xvideos spankbang watchfreepornsex foxporn pornsam pornfxx porn110

Reportase Webinar Kenyataan & Harapan Pemangku Kepentingan untuk Penanganan Diabetes melalui Peranan Pemerintah Daerah

19apr fbr

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM, menggelar webinar (19/04/22) dalam ranga peringatan hari diabetes nasional yang jatuh pada 18 April 2022. Webinar bertajuk “Kenyataan dan Harapan Pemangku Kepentingan untuk Penanganan Diabetes melalui Peranan Pemerintah Daerah”. Melalui webinar ini, diharapkan pemangku kepentingan dapat memahami kondisi prevalensi diabetes di daerah, strategi penanganan yang telah dilakukan dan mendapatkan masukan dalam penguatan kebijakan penanganan diabetes untuk pemerintah daerah.

Adapun pemangku kepentingan yang terlibat dalam webinar ini berasal dari pemerintah daerah untuk sebagai narasumber yaitu dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah diwakili oleh Arfian Nefi dan Dinas Kesehatan Maluku diwakili oleh Ira Hentihu. PKMK juga mengundang pembahas dari pemerintah pusat yaitu Direktorat P2PTM Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh dr. Elvieda Sariwati selaku Plt Direktur, akademisi sekaligus klinisi diabetes serta dosen Metabolisme dan Endokrinologi, Departemen Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yaitu Prof. Dr. dr. Pradana Soewondo dan dari organisasi non pemerintah yaitu Sobat Diabet yang diwakili oleh dr. Rudy Kurniawan, SpPD, DipTH selaku founder. Seluruh rangkain kegiatan ini dimoderatori oleh Mentari Widiasuti yang merupakan peneliti Divisi Kebijakan Kesehatan Masyarakat PKMK.

Webinar diawali dengan pembukaan dari kepala divisi kebijakan kesehatan masyarakat PKMK yaitu Shita Listya Dewi. Dalam pembukaan dijelaskan latar belakang dan tujuan dari kegiatan. Selain itu, para peserta juga di ajak untuk dapat mengikuti beberapa rangkaian kegiatan webinar lainnya, yang akan dilakukan pada setiap bulan.

Situasi Prevalensi dan Penanganan Diabetes di Daerah

19apr jtNarasumber pertama, Arfian Nefi dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah untuk mempresentasikan materinya dengan menjelaskan beberapa jenis dari penyakit tidak menular yang salah satunya adalah diabetes dengan beberapa faktor risiko seperti pola makan, merokok, kurangnya aktivitas fisik, obesitas, tekanan darah dan gula darah tinggi. Setelah itu, pihaknya menjelaskan proporsi PTM di Jawa Tengah dari 2018 – 2021 dimana diabetes stagnan menjadi penyakit terbanyak kedua.

Dijelaskan pula kondisi antara obesitas dan diabetes di Jawa Tengah berdasarkan Riskesdas 2018 yang menunjukkan bahwa prevalensi keduanya cukup tinggi atau hampir mendekati dengan prevalensi nasional. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Arfian menyampaikan bahwa Jawa Tengah telah melakukan beberapa strategi seperti menindaklanjuti program pemerintah pusat yaitu Germas melalui Peraturan Gubenur dan Surat Edaran, melakukan promosi kesehatan (edukasi, penyebaran informasi, pemeberdayaan masyarakat) dan melakukan deteksi dini.

Arfian menyampaikan bahwa program P2PTM berfokus pada pencegahan FR bersama dan penemuan kasus PTM secara dini. Untuk menurunkan faktor risiko dan komplikasi DM dilakukan dengan pendekatan CERDIK, deteksi dini FR PTM di Posbindu, skrining di PIS - PK. Dalam rangka memperkuat upaya tersebut, program P2PTM dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir dengan mengedepankan promotif preventif dan peningkatan akses terhadap pelayanan DM sesuai standar di fasyankes. Hal tersebut harus dilakukan secara massif oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, institusi keagamaan, organisasi pemerintah, masyarakat sipil, multi profesi, LSM, multi organisasi, multi sektor dan swasta/ dunia usaha dan lain - lain.

19apr muNarasumber kedua yaitu Ira Hentihu dari Dinas Kesehatan Maluku untuk memaparkan materinya. Sama seperti pemateri sebelumnya, Ira menjelaskan kondisi dari prevalensi diabetes di provinsi Maluku berdasarkan data Riskesdas 2018. Dari data tersebut, Ira menjelaskan pula proporsi dari kerutinan pemeriksaan kadar gula darah yang masih rendah pada penduduk di setiap kabupaten/kota Provinsi Maluku. Ira menjelaskan dari segi pembiayaan kesehatan berdasarkan data JKN di Provinsi Maluku, diabetes belum menjadi penyakit yang mengalami beban tinggi.

Namun pada 2020 – 2021, diabetes telah menghabiskan Rp 10 miliar untuk pembiayaannya dengan jumlah kasus yang mencapai 12.000 – 16.000 an kasus. Untuk menangani prevalensi dari diabetes di Provinsi Maluku, Ira menjelaskan bahwa telah ada beberapa langkah srategis yang sebetulnya juga berkaitan dengan penanganan PTM lainnya. Strategi itu dilakukan melalui upaya promotif dan preventif dengan pendekatan faktor risiko PTM, penemuan dini penyakit dan pencegahan kecacatan serta penatalaksanaan yang adekuat.

Pembahasan: Pandangan dan Harapan Pemerintah, Ahli dan LSM untuk Pemerintah Daerah dalam Penanganan Diabetes

Setelah sesi pemaparan, moderator memberikan kesempatan kepada tiga pembahas untuk memberikan tanggapan dari kondisi prevalensi diabetes dan strategi penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Pembahas pertama diberikan kesempata kepada dr. Elvieda Sariwati, M.Epid. selaku Plt. Direktur Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan. Elvieda merespons bahwa dari kedua provinsi ini terdapat perbedaan tantangan dalam menangani diabetes, seperti Maluku mengalami tantangan terkait akses dan SDM.

Elvieda juga membenarkan bahwa dalam penanganan diabetes terdapat permasalahaan fakor risiko, dimana hal itu sedang menjadi fokus dari Kemnenterian Kesehatan untuk melakukan promosi kesehatan dan kerjasama lintas sektor dalam rangka transformasi kesehatan. Dari transformasi kesehatan, diharapkan pemerintah daerah dapat sinkron dengan pemerintah pusat melalui kebijakan yang sama tetapi implementasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Selain itu, diabetes ini menjadi salah satu penyakit utama dalam tranformasi kesehatan karena memiliki risiko yang besar untuk terjadinya komplikasi.

19apr praPembahas kedua adalah Prof. Dr. dr. Pradana Soewondo menanggapi bahwa saat ini apa yang dilakukan pemerinah daerah masih dalam tahapan pencapaian output proses. Kondisi tersebut membuat penanganan diabetes sulit tertangani karena pencapaian outcome belum dilakukan. Pradana menyampaikan capaian jumlah skrining hanya menjadi pencapai output, diusulkan bahwa pemerintah daerah perlu mencapai dari pre-diabetes menjadi normal di posbindu.

Pembahas terakhir yaitu dr. Rudy Kurniawan, SpPD, DipTH memberikan tanggapan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah daerah perlu memfokuskan atau memprioritaskan juga kepada usia - usia muda atau produktif karena diabetes tidak lagi menjadi penyakit kelompok lansia. Berdasarkan pengalaman Sobat Diabet ditemukan banyak kelompok usia muda yang mengidap diabetes. Setelah sesi pembahas, moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber dan pembahas. Terdapat beberapa diskusi pertanyaan mengenai anggaran, SPM, deteksi, dan pelayanan untuk diabetes dari peserta.

Reporter: Tri Muhartini (PKMK UGM)

Materi dan video dapat diakses pada link berikut

klik disini

 

Reportase Tantangan Strategic Health Purchasing TB Di Era Transformasi Kesehatan

Kamis, 24 Maret 2022

Shita Listyadewi, MPP perwakilan dari PKMK UGM melalui pengantarnya menyampaikan hari ini (24/3/2022) merupakan Hari Tuberculosis (TB) sedunia. Penyakit TB dilihat dari dampak ekonomi, dan sosial menjadi katastropik bagi keluarga walaupun pengobatannya sudah dibiayai oleh JKN. Pembiayaan TB masih ada kesenjangan antara yang bersumber dari pemerintah dan luar negeri serta sumber - sumber pendapatan lain. Dalam upaya menutup kesenjangan ini tidak hanya mencari sumber pembiayaan yang baru dan mengefisiensikan pembiayaan kesehatan.

Dalam perjalanan JKN, kita melihat bahwa revenue dan pooling harus dialokasikan secara efisien untuk memberikan layanan bermutu serta efektif. Negara didorong untuk pembelian yang lebih aktif dimana pemerintah sebagai pihak pembeli perlu memastikan proses dan keputusan yang berbasis bukti untuk mengalokasikan dana yang terbatas ini. Terdapat unsur mutu yang harus dipertimbangkan, siapa provider yang memenuhi standar mutu yang kita harapkan, dan metode pembayaran.

Aditia Nugroho dari USAID menyampaikan COVID-19 memberikan distrubsi pada layanan TB. Diagnosis dan pelaporan TB mengalami penurunan separuhnya dari estimasi yang diperkirakan pada 2020 - 2021. Layanan TB ini memberikan beban pembiayaan pada kasus TB sensitif obat dalam 1 rumah tangga terbebani hingga 3 juta. TB resistant obat terbebani sampai 40 juta. Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 67 Tahun 2021 mengatur pendanaan individual pada pasien layanan TB dibebankan ke jaminan kesehatan. Pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat masih dianggarkan dalam program nasional. Pemerintah juga berkomitmen dalam memberikan perlindungan dampak psikososial dan ekonomi pasien TB. Permasalahan layanan TB terkait di insentif. FKTP layanan TB dalam pembayarannya masih berdasarkan kapitasi dan tidak ada insentif tambahan. Di RS layanan TB dibayar dengan INA-CBGs.

