gizi.
Agenda kegiatan setelah manajemen KIA adalah pembahasan rencana tindak lanjut. Diskusi rencana tindak lanjut dilakukan di dalam tiga kelompok kecil, yaitu kelompok Dekan FK & FKM, kelompok Kemenkes dan Dinas Kesehatan Provinsi dan kelompok manajemen KIA (penelitian). Masing-masing kelompok memberikan rencana kegiatan yang diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan kesehatan ibu & anak. Berikut adalah hasil diskusi masing-masing kelompok:
Diskusi kelompok kecilBeberapa usulan peserta terkait hasil diskusi antara lain:
"Diskusi Penyusunan Bentuk Hukum Pengelola Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan Pembahasan Policy brief dan Pengembangannya untuk Dua Topik Prioritas: BPJS dan KIA", Jakarta, 10-11 Desember 2012
Pada hari kedua, para peserta dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama membahas policy brief dan pengembangannya untuk topik KIA. Kelompok kedua membahas policy brief dan pengembangannya untuk topik BPJS. Laporan ini akan membahas mengenai kelompok kedua.
Suasana Para Peserta Pembahasan Policy brief dan Pengembangannya untuk Topik BPJS (Jakarta, 11/12/2012)
Pertemuan ini diawali dengan sharing informasi oleh Faozi Kurniawan dari PMPK FK UGM. Faozi menyampaikan hasil Seminar dan Workshop 'Peran Daerah dalam BPJS Kesehatan'. Pertemuan di Yogyakarta pada 7-8 Desember tersebut, membahas mengenai penyelenggaraan Jamkesda yang mulai tahun 2013 akan mengalami beberapa hambatan dengan berlakunya UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan dimulainya JK SJSN tahun 2014. Dalam sejarah, lahirnya Jamkesda merupakan komplementari dari lahirnya Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dengan berlakunya undang-undang BPJS tahun 2011 maka Jamkesmas harus menginduk pada BPJS. Dengan demikian, keberadaan Jamkesda tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk berdiri sendiri. Anda dapat menyimak laporan kegiatan seminar tersebut pada link berikut: http://manajemen-jaminankesehatan.net/index.php/88-Reportase/490.
Beberapa isu pokok dari pertemuan Jamkesda yang disampaikan oleh Faozi sehubungan dengan operasionalisasi BPJS mengerucut pada tiga hal:
Anda dapat mengunduh materi presentasinya silahkan klik disini 
Setelah sharing informasi selesai, diskusi pembahasan policy brief dimulai dengan dipimpin oleh Dr. Nyoman Anita. Diskusi diawali dengan pendapat dari Tyas bahwa mengawali operasionalisasinya, BPJS pada 2014-2019 atau sesuai peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional (2012-2019) maka kondisi ini akan menjadi masa transisi. Selama masa transisi tersebut akan banyak isu yang dapat dilihat dari sisi penelitian kebijakan kesehatan.
Dalam kesempatan ini, Dr. Deni menyatakan pentingnya memahami istilah BPJS dan JK SJSN. Dalam beberapa diskusi di tempat lain, masih ada orang yang belum mengerti dan menganggap kedua istilah ini adalah sesuatu yang interchangeable. Padahal dua istilah ini merujuk pada dua hal yang berbeda. BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga yang dimaksud adalah badan pelaksananya. Sementara JK SJSN adalah Jaminan Kesehatan Sistem Jaminan Sosial Nasional, sehingga yang dimaksud adalah sistemnya. Harapannya penjelasan tentang istilah ini dapat dimasukkan ke dalam bagian proses sosialisasi.
Suasana Diskusi Pembahasan Policy Brief untuk Topik BPJS (Jakarta, 11/12/2012)
Diskusi terus berlanjut menuju kebijakan mengenai BPJS dan SJSN. Menurut Chriswardani, sehubungan dengan kebijakan maka materi referensi utama yang digunakan adalah Undang Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Satu masukan lainnya adalah mengenai perlunya milis untuk para penulis policy brief. Melalui media ini, mereka dapat saling berbagi materi referensi dan juga hasil penelitian.
Prof Charles menyampaikan perlunya policy brief untuk menyoroti isu yang sudah ada konsensusnya. Sehingga policy brief tidak menyentuh isu yang masih dalam wilayah abu-abu. Dr Nyoman menyatakan bahwa terkait dengan BPJS ini akan ada banyak sekali isu yang bisa dibuat policy brief-nya. Beberapa contoh antara lain kualitas pelayanan medis, kualitas administrasi keuangan, manajemen peserta, juga terkait mindset dari semua lini yang terlibat.
