Sedang berlangsung Workshop mengenai "Mitigasi Perubahan Cuaca dan Kebijakan Adaptasi di sektor kesehatan". ("Climate Change Mitigation and Adaptation Policies - in the health sector"). Workshop diselenggarakan pada tanggal 21-25 januari 2013.

Kegiatan dilangsungkan di Unit Epidemiology and global health research, Umeå University, Umeå, Sweden. Pembaca web site ini dapat mengikuti acara ini melalui laporan harian mulai hari Selasa minggu depan.

Jadualnya adalah:
 

Dalam Rangka Annual Scientific Meeting (ASM) 2013
Fakultas Kedokteran UGM

Komisariat Kagama FK UGM

Kelompok Kerja MDG
Bekerjasama

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
Menyelenggarakan Semiloka Mengenai :

Penggunaan Data Kematian "Absolut" Untuk Meningkatkan Kinerja
program MDG4 dan MDG5 di Level Kabupaten/kota

Hari I : Ruang Senat, Lt2 KPTU FK UGM Yogyakarta
Hari II : Kunjungan Lapangan di Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo

Jumat-Sabtu, 8-9 Maret 2013

 PENGANTAR

Situasi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Indonesia memprihatinkan, kematian ibu dan kematian bayi tidak menurun, justru meningkat di berbagai propinsi dan kabupaten/kota. Mengapa kita tidak awas pada kematian yang meningkat? Apa yang kurang tepat selama ini? Apakah kesehatan ibu dan anak bukan merupakan isu penting? Dengan latar belakang seperti itu, terlihat bahwa selama ini sistem monitoring kinerja program KIA menggunakan angka "rates" bukan angka "absolut". Angka rates ini merupakan hasil dari berbagai survei, dan survei yang menggunakan metode berbeda akan membuahkan hasil yang berbeda pula.

Dengan hanya mengandalkan data survei yang berupa rates, program KIA menjadi tidak riil karena hanya berhadapan dengan gambaran angka, tidak sempat membayangkan bahwa yang mati itu adalah manusia nyata. Mengkonkritkan program KIA menjadi penting karena selama ini sistem kesehatan dan segala programnya jarang yang berani menggunakan penurunan kematian ibu dan kematian bayi sebagai tujuan terukur. Kita tidak tahu bagaimana menghubungkan penurunan kematian ibu dan kematian bayi dengan program. Akibatnya dalam pelaksanaan program KIA tidak ada pacuan (peningkatan adrenalin) untuk para pelaku kegiatan.

Di Propinsi DIY dan Propinsi NTT, dilakukan kegiatan dengan menggunakan data absolut untuk meningkatkan adrenalin para pelaku kegiatan. Di NTT program dilakukan sejak tahun 2010 dengan bertumpu pada program Sister Hospital, sementara di DIY dilakukan pada tahun 2012 dengan menggunakan model surveilans respon dan peningkatan perhatian pada kejadian nyata kematian ibu dan kematian bayi. Kedua propinsi ini juga menata sistem rujukan dengan mengembangkan manual rujukan KIA.

  TUJUAN KEGIATAN

Tujuan Umum:

Merumuskan model penggunaan data absolut untuk meningkatkan kepedulian dan memacu "adrenalin" pelaku kegiatan KIA, dan mengenalkan manual rujukan KIA di level kabupaten/kota

Tujuan Khusus:

1. Membahas pengalaman NTT dalam menggunakan data absolut kematian Ibu dan kematian Bayi melalui program Sister Hospital (tahun 2010 – 2012), dan penerapan manual rujukan KIA
2. Membahas pengalaman DIY dalam menggunakan data absolut kematian Ibu dan kematian Bayi di tahun 2012 menggunakan model surveilans respon, dan penerapan manual rujukan KIA
3. Membahas keuntungan dan kerugian menggunakan data absolut dalam konteks penghitungan rates.

Hasil yang diharapkan:

1. Tersedianya model program KIA yang berbasis surveilans respon dengan menggunakan data absolut
2. Penyebaran manual rujukan KIA
3. Peningkatan keinginan pemerintah kabupaten, propinsi, dan Kementerian Kesehatan untuk menggunakan prinsip surveilans respons kematian dan manual rujukan.

