Reportase Peluncuran Buku Konsep, Implementasi, dan Dampak JKN

11 Desember 2024

buku 10thjknBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyelenggarakan peluncuran buku Konsep, Implementasi, dan Dampak JKN Perjalanan Satu Dekade pada Rabu (11/12/2024).

Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K), M.ARS. Perjalanan BPJS Kesehatan selama 1 dekade penuh dengan tantangan dan lika-liku. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dampak penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) luar biasa. Seluruh masyarakat Indonesia mendapat hak yang sama terhadap pelayanan kesehatan. Namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata. 70% lebih faskes terdistribusi di Jawa, sementara di Indonesia bagian timur masih terbatas. Tantangan lainnya adalah pemahaman tenaga kesehatan masih ada yang belum sejalan dengan konsep JKN dan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan beberapa peraturan turunan dari UU Kesehatan untuk mendukung JKN.

Sambutan selanjutnya dari Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan. Buku ini hadir untuk memberikan gambaran perjalanan JKN selama satu dekade. Buku ini tidak hanya menyajikan sejarah JKN, melainkan juga filosofi jaminan sosial, capaian kepesertaan, penjaminan layanan kesehatan, dan sebagainya. Hadirnya program JKN memberikan berbagai dampak konstruktif bagi masyarakat meskipun di awal penyelenggaraan JKN terdapat berbagai tantangan. Hingga saat ini masalah masih ada, namun sudah on the right track. Masalah utama yang dihadapi adalah terkait keuangan dan pemahaman semua pihak. Pemahaman ini terkait dengan tanggung jawab BPJS. BPJS tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap supply side.

Selanjutnya, Muhaimin Iskandar selaku Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI memberikan keynote speech. Capaian Universal Health Coverage (UHC) 98,37% saat ini sudah cukup bagus. Namun ada beberapa masalah yang perlu dihadapi. Kepesertaan yang lebih aktif masih perlu ditingkatkan, pengelolaan dana JKN harus lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Muhaimin juga berharap FKRTL dan FKTP harus memenuhi standar sesuai kelasnya, perlu kredensialing dan rekredensialing dengan ketat, dan BPJS terus meningkatkan inovasi pelayanan yang bermutu.

Sesi Talkshow

Kegiatan dilanjutkan dengan talkshow yang menghadirkan 3 narasumber dan 2 penanggap. Narasumber pertama, yakni Mundiharno selaku Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan. Mundiharno menjelaskan bahwa penulisan buku ini bertujuan untuk mendokumentasikan perjalanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama satu dekade. Buku ini juga dimaksudkan sebagai referensi utama bagi berbagai pihak, termasuk mahasiswa, akademisi, dan para pemangku kepentingan. Salah satu alasan pentingnya buku ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang JKN, terutama bagi mereka yang baru mengenal program ini. Selain itu, buku ini menyajikan pembahasan yang komprehensif tentang konsep, implementasi, serta tantangan dan dampak dari JKN. Mundiharno menekankan bahwa referensi tentang JKN masih terbatas, sehingga buku ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Buku ini terdiri dari 37 bab yang terbagi dalam empat bagian, dengan total 755 halaman dengan detail sebagai berikut:

  • Konsep dan Latar Belakang JKN: Bagian ini membahas fungsi makro Jaminan Kesehatan sebagai sistem sosial, termasuk konsep gotong royong nasional yang menjadi dasar kebijakan JKN. Selain itu, dijelaskan juga dinamika politik dan perjuangan dalam mewujudkan jaminan sosial di Indonesia, termasuk proses legislasi yang penuh tantangan.
  • Implementasi: Membahas perjalanan implementasi JKN, mulai dari penyusunan regulasi hingga pelaksanaan. Bagian ini juga menggambarkan kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak untuk merealisasikan sistem jaminan kesehatan nasional.
  • Dampak: Mengulas hasil dan dampak yang dihasilkan dari implementasi JKN, baik bagi masyarakat maupun sistem kesehatan di Indonesia.
  • Tantangan ke Depan: Bagian ini membahas proyeksi tantangan yang akan dihadapi JKN dalam 10 tahun mendatang.

Narasumber kedua, yakni Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH, pakar jaminan sosial, menjelaskan bahwa JKN menggabungkan konsep budaya gotong royong dengan kewajiban ilmiah. Gotong royong merupakan nilai budaya di mana masyarakat saling membantu. Namun, dalam konteks JKN, gotong royong yang bersifat sukarela saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kesehatan. Oleh karena itu, partisipasi dalam JKN diwajibkan. Kewajiban ini didasarkan pada fakta bahwa manusia tidak dapat memprediksi kapan mereka akan sakit, sehingga perlindungan kesehatan harus disiapkan sebelumnya. Hasbullah juga menekankan bahwa kesehatan adalah modal dasar manusia untuk bisa hidup produktif, belajar, bekerja, dan beribadah. Dengan adanya JKN, masyarakat tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain yang membutuhkan. Narasumber mengingatkan bahwa JKN bukanlah konsep dagang seperti asuransi komersial, tetapi lebih mirip dengan sedekah sekaligus investasi jangka panjang. Pola pikir masyarakat perlu diubah untuk memahami bahwa semua orang akan membutuhkan layanan kesehatan suatu saat nanti, sehingga keikutsertaan dalam JKN adalah bentuk tanggung jawab bersama.

Dalam menjawab pertanyaan tentang mengapa JKN mencakup Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia tetapi tidak mencakup WNI yang tinggal di luar negeri, Hasbullah menjelaskan bahwa WNA di Indonesia yang tinggal atau bekerja di Indonesia diwajibkan ikut JKN karena jika mereka sakit dan tidak mampu membayar biaya pengobatan, hal itu dapat membebani sistem kesehatan nasional. Dengan bergabung dalam JKN, mereka juga berkontribusi pada sistem gotong royong yang melindungi semua orang. Sedangkan, WNI di luar negeri itu tidak termasuk karena sistem JKN berbasis layanan, bukan berbasis uang tunai. Oleh karena itu, sulit untuk menjamin layanan kesehatan bagi WNI yang berada di luar negeri, mengingat perbedaan sistem kesehatan dan fasilitas di berbagai negara.