Chriswardani juga menambahkan terkait sosialisasi operasional BPJS. Sosialisasi diperlukan tidak hanya untuk masyarakat sebagai peserta namun juga diberikan kepada pemberi pelayanan kesehatan. Perubahan model pembayaran out of pocket menjadi pra upaya telah menimbulkan banyak kebingungan tidak hanya di penerima pelayanan kesehatan, namun juga di pemberi pelayanan kesehatan.
Andre menyampaikan pendapatnya terkait isu kesiapan pemberi pelayanan kesehatan. Contohnya antara lain distribusi dokter yang belum merata serta fasilitas kesehatan di daerah tertentu yang masih sangat kurang. Bahkan di beberapa puskesmas masih belum ada dokter.
Ilsa juga mengangkat isu mengenai equality dan equity. Sementara itu, Dr. Deni menambahkan satu isu mengenai adekuasi. dr Ketut menambahkan isu terkait pembiayaan SJSN dengan studi kasus dari Jamkesda Propinsi Bali.
Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengarah kepada cakupan universal dipandang oleh Prof Bhisma melalui tiga dimensi yang dapat dilihat dari :
Ketiga dimensi ini dapat dilihat untuk menentukan topic policy brief. Prof Siswanto menyatakan pentingnya distribusi policy brief. Target sasaran policy brief dapat dilihat dari level nasional maupun level daerah. Bisa juga policy brief ditujukan kepada target audiens tertentu. Misalnya kalangan akademis (mahasiswa, dosen), organisasi profesi (terkait pemberi pelayanan kesehatan), serta elemen birokrasi structural (kepala dinas, staf kementrian).
Diskusi ini menghasilkan cukup banyak daftar fokus utama substansi yang akan dibahas terkait pelaksanaan SJSN. Dr Nyoman menutup diskusi ini dengan menyatakan bahwa nanti policy brief ini akan dibawa melalui jaringan sampai menyentuh para pembuat kebijakan. Tindak lanjut diskusi ini adalah perlunya pembentukan milis. Milis akan menjadi media komunikasi untuk para penulis policy brief dan juga bermanfaat sebagai tempat berbagi informasi serta referensi.
LAPORAN HARI PERTAMA KEGIATAN "Diskusi Penyusunan Bentuk Hukum Pengelola Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan Pembahasan Policy brief dan Pengembangannya untuk Dua Topik Prioritas: BPJS dan KIA" di Jakarta, 10-11 Desember 2012
Suasana Diskusi Penyusunan Bentuk Hukum Pengelola Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (10/12/2012)
Kegiatan ini merupakan kegiatan tindak lanjut dari pertemuan besar Jaringan Kebijakan Kesehatan III dengan tema kebijakan KIA dan BPJS di Surabaya pada September 2012 lalu. Pertanyaan Kritis mengenai pertemuan kebijakan kesehatan in i: Apakah pertemuan ini dapat langsung mengubah kebijakan? Jawabannya adalah tentu tidak mungkin langsung merubah, apalagi tidak semua pengambil kebijakan datang. Dalam hal ini perlu follow-up yang berfokus pada aspek-aspek kebijakan. Dibutuhkan detailing kebijakan dimana dilakukan advokasi kebijakan secara terus menerus dan sistematis. Dalam detailing kebijakan ini diharapkan proses advokasi kebijakan ini dilakukan secara sistematis dengan berfokus pada topik-topik prioritas.
Kegiatan ini berlangsung pada 10-11 Desember 2012 bertempat di Hotel Aryaduta Semanggi, Jakarta. Tujuan acara ini untuk merumuskan bentuk hukum Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, merumuskan policy brief untuk topik KIA dan BPJS serta rencana penggunaannya, dan menyusun Plan of Action untuk advokasi kebijakan KIA dan BPJS. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini antara lain dosen fakultas kedokteran, dosen fakultas kesehatan masyarakat, Badan Litbangkes Kemenkes RI, dan AusAid.