  JADUAL ACARA :
 

Yang diharapkan hadir

• Pimpinan Kementerian Kesehatan
• Pimpnan Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota
• Pimpinan Bagian IKM, Obsgin, Kesehatan Anak di Fakultas Kedokteran
• Pemerhati dan konsultan manajemen program KIA
• Mahasiswa Pascasarjana

  PENDAFTARAN

Diharapkan peserta dapat mendaftarkan secara kelompok . Biaya pendaftaran adalah:

1 orang Rp 250.000,-
2 orang Rp 400.000,-
3 orang Rp 500.000,-
4 orang Rp 600.000,-
> 4 orang : penambahan Rp. 150.000,- per orang

Biaya Kunjungan Lapangan : Rp. 100.000 per orang (max 30 orang)

Fasilitas : Konsumsi selama meeting dan sertifikat ber-SKP IDI

Pendaftaran dilakukan ke:
Hendriana Anggi
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM (sayap utara) Lt. 2
Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281
Telp : 0274 - 549425
HP    : 081227938882
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dalam Rangka Annual Scientific Meeting 2013
Fakultas Kedokteran UGM

Komisariat Kagama FK UGM

Kelompok Kerja Manajemen Pendidikan Tinggi Kedokteran
bekerjasama dengan

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
Menyelenggarakan Semiloka Mengenai :

Tata Kelola Pendidikan Residen Dalam Konteks Hubungan
Fakultas Kedokteran dengan Rumahsakit Pendidikan

Ruang Seminar Gedung Administrasi Pusat RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta,
Senin, 4 Maret 2013

 PENGANTAR

Hubungan FK dan RS Pendidikan Utama dan Jaringan RS Pendidikan

Hubungan RS Pendidikan dengan fakultas kedokteran mempunyai berbagai variasi, yaitu :

• Tipe 1. FK tidak mempunyai RS Pendidikan sendiri. Contoh: Harvard Medical School dan University of Melbourne tidak mempunyai rumahsakit pendidikan sendiri.
• Tipe 2. FK mempunyai RS sendiri, misal Groningen University
• Tipe 3. Mempunyai sendiri tapi masih bekerjasama dengan jaringan. Contoh adalah UGM yang saat ini sedang mengembangkan rumahsakit pendidikan sendiri.

Dengan didirikannya RS Pendidikan oleh fakultas kedokteran maka timbul pertanyaan tentang bagaimana implikasinya terhadap Bagian-bagian klinik di fakultas kedokteran. Saat ini yang terjadi adalah, Bagian Klinik Fakultas Kedokteran, misal Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK UGM mempunyai hubungan secara historis dengan SMF Kesehatan Anak RS Dr. Sardjito. Ada kemungkinan Kepala Bagian IKA FK UGM menjadi Kepala SMF RS Sardjito (Lihat Gambar 1).

Gambar 1. Skema hubungan Bagian Klinik dengan SMF RS Pendidikan

Dalam hal ini secara historis Bagian Klinik FK bekerja bersama SMF RS Pendidikan. Situasi ini sudah terjadi bertahun-tahun. Namun ketika terjadi perkembangan baru, seperti adanya RS Akademik dan kenyataan yang semakin sulit dipungkiri bahwa RS Pendidikan dan FK merupakan dua lembaga yang terpisah, maka perlu pemikiran baru. Salah satu pemikiran baru adalah: Bagian Klinik di FK merupakan gabungan dari berbagai SMF RS pendidikan dan jaringannya (Lihat Gambar 2).

Gambar 2. Alternatif skema hubungan Bagian Klinik dengan SMF RS RS Pendidikan

Model kedua ini menujukkan bahwa anggota Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK UGM dapat terdiri dari:

1. SMF Kesehatan Anak RS. Dr. Sardjito.
2. SMF Kesehatan Anak RS Akademik UGM
3. SMF Kesehatan Anak RS Suradji Klaten
4. SMF Kesehatan Anak RSD Banyumas
5. dan berbagai RS pendidikan jaringan lainnya

Hubungan ini sangat penting dalam pengembangan RS Pendidikan karena rumahsakit ini yang seharusnya menjadi "wakil" Indonesia dalam kompetisi pelayanan kesehatan internasional.