Narasumber ketiga adalah Timboel Siregar seorang Praktisi Jaminan Sosial. Menurut Timboel, JKN merupakan produk reformasi yang paling nyata. Ekosistem JKN dipengaruhi oleh berbagai sektor dan telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif, terutama dengan dukungan berbagai regulasi. JKN kini tidak hanya diperuntukkan bagi orang sakit, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang yang sehat. Meski demikian, diperlukan perbaikan di semua stakeholder terkait untuk memperkuat ekosistem JKN. Evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 juga perlu dilakukan agar JKN tetap berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Buku ini hadir sebagai sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, sekaligus mendorong mereka untuk bersuara dalam memperjuangkan hak atas pelayanan kesehatan yang layak.

Penanggap pertama, yakni Chazali Situmorang yang pernah menjabat sebagai Ketua DJSN pertama menyampaikan bahwa dampak pelaksanaan JKN selama 10 tahun ini sudah terlihat. Dampak ini mencakup semua lini dan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Chazali mengamati, kata kunci pelaksanaan JKN selama 1 dekade terletak pada political will. Sepanjang dukungan politik pemerintah tinggi. maka apa yang diperintahkan dalam UU itu dapat diimplementasikan. Proporsi iuran 30-40% dari pemerintah dan 70% dari masyarakat juga menjadi kesempatan yang besar bagi keberlanjutan program ini, tinggal bagaimana menyelesaikan persoalan di masyarakat. Termasuk masalah supply side seperti pemerataan tenaga kesehatan dan faskes. Meskipun beberapa memang bukan ranah BPJS, namun diharapkan UU Kesehatan bisa menjembatani permasalahan supply side.

Penanggap kedua, Nunung Nuryartono yang merupakan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional mengungkapkan bahwa buku ini menarik karena menjelaskan secara komprehensif JKN 1 dekade. Salah satu isu yang disorot adalah ketersediaan big data. Memang tidak mudah untuk mempunyai big data, namun hal tersebut perlu diusahakan. Big data dapat menjadi pedoman untuk pengembangan kebijakan dan program JKN ke depan. Menurut Nunung, sistem juga harus terus disempurnakan untuk memperkuat program JKN.

Sebagai penutup, masing-masing narasumber memberikan closing statement. Hasbullah mengajak semua pihak untuk berusaha bersama menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama terkait pendanaan. Mundiharno menyampaikan bahwa JKN telah memberikan manfaat yang besar. Semua pihak harus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan harapannya seluruh ekosistem mendukung upaya JKN ini. Terakhir, Timboel mengajak semua pihak untuk terus mendukung program JKN melalui 3 isu utamanya, yakni kepesertaan, layanan, dan pembiayaan. Timboel juga berharap adanya political will untuk memastikan keberlangsungan dan kualitas layanan kesehatan di daerah.

Dokumentasi kegiatan dapat disimak melalui link berikut Video   buku   

Reporter:
Via Anggraini dan Mashita Inayah (PKMK UGM)

 

 

Reportase 20th National Health Research for Action (NHRFA) Evidence Summit

Las Piñas, Filipina, 22 – 25 Oktober 2024

PKMK-Filipina. Setiap tahun, Departemen Kesehatan Filipina mengadakan konferensi untuk menyampaikan temuan-temuan kunci dari berbagai penelitian prioritas kesehatan yang dilakukan oleh Center for Health Development/CHD (semacam Dinas Kesehatan). Di Filipina terdapat 17 CHD yang mengelola kesehatan di 81 Provinsi. Tahun ini kegiatannya berlangsung di Manila, pada 22 – 25 Oktober 2024, dan peneliti PKMK berkesempatan menjadi salah satu pembicara tamu.

Terdapat dua stream dari Evidence Summit ini, stream pertama adalah pada evidence-based medicine, sementara stream kedua adalah evidence dari penelitian sistem dan kebijakan kesehatan. Beberapa kegiatan dilakukan sekaligus, yaitu: launching dari online repository dari seluruh penelitian yang telah dilakukan oleh Departemen Kesehatan dan Center for Health Development/CHD, launching online repository dari National Clinical Guidelines, launching dari laporan National Health Account 2023 (yang disusun oleh Badan Statistik Filipina), launching dokumen resmi tentang topik-topik prioritas dalam agenda riset nasional (NUHRA/national unified health research agenda) untuk periode 2023-2028, forum Data-to-Policy, serta dibentuknya network institusi penelitian riset sistem dan kebijakan kesehatan nasional.

25okt

Ada beberapa hal menarik yang bisa kita cermati. Pertama, Departemen Kesehatan Filipina memiliki komitmen dan dukungan terhadap peran dari evidence dan penelitian sistem dan kebijakan kesehatan. NHRFA Evidence Summit tahun ini telah mencapai tahun ke-20. Adanya penelitian yang dilakukan CHD juga menunjukkan ada upaya sungguh-sungguh untuk mendorong CHD memanfaatkan data rutin dan melakukan riset sistem dan kebijakan kesehatan yang berfokus pada evidence lokal dan kebutuhan lokal, dan didukung sepenuhnya oleh pendanaan lokal, serta upaya untuk menjembatani evidence dengan proses kebijakan. Lebih jauh lagi, sebagai steward dari arah kebijakan nasional, Pemerintah melalui Philippine Council for Health Research and Development menyusun dokumen resmi (NUHRA) yang menjabarkan topik-topik prioritas kesehatan apa yang mereka harapkan akan dilakukan penelitian-penelitiannya dalam lima tahun.

25okt 1

Kedua, Upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyampaikan hasil-hasil riset sistem dan kebijakan yang dilakukan di seluruh wilayah Filipina oleh Departemen Kesehatan dengan Center for Health Development/CHD. Dalam Evidence Summit ini, dilakukan forum Data-to-Policy. Forum ini merupakan ajang dimana CHD mengirimkan abstrak hasil penelitian yang mereka lakukan, kemudian dipilih beberapa CHD yg lolos seleksi untuk presentasi poster dan policy brief berdasarkan riset yang mereka lakukan tersebut.