Metode ini masih menyebabkan masalah. Permasalahan layanan TB yaitu tingkat pelaporan kasus TB yang rendah, rate pengobatan rendah di layanan primer terutama layanan primer swasta, rendahnya rujukan balik dari rumah sakit ke layanan primer, dan pemantauan serta kepatuhan pengobatan yang kurang memadai. Inisiasi belanja kesehatan strategis ini dijelaskan pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem pembayaran nasional agar efektif dan efisien yang bertanggung jawab BPJS serta Kemenkes memberi masukan dan menyetujui. Indonesia memiliki technical working group yang lead adalah Kementerian Kesehatan khususnya PPJK. Model BKS TB yaitu 4 yaitu paket manfaat, penyesuaian pembayaran, penyesuaian kontrak, dan pemantauan.

dr. Riris Andono Ahmad, MPH, PhD dari Pusat Kedokteran Tropis UGM menjelaskan tentang biaya katastropik TB. Hal ini diperlukan untuk mengendalikan TB di Indonesia ketika biaya katastropik terjadi pasien TB cenderung tidak mencari pengobatan. Secara epidemiologis, hal tersebut tidak dapat dikendalikan. Sekitar 60% penderita adalah laki - laki dan kelompok umur produktif. Secara umum hampir 40% pasien TB mengalami katastropik. Faktor risikonya yaitu pasien TB resistant obat, rumah tangga yang miskin, treatment support, dan hospitalisasi. Estimasi biaya kastrostropik untuk TB pasien yaitu 15,5 juta. TB sensitif obat 14,6 juta, TB resistant obat sekitar 34 juta. Katastropik disebabkan karena pembelian suplemen nutrisi, income lost dan biaya follow-up. Dampak sosialnya adalah job loss, productivity loss, dan menjadi lebih miskin. Dari sektor swasta biaya katastropiknya sekitar 35%. Komponen - komponen yang menyebabkan katastropik sama yaitu income lost. Mekanisme coping lebih banyak menggunakan dari tabungan.

Rekomendasi kebijakannya yaitu pemerintah perlu memberikan jaminan sosial kepada semua pasien TB terutama pasien TB yang mengalami pengobatan pada fasilitas kesehatan publik, proteksi sosial yang perlu diberikan bagi pasien TB di faskes swasta yang memiliki beban finansial, perlu peningkatan voucher jaminan sosial untuk pasien TB RO, dan pemerintah perlu untuk menjamin keamanan kerja bagi pasien TB.

dr. Mokhamad Cucu Zakaria dari BPJS memaparkan integrasi atau masalah dengan JKN perlu dioptimalisasi agar kasus TB ini dapat tertangani secara baik. Dana DJS surplus dan COVID-19 masih berdampak pada BPJS. Pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin sudah ditanggung program lainnya sehingga bagaimana mengoptimalisasinya. Peran daerah sangat dikedepankan dalam layanan TB. Dalam proses terapi TB dan pemantauan lebih baik di FKTP. Ketika RS mendapatkan TB maka harus melaporkan ke Pusat Rujukan TB Resisten Obat. Hal yang sama juga berlaku untuk FKTP. Pasalnya biaya yang dikeluarkan untuk TB sangat besar. Jawa Barat peringkat TB paling tinggi. Pasien TB rata - rata 3x belum terkelola dengan baik. Sebaran TB terbanyak yaitu laki – laki di pulau Jawa. Keberhasilan penanganan TB ada 3 yaitu (1) integrasi, fokus pasien, dan pencegahan. (2) bold policies and supportive systems (3) intensified research and innovation.

dr. Lana Unwanah dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memaparkan tren penanganan TB sejak pandemi COVID-19 menyusut cukup tajam. Target keberhasilan pengobatan TB masih di bawah 90%. Kasus TB RO jumlahnya mengalami peningkatan setiap tahun. Jogja memiliki 13 RS yang memberikan pelayanan TB tapi belum ada RS yang memberikan layanan medi RO di Yogyakarta. Jenis Kelamin TB paling banyak laki-laki. Permasalahan pembiayaan TB yaitu perlu ditingkatkan koordinasi lintas sektor di Kota Yogyakarta. Selama pandemi ini, TB agak tersingkirkan atau tidak mendapatkan prioritas. Terkait pemberian makanan tambahan setiap puskesmas bagi penderita TB tapi selama pandemi mengalami refocusing anggaran maka puskesmas tidak dapat memberikan anggaran. Terkait skrining TB dalam promotif dan preventif, kita dibantu mitra Zero TB kita melakukan kegiatan mobile rontsen. Padahal kontrak akan habis bulan Mei tahun ini. Pembiayaan pasien TB RO Dinkes Kota Yogyakarta belum mempunyai RS yang bisa melayani TB RO. Namun, RS belum siap terkait ruangan. Pembiayaan pasien TB RO memerlukan pemeriksaan lengkap masih belum dicover oleh JKN. Kemudian, pembiayaan pengiriman transport specimen belum ada.

Dr. drh. Didik Budijanto, MPH memaparkan TB masih menjadi permasalahan kesehatan. Di Global COVID19 memberikan dampaik negatif pada layanan TB. Biaya katastropik ini karena kehilangan pekerjaan. Analisis budaya dapat dipertimbangkan penelitian TB. Stigma TB juga masih ada. Penggunaan DHA dapat bermanfaat jika dilakukan oleh daerah. TB perlu melibatkan dari seluruh Kementerian. Kemenkes berupaya mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan melalui 6 pilar.

Salah satunya adalah transformasi sistem pembiayaan guna meningkatkan ketersediaan pembiayaan kesehatan yang merata dan terus menerus. Pilar ini untuk menata ulang pembiayaan dan manfaat jaminan kesehatan Nasional dan meningkat pembiayaan promotif, preventif melalui peningkatan skrining. Selain itu, perlu penguatan sistem pendanaan TB dimana pendanaan pasien TB perseorangan ini dibebankan pada pendanaan jaminan kesehatan dan pelaksanaan penanggulangan TB. Pemerintah pusat bertanggung jawab melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TB dan keluarganya. Kebutuhan pendanaan TB semakin meningkat.

Pada saat bersamaan, terdapat keterbatasan anggaran pemerintah dan penurunan dana dari hibah mendorong penggunaan dana yang lebih optimal lagi. Dalam upaya untuk mengoptimalkan dana, perlu dilakukan integrasi dan mobilisasi pendanaan. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pembiayaan, salah satu upaya yaitu melakukan pengaturan pembiayaan dengan strategic health purchasing TB di tingkat faskes. Dengan modifikasi pembiayaan layanan dapat mendukung tercipta layanan TB yang efektif dan efisien. Sinkronisasi data maupun sistem informasi program nasional dan data JKN dapat terwujud menyelaraskan pembayaran berbasis kinerja. Digitalisasi sistem kesehatan yang lain. Dukungan dari berbagai pihak diperlukan. Di bidang pendidikan mendorong peserta didik agar memahami urgensi penyakit TB sebagai salah satu masalah kesehatan kemudian melakukan upaya adanya kolaborasi pembelajaran. Pada organisasi profesi mendorong anggota profesi untuk berperan sebagai fasilitator dalam meningkatkan kapasitas kesehatan. Dalam institusi dan layanan kesehatan mendorong anggota profesinya untuk motivator, fasilitator, pelaksanaan layanan kesehatan terbentuknya jejaring internal TBC yang sinergis. Untuk BPJS mendukung tersedianya pendanaan pasien TBC ini .

Reporter: Ardhina N (PKMK UGM)

 

Reportase Pembelajaran untuk Penurunan Unmet Need KB dari Provinsi DI Yogyakarta Pada Masa Pandemi COVID-19

24 Februari 2022

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK Universitas Gadjah Mada menggelar webinar bertajuk Pembelajaran untuk Penurunan Unmet Need KB dari Provinsi DI Yogyakarta pada Masa Pandemi COVID-19 (24/2). Koordinator Bidang KB-KR BKKBN DI Yogyakrta, Dra. Joehanti Chriswandari, dan Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan DI Yogyakarta, dr. Prahesti Fajarwati, menjadi pembicara dalam webinar ini. Tim pembahas terdiri dari dr. Jemmy Ratna Dewi M. Kes., Kasi Bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara, Marianus Mau Kuru, SE, MPH, Kepala BKKBN Nusa Tenggara Timur, dan Dr. Emi Nurjasmi, M. Kes., Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Joehanti menjadi penyaji pertama dan menjelaskan strategi kebijakan RPJMN 2020 - 2024 adalah peningkatan kesehatan ibu, anak, dan Kesehatan reproduksi serta percepatan perbaikan gizi masyarakat. Unmet need adalah kebutuhan KB yang belum terpenuhi. Dalam kasusnya di DI Yogyakarta, unmeet need terjadi karena adanya salah satu dari pasangan suami istri yang bekerja di luar kota, ketahanan keluarga yang masih rentan, ketakutan pada efek samping, dan kurang memahami perencanaan keluarga serta merasa tidak akan mengalami kehamilan lagi. ingkat unmet need di DI Yogyakarta pada 2021 sebesar 8,65 persen lebih rendah dibandingkan 2020 sebesar 10,01 persen.

Tantangan yang dihadapi, yaitu faskes yang belum terdaftar di Sistem Informasi Manajemen BKKBN, kurang optimalnya pelayanan dan pengelolaan sarana prasarana, serta belum optimalnya pemanfaatan DAK. Ia juga menjelaskan potensi peningkatan pelayanan KB yang dapat dilakukan, yaitu pembuatan kebijakan - kebijakan dan pelimpahan wewenang, komitmen dari pemangku kepentingan, kerja sama dalam peningkatan kompetensi, dan pembuatan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan KB. Sedangkan strategi penurunan unmet need yang telah dilakukan, yaitu peningkatan komitmen berbagai mitra, meningkatkan advokasi, grand design pembangunan penduduk menjadi pedoman utama pembuatan rencana aksi, adanya indikator keberhasilan, penyediaan alokon program baru, dan peningkatan cakupan serta validitas data program.