Pengembangan Residen

Dalam konteks hubungan RS Pendidikan dengan fakultas kedokteran, status Residen dalam kegiatan di RS Pendidikan belum jelas; apakah sebagai siswa atau pekerja professional. Secara de-jure, residen adalah bagian dari peserta didik di FK UGM. Sementara itu de-facto Residen adalah bagian dari SMF di RS Sardjito dan melayani masyarakat. Dalam hal ini belum ada kontrak perorangan antara RS Pendidikan dan residen, menyangkut pelayanan klinik, hukum, dan hak serta kewajibannya. Pengembangan hak dan kewajiban.

Tata kelola residen yang belum baik saat ini menyebabkan berbagai efek samping yang berat, antara lain; residen harus membayar dana pendidikan yang dapat besar jumlahnya, hubungan antara residen yunior dan residen senior belum tertata sehingga terjadinya praktek-praktek bullying (menindas yang lemah) masih ada di berbagai tempat; mutu pelayanan rumahsakit menjadi sulit dikembangkan.

Dalam konteks BPJS, residen dibutuhkan untuk mendukung pelayanan sebagaimana para residen di berbagai negara di dunia. Di Amerika Serikat, dana untuk pengembangan residen diambilkan dari jaminan kesehatan. Hal ini menjadi penting, namun sensitive karena akan menyangkut system remunerasi bagi residen. Sebagai tenaga medik yang memberikan jasa pelayanan kepada pasien, residen berhak mendapatkan insentif. Akan tetapi selama ini belum ada system insentif yang jelas untuk residen. Sebagian dana diberikan kepada SMF atau dokter pendidik klinis senior yang mengawasi.

Di masa mendatang diharapkan ada perubahan dimana residen akan mendapatkan pendapatan dari komponen jasa pelayanan yang berasal dari Jamkesmas/BPJS atau masyarakat umum. Pembayaran ini akan diatur alam system remunerasi. Dapat dibayangkan bahwa system baru untuk mebyar residen ini merupakan hal yang kontroversial.

  TUJUAN KEGIATAN
 

1. Membahas hasl positif dan negative dua model hubungan fakultas kedokteran dengan rumahsakit pendidikan
2. Membahas pengamatan situasi pendidikan residen saat ini.
3. Membahas jenjang keahlian residen dan remunerasinya.

Hasil yang diharapkan:

1. Pemikiran baru mengenai hubungan antara fakultas kedokteran dengan rumahsakit pendidikan
2. Model penjenjangan keahlian residen
3. Draft model remunerasi residen dan sumber pembiayaannya.

Siapa yang diharapkan hadir :

•  Pimpinan fakultas kedokteran
•  Pimpinan RS pendidikan
•  Kepala-kepala SMF
•  Kepala PPDS
•  Anggota Bakordik
•  Pemerhati manajemen pendidikan tinggi kedokteran-kesehatan
•  Residen

 JADWAL ACARA

Senin, 4 Maret 2013

Petunjuk menyaksikan video dengan slide materi :

1. Silahkan download slide materi terlebih dahulu yang ada di kolom narasumber
2. Buka materi presentasi pada saat melihat rekaman video
   
   

Dalam Rangka Annual Scientific Meeting 2013
Fakultas Kedokteran UGM

Komisariat Kagama FK UGM

Kelompok Kerja Leadership dan Kebijakan SDM Kesehatan
bekerjasama dengan

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
menyelenggarakan Semiloka mengenai :

Kebijakan Retensi Bagi Dokter dan Dokter Spesialis
Agar Kerasan di Daerah Sulit
dan
Kemungkinan Membentuk Asosiasi Dokter di Daerah Sulit

Ruang Senat FK UGM, Yogyakarta,
Rabu dan Kamis, 6 dan 7 Maret 2013

 PENGANTAR
 

Dalam era BPJS, kebijakan untuk menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan di daerah terpencil merupakan satu keharusan. Tanpa ada akses, pencapaian Unversa Coveraga hanya berlaku di atas kertas.

Masalah Sumber Daya Manusia kesehatan merupakan factor penghambat besar dalam mengembangkan akses di daerah sulit. Masalah utama yang dihadapi saat ini adalah ketersediaan dokter dan dokter spesialis di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah kurang diminati. Penyebaran dokter dan dokter spesialis tidak merata, karena sebagian besar bekerja di daerah dengan penduduk yang padat, terutama di Pulau Jawa.