Pertemuan ini dibuka oleh Prof. Laksono Trisnantoro, Ketua S2 Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, IKM, Universitas Gadjah Mada. Sesi pertama langsung membahas topik yang berjudul "Penguatan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia". Anda dapat mengunduh materinya 
. Prof. Laksono mengawali sesi pertama dengan pertanyaan "Mengapa diperlukan jaringan kebijakan kesehatan Indonesia?" Ada tiga hal yang menjadi sorotan Prof. Laksono, yang pertama adalah jumlah anggaran kesehatan yang terus meningkat. Poin kedua adalah bahwa tanpa adanya satu lembaga independen maka efektifitas suatu kebijakan tidak bisa dinilai. Sedangkan poin ketiga yaitu mengenai semakin berkurangnya jumlah peneliti kebijakan kesehatan dan terbatasnya lembaga riset independen.
Ketika menyinggung mengenai jumlah peneliti, muncul diskusi yang menarik di antara para peserta diskusi. Topik yang pertama kali disorot adalah adanya fragmentasi antara peneliti dari fakultas kedokteran dan peneliti dari fakultas kesehatan masyarakat. Siti (Unair) mengungkap dua alasan yang menjadi penyebab munculnya fragmentasi tersebut. Pertama yaitu adanya ego yang mengakibatkan masing-masing peneliti tidak mau saling bekerja sama. Poin kedua mengenai rekan-rekan peneliti dari fakultas kedokteran yang memilh praktek dibandingkan meneliti. Hal ini terjadi karena praktek dokternya laris dan mampu memberikan penghasilan lebih baik dibandingkan menjadi peneliti. Menurut Siti, fighting spirit untuk menulis dan meneliti masih kurang. Diperlukan adanya win win solution dan kemampuan kerja sama yang baik untuk mengatasi permasalahan fragmentasi peneliti dan jumlah peneliti. Pembentukan jaringan adalah salah satu upaya membangun kerja sama yang baik antar peneliti.
Jaringan kebijakan kesehatan Indonesia diharapkan dapat menjadi lembaga independen yang mampu melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan secara obyektif. Jaringan bukan sebuah asosiasi, ikatan profesi, atau paguyuban yang cuma kumpul-kumpul. Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia adalah sekumpulan peneliti dan lembaga peneliti independen yang mempunyai interest pada penelitian kebijakan kesehatan dan advokasi pengambil kebijakan. Prof Charles menyampaikan bahwa jaringan adalah suatu kebutuhan. Kesempatan untuk mengembangkan jaringan pun terbuka lebar. Salah satu contohnya, mengenai sektor infrastruktur yang masih membutuhkan masukan-masukan dari sektor kesehatan.
Prof Bhisma menngungkapkan bahwa hadirnya rekan-rekan dari universitas dapat meningkatkan objektifitas jaringan dalam kegiatannya. Disamping itu, diperlukan juga adanya kehadiran para pembuat kebijakan. Hal yang melatarbelakangi ini ialah para pembuat kebijakan inilah yang menerima masukan dari jaringan dan mengaplikasikannya. Prof Laksono menyatakan bahwa jaringan akan berfokus pada independensi. Dalam kegiatannya, jaringan akan melibatkan pembuat kebijakan, tetapi mereka tidak dilibatkan dalam kepengurusan jaringan. Ibu Kris menyatakan bahwa jaringan adalah forum yang bisa menyatukan Indonesia, keanekaragaman bisa masuk disini.
Pada kesempatan ini, Prof. Laksono juga menyampaikan sejarah pengembangan jaringan sejak tahun 2002 sampai kemudian menggunakan website www.kebijakankesehatanindonesia.net. Siswanto menyatakan bahwa jaringan harus ada nilai tambahnya. Maka perlu disusun program kerja yang sasaran akhir yang jelas. Kegiatan dari jaringan antara lain : mengorganisir pertemuan ilmiah riset kebijakan kesehatan, mengadakan multi center health policy research, mengadakan pelatihan untuk para member, melakukan distribusi policy brief, melakukan advokasi kebijakan, mengumpulkan dana, mempublikasikan jurnal dan website kebijakankesehatanindonesia.net.
Salah satu kegiatan yang menjadi pembahasan dalam diskusi kali ini adalah policy brief. Policy brief menggunakan atas nama perorangan dalam jaringan. Arah distribusi policy brief adalah advokasi dan legislasi kebijakan. Policy brief akan disampaikan pada pihak yang berkepentingan tergantung topik/isu yang diangkat. Pengiriman dilakukan kepada orang-orang kunci pembuat kebijakan.