Data-to-Policy telah dilakukan setiap tahun sejak 2018. Forum Data-to-Policy menjadi forum penting untuk berbagi temuan dan strategi mengatasi beberapa permasalahan kesehatan di regional yang berbeda. Selain itu, adanya online repository memudahkan mereka untuk menelusuri manuskrip dan laporan-laporan penelitian tersebut. Forum Data-to-Policy ini juga memberi kesempatan bagi masing-masing regional untuk menyampaikan policy brief yang disusun berdasarkan penelitian mereka kepada para pengambil kebijakan Pusat (Departemen Kesehatan).

Dalam forum Data-to-Policy ini, para pemateri dari regional dibahas langsung oleh asisten/staf khusus Menteri Kesehatan dan direktur dari berbagai direktorat di Departemen Kesehatan, termasuk Direktur Perencanaan Kesehatan. Poin yang lebih menarik lagi, di dalam policy brief-nya, mereka juga menyertakan (1) roadmap, (2) estimasi budget untuk masing-masing opsi kebijakan yang mereka suguhkan, termasuk (3) perbandingan dengan budget kebijakan saat ini serta (4) budget impact analysis atau cost-effectiveness analysis-nya. Para pengambil kebijakan dapat melakukan “window shopping” untuk beberapa opsi kebijakan yang potensial untuk diadopsi dan diterapkan secara nasional, bukan hanya sebagai kebijakan regional.

25okt 2

Ketiga, Departemen Kesehatan secara serius mendorong dan memberi penghargaan atas kerjasama dengan mitra-mitra mereka, termasuk sektor swasta. Sebagai contoh, salah satu mitra mereka adalah Vital Strategies. Vital Strategies telah bekerjasama dengan Departemen Kesehatan selama 8 tahun terakhir dalam menyediakan peningkatan kapasitas penelitian implementasi dan riset operasional, dan juga komunikasi riset termasuk penyusunan policy brief.

Hasilnya adalah saat ini telah tersedia 21 modul pelatihan penelitian implementasi dan riset operasional di platform pelatihan online milik Departemen Kesehatan, tersedianya 16 pelatih di Departemen Kesehatan, dan telah dilatihnya lebih dari 60 peneliti dari berbagai Departemen Kesehatan dan CHD. Vital Strategies dapat melakukan hal ini berkat dukungan dari dana filantropi. Selain itu, Departemen Kesehatan tahun ini memperkuat hubungan kemitraan dengan berbagai institusi riset dengan meresmikan Jejaring Nasional untuk Riset Sistem dan Kebijakan Kesehatan, yang terdiri dari semua CHD dengan institusi riset yang terafiliasi dengan Universitas, dan beberapa institusi riset swasta. Jejaring ini menjadi platform bagi Departemen Kesehatan untuk mewadahi program-program pengembangan kapasitas, fellowship, data-to-policy initiative, pendanaan riset, dan lain-lain.


25okt shitaReporter:
Shita Dewi – Peneliti PKMK FK-KMK UGM

 

 

Reportase 18th Postgraduate Forum on Health Systems and Policies 2024

HARI 1:

 

Selasa, 6 Agustus 2024

PKMK-Kuala Lumpur. Sejumlah peneliti dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), FK-KMK, Universitas Gadjah Mada mengikuti konferensi 18th Postgraduate Forum on Health Systems and Health Policies. Tahun ini Postgraduate Forum on Health Systems and Policies mengusung tema Evidence-Based Policy for Health Reform. Kegiatan berlangsung selama dua hari yaitu pada 6-7 Agustus 2024 diselenggarakan oleh Faculty of Medicine, Universiti Kebangsaan Malaysia. Konferensi ini juga merupakan kolaborasi 3 universitas yaitu Universiti Kebangsaan Malaysia, Prince of Songkla University di Thailand dan Universitas Gadjah Mada di Indonesia.

Pada hari pertama, kegiatan dimulai dengan Keynote Address oleh Prof. Emeritus Dato Dr. Syed Mohamed Al-Junid, menyatakan forum ini berfokus pada penggunaan bukti untuk mendukung transformasi kesehatan dan penerapannya dalam kebijakan berbasis bukti di masa depan. Adanya keterlibatan Malaysia, Indonesia, dan Thailand ikut berkontribusi dan memfasilitasi pembelajaran dalam rangka mengikuti perkembangan global.

Keynote Address: Evidence-Based Policy For Health Reform

Prof. Emeritus Dato Dr. Syed Mohamed Al-Junid menyampaikan bahwa reformasi sektor kesehatan melibatkan proses perubahan mendasar yang berkelanjutan dalam kebijakan kesehatan dan pengaturan institusi. Perubahan yang terarah ini bertujuan untuk mencapai efisiensi, keadilan, dan efektivitas dalam sektor kesehatan. Reformasi sektor kesehatan mencakup berbagai aspek, seperti penetapan kebijakan, penyempurnaan kebijakan yang ada, serta reformasi institusi yang menjalankan kebijakan tersebut, termasuk sistem, penyampaian layanan, pendanaan, dan institusi. Di sisi lain, reformasi perawatan kesehatan bersifat lebih luas dan melibatkan sektor sosial lainnya, bukan hanya sektor kesehatan itu sendiri.

Selain itu, kebijakan kesehatan berbasis bukti adalah kunci dalam mengarahkan reformasi kesehatan yang efektif. Aspek-aspek utamanya meliputi penggunaan sistematis dari penelitian, penilaian kritis, transparansi, pemantauan hasil, keterlibatan pemangku kepentingan, dan masalah data. Reformasi sistem kesehatan diperlukan untuk mengatasi masalah seperti akses kesehatan yang tidak memadai, kekurangan sumber daya, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan layanan yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, reformasi sering menghadapi berbagai hambatan, termasuk resistensi politik, kurangnya konsensus, serta tantangan dari para profesional kesehatan. Di akhir sesi, Prof. Emeritus Dato Dr. Syed Mohamed Al-Junid juga menyampaikan kolaborasi antara pembuat kebijakan, peneliti, penyedia layanan kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk keberhasilan implementasi reformasi berbasis bukti.

pgf1Plenary I

Topic: Evidence from Systematic Review and Network Meta-Analysis: Evidence-Based Healthcare and Practice
Speaker: Prof. Dr. Tippawan Liabsuetrakul (Prince of Songkla University, Thailand)