Minat dokter dan dokter spesialis untuk bekerja di daerah terpencil sangat kurang. Jikapun dokter atau dokter spesialis berkenan untuk bekerja di daerah remote tersebut, maka jangka waktu kerjanya pun sangat singkat. Tingkat retensi dokter dan dokter spesialis bekerja di daerah terpencil sangat rendah.

WHO tahun 2010 telah menganjurkan berbagai model pendistribusian tenaga kesehatan ke daerah rural agar dapat diterapkan untuk mengatasi masalah distribusi tenaga kesehatan. Anjuran tersebut dikembangkan berdasarkan berbagai masukan dan evidence yang di dapatkan dari berbagai negara yang mengalami maldistribusi tenaga kesehatan. Berbagai model tersebut diantaranya: memilih mahasiswa/pelajar yang siap ditempatkan di daerah rural, mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan daerah rural, membangun program magang di daerah rural, sampai dengan pengiriman tenaga berbasis tim ke daerah rural.

Apakah anjuran tersebut dapat diterapkan di Indonesia? Pada dasarnya Indonesia telah memiliki berbagai model distribusi tenaga kesehatan. Model tersebut sejatinya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga di daerah rural. Namun demikian, implementasi dari model tersebut mengalami kendala di lapangan oleh karena adanya beberapa hambatan. Hambatan tersebut berupa tidak harmonisnya kebijakan dan regulasi yang berlaku di lapangan. Hambatan berikutnya adalah adanya standar yang tinggi, yang diterapkan oleh Asosiasi Profesi, untuk pendidikan bagi kelompok profesional tertentu. Kemudian terdapat pula hambatan non teknis, seperti misalnya: mangkirnya tenaga kesehatan, tidak kembalinya tenaga kesehatan ke daerah rural, lambatnya insentif oleh karena sistem komunikasi yang terbatas, dan kurang menariknya kompensasi immaterial bagi tenaga kesehatan di daerah rural.

Faktanya, sampai hari ini tenaga kesehatan di Indonesia masih menumpuk di daerah urban. Mengapa hal ini dapat terjadi? Salah satu sebabnya adalah karena kebijakan distribusi tenaga kesehatan di Indonesia masih menggunakan pendekatan satu kebijakan untuk semua area. Padahal, pada kenyataannya, situasi di daerah DTPK, DBK, dan DKDm sangat berbeda dengan darah lainnya. Daerah DTPK, DBK, dan DKDm memerlukan dukungan kebijakan yang khusus, agar semua regulasi, standar operasional, sampai dengan penilaian kinerja dapat secara spesifik bernuansa daerah DTPK, DBK, dan DKDm. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa rule of the game untuk daerah DTPK, DBK, dan DKDm seharusnya tidak sama dengan daerah yang normal.

Kebijakan untuk pengembangan akses dapat dilakukan melalui pendekatan kebijakan pendidikan kedokteran dan kebijakan di pelayanan. Kedua kebijakan tersebut seharusnya bersifat sinergis. Tujuan kebijakan di atas diharapkan dapat meningkatkan retensi dan rasa krasan/betah/nyaman tenaga dokter di daerah sulit.

Salah satu program inovasi yang dilakukan adalah penerimaan mahasiwa kedokteran Nias pada tahun 2008, serta program Sister Hospital NTT yangh dimulai pada tahun 2010. Kedua program tersebut berusaha untuk menerapkan kebijakan afirmatif dalam penerimaan mahasiswa kedokteran dan spesialis. Pada tahun 2013, kedua program tersebut akan dibahas untuk dipelajari kemungkinan pengembangannya.

Salah satu hal penting dalam kebijakan retensi dokter spesialis adalah perlu dipertimbangkan untuk membentuk asosiasi dokter di daerah sulit. Di Australia, sudah lama ada perhimpunan dokter yang bekerja di daerah sulit. Asosiasi ini mengelola mekanisme kontinyuitas pelayanan, training yang spesifik untuk daerah sulit, sampai dengan mempersiapkan dukungan untuk anggota keluarga. Keberadaan asosiasi ini sangat membantu pemerintah untuk menjaga ketersediaan pelayanan di daerah sulit.