Kegiatan lain yang telah dilaksanakan adalah pelatihan jarak jauh. Jaringan mengharapkan pelatihan ini dapat menciptakan kelompok-kelompok ahli kebijakan kesehatan.
Para peserta berdiskusi mengenai Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (10/11/2012)
Siswanto menyampaikan bahwa meskipun anggotanya banyak dari universitas, jaringan tidak tergabung dengan universitas. Jaringan memiliki kegiatan sendiri dan memiliki kantor kesekretariatan sendiri. Salah satu keuntungan anggota jaringan adalah bisa menyampaikan pendapatnya pada forum-forum dan didengarkan oleh para pembuat kebijakan. Hal ini menjadi perhatian Prof Laksono terkait kemampuan jaringan untuk bertahan dalam jangka panjang. Agar bisa bertahan tentunya jaringan membutuhkan pendanaan. Kemudian, mengemuka pemikiran agar bagaimana anggota jaringan merasa untung. Ketika anggota jaringan merasa memiliki jaringan dan mendapatkan manfaatnya, maka mereka akan mau bergabung bahkan mau membayar iuran untuk menjaga keberlangsungan jaringan. Pihak-pihak yang diharapkan menjadi anggota jaringan antara lain:
Saat memasuki sesi kedua, diskusi lebih banyak focus mengenai bentuk dasar hukum yayasan. Untuk info lebih lengkap, silahkan . Beberapa ide yang muncul antara lain adalah bentuk hukum seperti PT, yayasan , maupun perkumpulan. Latar belakang jaringan memerlukan suatu dasar hukum adalah agar dapat mengelola dana untuk kegiatannya. Pada sesi ini, Prof Laksono menekankan kembali bahwa Jaringan ini terpisah dari universitas.
Salah seorang peserta diskusi, Dwijo, berpendapat bahwa yayasan adalah bentuk hukum yang paling tepat. Bentuknya lebih sederhana dibandingkan PT dimana ada pemegang saham namun tetap lebih kuat dari perkumpulan. Prof Alimin menyetujui hal tersebut dan menyampaikan bahwa yayasan bisa lebih sustainable serta dapat dikelola secara profesional. Diskusi kembali berlanjut membahas komponen penyusun yayasan dengan landasan UU Yayasan. Kemudian, muncul pertanyaan siapa yang akan menempati posisi-posisi Dewan Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Dari diskusi para peserta, muncul beberapa nama calon Dewan Pembina yang akan ditindak lanjuti pada pertemuan selanjutnya. Mengenai pengurus, diskusi menyepakati bahwa diperlukan para profesional yang bekerja penuh waktu. Para pengurus diharapkan dapat menghasilkan penghasilan untuk kegiatan jaringan serta memiliki akses ke pembuat kebijakan dalam rangka melakukan advokasi. Prof Charles mengutarakan pendapatnya bahwa masalah keuangan jaringan harus jelas. Transparansi dalam hal pendanaan adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar.
Dr Nyoman Anita menyampaikan bahwa dengan orang lain mengetahui bagaimana kekuatan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia maka banyak pihak yang akan tertarik untuk bergabung. Salah satunya adalah lembaga riset, karena kegiatan jaringan ini sangat erat hubungannya dengan penguatan kelembagaan/lembaga riset. Prof Laksono juga menyampaikan harapannya terkait modul pembelajaran. Harapannya dalam jaringan dapat dilakukan common share. Sehingga anggota jaringan bisa mendapatkan hal-hal yang baik dari anggota jaringan yang lain. Contohnya:anggota yang memiliki modul pembelajaran yang baik bisa berbagi pengetahuan dengan rekan anggota di daerah sehingga para anggota di daerah juga bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta informasi terbaru. Satu masukan yang menarik dari Siswanto adalah media baru policy brief. Policy brief dikembang tidak lagi dalam media tertulis namun dalam media audiovisual. Melalui media audiovisual diharapkan dapat menjadi satu bentuk komunikasi yang lebih menarik dalam proses advokasi terhadap pembuat kebijakan.
Diskusi dilanjutkan membahas malam hari policy brief berbasis data epidemiologis. Contoh kasus yang digunakan adalah kasus Kesehatan Ibu dan Anak di Nusa Tenggara Timur. Prof Laksono mengawali diskusi ini dengan pemaparannya mengenai penggunaan data absolut untuk mengubah kebijakan yang sudah berjalan. Prof Bhisma mengatakan bahwa penggunaan data absolut justru benar. Proporsi dan ratio bermanfaat untuk promosi kesehatan sedangkan counts akan lebih bermakna untuk manajemen kebijakan.