Setelah keynote address, forum dilanjutkan dengan sesi pleno pertama yang membahas tentang Evidence From Systematic Review and Network Meta-Analysis: Evidence-Based Healthcare and Practice oleh Prof. Dr. Tippawan Liabsuetrakul. Pada pleno pertama, Tippawan menjelaskan tentang systematic review atau tinjauan sistematis merupakan kunci utama untuk sintesis penelitian pada pertanyaan sistematis dengan strategi pencarian komprehensif. Sementara network meta-analysis (NMA) merupakan metode statistik yang dikombinasikan dengan temuan studi individu. Berdasarkan observasi Tippawan, publikasi artikel terkait NMA dari 2002 hingga 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Namun, jumlah artikel NMA ini banyaknya dipublikasi dari negara maju atau institusi yang berada di negara maju. Kemudian, Tippawan juga menemukan bahwa ketersediaan artikel publikasi NMA dengan filter systematic review dari 1999 hingga 2024 terdapat 10.519 publikasi.

Tippawan juga memaparkan contoh dari penggunaan systematic review dan network meta-analysis pada penggunaan obat untuk penanganan preeclampsia. Kedua pendekatan dilakukan dengan menggunakan beberapa kata kunci seperti “prevention of preeclampsia,” “medications,” dan “meta-analysis” dengan menerapkan filter “systematic review”. Dari studi tersebut, Tippawan menyampaikan bahwa tidak ada satu evidence terkait pengobatan yang menjadi lebih unggul dari yang lain untuk penanganan preeclampsia. Bentuk pengobatan seperti antiplatelet, calcium dan antioxidants ditemukan lebih bermanfaat dari pada plasebo.

 

pgf2Plenary II

Topic: Post Covid Healthcare Reform in Indonesia
Speaker: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Msc, PhD (Universitas Gadjah Mada, Indonesia)

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD menjadi narasumber kedua pada 18th Postgraduate Forum on Health System and Policies. Laksono membahas reformasi sistem kesehatan di Indonesia pasca COVID-19. Pihaknya menyoroti tiga poin penting: sejarah reformasi kesehatan, pelayanan kesehatan era pandemi, dan kemajuan serta tantangan setelah UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berlaku. Reformasi politik tahun 1998 memperkuat undang-undang kesehatan, tetapi implementasinya belum optimal, terutama dalam hal sinergi antar undang-undang, reformasi SDM Kesehatan, layanan medis, dan layanan primer. Akibatnya, selama 20 tahun sebelum COVID-19, sistem kesehatan tidak efektif, efisien, dan adil, tercermin dari disparitas layanan, ketimpangan distribusi SDM kesehatan, dan ketimpangan klaim layanan BPJS Kesehatan.

Meskipun biaya klaim BPJS Kesehatan menurun selama pandemi, tantangan pembiayaan tetap ada. Segmen PBI selalu surplus, sementara segmen lain mengalami defisit, menunjukkan perbedaan akses layanan. Persentase belanja kesehatan dari GDP Indonesia masih rendah, dan peran pembiayaan swasta termarginalisasi. Pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar, tetapi juga menjadi momentum bagi Kementerian Kesehatan untuk melakukan reformasi sistem kesehatan melalui Transformasi Kesehatan, yang diperkuat dengan UU Nomor 17 tahun 2023.

Undang-undang ini memperkuat posisi pemerintah dalam sinkronisasi dan koordinasi sektor lain terkait kesehatan. Tantangan ke depan meliputi penguatan layanan primer, perluasan layanan, peningkatan SDM Kesehatan, dan mengatasi tantangan pembiayaan. Kolaborasi dengan organisasi independen untuk memantau implementasi sistem kesehatan juga penting untuk memastikan keberhasilan reformasi kesehatan di Indonesia pasca pandemi.

Reporter: Agus Salim, MPH., Tri Muhartini, MPA., dan Candra, MPH

 

 

 

 

Reportase Diseminasi Penelitian Sustainabilitas Pelayanan Kesehatan Esensial di Pandemi COVID-19

Tantangan dan Pembelajaran dari Indonesia

25jl

Pada Rabu (24/7/2024) diselenggarakan Diseminasi Penelitian "Sustainabilitas Pelayanan Kesehatan Esensial di Pandemi COVID-19: Tantangan dan Pembelajaran dari Indonesia". Acara ini bertempat di Hotel City Log Tebet, Jakarta dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan, termasuk perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI, World Bank dan jejaring partner seperti UNICEF, UNDP, Bappenas, BKKBN Nasional, Aliansi Ikatan Profesi, dan para stakeholder yang terlibat langsung dalam penelitian ini.

Sesuai dengan pilar ketiga SDGs yang berfokus pada menjamin kesehatan dan kesejahteraan bagi semua individu di semua usia, penelitian sustainabilitas pelayanan kesehatan esensial di pandemi COVID-19 yang mencakup tantangan dan pembelajaran dari Indonesia ini dilakukan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM yang berkolaborasi bersama Nossal Institute For Global Health, University Of Melbourne.

Acara diseminasi diawali dengan sambutan sekaligus membuka acara oleh Pandu Harimurti sebagai perwakilan dari World Bank. Pandu menjelaskan pentingnya penelitian ini dalam mendokumentasikan respon pemerintah Indonesia terhadap pandemi COVID-19. Pandemi telah menunjukkan berbagai kelemahan dalam sistem kesehatan, namun juga memberikan banyak pembelajaran yang bisa digunakan untuk memperkuat sistem kesehatan di masa depan. Pihaknya menekankan bahwa salah satu isu utama selama pandemi adalah bagaimana menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan esensial meskipun sumber daya kesehatan harus dialihkan untuk menangani COVID-19. Beliau berharap hasil penelitian ini dapat memberikan panduan untuk mempersiapkan sistem kesehatan Indonesia dalam menghadapi situasi darurat di masa depan.