  TUJUAN KEGIATAN
 

1. Membahas masalah Akses pelayanan BPJS dengan situasi penyebaran SDM yang tidak merata dan kebijakan retensi dokter dan dokter spesialis
2. Membahas pengalaman strategi dalam pendidikan dan penempatan tenaga dokter di daerah remote dengan kasus NTT dan Sister Hospital.
3. Membahas kemungkinan terbentuknya "perkumpulan dokter di daerah sulit" untuk mendukung upaya penyebaran dan peningkatan retensi dokter serta dokter spesialis

  JADWAL KEGIATAN

Petunjuk menyaksikan video dengan slide materi :

1. Silahkan download slide materi terlebih dahulu yang ada di kolom narasumber
2. Buka materi presentasi pada saat melihat rekaman video
    

Peserta yang diharapkan hadir :

•  Pimpinan Kementerian Kesehatan
•  Pimpnan Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten daerah sulit
•  Dokter dan dokter spesialis di daerah sulit
•  Residen dari daerah sulit
•  Mahasiswa kedokteran
•  Pimpinan fakultas kedokteran
•  Konsultan system kesehatan

  PENDAFTARAN

Diharapkan peserta dapat mendaftarkan secara kelompok. Biaya pendaftaran adalah:

1 orang Rp 250.000,-
2 orang Rp 400.000,-
3 orang Rp 500.000,-
4 orang Rp 600.000,-

Fasilitas : Konsumsi selama meeting dan sertifikat ber-SKP IDI

INFO dan PENDAFTARAN :

Hendriana Anggi
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM (sayap utara) Lt. 2
Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281
Telp : 0274 - 549425
HP : 081227938882
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Diskusi Hari 2

Di Mana Pengembangan Pengajaran Ilmu Kebijakan dan
Manajemen di Fakultas Kedokteran?

  Pengantar

Dalam usaha meningkatkan efektifitas dan efisiensi system pelayanan kesehatan di Indonesia serta mengelola kegiatan untuk mengurangi risiko kesehatan masyarakat perlu dilakukan pengembangan ilmu kebijakan dan manajemen di fakultas kedokteran. Ada dua dasar ilmu yang saling terkait untuk menjalankan misi ini, yaitu: (1) ilmu kebijakan; dan (2) ilmu manajemen.

Ilmu Kebijakan membahas hubungan antara pemerintah dan swasta, mengkaji distribusi kewenangan dan tanggung jawab antar berbagai level pemerintah, mempelajari hubungan antara penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya, membahas ideologi kebijakan, sampai memperdebatkan makna reformasi kesehatan (Litman dan Robin, 1997; Dunn, 1994).

Ilmu Manajemen, menurut (Drucker, 1968) membahas masalah perilaku manusia dan kelembagaan. Di dalamnya ada berbagai ilmu yang terpakai, psikologi, ekonomi, sosiologi, dan aspek teknis sebuah lembaga. Ilmu manajemen dipergunakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Kegiatan Pendidikan

Kegiatan Pendidikan yang dilakukan mencakup pendidikan ilmu kebijakan dan manajemen di level S1, S2, dan S3, Kegiatan secara rinci dilakukan melalui:

1. S1 Kedokteran: di dalam pendidikan sebelum ko-asistensi.
2. S2: Program Studi Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan
3. PPDS1: pemberian materi Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan untuk residen
4. Program S3: memberikan kesempatan penelitian di S3.
    

Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Fakultas kedokteran perlu mempunyai orientasi penelitian dan konsultasi yang memecahkan masalah kebijakan dan manajemen di sector kesehatan. Diharapkan penelitian dan konsultasi ini dapat dipergunakan oleh para pengambil keputusan dan manajer di Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan, Rumahsakit-rumahsakit pemerintah dan swasta; Lembaga Asuransi Kesehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan, donor-donor luarnegeri, dan anggota DPR/DPRD.

Pengalaman Fakultas Kedokteran UGM

Pengalaman FK UGM dalam pendidikan mahasiswa kedokteran dan residen terkait dengan kebijakan kesehatan.