Penyaji kedua, Prahesti menjelaskan tentang implementasi layanan Keluarga Berencana masa pandemi di DI Yogyakarta. Ia menjelaskan masalah utama yang dihadapi adalah angka kematian ibu, neonatal, dan prevalensi stunting. Angka kematian ibu pada 2020 sebanyak 40 kasus dan mengalami peningkatan pada 2021 menjadi 131 kasus dengan 80 kasus akibat COVID-19.

Sedangkan, tingkat kehamilan tidak diinginkan pada 2021 sebesar 1,7 persen, lebih rendah dibandingkan 2020 yang mencapai 2,3 persen. Angka KB aktif di DI Yogyakarta pada 2021 sebesar 79,45 persen, lebih tinggi dibandingkan 2020 sebesar 75,79 persen. Ia juga menjelaskan bahwa indikator PIS PK di DI Yogyakarta sebesar 43,85 persen dengan indikator keikutsertaan dalam program KB.

Prahesti memaparkan penggunaan alokon terbanyak di DI Yogyakarta adalah suntik sebesar 44,18 persen, diikuti dengan IUD dengan 25,48 persen, dan kondom dengan 10,65 persen. Ia menjelaskan pelayanan KB masa pandemi di DI Yogyakarta mengacu kepada Panduan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Pandemi COVID-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

Indikator program Kesga Gizi pada Renstra Kementerian Kesehatan juga menjadi rujukan, salah satunya adalah jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi. dr. Prahesti Fajarwati menjelaskan pula pilar - pilar yang digunakan dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi, yaitu komitmen dan visi pimpinan, konvergensi dan koordinasi program pusat, daerah, dan masyarakat, peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan, peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta pemantauan dan evaluasi.

Pembahas pertama untuk webinar ini adalah dr. Jemmy Ratna Dewi M. Kes., Kasi Bimdal Pelayanan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara. Jemmy menjelaskan bahwa pencegahan kehamilan sulit dilakukan. Angka unmet need pada 2019 cukup tinggi sebesar 16,8 persen. Menurutnya, penyebab tingginya unmet need di Sulawesi Tenggara tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di DI Yogyakarta. Hanya saja, faktor kultural dan akses yang sulit memperparah keadaan. Pembahas kedua adalah Marianus Mau Kuru, SE, MPH, Kepala BKKBN Nusa Tenggara Timur.

Ia menjelaskan bahwa konsep unmet need yang diterapkan di Nusa Tenggara Timur sama dengan di DI Yogyakarta. Marianus mempertanyakan kategori PUS Hamil termasuk ke dalam unmet need atau tidak. Marianus juga menjelaskan angka unmeet need di Nusa Tenggara Timur mencapai angka 16 persen. Pembahas terakhir untuk webinar ini adalah Dr. Emi Nurjasmi, M. Kes., Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Emi menjelaskan bahwa untuk menurunkan unmet need, sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan terutama dalam tata Kelola KB. Namun, implementasi dan pengawasan terhadap kebijakan tersebut perlu ditingkatkan. Kebijakan - kebijakan tersebut mencakup pemerataan distribusi alat kontrasepsi dan peningkatan SDM pelayanan KB. Regulasi yang mengatur perluasan akses kesehatan reproduksi pada remaja dan pendidikan seksual masih minim.

Reporter: Tri Muhartini, MPA (PKMK UGM)

 

Reportase Kaleidoskop Forum Pembiayaan Kesehatan Penguatan JKN untuk Keadilan Sosial dengan Implementasi Kebijakan Kompensasi

Bagan 1. Peserta dan pemateri dalam Kaleidoskop PKMK FK-KMK UGM 2021

PKMK FKKMK UGM – Kamis, 30 Desember 2021 Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan Kaleidoskop Forum Pembiayaan Kesehatan Penguatan JKN untuk Keadilan Sosial dengan Implementasi Kebijakan Kompensasi. Dalam kesempatan ini peneliti PKMK FK-KMK mengkaji kembali perubahan kebijakan dalam pemenuhan layanan kesehatan di daerah dalam Era JKN, kemampuan daerah dalam menyediakan layanan kesehatan di era JKN, dan menjaring masukan rekomendasi dalam rangka penguatan kebijakan JKN untuk Pemerataan Pelayanan Kesehatan.

trimKaleidoskop PKMK FK-KMK UGM kali ini menghadirkan narasumber Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM dr. Tiara Marthias, MPH, PhD dan peneliti kebijakan JKN di PKMK FK-KMK UGM M. Faozi Kurniawan SE, Akt, MPH.

Adapun pembahas dalam acara ini adalah Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka , Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Farida Trihartini, MKM, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan dr. Lily Kresnowati, M.Kes, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan drg. Prio Ajiandarusasi.


Bagan 2. Pembukaan oleh Direktur PKMK FK-KMK UGM

Acara dibuka oleh Direktur Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS. Dalam kesempatan ini dr. Andreasta Meliala menyampaikan pentingnya Penguatan JKN untuk keadilan sosial dengan implementasi Kebijakan Kompensasi.

Dr. Andreasta Meliala memaparkan data bahwa saat ini 222 juta jiwa penduduk di Indonesia sudah menjadi anggota bpjs dan dari penduduk yang sakit sebagian sudah dicover JKN. Namun kenyataannya data Kemenkes menunjukkan ada Puskesmas yang belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan. Data yang dipaparkan Dr. dr. Andreasta Meliala menunjukkan 5% Puskesmas tidak memiliki dokter.

“Puskesmas yang tidak memiliki dokter ini ada di Indonesia timur, yang mana termasuk di dalam gambaran yang memilik penyakit yang sama dengan daerah lain. Penyakitnya sama, faskes berbeda, maka di level primer ini tantangannya berat.

Di level tersier ada fakta lebih serius lagi. Hanya 4-7% dokter spesialis di rural area dan sisanya terdapat di urban area. Ini menunjukkan di daeah rural ketersedian doter spesialis menjadi tantangan besar. Begitupun dengan pertumbuhan rumah sakit (RS) swasta vs pemerintah terjadi ketimpangan yaitu RS swasta tumbuh dengan sangat cepat di kota besar. Maka perlu sekali memikirkan solusi berupa bagaimana kebijakan untuk mengatasi disparitas ini.

Bagan 3. Sesi penyampaia materi oleh dr. Tiara Marthias

tm30Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi equity in supply side and catastrophic services oleh dr. Tiara Marthias. Permasalaahan pemerataan fasilitas kesehatan merugikan masyarakat paling miskin dan mereka di daerah pedesaan dengan akses ke fasilitas kesehatan terbatas.

Dr. Tiara Marthias juag menyoroti kenaikan penyakit diabetes di Indonesia. “Kita sangat tinggi angka PTM-nya dengan tiga penyakit tertinggi yang menyebabkan kematian jantung, stroke, dan diabetes. Yang memperihatinkan juga, untuk angka diabetes (di Indonesia) naik menjadi ranking tiga saat ini. Diet kita tinggi gula dan garam dan belum ada regulasi yang jelas untuk mencegahnya,”ujar dr. Tiara Marthias.

Jika hal ini tidak diatasi sedini mungkin, maka angka diabetes akan naik 50% dalam hal menyebabkan kecacatan. Dr. Tiara Marthias menegaskan diabetes adalah penyakit yang bisa menciptakan komplikasi berat. Guna mengatasi masalah tingginya PTM dan equity dalalm supply side, penting untuk me-monitor OOP dan dampak pemiskinan akibat utilisasi layanan kesehatan.

Bagan 4. Penyampaian materi oleh M. Faozi Kurniawan

ojikPemateri kedua adalah peneliti kebijakan JKN di PKMK FK-KMK UGM M. Faozi Kurniawan SE, Akt, MPH yang menyampaikan materi “Kebijakan Kompensasi Bagi Pemerataan Pelayanan Kesehatan”. M. Faozi Kurniawan memaparkan data-data ketimpangan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Indonesia. Saat ini pertumbuhan RS terkonsentrasi di provinsi tertentu dan pertumbuhan RS di regional 4 dan 5 cukup sulit. Pertumbuhan Puskesmas dan Klinik di daerah terpencil juga rendah. Terkait fakta ini, M. Faozi Kurniawan menekankan pentingnya investasi RS Swasta di daerah terpencil.

Tidak hanya fasilitas kesehatan, persebaran tenaga kesehatan di daerah terpencil juga rendah. “Penyebaran dokter SPJP menunjukkan di daerah tertentu belum mempunyai dokter SPJP,” ujar M. Faozi Kurniawan.

Masalah tidak meratanya pertumbuhan fasilitas kesehatan dan persebaran tenaga kesehatan bisa diatasi dengan kebijakan kompensasi. “Kebijakan kompensasi sebenarnya sudah diatur di UU. Kebijakan ini menjadi pendukung bagaimana fasilitas kesehatan yang dijanjikan JKN terealisasi. Sudah banyak peliputan media yang membuktikan bahwa kebutuhan mendesak untuk pemenuhan supply side, khususnya di daerah kepulauan,” kata M. Faozi Kurniawan.

M. Faozi Kurniawan menekankan daerah penerima kompensasi difokuskan di daerah terpencil. Beberapa systematic review menunjukkan intervensi supply/demand side sangat penting. Dalam kajiannya, M. Faozi Kurniawan menyimpulkan kebijakan kompensasi yang paling diinginkan adalah pengiriman nakes FKTP dan FKTL, Pengganti uang tunai walau tidak direkomendasikan, dan penyediaan faskes tertentu.

Terkait pemaparan narasumber, para pembahas memberikan tanggapan masing-masing. Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara drg. Prio Ajiandarusasi menyampaikan pandangan mengenai peran Dinkes Nunukan dalam implementasi JKN. Drg. Prio Ajiandarusasi memaparkan data saat ini jumlah puskesmas di Nunukan sebanyak 18 dan fakta geografis Nunukan yang memiliki banyak sungai dan gunung. Terkait kepesertaan, cakupan kepesertaan di Nunukan pada 2021 mencapai 95,9% UHC. Yang terjadi saat ini banyak pengalihan segmen kepesertaan dari PBPU ke PBI karena pengaruh ekonomi dampak dari pandemi Covid-19.