Sambutan selanjutnya dari dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes, Ph.D selaku salah satu peneliti utama, menambahkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas upaya mengurangi dampak pandemi terhadap pelayanan kesehatan esensial serta mengevaluasi strategi pemerintah dalam meningkatkan perlindungan layanan kesehatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method, menggabungkan data kuantitatif dan wawancara kualitatif di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Rokan Hulu (Provinsi Riau), Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan), Kepulauan Yapen (Provinsi Papua), Kabupaten Timur Tengah Utara dan Kabupaten Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta), dan Jakarta Selatan (Provinsi DKI Jakarta).

Budi Perdana, MPH selaku Ketua Tim Kerja Pinjaman dan Hibah, Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes menyampaikan apresiasi kepada World Bank atas dukungannya selama pandemi. Budi mengungkapkan bahwa Kemenkes bersama World Bank telah menyiapkan berbagai strategi dan pendanaan untuk mengatasi COVID-19, termasuk pengalokasian dana sebesar 211 triliun rupiah untuk penanganan bencana nasional. Salah satu indikator utama yang dipantau adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan esensial, seperti layanan KIA, TB, gizi, dan imunisasi, yang berhasil mempertahankan tingkat utilisasi hingga 90% selama pandemi berkat berbagai inovasi dan adaptasi.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa pandemi berdampak berbeda pada berbagai jenis pelayanan kesehatan esensial. Kunjungan rawat jalan untuk penyakit tidak menular (PTM) sangat terdampak namun mulai pulih pada awal 2021. Kunjungan untuk tuberkulosis (TB) sangat terpengaruh, sementara layanan HIV relatif tidak terdampak parah. Inovasi dalam bidang kesehatan jiwa berhasil meningkatkan kunjungan selama pandemi. Selain itu, penggunaan telemedicine dan digitalisasi layanan kesehatan turut membantu menjaga keberlanjutan beberapa layanan esensial, meskipun memperburuk ketidaksetaraan akses di beberapa wilayah.

dr. Likke Prawidya Putri, MPH, Ph.D perwakilan tim peneliti, memaparkan bahwa pemanfaatan pelayanan esensial mengalami penurunan antara 10-30% di 3 bulan pertama pandemi, terutama tuberkulosis 30% dan imunisasi anak 25%. Beberapa faktor yang menyebabkan variasi penurunan pemanfaatan pelayanan yaitu terbatasnya peluang untuk self-screening atau pengalihan tugas pelayanan kepada non-petugas kesehatan. Seperti kita ingat bersama, saat pandemi terjadi kekurangan petugas kesehatan karena diperlukan untuk menangani kasus COVID-19. Selanjutnya, peneliti dari Nossal Institute for Global Health, dr. Tiara Marthias, MPH, Ph.D menjelaskan bahwa masing-masing pelayanan esensial sudah menerbitkan pedoman, tetapi dalam tingkat kedetailan dan fleksibilitas yang berbeda. Hal ini turut berkontribusi dalam mempengaruhi penurunan pemanfaatan pelayanan kesehatan esensial.

Diskusi yang berlangsung setelah pemaparan temuan penelitian menyoroti pentingnya pengembangan rencana adaptasi darurat untuk pelayanan kesehatan esensial, penguatan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta, serta investasi dalam infrastruktur kesehatan digital. Berbagai masukan dan rekomendasi dari para peserta diharapkan dapat memperkaya penelitian ini dan memberikan panduan yang lebih komprehensif untuk kesiapan dan respons sistem kesehatan Indonesia di masa depan.
Acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan penutupan. Seluruh peserta berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat besar bagi peningkatan sistem kesehatan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi situasi darurat di masa mendatang.

Materi

 

25jl 2

Tim Peneliti:

  • Prof. Linda Bennet, PhD (Nossal Institute For Global Health, Melbourne University)
  • Clare Strachan, MPH (Nossal Institute For Global Health, Melbourne University)
  • Katherine Gilbert (Nossal Institute For Global Health, Melbourne University)
  • dr. Tiara Marthias, MPH, PhD (Nossal Institute For Global Health, Melbourne University)
  • Paramitha Eka Putri, PhD (Nossal Institute For Global Health, Melbourne University)
  • dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes, PhD (PKMK FK-KMK UGM)
  • dr. Likke Prawidya Putri, MPH, PhD (PKMK FK-KMK UGM)
  • dr. Luqman Hakim, MPH (PKMK FK-KMK UGM)
  • Monita Destiwi, SKM, MA (PKMK FK-KMK UGM)
  • Perigrinus Sebong, SKM, MPH (PKMK FK-KMK UGM)
  • Iztihadun Nisa, SKM, MPH (PKMK FK-KMK UGM)
  • Hanifah Wulandari, S.Gz, MPH (PKMK FK-KMK UGM)
  • Rio Aditya Pratama, S.Goz (PKMK FK-KMK UGM)
  • Nila Munana, S.HG, MHPM (PKMK FK-KMK UGM)
  • Sensa Gudya, M.Kom (PKMK FK-KMK UGM)

Reporter: Iztihadun Nisa

 

 

 

 

Reportase Webinar Implementation Research for Health System Equity Inclusion and Impact

9jul

9 Juli 2024

Accelerate HSS menggelar webinar bertajuk "Implementation Research for Health System Equity Inclusion and Impact" pada 9 Juli 2024 dan menghadikran tiga pembicara dari Ghana, Georgia, dan Indonesia. Pembicara dari Indonesia adalah Astara Amantia Lubis yang merupakan Program Director Health Systems Strengthening Accelerator/Results for Development. Dalam presentasinya yang berjudul "Pilot Testing Inclusive Strategic Purchasing Approaches to Strengthen PHC Providers’ Performance," Astara membahas berbagai pendekatan strategis untuk meningkatkan kinerja penyedia layanan kesehatan primer (PHC) di Indonesia.