Sehingga dapat dilihat bahwa policy brief harus berisi bukti dengan data sebaik-baiknya. Dengan dukungan data, logika, dan referensi maka policy brief dapat menjadi salah satu alat komunikasi antara jaringan dengan pembuat kebijakan. Untuk mempermudah manajemen policy brief, dalam diskusi ini Prof Laksono menyampaikan ide mengenai sebuah sistem notifikasi yang dinamakan Alert System. Sistem ini adalah sebuah system yang bertujuan untuk menyampaikan informasi terbaru. Sistem ini memanfaatkan media elektronik berupa email dan sms. Alert System akan menjadi salah satu cara jaringan dalam mendistribusikan policy brief kepada orang yang tepat.
Hasil uji coba Alert System yang telah dilakukan oleh PMPK FK UGM disampaikan dalam pertemuan ini. Penggunaan sistem notifikasi yang cepat diharapkan dapat menjadi salah satu kekuatan jaringan. Pertemuan hari pertama ditutup oleh Prof Laksono dengan catatan untuk pertemuan kecil selanjutnya mengenai pemilihan Dewan Pembina Yayasan. Hari kedua akan dilakukan pembahasan policy brief dua topik prioritas yaitu KIA dan BPJS.
TENTATIVE JADWAL
Jakarta , 10-12 Desember 2012
|
WAKTU |
ACARA |
KETERANGAN |
|
Harike-I, Senin 10 Desember 2012 |
||
|
09.00 - 09.30 |
Registrasi peserta |
Panitia |
|
10.00 - 13.00 |
Pembahasan petunjuk pelaksanaan kerjasama Dinkes dan PT dan AD dan ART |
Moderator Sekretaris Konsorsium PT |
|
13. 00 – 14.00 |
ISHOMA |
|
|
14.00 – 15.00 |
Arahan dari Dirjen Bina Gizi dan KIA
|
Pendamping Direktur Bina Kesehatan Anak |
|
15.00 – 17.00 |
Finalisasi AD dan ART Konsorsium PT |
Moderator Dekan FK Hasanuddin |
|
17.00 – 19.00 |
ISHOMA |
|
|
19.00 – 21.00 |
Jejaring GIZI dan KIA |
Prof Laksono Trisnantoro |
|
Harike-II, Selasa11Desember 2012 |
||
|
08.00 – 10.00 |
Pembahasan mengenai Policy Advokasi dan Policy Brief di bidang Gizi dan KIA
|
Prof LaksonoTrisnantoro, M.Sc., Ph.D Pembahas :
|
|
10.00 – 10.15 |
Rehat Kopi |
|
|
10.00-12.00 |
Diskusi kelompok Policy Advokasi dan Policy Brief di bidang Gizi dan KIA |
|
|
12.00 – 13.00 |
ISHOMA |
|
|
13.00 – 15.00 |
Diskusi pengembangan penelitian MDG 1, 4 dan 5 |
|
|
15.30 – 17.00 |
Rencana Tindak Lanjut |
|
|
17.00 – 18.00 |
Penutupan |
Direktur Bina Kesehatan Anak |
|
Harike-III,Rabu 12 Desember 2012 |
||
|
|
Peserta daerah pulang ketempat masing-masing |
|
KERANGKA ACUAN
Jakarta , 10-12 Desember 2012
Millenium Development Goals merupakan kesepakatan lebih dari 180 Kepala Negara dan Pemerintahan termasuk Presiden RI pada tahun 2000 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan ke 1, 4 dan ke 5 dari Millenium Development Goals tahun 2015 adalah sangat terkait erat dengan kesehatan ibu dan anak. Target yang akan dicapai adalah menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 23/1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKBAL) 32/1.000 kelahiran hidup serta Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 102/100.000 kelahiran hidup. Perlu dilakukan berbagai kegiatan untuk mencapai target pada tahun 2015.
Upaya mempercepat pencapaian MDG1, MDG4 dan MDG5 diperlukan berbagai strategi penting antara lain: (1) penatalaksanaan continuum of care dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak; (2) memperhatikan proses kebijakan agar mendapatkan hasil yang baik; dan (3) perlunya sinergi antara Kementerian Kesehatan, Perguruan Tinggi, lembaga pemikir (think-tank) dan lembaga-lembaga swasta dan masyarakat.