Upaya peningkatan UHC yang dilakukan di Nunukan antara lain peningkatan anggaran pembiayaan PBI Pemda, advokasi ke Provinsi dan pusat untuk pembiayaan PBI Pemprov dan PBI JK, dan mendorong pihak perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya. Tantangan terberat di Nunukan saat ini adalah kondisi geografis, keterbatasan anggaran, dan mobilitas penduduk yang tinggi. Sulitnya akses dan tingginya rujukan juga menjadi tantangan.

Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan target saat ini dalam mencapai pelayanan kesehatan yang ideal dengan harga terjangkau masih butuh penyempurnaan dan kebijakan kompensasi ini bagian dari upaya menyempurnakan pelayanan kesehatan. DPR RI memiliki tiga fokus isu utama terkait BPJS Kesehatan yaitu kepesertaan, manfaat, dan pembiayaan.

Emanuel Melkiades Laka Lena juga menyatakan pentingnya membentuk kebijakan kompensasi terbaik untuk pelayanan kesehatan di Indonesia Timur. “Bentuk kebijakan kompensasi ini harus segera dikonkretkan dan disampaikan di forum pemerintah dan publik,” kata Emanuel Melkiades Laka Lena.

Terkait pembiayaan kesehatan, Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan pada 2014-2019 defisit BPJS Kesehatan sangat besar. Pasca pandemi, pembiayaan kesehatan secara umum sedikit bernapas lega namun pembiayaan Covid-19 dari waktu ke waktu naik signifikan. Jika tidak dibantu Kemenkes, pembiayaan BPJS Kesehatan untuk Covid-19 akan tinggi sekali.

Bagan 5. dr. Farida Trihartini memaparkan dasar hukum penerapan kompensasi

faridaPusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Farida Trihartini, MKM menanggapi implementasi kompensasi dalam program JKN. Dr. Farida Trihartini mengatakan prinsip penerapan kebijakan kompensasi adalah adanya ekuitas bagi seluruh peserta JKN. Pemberian kompensasi dalam bentuk uang tunai sudah diatur dalam UU 40 tahun 2004.

Dalam implementasinya, kebijakan kompensasi memiliki kendala dalam penentuan kriteria daerah yang memenuhi syarat diberi kompensasi. Substansi kebijakan kompensasi menurut dr. Farida Trihartini sangat kompleks dan perlu dibahas dengan banyak stakeholder.

Bagan 6. Tanggapan dr. Lily Kresnowati

lilyDirektur Jaminan Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan dr. Lily Kresnowati, M.Kes memberikan tanggapan terkait penjaminan pelayanan kompensasi bagi daerah belum tersedia faskes memenuhi syarat. Terkait kebijakan kompensasi, BPJS Kesehatan sudah melakukan penjaminan Pelkes pada derah terpencil dalam JKN. UU yang ada saat ini menyebutkan bagi daerah yang belum memilik faskes maka kompensasinya diberikan dalam bentuk uang tunai.

Dr. Lily Kresnowati juga memberikan tanggapan terkait penangana diabetes. “Menanggapi pemaparan dr. Thiara Marthias screening diabetes dilakukan di FKTP mitra BPJS Kesehatan. Dari screening sudah ditindaklanjuti dalam prolanis. Screening dilakukan berbasis risiko,” ujar dr. Lily Kresnowati.

Rangkaian acara, materi dan video dapat diakses pada link berikut

klik disini

Reporter
Kurnia Putri Utomo

 

 

 

Reportase UHC DAY - Leave No One’s Health Behind: Invest in health systems for all

Tidak Mengabaikan Kesehatan Siapa Pun: Berinvestasi Dalam Sistem Kesehatan Untuk Semua Kelompok Masyarakat

PKMK FK-KMK UGM – (13/12/2021) Memperingati UHC Day yang jatuh pada 12 Desember 2021 menyelenggarakan diskusi dengan topik “Tidak Mengabaikan Kesehatan Siapa Pun: Berinvestasi Dalam Sistem Kesehatan Untuk Semua Kelompok Masyarakat (Leave No One’s Health Behind: Invest in health systems for all)”. Hari Cakupan Kesehatan Universal (Universal Health Coverage (UHC) Day) adalah titik kumpul tahunan bagi para akademisi, peneliti dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengangkat suara mereka dan berbagi cerita tentang jutaan orang yang masih menunggu kesehatan, menyerukan para pemimpin untuk melakukan investasi yang lebih cerdas di bidang kesehatan dan mengingatkan dunia tentang pentingnya cakupan kesehatan universal (UHC). Dengan itu, diskusi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pemerintah memperkuat strategi untuk mencapai UHC dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan di Indonesia.

Melalui dukungan Knowledge Sector Initiative (KSI), PKMK FK-KMK UGM mengundang beberapa pembicara yaitu Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD (Staf Khusus Menteri bidang Ketahanan (Resiliency) Industri Obat dan Alat Kesehatan dan Ketua Board PKMK FK-KMK UGM), Dr Yodi Mahendradhata,MSc,PhD, FRSPH (Wakil Dekan Bidang Kerjasama, Alumni dan Pengabdian Masyarakat FKKMK UGM), dr. Tiara Marthias, MPH, PhD - Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM, dan Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt. M.Kes (Ketua Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan, FK-KMK UGM). Selain itu, diskusi ini juga mengundang beberapa pembahas yaitu Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Direktur Pelayanan, BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dr. Herfina Nababan (Perwakilan WHO di Indonesia) dan Dr. Eko Setyo Pambudi, S.Sos, MKM (Perwakilan World Bank di Indonesia). Selama diskusi berlangsung difasilitasi oleh M. Faozi Kurniawan SE, Akt, MPH selaku peneliti kebijakan JKN di PKMK FK-KMK UGM.

LTSesi pertama dari diskusi ini adalah pembuakaan yang disampaikan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD melalui paparan yang berujudul “Memastikan Semua Masyarakat Memiliki Akses untuk Pelayanan Kesehatan”. Dari paparan tersebut, Prof. Laksono menjelaskan tentang beberapa poin penting yaitu: 1) Klaim rasio BPJS Kesehatan dan pengaruh COVID-19 yang dijelaskan bahwasannya pandemi COVID 19 telah memberikan dampak kepada penurunan pasien dari BPJS Kesehatan dan terdapat perubahan menjadi pasien COVID-19 dengan dibiayai pemerintha; 2) Klaim rasio per segmen sebelum COVID-19 ditemuka terdapat peserta dari JKN yang masih memiliki status left behind. Peserta yang masih menyandang status left behind ini adalah peserta yang belum memanfaatkan JKN karena tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan; 3) Klaim rasio setiap provinsi dan kabupaten, dengan menggunakan data anekdot DIY dan NTT terlihat bahwa klaim di DIY lebih besar daripada NTT.

Hal ini tidak sejalan dengan jumlah kepesertaan dan iurannya kepesertaan dari DIY yang lebih kecil dari pada NTT; 4) Masalah akses, seperti kasus DIY yang kalimnya lebih besar dari NTT ini karena ketersediaan RS yang tidak merata antara provinsi dan kabupaten/kota. Di NTT yang masuk dalam kategori regional 5 dari 2012 – Juni 2020 pertumbuhan RS masih kecil dan cenderung stagnan jika dibandingkan dengan Regional 1 -3; 5) Prinsip keadilian sistem kesehatan di masa mendatang perlu memperhatikan transformasi sistem kesehatan nasional 2021-2024. Prof Laksono mengakhiri paparan pembukaanya dengan melemparkan pertanyaan untuk memantik diskusi “Apakah sebagian dana BPJS yang tersisa akibat Covid19 dapat dipakai untuk menjalankan Kompensasi agar memperbaiki akses?”

YMSetelah pembukaan, moderator memberikan kesempatan kepada narasumber pertama yaitu Dr Yodi Mahendradhata,MSc,PhD, FRSPH untuk memaparkan materi mengenai “Strengthening health systems for universal health coverage and health security”. Dr Yodi menjelaskan bahwa UHC telah ditinggalakn ketika kondisi pandemi COVID-19. Saat ini, ditengah pandemi sangat banyak hasil studi yang merkomendasikan tentang pandemic preparedness dan pandemic prevention tetapi sangat terbatas yang membahas tentang UHC. Sehingga UHC lebih banyak disampingkan, tetapi diberbagai rekomendasi dan hasil temuannya masih mempertahankan equity.

Namun, equity masih terbatas untuk akses dan fasilitas untuk vaksinansi atau masih bersifat sempeit. Sementara equity dalam kesehatan sesuatu yang luas untuk promosi, preventfi, dan pelayanan kesehatan lainnya. Dr Yodi juga menjelaskna bahwa sebetulnya telah ada temuan penelitian yang menjelaskn bahwa telah ada integrasi antara UHC, health security dan health system strengthening. Tidak hanya dari penelitian, suatu contoh hasil temuan empiris dari Haldane et al (2021) menemukan bahwa terdapat negara yang telah menghubungkan atau mengintegrasikan UHC dan health security.

TMNarasumber yang kedua adalah dr. Tiara Marthias, MPH, PhD
Tidak hanya mengenai berapa orang yang memiliki jaminan kesehatan tetapi juga berapa orang yang bisa mengakses layanan kesehatan. Selain itu dijelaskan pula kelompok rentan di Indonesia dari tahun ke tahun masih sama yaitu masyarakat miskin, pendidikan kebawah, dan masyarakat I daerah perdesaan dengan masih tingginya angka kematian ibu dan anak. Sementara dari beban penyakit yang terlihat paling banyak adalah yang berada dikelas menangah ke atas karena memiliki akses untuk memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan. Sementara masyarakat yang kelas menenangah ke bawah masih belum teridentifikasi dengan optimal untuk mengtahui Riwayat penyakit tersebut karena keterbatasan akses memeriksakan diri. dr Tiara Mathias menjelaskn bahwa “left behind” dalam penyelenggaraan JKN adalah dari segmen yang tidak mampu dan miskin hal ini dibuktikan dari manfaat yang masih terbatas digunakan. Selain itu, dr Tiara juga mengusulkan untuk memonitor OOP dan dampak kemiskinanan akibat dari utilisasi pelayanan kesehatan.