1. Blok Sistem Kesehatan
2. Materi untuk Residen
   •  Effective Clinical Leader - Andreasta Meliala

Pembahas:

• Bagian IKM-IKK Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
• Bagian IKM Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran

Dilanjutkan dengan:

Sesi Diskusi Kelompok:
 

1. Bagaimana situasi di fakultas kedokteran anda? Jelaskan dengan rinci.
2. Bagaimana letak pengembangan pengajaran ilmu kebijakan dan manajemen di fakultas kedokteran anda saat ini dan bagaimana di masa mendatang. Di Bagian mana yang menjadi motor? Bagian mana yang dapat aktif ?
3. Siapa saja staf dosen yang aktif dalam mengembangkan ilmu kebijakan dan manajemen saat ini dan di masa mendatang?
4. Bagaimana teknik pengembangan dengan menggunakan website?
5. Darimana dana pengembangannya? Apakah memungkinkan untuk berlangganan?

TOR

Pelatihan Tatap Muka Pelatihan Jarak Jauh Equity Kesehatan

"Penggunaan Data Survey Sebagai Dasar/Bukti bagi Penulisan
Artikel Ilmiah Kebijakan Kesehatan Yang Berbasis Health Equity"

Pendahuluan

Situasi sistem kesehatan di Indonesia saat ini masih mempunyai berbagai tantangan berat. Ada masalah pemerataan pelayanan kesehatan, perencanaan kesehatan yang tidak tepat sasaran, pelaksanaan yang terdesak waktu, belum baiknya kesinambungan dan integrasi antar program kesehatan. Secara geografis masih terdapat ketimpangan antar regional dalam pelayanan kesehatan. Sebagai catatan, di tahun 2014 program BPJS akan berjalan dengan asumsi sudah terjadi pemerataan pelayanan kesehatan.

Sementara itu, kecenderungan regionalisasi dan desentralisasi system kesehatan semakin meningkat. Berbagai peraturan baru mengatur kebijakan regionalisasi dan desentralisasi. Konsekuensinya, kebijakan di pusat dan daerah harus sambung, tidak boleh terfragmentasi.

Di sisi pengambilan kebijakan, masih ada kekurangan pemahaman mengenai kebutuhan penelitian yang dapat meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan. Dalam dekade 2000an ini berbagai kebijakan nasional dan regional tentang kesehatan terlihat ditetapkan tanpa masukan dari hasil penelitian. Bagaimana hasilnya? Kebijakan kesehatan sulit dinilai sebagai efektif, dan evaluasi kebijakan pun belum banyak dilakukan. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan; apakah memang tidak diperlukan penelitian kebijakan?

Pertanyaan ini menarik karena masalahnya adalah belum tersedianya peneliti tentang kebijakan kesehatan di nasional dan regional/daerah dalam jumlah yang cukup. Saat ini peneliti kebijakan masih langka. Pusat-pusat penelitian kebijakan kesehatan masih terbatas, dan terutama berada di kota-kota besar di Jawa.

Dengan minimnya tenaga peneliti kebijakan, terjadi suatu situasi dimana tidak ada dorongan untuk melakukan penelitian kebijakan. Celakanya di sisi pengambil kebijakan, masih ada pendapat yang menganggap tidak perlu adanya penelitian kebijakan yang independen. Sejarah mencatat bahwa beberapa kebijakan besar (contoh Askeskin, penurunan angka kematian ibu dan bayi, penggunaan pathways), dilakukan tanpa didahului, dimonitor pelaksanaannya, dan dievaluasi oleh penelitian yang independen. Akibatnya efektivitas kebijakan menjadi buruk dan sulit dinilai.

Dalam suasana ini, dapat dipahami bahwa saat ini terjadi kekurangan peneliti dalam kebijakan kesehatan. Kekurangan ini diperburuk dengan kenyataan bahwa penelitian kebijakan merupakan bentuk penelitian multi disiplin yang belum terbiasa dilakukan oleh peneliti di bidang kesehatan. Banyak ilmu dan konsep yang berasal dari ilmu – ilmu sosial dan politik, serta ekonomi. Fakta lain adalah bahwa dana untuk penelitian kebijakan menjadi tidak terperhatikan. Resultan dari berbagai hal tersebut berakibat burukya itu metode penelitian kebijakan dalam system kesehatan menjadi tidak terperhatikan.