Astara Amantia Lubis membuka presentasinya dengan menyoroti tingginya angka kematian ibu di Indonesia, yang menduduki peringkat kedua tertinggi di Asia Tenggara dengan Maternal Mortality Ratio (MMR) sebesar 189 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan bahwa implementasi layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir (MNH) masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan utama meliputi tingginya pengeluaran kesehatan untuk MNH di rumah sakit akibat banyaknya rujukan darurat, rendahnya pemanfaatan layanan kebidanan JKN di fasilitas kesehatan primer, serta belum optimalnya standar kualitas layanan. Akibatnya, banyak masyarakat lebih memilih membayar sendiri biaya perawatan daripada memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Astara menekankan pentingnya meningkatkan pembiayaan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, terutama di tingkat layanan primer. Bekerja sama dengan USAID Health Financing Activity, Thinkwell, dan Universitas Gadjah Mada, tim peneliti berfokus pada pendekatan "Strategic Health Purchasing" atau pembiayaan kesehatan strategis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggunakan dana secara efisien sambil tetap menjamin kualitas perawatan yang optimal dari penyedia layanan kesehatan.

Salah satu upaya implementasi, dilakukan proyek percontohan di Kabupaten Serang dan Kota Serang. Proyek ini mengadopsi elemen-elemen pembelian strategis, termasuk penyesuaian manfaat, implementasi kontrak, serta pemberian insentif pembayaran bagi penyedia layanan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, sekaligus mengurangi beban finansial masyarakat.

Keberhasilan proyek ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan sub-nasional untuk mengakomodir perspektif dan kebutuhan dari berbagai pihak terkait. Peran dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan juga telah dipetakan dan disepakati, khususnya dalam hal advokasi kebijakan.

Fase Pilot Project

Fase pilot project terbagi menjadi tiga bagian, yaitu operational research, outcome research (kuantitatif), dan implementation research (kualitatif). Pada operational research terdapat fase desain dan fase implementasi. Fase desain dimulai dengan desain ekosistem, analisis dampak anggaran, analisis infrastruktur, analisis institusional, serta pemetaan beban kerja dan beban di fasilitas kesehatan primer.

Selanjutnya pada fase implementasi, dilakukan outcome research dan implementation research. Pada outcome research, dilakukan survei terkait fasilitas kesehatan dan survei ibu. Fokus utama selama fase implementasi yang berlangsung selama 12 bulan adalah memperkuat pemantauan dan pembinaan penyedia layanan serta koordinasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Harapannya, dalam 12 bulan akan terjadi peningkatan akses dan kualitas layanan kepatuhan penyedia layanan terhadap standar layanan yang ditetapkan serta keberlanjutan finansial bagi BPJS Kesehatan.

Selama fase desain dan implementasi, kelompok kerja teknis (TWG) berperan dalam menyempurnakan kebijakan nasional serta pedoman di tingkat subnasional. Berdasarkan penelitian hasil dan implementasi yang dilakukan oleh UGM, indikator yang sama digunakan untuk mengukur akses, kapasitas, dan cakupan layanan dalam meningkatkan akses perawatan neonatal dan postnatal.

Astara menambahkan bahwa dalam 12 bulan implementasi, terlihat dampak positif terhadap efisiensi finansial. Terjadi pergeseran tren dari rumah sakit ke layanan kesehatan primer untuk perawatan neonatal dan postnatal tanpa risiko tinggi. Sebelumnya, pada 2020, banyak perawatan jenis ini dilakukan di rumah sakit. Namun kini, ibu-ibu dapat dirawat di tingkat layanan primer, yang menurunkan biaya rata-rata layanan.

Penelitian implementasi UGM juga menunjukkan bahwa pendekatan pemantauan dan pembinaan diterima dengan baik oleh pihak-pihak terkait. Sebagai respons positif, wali kota dan bupati mengeluarkan surat keputusan tentang jaminan kualitas menggunakan tata kelola pembinaan dan pemantauan ini. Di tingkat nasional, beberapa hasil penelitian telah diadopsi, termasuk kenaikan tarif berdasarkan analisis dampak anggaran, penerapan indikator kualitas dalam sistem informasi BPJS Kesehatan, dan pembaruan pedoman nasional tentang perawatan Antenatal Care (ANC).

Sebagai penutup, Astara menggarisbawahi pentingnya penelitian implementasi dalam memperkuat strategi pembelian kesehatan yang berkelanjutan. Pihaknya menegaskan bahwa penelitian ini membantu memberikan umpan balik secara real-time dan mengidentifikasi risiko yang disebabkan oleh kebijakan kesehatan nasional di tingkat penyedia layanan, serta memberikan rekomendasi yang konkret dan terukur untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kesehatan di Indonesia.

Reporter:
Ratri Mahanani (Divisi Public Health, PKMK UGM)

 

 

Reportase Secure Webinar 15, Kolaborasi Sektor Publik dan Swasta dalam Integrasi Pelayanan Masyarakat, Layanan Primer, dan Rumah Sakit: Pembelajaran dari Singapura

Reportase Secure Webinar 15
Kolaborasi Sektor Publik dan Swasta dalam Integrasi Pelayanan Masyarakat, Layanan Primer, dan Rumah Sakit: Pembelajaran dari Singapura

3jul 1

Asian Development Bank (ADB) mengadakan webinar sebagai bagian dari rangkaian "Driving Change: Conversations on Advancing Primary Care Transformation in Southeast Asia" pada 27 Juni 2024. Acara ini berfokus pada integrasi layanan kesehatan primer di Singapura, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta relevansinya bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Webinar ini menghadirkan pemateri dari Singapura, yaitu Associate Prof Clive Tan, Senior Consultant dari National Healthcare Group, dan Lely Gunawan, Director dari Primary & Community Care Development Agency for Integrated Care. Sementara itu, pembahas dalam kegiatan ini adalah Dr. Rick Chan, Primary Care Sector Leader Singapura, dan Dr. Eduardo Banzon, Principal Health Specialist dari ADB.

3jul 2Sesi pertama, "Integrated Care in Singapore", dibuka oleh Dr. Tan yang menyoroti tantangan kesehatan yang dihadapi Singapura. Meskipun memiliki harapan hidup tertinggi di dunia yaitu 84 tahun, penduduk Singapura cenderung menghabiskan sekitar 10 tahun terakhir dalam kondisi kesehatan yang buruk. Dengan populasi mencapai 5,6 juta dan rasio dukungan usia tua sebesar 3,7, Singapura menghadapi tekanan besar dalam mendukung populasi lansia. Pertumbuhan pengeluaran kesehatan yang mencapai 8,2% per tahun jauh melebihi pertumbuhan PDB dan inflasi, menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan sistem kesehatan di masa depan.