DANarsumber terakhir adalah Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt. M.Kes yang menjelaskan bahwa left behind tidak hanya terjadi pada peserta tetapi juga pada pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan. Pemaparan pertama dari Dr. Diah menjelaskan tentang amanah UU SJSN, Perpres 64/2020 dan PP 47/2021 untuk menyelenggarakan JKN secara adil salah satunya adalah dengan penerapan kelas standar. Dari adanya kelas standar tersebut peserta yang menginginkan kelas lebih tinggi dari pada haknya (kelas standar), dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan. Untuk pelaksanaan kelas standar ini telah dilakukan assessment yang ditemukan baru 3% RS yang siap menyelenggarakan kelas standar sementara 79% masih perlu penyesuaian kecil dan 18% butuh penyesuaian sedang hingga besar.

Pembahas pertama dalam webinar ini adalah perwakilan dari WHO, Herfina, mengatakan bahwa WHO mengadakan survei cepat untuk mengetahui kondisi layanan kesehatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Beberapa layanan kesehatan di Indonesia, seperti pelayanan HIV, TB, dan imunisasi masih belum bisa diberikan secara maksimal. Survei lanjutan yang dilakukan sudah ada perbaikan namun masih menimbulkan kekhawatiran. Ia menjelaskan bahwa penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi sangat penting untuk mengatasi permasalahan kualitas pelayanan, termasuk tindakan promotif preventif. Layanan primer ini juga bisa menjadi platform penting untuk mengintegrasikan emergency preparedness dan response menggunakan one health approach.

Pembahas kedua adalah perwakilan dari World Bank, Eko Setio Pambudi, menjelaskan dalam beberapa tahun terakhir alokasi dana kesehatan ke daerah meningkat cukup signifikan. Menurutnya, dari sisi input, upaya pemerintah dalam mewujudkan equity sudah dilakukan dengan pemberian dana alokasi khusus dan program Nusantara Sehat. Sedangkan dari sisi output, ia melakukan survei untuk mengetahui penyebab rendahnya penggunaan pelayanan kesehatan. Hasilnya, hanya 2 persen saja responden yang mengklaim bahwa biaya menjadi permasalahan pelayanan kesehatan. Sekitar 60 persen responden melakukan self treatment. Oleh karena itu, literasi tentang pelayanan kesehatan perlu dilakukan terutama di daerah. Sekitar 30 persen responden merasa bahwa pelayanan kesehatan tersebut tidak diperlukan.

Pembahas ketiga adalah perwakilan dari BPJS Kesehatan, dr. Rahmat Asri Ritonga, menjelaskan bahwa JKN KIS berkontribusi dalam beberapa hal, yaitu mencegah kemiskinan, menurunkan koefisien GINI, meningkatkan akses pelayanan kesehatan, meningkatkan angka harapan hidup, menurunkan porsi out of pocket (OOP) dalam total belanja kesehatan, menggerakkan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Saat ini, cakupan kepesertaan JKN mencapai 226,36 juta jiwa atau 83,4 persen penduduk Indonesia. Selain itu jumlah FKTP Kerjasama mencapai 23.219 unit dan FKRTL Kerjasama mencapai 2.584 unit. Ia juga menjelaskan upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, yaitu peningkatan akses fasilitas kesehatan, digitalisasi layanan, intensifikasi promotif preventif terintegrasi, dan pengembangan sistem pembayaran.

Materi dan Video dapat diakses pada link berikut

klik disini

 

 

 

 

 

 

Reportase Webinar Seri 3 Memperkuat Ideologi Pancasila Untuk Keadilan Sosial Kebijakan Kesehatan Pada Masa Pandemi

23 Juni 2021

23jun

PKMK FK-KMK UGM – Rabu, 23 Juni 2021 2021 Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan mengadakan diskusi seri 3 Forum Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Pendanaan Kesehatan Mendatang: Apakah Prinsip Keadilan Sosial Semakin Diperlukan? Diskusi seri 3 ini mengusung topik. Memperkuat Ideologi Pancasila Untuk Keadilan Sosial Kebijakan Kesehatan Pada Masa Pandemi. Narasumber dalam diskusi ini adalah Ketua Pusat Studi Pancasila UGM yaitu Drs. Agus Wahyudi, M.Si., MA., PhD dengan dipandu oleh Peneliti Kebijakan Pembiayaan Kesehatan dan JKN di PKMK yaitu M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH. Kegiatan ini terbagi atas tiga sesi, yaitu sesi pengantar, pemaparan materi narasumber, sesi pemabahasan dan diskusi.

Mengawali sesi diskusi seri 3, Ketua Board PKMK FK - KMK UGM sekaligus Staf Ahli Kementerian Kesehatan, Prof. Laksono Trisnantoro menyampaikan pemaparan pengantar dengan judul “Memperkuat Ideologi Pancasila dalam Kebijakan Pendanaan Kesehatan Pada Masa Pandemi dan setelahnya”. Dalam sesi pengantar, dijelaskan bahwa pembiayaan kesehatan yang berupa BPJS Kesehatan belum terlaksana sesuai dengan sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dana yang tersedia dalam BPJS Kesehatan baru mencapai prinsip equality belum mencapai prinsip equity. Equality dana diperuntukan bagi masyarakat sama rata, sementara equity dana diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok masyarakat.

Setelah itu, Prof Laksono juga melakukan review dari diskusi seri 1 dan seri 2 yang telah membahas kondisi ekonomi, APBN, pembiayaan kesehatan, kebutuhan sumber dana baru dalam pembiayaan kesehatan, dan pelaksanaan cost-sharing yang perlu dilakukan untuk pelayanan penyakit katastropik. Di akhir sesi pengantar, Prof Laksono mengusulkan untuk mewujudkan keadilan tersebut, pengambil keputusan perlu melakukan revisi UU SJSN dan UU BPJS yang dimana dari hasil evaluasi kebijakan JKN didapatkan bahwa terdapat narasi dari pasal - pasal tersbeut yang belum mencerminkan keadilan.

Setelah pengantar, dilanjutkan dengan pemaparan narasumber yaitu Agus Wahyudi. Pemaparannya diawali dengan menjelaskan bagaiamana sejarah Pancasila yang awal mulanya dibentuk untuk menangani tantangan dalam mempersatukan bangsa, mengembangkan sistem Kerjasama diantara orang orang yang berbeda. Agus Wahyudi menyatakan Pancasila memiliki nilai utama yaitu adalah Republik yang mengutamakan keadilan. Sementara itu, kesehatan dalam kaitannya dengan Pancasila ini merupakan suatu common goods yang membutuhkan kesadaran masyarakat untuk kebaikan bersama.

Pancasila sendiri memiliki beberapa ranah dalam implementasinya yaitu organisasi terkecil, masyarakat sipil dan negara atau hubungan antar bangsa. “Ranah implementasi Pancasila sendiri dapat dimulai dari keluarga atau hubungan terdekat dalam bentuk etika kepedulian, kemudian berkembang dalam masyarakat sipil, hingga masuk menjadi ranah negara maupun hubungan internasional berupa etika keadilan atau Pancasila sebagai dasar negara” ujar Agus Wahyudi.

Agus Wahyudi menekankan bahwa dalam ranah negara, Pancasila perlu menjadi landasan dasar untuk membentuk suatu nilai, prinsip, kebiajkan dan aturan. Dijelaskan juga bahwa terdapat perbedaan antara prinsip dan kebijakan dimana: prinsip adalah standar yang harus dipatuhi, bukan karena standar ini akan menyebabkan perbaikan situasi sosial, politik atau ekonomi yang diinginkan tetapi karena merupakan kebutuhan rasa keadilan atau kepatutan (fairness) atau karena dimensi moral yang lain; kebijakan. Sejenis standar yang menentukan suatu tujuan yang yang akan dicapai, umumnya sebagai peningkatan keadaan sosial, ekonomi dan politik sebuah masyarakat (meskipun sejumlah tujuan berorientasi negatif misalnya kebijakan untuk melindungi diri dari perubahan yang tidak diinginkan.

Pancasila memiliki hubungan dengan masalah pendanaan kesehatan yang terbagi menjadi tiga level yaitu: level prinsip, mengenai “equity” lebih penting dan seharusnya lebih menentukan dalam pertimbangan kebijakan pendanaan kesehatan dari pada “equality”. Cost-Sharing (untuk PPU dan PBPU) and COB yang berkeadilan merupakan kebijakan yang sesuai dengan prinsip “equity” yang seharusnya melandasi aturan/hukum pendanaan kesehatan; level kebijakan adalah Bagaimana mengatasi defisit dalam pendanaan kesehatan? Dalam ekonomi dengan sistem perpajakan yang lemah, mungkinkah mendorong masyarakat mampu untuk mendanai pelayanan kesehatan dan bagaimana strateginya?. Sedangkan level aturan atau hukum merupakan keharusan untuk merevisi UU SJSN dan UU BPJS.

Setelah narasumber menjelaskan tentang nilai - nilai dalam Pancasila, masing - masing pemabahas mendapatakan kesempatan untuk memberikan respons. Pembahas pertama dari Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu Kemas Akhmad Tajuddin, S.H., M.H. Pembahas pertama menyampaikan bahwa terdapat dua level kebijakan berdasarkan pengamatan. Empirik yang menunjukan tidak keselarasan Pancasila apakah karena regulasi yang membuka ruang atau sisi hilir yaitu pelaksanaannya yang membuat persoalan adanya ketidakselarasan dengan Pancasila, sehingga kita perlu benahi dalam pelaksanaannya.

Namun, jika masalahanya hadir dari sisi hulu yaitu karena kebijakan, maka kita membutuhkan evidence untuk menyatakan perlu adanya revisi. Pemaparan dari pengantar dan narasumber mendapatkan sambutan baik dari Kemas Akhmad Tajudin dengan menyampaikan bahwa persoalan ini dapat menjadi kajian untuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. “Sebagaimana wewenangnya, kami memiliki tugas dan fungsi untuk membantu presiden dalam membina ideologi yang salah satunya adalah mengawasi regulasi yang sudah lahir dan dilahirkan telah selaras dengan nilai - nilai Pancasila atau belum. Dari penyampaian Prof Laksono, maka kami akan melakukan kajian dan menyampaikan rekomendasi kepada presiden untuk mendapatkan tindakan revisi” kata Tajudin.