Akan tetapi pada beberapa tahun belakangan ini, WHO dalam kelompok Alliance for Health Policy menyelenggarakan berbagai pertemuan dan penelitian untuk menguatkan metode riset dalam kebijakan kesehatan serta system kesehatan. Di tahun 2012 keluar buku yang diedit oleh Lucy Gilson berjudul Health Policy and Systems Research: A Methodology Reader. Buku ini member peluang bagi peneliti di Indonesia untuk mengembangkan kemampuan dalam penelitian kebijakan kesehatan dan system kesehatan.

Sebagai seorang peneliti, data merupakan senjata utama untuk membuat suatu analisis kebijakan. Masalah data memang menjadi masalah klasik di Indonesia, misalnya validitas data, kualitas dari data yang dikumpulkan sampai dengan masalah re-call biased, belum lagi sampai dengan masalah cakupan dari data itu sendiri (misalnya apakah valid hanya untuk nasional, propinsi, atau kabupaten/kecamatan). Di Indonesia, telah berulang kali diadakan survey-survey besar, misalnya Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Indonesia's Family Life Survey, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), SDKI, Sakerti, dan sebagainya. Namun, penggunaan dataset ini sebagai bahan utama penelitian kebijakan masih sangat terbatas.

Tujuan Pertemuan Tatap Muka

Tujuan pertemuan tatap muka ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu membahas implementasi penggunaan data dari hasil Sensus dan Survey yang ada di Indonesia dan untuk membuat suatu dasar analisis (evidence) bagi pengambilan kebijakan pelayanan kesehatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah, artikel dam jurnal internasional.

Metode, Waktu dan Tempat Pertemuan Tatap Muka

Pelatihan ini terbagi menjadi dua bagian:

1. Pelatihan penggunaan data besar
2. Pelatihan penulisan jurnal ilmiah di bidang equity kesehatan

Acara empat hari ini akan dikaitkan dengan Kursus Jarak Jauh Equity dalam penyusunan artikel tentang equity kesehatan. Untuk masing-masing bagian pertemuan, pelatihan ini akan menggunakan sistem seminar dua hari.

Waktu      : Hari Senin - Selasa, 17-20 Desember 2012
Tempat    : Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Narasumber  :

• Elan Satriawan PhD
• Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
• dr. Yodi Mahendradata, MSc, PhD
• Gindo Tampubolon PhD

Tim Survey Meter Indonesia

• Deni Harbianto, SE
• dr. Tiara Marthias, MPH

Peserta : Peserta Pelatihan Jarak Jauh Riset Kebijakan Nasional dan Peneliti kebijakan kesehatan

Senin, 17 Desember 2012

Selasa ,18 Desember 2012

Rabu, 19 Desember 2012

kamis, 20 Desember 2012

Demikian informasi untuk penyampaian materi penggunaan data survey. Harapannya, peserta akan tergerak menggunakan data-data hasil survey yang ada untuk dapat membuat suatu evidence bagi kebijakan kesehatan.

Laporan Hari Kedua

"Diskusi Penyusunan Bentuk Hukum Pengelola Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan Pembahasan Policy brief dan Pengembangannya untuk Dua Topik Prioritas: BPJS dan KIA", Jakarta, 10-11 Desember 2012

Pada hari kedua, para peserta dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama membahas policy brief dan pengembangannya untuk topik KIA. Kelompok kedua membahas policy brief dan pengembangannya untuk topik BPJS. Laporan ini akan membahas mengenai kelompok pertama.

Pembahasan policy brief untuk topik KIA

Agenda hari kedua pembahasan policy brief untuk topik KIA diawali dengan pemaparan 3 policy briefs oleh Prof. Laksono Trisnantoro. Ketiga policy briefs tersebut kemudian dibahas oleh tiga orang narasumber, yaitu Prof. Dr. dr. Kuntaman MS, Sp.MK(K) dari Universitas Airlangga, Prof. Dr. dr. H. Alimin Maidin, MPH dari Universitas Hasanuddin, dan dr. Anung Sugihantono, M.Kes dari Dinkes Provinsi Jawa Tengah. Salah satu isi policy brief tersebut adalah mengenai penggunaan angka kematian absolut untuk menentukan program KIA di daerah. Pembahasan berlangsung hangat dengan adanya diskusi beberapa pertanyaan dari peserta konsorsium, antara lain mengenai pengalaman dinas kesehatan dalam menggunakan angka kematian absolut untuk merencanakan program/ intervensi KIA, beberapa isu terkait hubungan dengan stakeholder lainnya dalam menyusun policy brief dan mengenai peran riil perguruan tinggi dalam melakukan penelitian hingga dapat menghasilkan policy brief yang berkualitas dan tepat sasaran.