Untuk mengatasi tantangan ini, Kementerian Kesehatan Singapura meluncurkan inisiatif "Healthier SG". Program ini berfokus pada pencegahan melalui kerjasama dengan pihak swasta, menawarkan perawatan terpercaya dari dokter keluarga untuk semua kebutuhan kesehatan, mendukung gaya hidup sehat, dan memberdayakan individu. Dengan konsep "Satu Klinik Keluarga, Rencana Kesehatan Personal untuk Semua", program ini mendorong hubungan jangka panjang antara pasien dan dokter keluarga untuk mengembangkan dan mengelola rencana kesehatan personal.

3jul 3Lely Gunawan melanjutkan pembahasan dengan menyoroti transformasi layanan kesehatan primer di Singapura dan program "Age Well SG". Mengingat proyeksi bahwa 1 dari 4 warga Singapura akan berusia 65 tahun ke atas, pemerintah Singapura mendorong warga untuk memilih klinik atau dokter umum sebagai titik kontak utama untuk semua kebutuhan pelayanan. Program "Age Well SG" diimplementasikan untuk mendukung lansia agar tetap aktif, terhubung secara sosial, dan dirawat dalam komunitas mereka. Lely juga menekankan peran penting Active Ageing Centres (AAC) yang berfungsi sebagai pusat sosial dan pusat rujukan pelayanan bagi lansia, menyediakan pemantauan kesehatan rutin dan berbagai intervensi gaya hidup.

3jul 4Pada sesi kedua, "Overview of Public and Private Sector Collaboration on Integrated Care: Progress and Opportunities in SEA," Dr. Eduardo Banzon membahas evolusi sistem kesehatan di Asia Tenggara. Eduardo mengamati adanya perbedaan pendekatan antara Singapura dan negara berkembang lainnya, dimana banyak negara berkembang masih menganut pendekatan yang berorientasi pada sisi penawaran dalam layanan kesehatan primer. Pihaknya mengkritisi pendekatan ini, menjelaskan bahwa sistem seperti ini cenderung kurang memotivasi penyedia layanan untuk meningkatkan kualitas. Sebaliknya, Singapura telah bergeser menuju pendekatan berorientasi permintaan, dimana masyarakat lebih diberdayakan melalui asuransi kesehatan atau mekanisme lain yang ditawarkan oleh negara.

Selama sesi panel diskusi, Dr. Rick Chan menjelaskan bahwa inisiatif "Healthier SG" bertujuan untuk memperkuat Primary Care Networks dengan melibatkan praktisi dokter medis baik solo maupun kelompok. Rick juga menyoroti keterlibatan aktif dokter umum dalam pengembangan program Healthier SG dan pedoman pelayanan preventif. Selain itu, pasien di Singapura memiliki kebebasan penuh untuk memilih klinik layanan kesehatan primer mereka melalui aplikasi HealthHub. Lebih lanjut, Kementerian Kesehatan Singapura juga memberikan subsidi untuk kunjungan ke klinik dokter umum melalui skema Community Health Assistance Scheme (CHAS).

3jul 5Dr. Tan melengkapi diskusi dengan menekankan pentingnya sistem insentif untuk mendorong penyedia layanan melakukan hal yang benar, seperti penghargaan untuk dokter yang mengikuti pedoman manajemen penyakit sesuai dengan "Healthier SG". Tan juga menjelaskan bahwa perubahan ke model kapitasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan transisi yang mulus.

Secara garis besar, webinar ini menyoroti upaya transformatif Singapura dalam mengintegrasikan layanan kesehatan primer dan mengatasi tantangan populasi yang menua. Acara ini mengeksplorasi kolaborasi inovatif antara sektor publik dan swasta dalam mereformasi sistem kesehatan, dengan fokus khusus pada inisiatif "Healthier SG" dan program "Age Well SG". Webinar ini menitikberatkan pada stratgi komprehensif Singapura dalam mentransformasi sistem kesehatan primer merka, dengan fokus pada integrasi, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat, serta bagaimana pendekatan ini dapat diadaptasi oleh negara lain di kawasan.

Hal menarik yang dibahas dalam webinar ini antara lain konsep "Satu Klinik Keluarga, Rencana Kesehatan Personal untuk Semua" yang diusung oleh program "Healthier SG" menawarkan perspektif baru dalam membangun hubungan jangka panjang antara pasien dan dokter keluarga. Selain itu, peran Active Ageing Centres (AAC) sebagai pusat sosial dan rujukan pelayanan bagi lansia menunjukkan pendekatan berbasis komunitas yang inovatif. Diskusi tentang sistem insentif untuk mendorong penyedia layanan mengikuti pedoman manajemen penyakit juga menarik, menggambarkan bagaimana Singapura berusaha menyelaraskan kepentingan berbagai pemangku kepentingan dalam sistem kesehatan. Terakhir, pembahasan tentang transisi bertahap menuju model kapitasi memberikan pengetahuan berharga tentang bagaimana perubahan sistem dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Reporter:
Rossa Ratri, SE (Divisi Public Health PKMK UGM)

 

 

 

 

 

Reportase Health System Strengthening Accelerator (HSSA) Workshop 2024

Igniting HPSR Futures: Empowering Torchbearers in the Asia-Pacific

5-7 Juni 2024 | Gran Melia Hotel, Jakarta Indonesia

Hari 1

Rabu, 5 Juni 2024

5jun 1

Acara HSSA Workshop 2024 adalah sebuah action-oriented workshop yang mencakup kombinasi presentasi pleno, sesi kelompok kecil, dan aktivitas kolaboratif. Kegiatan ini mendorong pemahaman serta pertukaran pengetahuan, memberi informasi tentang peluang penguatan kapasitas, dan memperkuat hubungan kerja antar beragam pemangku kebijakan kesehatan di regional Asia. Acara ini memiliki tema “Strengthening the ecosystem for health policy and systems research for health systems strengthening in Asia” yang memiliki fungsi kritis dalam mengidentifikasi langkah-langkah tindakan ini sangat penting untuk menentukan "pembawa obor," misalnya, anggota komunitas yang bersedia dan berada dalam posisi yang baik untuk menggerakkan agenda bersama ke depan. Pada akhir lokakarya, peserta akan mengidentifikasi setidaknya dua tindakan penguatan dan pembawa obor di setiap tingkat sistem organisasi, nasional, dan regional.