Pembahas kedua adalah drg. Agus Suprato dari Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK. Agus menjelaskan bahwa kondisi PBI APBN memang pada dasarnya mengalami peningkatan setiap tahun dalam kondisi sebelum pandemi, saat pandemi, dan diprakirakan akan meningkat pula pasca pandemi. Persoalan revisi UU SJSN dan UU BPJS menurutnya perlu mempehatikan dimensi sosial, politik, geografis, karena terdapat dinamika yang berbeda - beda hingga dapat menimbulkan suatu konflik kepentingan.

Selain itu, kebijakan JKN dirasanya tidka cukup jika hanya mempertimbangan sila kelima, Agus mengatakan bahwa terdapat sila ke satu hingga empat yang perlu dipertimbangkan. Hal tersebut dikarenakan, mencapai sila kelima perlu lebih dahulu atau secara bersamaan mewujudkan sila sebelumnya. Revisi kebijakan seperti UU SJSN dan UU BPJS ini merupakan hal ikremental yang juga akan menimbulkan konflik kepentingan antara pemangku kepentingan. Selain itu, ia menjelaskan bahwa persoalan tidak tercapainya keadilan dalam JKN juga bisa hadir karena praktik atau implemetasi yang masih belum optimal. Untuk itu, Agus Suprato mengharapkan usulan revisi ini dapat diperkuat dengan evidence based.

Setelah mendengarkan respons dari berbagai pengambil keputusan, moderator memberikan kesempatan kepada kelompok non pemerintah yaitu Forum Kajian Kebijakan Kesehatan Gunungan, Slamet R Yuwono. JKN dan ideologi tidak boleh dilepaskan juga dengan akar rumput negara ini yaitu UUD 1945 (alinea keempat, pasal 28 ayat 1), dan UU 36/2009. Dengan seluruh dasar tersebut memang sudah seharusnya seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan. Akan tetapi, jaminan kesehatan untuk orang miskin dan tidak mampu menjadi urusan wajib negara.

Sementara jaminan kesehatan orang mampu dan kaya diatur oleh negara melalui seperti cost-sharing. Slamet mengakhiri responsnya dengan menyampaikan pepatah jawa “Wong mlarat openono, wong sugih urusono”. Negara diharapkan dapat betul - betul hadir untuk orang miskin di daerah yang dengan fasilitas memadai maupun dengan fasilitas kesehatan yang terbatas.

Setelah sesi pembahas, kegiatan seri tiga dilanjutkan dengan sesi diskusi yang mendapatkan tiga peserta. Hasil diskusi dapat iikuti pula melalui link video dan materi berikut.

Reporter: Tri Muhartini

Link Terkait:

 

 

Reportase Penggunaan APBN dan BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Keadilan Sosial

16 Juni 2021

Studi Kasus PBI APBN, Defisit dan Pengeluaran Untuk Penyakit Jantung, Kanker, dan SC

Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan mengadakan diskusi seri 2 Forum Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Pendanaan Kesehatan Mendatang: Apakah Prinsip Keadilan Sosial Semakin Diperlukan? pada Rabu 16 Juni 2021.

Diskusi seri 2 ini mengusung topik Penggunaan APBN dan BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Keadilan Sosial: Studi Kasus PBI APBN, Defisit dan Pengeluaran Untuk Penyakit Jantung, Kanker, dan SC. Narasumber dalam diskusi ini adalah Peneliti Kebijakan Pembiayaan Kesehatan dan JKN PKMK FK - KMK UGM, M. Faozi Kurniawan, SE., Akt., MPH dan Peneliti Pusat Kebijakan dan Manajemen Asuransi Kesehatan, Vini Aristianti, SKM., MPH AAK.

julita2Untuk membuka sesi diskusi seri 2 ini, Dosen Departemen Manajemen Kebijakan Kesehatan dan Peneliti Pusat KPMAK FK-KMK UGM, Dr. Drg. Julita Hendrartini, AAK., M.Kes menyampaikan situasi pembiayaan kesehatan saat ini. “Kenaikan Gross Domestic Product (GDP) dari tahun ke tahun. Namun, share GDP untuk kesehatan menurun. Jika dibanding negara lain, share GDP untuk pembiayaan kesehatan cenderung rendah,” ujar Julita.

Julita menyatakan belanja kesehatan Indonesia dari publik dan non publik menurun dan nilainya hampir sama. Hal ini menunjukkan ada potensi pendanaan dari sektor non-publik. Pembiayaan untuk JKN saat ini 112,1 T dan adanya penambahan dana JKN ialah pembiayaan untuk PBI. Sisa dana PBI setiap tahun digunakan subsidi silang untuk PBPU/Informal. Sektor informal inilah yang paling besar mengalami defisit

“Sektor informal ada orang mampu namun menurut data dari KPMAK juga ada yang kemampuan finansial terbatas”, ujar Julita. Julita menyoroti bahwa dana JKN sebagian besar digunakan untuk kuratif dan ketidakmerataan penggunakan dana JKN membuat equity sulit terwujud.

Julita menyampaikan banyak pertanyaan kebijakan dalam penyelenggaraan JKN. Terlebih pembiayaan kesehatan ke depannya megalami banyak tantangan misalnya mengatur bagaimana proporsi pendanaan publik atau swasta, besarnya pembiayaan dari sisi kuratif, dan bagaimana dengan aspek promotif dan preventif. Julita memberikan gambaran mengenai alternatif yang bisa dikembangkan diberbagai negara adalah implementasi urun biaya, co-payment, co insurance, coordination of benefit, dan coordination of payers.

ojikSesi penyampaian materi diawali dengan presentasi oleh M. Faozi Kurniawan membahas mengenai cost sharing dalam pembiayaan kesehatan di Indonesia serta bagaimana pembiayaan untuk penyakit katastropik. Peneliti yang akrab disapa Faozi menyampaikan beban biaya katastropik penyakit Jantung menjadi biaya tertinggi dalam beban layanan JKN pada 2016 - 2019. “Penyakit jantung kanker menduduki iaya katastropik pertama dan kedua, 18,5 % biaya katastropik pada tahun 2019,” ujar Faozi.

Faozi memaparkan saat ini kepemilikan layanan katerisasi Jantung yang terbatas antar daerah sehingga terjadi kesenjangan. Bedasarkan data sampel BPJS 2015 – 2018 pembiayaan pelayanan pantung tertinggi di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, sedangkan Provinsi di Bagian Timur cenderung lebih rendah. Biaya pelayanan jantung tinggi ini ada pada kelompok PBPU – PPU – BP.

Untuk penyakit kanker, data sampel BPJS 2015 – 2018 menunjukkan Pembiayaan Pelayanan Kanker tertinggi pada Provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, sedangkan Provinsi di Bagian Timur cenderung lebih rendah. Biaya pelayanan kanker tinggi pada kelompok PBPU – PPU – BP.

Dengan keadaan seperti ini Faozi menyatakan Potensi Cost Sharing untuk
mengurangi ketimpangan antar peserta dan wilayah sehingga memberikan kesempatan masyarakat untuk mendanai sendiri kesehatannya. Adapun hal yang prlu dilakukan selanjutnya adalah memperbaiki Pasal 22 dalam UU SJSN da melengkapi PMK 51/2018, peraturan teknis/ pedoman cost sharing untuk penyakit katastropik bagi peserta JKN kelompok Mandiri yaitu PBPU.

viniVini Aristianti, SKM., MPH AAK memberikan paparan lebih lanjut mengenai kasus Sectio Caesarea (SC). Vini menjelaskan, rate nasional persalinan SC untuk peserta JKN adalah 28,98%, meningkat 4,26 kali lipat dibandingkan dengan 2010 dimana 75% dari penggunanya adalah peserta JKN Non PBI yaitu peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan peserta PBPU.

Vini memaparkan saat ini cesar ringan merupakan kode CBGs terbanyak kedua untuk klaim rawat inap dengan jumlah kasus sebanyak 221.968 kasus dengan total biaya terbesar dibanding klaim CBGs rawat inap lainnya sebesar 1,035 trilliun rupiah. Proporsi terbesar yang melakukan klaim persalinan SC di FKTP adalah PBI APBN diikuti oleh PPU.

Data yang dihimpun Vini menunjukkan klaim persalinan tertinggi di FKTP terjadi di di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adapun proporsi SC di FKRTL pada 2017 sebesar 37% dibandingkan persalinan normal di FKRTL dan proporsi ini menurun, 2018 menjadi sebesar 24%..

Data yang dihimpun Vini menunjukkan proporsi PPU tertinggi untuk klaim persalinan baik normal dan SC di FKRTL. Klaim persalinan normal di FKRTL paling banyak oleh kelompok PPU, diikuti PBPU, dan meningkat jumlahnya dari 2017 ke 2018.

Ada pertanyaan mendasar yakni apakah SC dapat dikenakan Cost Sharing? Vini menyampaikan penelitian dari BPJS Kesehatan pada 2016 mengenai kemauan dan kemampuan peserta Non PBI membayar urun biaya pada pelayanan Sectio Caesarea menunjukkan bahwa jumlah urun biaya yang bersedia dibayarkan oleh rata -rata responden adalah sekitar 3,35% dari total belanja rumah tangga tahunan. Besar urun biaya yang direkomendasikan berada pada rentang 22%-29%.

Peserta dengan Kelas/Pendapatan yang berbeda memiliki kemauan dan kemampuan bayar yang berbeda sehingga pengenaan urun biaya sebaiknya memperhatikan hal tersebut. Prevalensi operasi sesar ini pun memiliki hubungan negatif dengan kemauan bayar namun memiliki hubungan positif dengan kemampuan bayar. Pengenaan urun biaya juga dapat lebih tinggi di daerah dengan prevalensi SC yang tinggi.

doniTerkait paparan narasumber, Doni perwakilan dari PPJK Kemenkes mengarisbawahi bahwa masalah utama di Indonesia adalah ketimpangan dan pelayanan. Doni sepakat pelayanan jantung dan kanker lebih banyak dilakukan di kota besar dibanding dengan di Indonesia Timur. Daerah tertentu yang di kota besar saja yang menikmati. Doni juga menenkankan penting melihat JKN tidak secara segmented. JKN menyadarkan akses menjadi hal yang harus diperhatikan.