Perguruan Tinggi sebagai pusat intelektual, memiliki Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pangabdian Masyarakat) dapat memberikan kontribusi dalam Agenda Setting dan Policy Formulation melalui berbagai riset, ikut aktif dalam perencanaan, dan monitoring serta evaluasi terhadap program kesehatan.Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan Masyarakat yang jumlahnya cukup banyak memiliki potensi besar sebagai stakeholder Kementerian Kesehatan dalam fungsi ini serta partners dalam pencapaian MDGs. Perguruan Tinggi diharapkan menghasilkan tenaga kesehatan yang diharapkan dapat siap pakai dalam pembangunan kesehatan.
Terkait hal tersebut maka pada tanggal 19 September 2012 telah dilaksanakan penandatangan kesepakatan bersama antara Dirjen Gizi dan KIA dengan 32 Dekan FK dan FKM Negeri dalam rangka maka dalam rangka percepatan pencapaian MDGs1,4 dan 5.
Sebagai tindak lanjut dari rangkaian kegiatan antara Dirjen Bina Gizi dan KIA denga FK dan FKM, akan dilaksanakan "FinalisasiAD/ART dan Rencana Tindak Lanjut Kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi dengan Perguruan Tinggi dalam rangka percepatan pencapaian MDG"
Disepakatinya AD dan ART Konsorsium Perguruan Tinggi, dan Rencana Tindak Lanjut Kerjasama Dinkes Provinsi di Bidang KIA
Hari/tanggal : Senin-Rabu/ 10-12 Desember 2012
Waktu : (jadwal terlampir)
Tempat : Hotel Aryaduta Semanggi, JL. Garnisun Dalam 8, Sudirman- Jakarta
|
No |
Peserta |
Daerah |
|
1 |
Dekan FK Universitas Syiah Kuala |
ACEH |
|
2 |
Dekan FK Universitas Sumatera Utara |
SUMUT |
|
3 |
Pejabat eselon III penanggung jawab program KIA dan Gizi Dinkes Prov Sumut |
SUMUT |
|
4 |
Dekan FK Universitas Andalas |
SUMBAR |
|
5 |
Pejabat eselon III penanggung jawab program KIA dan Gizi Dinkes Prov Sumbar |
SUMBAR |
|
6 |
Dekan FK Universitas Riau |
RIAU |
|
7 |
Dekan FK Universitas Sriwijaya |
SUMSEL |
|
8 |
Dekan FKM Universitas Sriwijaya |
SUMSEL |
|
9 |
Pejabat eselon III penanggung jawab program KIA dan Gizi Provinsi Sumatera Selatan |
SUMSEL |
|
10 |
Dekan FK dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi |
JAMBI |
|
11 |
Dekan FK Universitas Padjajaran |
JABAR |
|
12 |
Dekan FK UGM |
YOGYA |
|
13 |
Dekan FK UNDIP |
JATENG |
|
14 |
Dekan FKM UNDIP |
JATENG |
|
15 |
Dekan FK Universitas Sebelas Maret |
SOLO |
|
16 |
Dekan FK UNAIR |
JATIM |
|
17 |
Dekan FKM UNAIR |
JATIM |
|
18 |
Dekan FK Brawijaya |
JATIM |
|
19 |
Pejabat eselon III penanggung jawab program KIA dan Gizi Dinkes Prov Jatim |
JATIM |
|
20 |
Dekan FK Universitas Udayana |
BALI |
|
21 |
Dekan FK Universitas Mataram |
NTB |
|
22 |
Dekan FK dan Ilmu Kesehatan Universitas Tanjungpura |
KALBAR |
|
23 |
Ketua program Studi Pendidikan Dokter Universitas Palangkaraya |
KALTENG |
|
24 |
Dekan FK Universitas Hasanuddin |
SULSEL |
|
25 |
Dekan FK dan Ilmu Kesehatan Universitas Tadulako |
SULTENG |
|
26 |
Dekan FK Universitas Sam Ratulangi |
SULUT |
|
27 |
Dekan FKM Universitas Sam Ratulangi |
SULUT |
|
28 |
Dekan FK Universitas Cenderawasih |
PAPUA |
|
29 |
Dekan FKM Universitas Cenderawasih |
PAPUA |
Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI
Kelompok Dosen FK :
Kelompok Dosen FKM
Kegiatan ini berasal dari DIPA Satker Direktorat Bina Kesehatan Anak TA 2012, Sesditjen Bina Gizi dan KIA TA 2012 dan Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK) UGM TA 2012.
