Evidence atau bukti ini dapat diartikan sebagai 'kebijakan berbasis bukti' (Evidence Based Policy) yang sering dianggap sebagai hasil evolusi dari gerakan kedokteran berbasis bukti (Evidence Based Medicine / EBP). Pendekatan ini mengarahkan untuk setiap keputusan diambil untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan telah mempertimbangkan bukti atau evidence yang ada. Ada banyak bentuk Knowledge Translation Product yang menjadi prioritas materi pelatihan, dua diantaranya; Policy Brief dan Briefing Notes. 

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk memahami tentang kebijakan kesehatan, analisis kebijakan kesehatan, menyusun policy brief  dan memahami advokasi kebijakan. Pelatihan ini diselenggarakan pada Mei hingga Juli 2024. Narasumber berasal dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM serta konsultan dan peneliti dari PKMK FK-KMK UGM. Informasi jadwal dan pendaftaran silahkan akses pada link berikut

selengkapnya

Lika-liku Kebijakan Hospital Based dalam Pendidikan Residen RI

PKMK Pada 6 Mei 2024, pemerintah Indonesia mencanangkan kebijakan hospital based dalam pendidikan residen yang dilandasi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tujuannya untuk mempercepat pemenuhan jumlah dokter spesialis berkualitas internasional, sekaligus membantu distribusinya ke seluruh daerah di Indonesia. Kebijakan hospital based sudah ditunggu sejak lama, setidaknya dalam dua dekade terakhir. Melalui beleid ini residen mengembangkan ilmu spesialisasi dengan bekerja langsung dalam bimbingan dokter spesialis senior. Seiring perkembangan layanan kesehatan saat ini, posisi residen dan jumlah spesialis semakin penting karena penambahan jumlah anggaran premi harus diimbangi dengan ketersediaan spesialis. Penulis artikel ini yaitu Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD yang memiliki concern sejak lama terkait residen di Indonesia.

selengkapnya

Gambaran Layanan Konsultasi Kesehatan Mental Aplikasi Riliv di Indonesia pada Masa Endemi COVID-19

Layanan telepsikiatri mulai marak digunakan akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental masyarakat, namun masih terdapat keluhan oleh pengguna aplikasi layanan telepsikiatri seperti Riliv karena kesulitan dan ketidaksesuaian dalam penggunaan aplikasi. Riliv sebagai penyedia layanan telepsikiatri harus mempertahankan kemajuan serta meningkatkan dan mempertahankan standar perawatan. Sebuah studi dilakukan untuk mengetahui gambaran layanan konsultasi kesehatan mental aplikasi Riliv di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 menurut pengguna berdasarkan lima dimensi End User Computing Satisfaction (EUCS), yaitu isi, keakuratan, tampilan, kemudahan penggunaan, dan ketepatan waktu. Data dikumpulkan secara daring pada Maret–Juni 2023 dengan teknik purposive sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak lebih dari setengah responden memiliki persepsi baik terhadap isi (56,8%), keakuratan (69,9%), tampilan (54,8%), dan kemudahan penggunaan (53,4%) serta lebih dari tiga perempat responden (87,7%) memiliki persepsi baik terhadap ketepatan waktu layanan konsultasi kesehatan mental di aplikasi Riliv. Pemberi layanan telepsikiatri di aplikasi Riliv disarankan untuk memastikan adanya pelatihan untuk meningkatkan self-efficacy dan kemampuan komunikasi digital bagi psikolog yang terdaftar di Riliv, melakukan optimalisasi sistem aplikasi Riliv, dan memastikan adanya pengembangan berkelanjutan pada aplikasi. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi yang diberikan kepada pengguna dan meningkat pemanfaatannya oleh masyarakat umum.

selengkapnya

The Impact of Multimorbidity Among Adults with Cardiovascular Diseases oh Healthcare Costs in Indonesia

Penyakit kardiovaskular (PJK) merupakan penyebab kematian utama di Indonesia. Selain itu, belanja layanan kesehatan untuk PJK merupakan belanja terbesar dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebuah studi menganalisis hubungan antara keberadaan penyakit kardiovaskular dengan atau tanpa penyakit penyerta kronis lainnya dan biaya perawatan kesehatan pada orang dewasa (>30 tahun). Studi ini juga ingin melihat apakah terdapat perbedaan keterkaitan antara anggota JKN pada kelompok rumah tangga bersubsidi (miskin) dan kelompok rumah tangga non-subsidi (sejahtera) di Indonesia. Pengambilan data dilakukan secara kohort retrospektif, menganalisis database JKN dari 2016-2018 untuk individu dengan penyakit kronis.

Hasilnya, rata-rata biaya perawatan kesehatan rawat jalan dan rawat inap lebih tinggi pada pasien yang didiagnosis dengan PJK dan multimorbiditas dibandingkan pasien dengan kelompok diagnosis lain. Perkiraan rata-rata biaya rawat jalan untuk pasien PJK dan multimorbiditas lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan mereka yang menderita PJK tanpa penyakit penyerta. Penyakit PJK dan multimorbiditas berhubungan dengan biaya perawatan kesehatan yang lebih tinggi, dan hubungan tersebut lebih kuat pada rumah tangga JKN non-subsidi. Upaya untuk memerangi penyakit PJK dan multimorbiditas harus mempertimbangkan dampak yang berbeda-beda terhadap rumah tangga yang menerima subsidi. Upaya tersebut mencakup tindakan afirmatif terhadap program penanganan penyakit tidak menular (PTM) yang menyasar rumah tangga bersubsidi sejak tahap awal penyakit.

selengkapnya

The Role of Health Insurance in Cesarean Delivery Among Working Mothers in Indonesia

Ibu bekerja merupakan kelompok yang cenderung mandiri dalam menentukan kepemilikan asuransi kesehatan, dan hal ini diduga meningkatkan pemanfaatan persalinan sesar di antara mereka. Sebuah studi menganalisis peran asuransi kesehatan terhadap persalinan sesar pada ibu bekerja di Indonesia. Subyek dan metode Investigasi ini menggunakan data sekunder dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017. Analisis ini melibatkan 7.293 ibu bekerja yang melahirkan dalam lima tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan delapan faktor kontrol selain cara persalinan dan kepemilikan asuransi kesehatan: tempat tinggal, kelompok umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, paritas, status kekayaan, pelayanan antenatal, dan jenis kelahiran.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ibu bekerja yang memiliki asuransi kesehatan memiliki kemungkinan 1,536 kali lebih besar untuk melakukan operasi caesar dibandingkan wanita yang tidak diasuransikan. Lima variabel kontrol yang berhubungan signifikan dengan pemanfaatan persalinan sesar pada ibu bekerja di Indonesia adalah tempat tinggal, kelompok umur, tingkat pendidikan, status kekayaan, dan kunjungan pemeriksaan kehamilan. Dari studi ini, dapat dilihat bahwa asuransi kesehatan mempunyai peran terhadap persalinan sesar pada ibu bekerja di Indonesia.

readmore