Tidak cukup jaminan finansial, jaminan peayanannya bagaimana? Terkait cost sharing intinya mengubah regulasi dasar. Doni menekankan regulasi sekarang tidak memungkinkan menerapkan cost sharing. Semua pihak sudah sepakat cost sharing perlu. Terkait SC, masalah utamanya ialah membuktikan moral hazard sehingga perlu perubahan regulasi besar.

Perwakilan Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Ronald Yusuf juga menanggapi isu cost sharing, co-payment, iur biaya yang sudah sering dibahas di berbagai kesempatan. Berbeda dengan Doni, Ronald menyatakan masih ada peluang menerapkan cost sharing jika melihat UU SJSN.

Ronald menjelaskan penerapan cost sharing, co-payment perlu untuk mengurangi kejadian moral hazard dan cost sharing ini bisa diterapkan di semua jenis penyakit. Ronald menekankan dari beberapa diskusi yang diikuti, ada satu isu yang perlu dijawab mengenai perbedaan mis used dan bukan mis used seperti apa?

ronalPerwakilan Dewan Jaminan Sosial Nasional, Fery Ferdiansyah menyatakan saat ini kebijakan ke depan yang dibahas DJSN adalah perumusan kelas rawat inap standar dan bagaimana peta jalan yang diharmonisasikan dengan KDK yang di-arrange oleh Kemenkes. DJSN sedang menyusun pokok pikiran terkait revisi UU SJSN dan BPJS.

Tantangan saat ini kompleks sehingga, konten regulasi itu perlu disesuaikan. Akar masalah saat ini, terjadi disharomonisasi peraturan perudangan baik vertikal dan horisontal, inkonsistensi kebijakan jaminan sosial, maturitas kelembagaan SJSN,DJSN mendeteksi besaran iuran perlu diseusiakan, pekerja sektor informal yang tidak mau membayar iuran sangat banyak, budaya hukum dan kemampuan BPJS menegakkan hukum reltif rendah, tingginya ekspektasi masyarakat terhadap jaminan social (jamsos) namun compliance relatif rendah. Atas dasar hal tersebut, DJSN ingin perbaikan UU Jamsos.

mafDirektur Eksekutif Prakarsa Ah Maftuchan menyatakan apa yang disampaikan Fery DJSN untuk menengahkan diskusi UU SJSN dan BPJS sangat relevan dari sisi waktu 6 tahun pelaksanaan BPJS Kesehatan (BPJS-K) dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK). Jika kita bicara cost sharing dan coordination of benefit yang ditengahkan adalah pendekatan padu antaar pihak pemerintah – swasta - lembaga asuransi - lembaga keuangan untuk punya satu goals pembangunan kesehatan dan kesejahteraan jangka menengah - panjang. Di BPJS-TK ada jaminan kecelakaan kerja yang memiliki hubungan langsung dengan treatment kesehatan. Prakarsa setuju dengan ide menengahkan COP. Hal ini merupakan upaya memberikan ruang bagi yang mampu untuk memiliki kepesertaan lebih.

Dari segi pelaksana JKN, Agus Mustopa perwakilan BPJS Kesehatan (BPJSK) menceritakan kondisi BPJSK pada awal tahun diberitakan mengalami surplus. Namun Agus menekankan faktanya BPJSK belum bisa disebut dalam kondisi surplus. Tahun ini BPJSK terus memantau kondisi keuangannya. Dikaitkan dengan topik cost sharing, BPJS K mendukung upaya eksplorasi sumber pembiayaan yang membuat beban APBN tidak tambah berat. Kondisi keuangan per akhir 2020 belum dapat dikategorikan sehat. Iuran saat ini menjadi sumber pendanaan, tapi juga kenaikan iuran juga menjadi beban masyarakat.

Menambahi pernyataan Agus, perwakilan BPJSK, Elsa Novelia menjelaskan data sampel hingga 2018 dinamikanya masih sama dengan data 2020 yakni penyakit katastropik mengambil proporsi 25% pembiayaan kesehatan. Oleh karena itu, perlu diskusi pembiayaan untuk katastropik. Ketika penyelenggaraan Askes, ada regulasi yang memisahkan pembiayaan umum dan katastropik. Di era JKN tidak membedakan segmentasi apapun. Jika dilihat dari kunjungan primer, saat ini masih didominasi PBI APBN. Untuk layanan rujukan didominasi PBPU. Kunjungan untuk Katastropik saat ini 25% dari proporsi biaya kesehatan sedangkan jantung 63% pembiayaan JKN. Untuk SC dalam beberapa tahun terakir mengisi top 10 pembiayaan kesehatan.

elsaTerkait cost sharing, Elsa menyatakan dalam mengembangkan cost sharing dan memilih sebuah layanan ini apakah dibiayakan dalam cost sharing apa tidak akan pada marwah JKN yakni finansial protection. Biaya yang besar jika tidak dijaminkan maka memiskinkan peserta. Memilih menjaminkan adalah perkara sulit karena harus meninjau kembali indikasi medisnya.

Elsa mencontohkan pertanyaan - pertanyaan seperti, sampai stand keberapa operasi jantung akan dijamin dan operasi mana saja yang dijaminkan. Demikian dengan SC, saat dilihat ke dalam indikasi medis, yang disepakati saat ini adalah indikasi adanya bekas Sectio. Namun melihat kasus apakah SC merupakan permintaan pasien sendiri atau karena indikasi medis masih menjadi tantangan. Selanjutnya sampai anak keberapa SC bisa dijaminkan dan apakah tidak meningkatkan mortality. Elsa menyampaikan kunci maslaah saat ini adalah medical audit untuk menentukan apakah layanan financial protect akan di – cost sharing - kan.

Reporter: Kurnia Putri Utomo

Link terkait:

 

 

Reportase Forum Kebijakan JKN Realitas dan Harapan Sumber Pembiayaan Kesehatan Tahun 2022-2030

9 Juni 2021

SESI 1

Dalam Pengantar yang disampaikan oleh M. Faozi Kurniawan terdapat beberapa poin yang bisa diambil, yakni Efek Pandemi terhadap situasi Ekonomi, kemudian Efek Pandemi Covid-19 terhadap kemampuan fiskal dan Pembiayaan kesehatan serta Pembiayaan untuk Resilience Sistem Kesehatan. Semua alokasi anggaran sebagaimana diketahui secara publik, difokuskan ulang terutama untuk penanganan COVID-19.

Mulai dari re-focusing DAK Fisik, Anggaran Transfer Daerah, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Langkah kebijakan Ekonomi di tengah Pandemi Covid-19 terbagi menjadi dua, yaitu dalam langkah moneter dan fiskal yang tujuannya untuk menangani pandemi serta mitigasi dampak ekonomi. Terdapat fakta bahwa dalam tahun 2020 belanja yang dilakukan negara naik namun penerimaannya turun, ini mengakibatkan beban utang naik dan beban bunga utang juga menjadi naik. Tekanan yang demikian ini menuntut Kementerian/Lembaga untuk mendapatkan sumber dana pendapatan yang paling cepat maka dari itu beban utang menjadi naik.

Dengan ruang fiskal yang saat ini masih sempit, Pemerintah harus berupaya untuk membuat strategi pembiayaan demi ketahanan Sistem Kesehatan. Sejak tahun 2010 pendanaan Publik untuk sektor kesehatan semakin tumbuh, namun beban APBN semakin besar hingga 2019 ditambah dengan adanya Pandemi apakah akan tercapai keseimbangan pendanaan?. Kemudian, bagaimana proyeksi pembiayaan kesehatan pasca Covid-19 nantinya?.

Sesi 2

Diah menyampaikan bahwa masalah pembiayaan kesehatan merupakan salah satu pilar penting dalam 6 building blocks WHO. Alokasi anggaran yang adekuat, terintegrasi, stabil dan berkesinambungan memegang peran yang penting untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan. hal ini tentu membutuhkan upaya yang besar, terlebih setelah melihat data bahwa ada gap antara pengeluaran dan pendapatan negara sehingga ada defisit sekitar 5%. Belajar dari negara lain yang mengalami keadaan yang sama, seperti Jepang, upaya yang dilakukan oleh Pemerintahnya adalah mengatur tarif/harga obat dan berhasil mereduksi defisit hingga 431,5 juta Yen.

Alokasi belanja di sektor kesehatan Indonesia dan porsi APBN adalah sekitar 5,7% atau setara dengan 117 Triliun Rupiah, masih ada tambahan sekitar 50 Triliun Rupiah yang diperuntukkan khusus bagi perlindungan sosial yaitu pembayaran PBI dan subsidi PBPU. Di Jepang, anggaran antara perlindungan sosial dan kesehatan ini digabung sementara di Indonesia dipisah untuk menghindari penghitungan ganda.

Belanja yang diampu oleh APBN masih menjadi porsi yang terbesar, begitu juga dengan belanja kesehatan yang ditanggung oleh Rumah Tangga. Total belanja menurut fungsi lebih banyak dipakai pada upaya kuratif. Dilihat dari skema JKN kuratifnya cukup tinggi, ini cocok diberlakukan bagi BPJS. Untuk belanja promotif dan preventif dari skema pemerintah lebih banyak diampu oleh kabupaten/kota, meskipun begitu secara keseluruhan dana tersebut dari APBN. Ini menunjukkan APBN masih menduduki posisi sebagai tumpuan terbesar untuk pembiayaan kesehatan.

Dapat disimpulkan dari penjelasan bahwa sebagian porsi anggaran kesehatan terserap untuk pelayanan kuratif. Kemudian terdapat potensi duplikasi penghitungan antara anggaran kesehatan di lingkungan K/L transfer anggaran ke daerah. Mekanisme pendanaan yang terfragmentasi dapat menyebabkan pendanaan ganda yang menimbulkan inefisiensi anggaran, dicontohkan pada pemisahan antara pembiayaan untuk perlindungan sosial dan perlindungan kesehatan sebelumnya. Perlu juga dipikirkan bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi belanja kesehatan untuk menilai keefektifan alokasi anggaran dalam mencapai output program kesehatan yang diinginkan?.