Dr. Deni dari Universitas Padjajaran memberikan opini mengenai penggunaan angka kematian absolut di Jawa Barat. Secara umum penggunaan angka kematian absolut memang masih menjadi perdebatan antar ahli epidemiologi. Ada yang berpendapat bahwa angka kematian absolut kurang tepat digunakan untuk menilai capaian program KIA. Beberapa ahli mengemukakan pendapat dimana sebenarnya kita dapat menggunakan pendekatan absolut maupun relatif, tergantung dari konteks tujuannya. Apabila kita akan menyusun program untuk mengatasi masalah KIA, maka angka kematian absolut menjadi lebih tepat untuk menggambarkan masalah yang sebenarnya hingga ke tingkat kabupaten. Hampir tidak mungkin untuk menggunakan pendekatan angka kematian berdasarkan rasio dikarenakan banyak kabupaten di Indonesia yang penduduknya kurang dari 100.000 per kabupaten, dengan jumlah penduduk yang sedikit, maka sulit untuk menentukan rasio yang paling sensitif terhadap masalah KIA. Pembahasan policy brief dari sisi perguruan tinggi berfokus pada bagaimana kualitas penelitian dapat ditingkatkan, sehingga dapat menghasilkan kajian yang berkualitas dan menyeluruh (integratif) agar dapat digunakan oleh pembuat kebijakan.

Salah satu topik policy brief yang hangat didiskusikan adalah mengenai policy brief ketiga, yaitu mengenai kebutuhan konsultan dalam program KIA di daerah. Terkait dengan forum konsortium KIA, pokok bahasan konsultan ini menjadi isu yang menarik perhatian dikarenakan saat ini banyak sekali program KIA yang masih dirasa lemah dalam sektor manajemennya. Prof. Endang dari Universitas Indonesia memberikan bahan diskusi mengenai seberapa jauh peran konsorsium KIA dalam mengatasi masalah KIA? Siapakah yang mempunyai kompetensi untuk mencetak tenaga konsultan? Beberapa peserta konsorsium juga mengutarakan pertanyaan mengenai kejelasan kompetensi yang harus dimiliki seseorang sehingga ia layak disebut konsultan, hingga wewenang yang dimiliki konsultan. Terkait dengan wewenang dan posisi konsultan manajemen KIA ini, diskusi menarik terjadi mengenai independensi konsultan tersebut. Banyak sekali lembaga konsultasi di Indonesia yang sudah independen, contoh tersebut dapat diambil oleh konsorsium untuk mencetak tenaga konsultan manajemen KIA yang kompeten sekaligus independen, yang dapat membantu pemerintah RI dalam aspek manajemen program KIA.

Diskusi mengenai konsultan KIA terus berlanjut hingga membahas mengenai perlunya kualifikasi akademik dan pengalaman yang harus dimiliki oleh seorang konsultan manajemen KIA. Konsultan manajemen KIA perlu memiliki pengalaman dan wawasan yang luas mengenai manajerial program, pengalaman tersebut akan berguna pada saat konsultan tersebut diminta untuk menyelesaikan masalah KIA baik di level konseptual maupun hingga level teknis. Pembahasan mengenai kebutuhan konsultan manajemen KIA juga muncul dari dinas kesehatan. Selama ini sebenarnya beberapa orang dari dinas kesehatan/ kementerian kesehatan dan perguruan tinggi telah berpengalaman menjadi konsultan untuk lembaga donor ataupun lembaga di bawah PBB, mungkin hal tersebut dapat dijadikan contoh model pengembangan tenaga konsultan manajemen KIA. Isu seputar pendanaan konsultan manajemen KIA juga muncul, pendapatan konsultan manajemen KIA dapat dialokasikan dari dana APBN, APBD, dana perusahaan, dana donor, dan dana RS yang sudah memiliki status BLUD. Beberapa pilihan sumber dana tersebut dapat dijadikan pertimbangan sesuai konteks masing-masing daerah.