|
Bagaimana relevansi isi Pertemuan AAAH 7 dan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk Indonesia? Dalam rangka mengembangkan SDM kesehatan yang lebih baik, merata, dan sesuai kebutuhan masyarakat, kami akan fasilitasi diskusi secara virtual melalui miling-list ini. Silahkan diskusikan di bawah ini: |
Sesi penutupan dilakukan dengan cara membahas berbagai pertanyaan dan masukan dari peserta. Ada moderator dan panel yang terdiri dari Chair dan Chair Elect AAAH, serta dari tuan rumah Thailand. Berikut ini disampaikan sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang ada:
Pertanyaan 1.Bagaimana kepemimpinan akan dilakukan di Human Resources for Health? |
Moderator mengawali dengan menyatakan bahwa pemimpin-pemimpin dibina dan dikembangkan sejak dari muda. Bagaimana cara mengembangkan kepemimpinan di negara anda?
Thailand: Pengembangan kepemimpinan ini bukan tugas AAAH saja. Tapi juga seluruh pihak. Bagaimana setiap orang dapat digerakkan uuntuk menjadi leader. Leadership seperti mesin, yang jika tanpa ada kemudi...akan kacau. Jadi perlu pedoman...harus ada ini. pelaksanaan kepemimpinan melalui gerak nyata. Kepemimpinan harus dengan aksi. Tanpa aksi....berarti tidak ada.
Moderator: Dalam AAAH kita harus mengembangkan kepemimpinan seperti yang dilakukan di China. Banyak pemimpin muda. Harap bisa dilakukan di negara anda masing masing.
|
Pertanyaan 2: bagaimana kita secara efektif dapat mengadvokasi policy maker tentang SDM Kesehatan? |
Thailand: Yang penting bukti, legitimasi, dan etik tentang misal ketidak adilan dalam SDM. Memang harus ada solusi. Misal kita punya rata-rata dokter per 10000. Di berbagai tempat gapnya sangat besar antar daerah. Gap ini harus dibahas. Tetapi berbagai pemerintah atau policy maker sering korupsi. Mereka tidak perduli sering. Bagaimana mengecilkan gap ini. Ini yang susah. Perlu waktu panjang, minimal sekitar 10 tahun.
Chair Elect AAAH: Memang, saya setuju bahwa evidence mengenai SDM harus dipahami dengan baik oleh pengambil keputusan.
Chair AAAH: Kami di China mengembangkan pada yang disebut sebagai training dengan standar. Ada tim konsultan kuat yang membantuk kami.
|
Pertanyaan 3: Bagaimana menangani Konflik atau dikotomi antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan? |
Chair AAAH: Di China terjadi pula hal ini, Tidak ada komunikasi baik antara Kementerian Pendidikan dan Kesehatan, Sebagai contoh, untuk perawat terjadi over supply sehingga banyak yang tidak bisa bekerja pada bidangnya. Kedua Kementerian berusaha mengatasi hal ini.
Thailand: Kita harus membikin stategi, dengan menyusun steering commitee untuk pengembangan dan pelaksanaan kepemimpinan antara Kemenkes dan Kemendikbud serta perhimpunan profesi. Tapi harus ada action dalam produksi, termasuk pengembangan health system dan rural health.
|
Pertanyaan 4: Apa rencana untuk menguatkan link AAAH dengan member country, serta bagaimana ekspansinya? |
Chair AAAH: Kami akan terus menyelenggarakan annual confence, mengembangkan websites, dan saling menceritakan berbagai perngalaman dari tiap-tiap negara.
Chair Elect: AAAH akan semakin menggunakan focal point di tiap negara untuk mengembangkan hubungan kerjsama anta negara.
Thailand: Sebuah network hanya akan jalan kalau semua member merasa mendapat manfaat. Jadi adanya konferensi dan berbagai kegiatan lainnya merupakan hal yang harus dirasakan manfaatnya oleh anggota.
Focal Point tiap negara sebaiknya harus bisa berkordinasi dengan jaringan nasional. AAAH tidak bisa langsung menangani. Kegiatan yang utama terjadi di nasional, bukan di AAAH. Kita tidak hanya menjalankan riset, namun juga kalau bisa ikut mempengaruhi kebijakan.