Sesi 3

Ascobat memberikan gambaran mengenai bagaimana pembiayaan kesehatan hingga lima tahun kedepan, karena data yang ada masih terlalu dini untuk menilai 10 tahun yang akan datang serta keadaan yang masih terus berubah-ubah. Secara umum klaim rawat inap menghabiskan kurang lebih 15 Triliun Rupiah dan diprediksikan tahun berikutnya masih sama, namun yang perlu diperhatikan bukan hanya itu saja.

Ada satu aspek mengenai dampak PHK yang berdampak pada status kepesertaan BPJS seseorang menjadi PBI. Oleh karena itu pemerintah memerlukan sekitar 12 Triliun Rupiah untuk menanggulangi shifting tersebut. Selain itu ada dana yang tak kalah pentingnya untuk dipersiapkan dan bersifat pencegahan. Dana potensi outbreak, kenaikan Penyakit Menular dan Rebound Penyakit Tidak Menular serta kasus stunting.

Mengapa ini penting, karena melihat salah satu aspek seperti cakupan vaksinasi yang hanya 60% ini berpotensi terjadi outbreak kembali. Begitu juga dengan penyakit-penyakit seperti malaria yang programnya menurun dan pemberi dana untuk program ini akan angkat kaki sehingga perlu ada negosiasi untuk pendanaan kepada Global Fund. Untuk menghadapi PTM kita juga perlu mengotak-atik JKN kembali.

Situasi Pembiayaan yang terjadi saat ini adalah, OOP (Out of Pocket) naik tetapi prosentasenya turun. Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat kita mampu, maka bisa dimanfaatkan dengan cara cost sharing bagi aspek-aspek yang tidak membebani masyarakat tapi masih bisa dilaksanakan. Kemudian untuk konteks anggaran kesehatan pemerintah saat ini yang perlu menjadi fokus adalah pada aspek peranan pemerintah kab/kota yang perlu memikirkan kembali efisiensi anggaran. Anggaran ini amat tepat digunakan untuk promotif dan preventif sehingga perlu mendapatkan perhatian dan refocusing.

Kemudian konteks fiskal pemerintah saat ini ternyata defisit pada tahun 2020 mencapai 6% menurut data yang Ascobat dapatkan. Utang Indonesia telah mencapai 41% PDB dan ini perlu ditanyakan kepada Kemenkeu apakah angka ini masih termasuk aman bagi kondisi fiskal negara?. Kemudian dari sektor pajak yang selama tahun 2020 terkontraksi sebesar 19,7% dibanding tahun 2019.

Keadaan di daerah, yang sama-sama diakui oleh Ascobat dan Diah merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang sifatnya sudah tetap dan tidak ada ruang inovasi di dalamnya. Selain itu ada dilema dimana 46% terpakai untuk belanja pegawai yang alasannya terkait dengan dampak politik praktis dalam kegiatan pemilu. Ini menyebabkan makin sempitnya ruang fiskal APBD Daerah. Kegiatan seperti kajian dan studi banding yang dilakukan Pemda disarankan untuk dikurangi untuk upaya efisiensi.

Sering sekali dalam pembicaraan mengenai anggaran ada anggapan terlalu kecil atau lebih rendah dari negara lain ini hal yang kurang dibicarakan. Terutama peruntukannya, untuk apa dana tersebut?. Apabila dirujuk dari muaranya, upaya kesehatan terbagi dua yaitu UKM dan UKP. Sering kali yang diperbaiki adalah kedua hal tersebut hingga melupakan masalah di hulunya yaitu Health Strengthening System. Untuk apa memperbaiki kapitasi dll, tetapi faskes pun tidak ada atau tidak layak dan apakah ini melahirkan keadilan sosial?.

Sistem juga perlu diperkuat dalam hal penanganan Wabah, misalnya dalam surveillans berapa tenaga yang tersedia dan yang dibutuhkan. Kemudian, harapannya Indonesia tidak berpuas diri dengan capaian testing yang mendekati target WHO. Ini disebabkan oleh jumlah testing yang hanya memenuhi capaian hanya ada di Pulau Jawa sementara di daerah lain tidak demikian.

Harapannya Indonesia tidak terlalu euforia seperti yang dilaksanakan oleh India, kemudian memicu perilaku yang tidak memerhatikan kondisi wabah sehingga kasus Covid-19 justru mengalami eskalasi. Perlu ada affirmative policy untuk di daerah dengan memberikan sertifikasi yang sifatnya darurat, sehingga tenaga kesehatan yang non-dokter bisa memberikan layanan testing.

Ascobat juga mengusulkan supaya ada pembagian beban untuk berobat dalam UKP dengan menggunakan skema tiket. Tiket ini dibayar di muka (misalnya) sebesar Rp. 150.000 Rupiah, jika dikalikan dengan jumlah peserta di Rumah Sakit ini bisa meringankan beban pembiayaan kesehatan sebesar 3,8 Triliun Rupiah dalam satu tahun. Meskipun demikian, skema ini ditegaskannya tidak diperuntukkan bagi pasien dengan penyakit kronis dan peserta PBI.

Ascobat berharap sumber pembiayaan ini beragam dengan skema demikian:

11jun

Sesi 3

Didik Kusnaini merupakan Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan, ia mengaminkan presentasi yang telah disampaikan oleh pembicara. Didik sepakat bahwa apa yang disampaikan oleh pembicara bahwa dana yang banyak belum tentu berbanding lurus dengan kualitas yang akan didapatkan. Dalam pandemi ini penerimaan pajak turun karena kegiatan ekonomi turun sehingga Rupiah di APBN turun, sementara ketika swasta melemah maka satu-satunya yang bisa hidup adalah Pemerintah. Ini disebabkan karena Pemerintah masih bisa upaya mencari pinjaman.

Jumlah anggaran yang disampaikan oleh Diah tadi dibenarkan oleh Didik, bahwa Sebagian besar dikeluarkan untuk sisi kuratif. Ada 3 PR bagi Pemerintah, yaitu mengenai kuantitas SDM, kemudian kualitas SDM serta yang ketiga masalah distribusi SDM Kesehatan. Meskipun keadaan fiskal sedang tidak baik pengembangan SDM tetap harus dilaksanakan dan kita harus lebih bisa memilih prioritas.

Dengan demand dan supply yang tidak seimbang, Didik menyepakati untuk mengembangkan sumber-sumber pendanaan yang lain, dan sharing. Pola pembiayaan pemerintah tetap berjalan, kemudian yang bersumber dari masyarakat perlu dipikirkan coordination of benefitnya, kemudian dari pihak swasta mereka akan selalu menghitung profit dan ini PR bagi pemerintah untuk menarik swasta agar mau berpartisipasi.

Pembahas berikutnya disampaikan oleh Bappenas yang diwakili oleh Dewi Amilla. Dewi sepakat bahwa tidak lagi relevan membahas soal kurangnya anggaran terus menerus. Dilihat dari sisi jumlah meningkat secara keseluruhan, namun revenue negara masih kecil dibanding PDB sehingga kita sulit untuk menaikkan anggaran per kapita.

Masalahnya bukan hanya anggaran Kesehatan tetapi lebih luas lagi yaitu keuangan negara. Kemudian Dewi juga menanggapi mengenai SPM yang ternyata dimaknai membuat ruang fiskal sempit seperti yang dijelaskan oleh Ascobat di awal, hal ini memberi kesan bahwa ini adalah mandate yang unfunded. Perlu dikaji ulang juga mengapa sampai dana transfer ke daerah ini justru lebih banyak digunakan untuk operasional padahal sudah diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Dewi juga sepakat untuk meninjau Kembali dana transfer ke daerah untuk optimasi upaya nasional. Mengenai keikutsertaan swasta dalam reformasi SKN, hal ini perlu juga untuk ditekankan.

Terutama pada pengembangan kontrak pelayanan dengan swasta untuk perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap dan pelayanan Kesehatan terutama di daerah yang sulit. Isu lain mengenai upaya promotive preventif yang harus lebih diperjelas potongannya dimana, Bagaimana sebaiknya proporsi anggaran dalam rangka penguatan promotive dan preventif dan spesifik peruntukkannya. Kemudian bagaimana proporsi yang seharusnya dibagi untuk perluasan Antigen IDL dan Vaksinasi Rutin HPV?. Skrining Penyakit PTM juga perlu diperjelas, apakah perlu regulasi khusus? Kemudian apakah perlu alokasi DAK Non Fisik? Mengingat harganya yang cukup mahal. Isu selanjutnya adalah peningkatan literasi Kesehatan melalui KIE.

Pembahas terakhir yaitu Athia Yumna berpendapat bahwa keberlanjutan pembiayaan di sektor Kesehatan itu tidak sekedar untuk JKN tapi juga untuk keseluruhan. Di beberapa diskusi kebijakan yang diselenggarakan SMERU terdapat bahasan-bahasan yang sama, misalnya seperti peningkatan ruang fiskal dan meningkatkan efisiensi. Selain itu bagaimana privat bisa memenuhi ruang kontribusi juga menjadi bahasan SMERU. Athia mengingatkan ada satu aspek yang mungkin belum dibahas secara khusus yaitu sin tax atau pajak dosa dan perlu dijadikan opsi untuk diimplementasikan.

Lebih khusus soal kontribusi swasta, Athia menyoroti mengenai asuransi komersial agar dapat berkolaborasi dalam pembiayaan Kesehatan Bersama BPJS. Meskipun demikian, jalannya tidak mudah karena perbedaan prinsip asuransi komersial yang menganut indemnity dan manage of care. Hal ini yang perlu dipikirkan agar dapat terjadi sinergi. Lalu hal yang diusulkan untuk dibahas adalah prinsip farmako-ekonomi untuk efisiensi, karena terdapat prinsip keadilan. Menutup bahasan, Athia menyimpulkan bahwa banyak bahasan yang telah dibicarakan namun jangan lupa untuk menentukan arah prioritas untuk eksekusi jangka pendek, menengah dan panjang

 

Link Terkait:

 

 

  • 1
  • 2