Reportase ini mendokumentasikan sesi hari pertama pelaksanaan Health System Strengthening Accelerator (HSSA) Workshop 2024. Kegiatan dibuka oleh Dwi Puspasari, SKM, M.Sc selaku Kepala Pusjak Upaya Kesehatan dari BKPK Kementerian Kesehatan. BKPK menceritakan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan pembelajaran yang baik untuk pemerintah Indonesia melakukan transformasi sistem kesehatan dengan memperkuat Health Policy and System Research. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari USAID Indonesia dan USAID Asia dalam penyediaan evidence dan mengaitkan dengan proses kebijakan untuk membangun sistem kesehatan yang berbasis lokal.


Sesi: The HPSR Ecosystem over the past 5 years

5jun 2

Amanda Folsom, Senior Program Director at Results for Development (R4D)

Setelah kata sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan oleh Amanda Folsom tentang The HPSR Ecosystem over the past 5 years. Amanda menjelaskan tentang perjalanan HPSR yang telah dimulai sejak 2019 hingga 2024 dengan prioritas utama adalah menghubungkan penelitian dan pengambilan keputusan. Dalam 5 tahun ini, terdapat 97 organisasi di 27 negara Asia yang terlibat dalam HPSR. Namun, organisasi yang terlibat dalam HPSR ini masih terbatas untuk melakukan kolaborasi dan belum banyak terlibat dalam platform pembelajaran. Amanda juga menjelaskan, berdasarkan hasil assessment mereka pada 2020, peranan HPSR untuk penguatan sistem kesehatan di Asia mayoritas menghasilkan bukti (98%), analisis data dan menemukan masalah (94%), formulasi solusi (68%), memastikan adopsi usulan kebijakan (47%) dan mengimplementasikan perubahan (6%). Melalui workshop ini, Amanda berharap peserta dapat memperdalam pemahaman tentang kolaborasi penelitian kebijakan dalam dan antara negara, khususnya organisasi yang bergabung dalam HPSR dengan pengambil keputusan pada kebijakan kesehatan.

5jun 3

Setelah Amanda Folsom menjelaskan perjalanan HPSR dalam 5 tahun terakhir, peserta diajak untuk berpartisipasi melakukan refleksi yang sudah dilakukan oleh organisasi dari 2019-2024. Peserta diminta untuk menuliskan kegiatan yang sudah dilakukan selama terlibat dalam HPSR di tingkat global, regional, nasional dan organisasi.

Sesi: The HPSR Ecosystem Now: Making a plan

Dr. Vivian Lin, Professor of Public Health Practice, The University of Hongkong

5jun 4Sesi The HPSR Ecosystem Now: Making a plan adalah salah satu sesi interaktif setelah coffee break dan opening network pada hari pertama (5 Juni 2024) workshop. Pada sesi hybrid ini, peserta merefleksikan visi dari ekosistem Health Policy and System Research (HPSR) sebelumnya, dengan berdiskusi mengenai aspek-aspek pada visi yang dapat di-update serta mendiskusikan fungsi dari berbagai aktor “torchbearers” dalam memperkuat ekosistem HPSR di tingkat lokal maupun regional. Sebagai output dari sesi ini yaitu draft mengenai versi terbaru dari visi ekosistem HPSR beserta peranan dan fungsi dari aktor/ torchbearers sebagai komponen dari rencana aksi (action plan).

Dr. Vivian Lin membuka sesi The HPSR Ecosystem Now: Making a plan dengan membawakan pengantar mengenai visi HPSR Ecosystem yaitu Asia HPSR Ecosystem Vision (2021) dengan membahas aspek-aspek penting dalam visi ekosistem sebagai berikut:

5jun 5

Asia HPSR Ecosystem Vision (2021), a stronger enabling HPSR ecosystem of the future that is highly responsive to countries’ needs. HPSR ecosystem yang kuat dikarakterisasi dari

  • tingginya demand dan penggunaan akan evidence
  • meningkatnya domestically financing
  • memperkuat engagement dengan regional dan global platform.
  • matriks untuk mengukur performa ekosistem

Sementara prioritas area dalam penguatan visi HPSR ekosistem meliputi: implementasi research partnership, networks dan forums, peningkatan training, research agenda-setting, financing frameworks, catalog learning and training opportunity, monev ecosystem.

Mengingat bahwa sesi yang diadakan bersifat hybrid, maka Dr. Vivian mengundang partisipasi peserta yang mengikuti sesi secara daring dengan berpartisipasi dalam pooling mengenai 3 topik prioritas berdasarkan 2021 vision of HPSR Ecosystem

5jun 6

Gambar: Hasil Pooling peserta workshop sesi The HPSR Ecosystem Now: making a plan

Setelah sesi pooling diadakan agenda interaktif dengan menggunakan perantara puzzle yang mengharuskan peserta dalam satu meja untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan puzzle tersebut. Banyak lessons learned yang didapatkan dari games puzzle tersebut seperti halnya bagaimana HPSRIs dapat bekerjasama untuk mencapai satu tujuan yaitu memperkuat HPSR ecosystem.

Sesi dilanjutkan dengan pembahasan mengenai policy environment sebagai salah satu enabler dalam ekosistem HPSR. Policy environment yang ada saat ini belum memiliki gambaran besar mengenai orientasi penelitian, perlu adanya peningkatan kapasitas (peneliti perlu benar-benar belajar tentang bukti yang baik, perantara kebijakan, pembuat kebijakan untuk memahami), perlunya melakukan lebih banyak koordinasi lintas sektoral, dampak di tingkat komunitas, inklusivitas- bagian dari komunitas, di luar penelitian dan praktik, ekonomi politik, pemetaan sumber daya.

Sesi workshop diakhiri oleh Dr. Vivian Lin dengan sebuah refleksi mengenai bagaimana cara kita dapat menerjemahkan HPSR Ecosystem vision ini menjadi sebuah aksi karena sejatinya sebuah visi yang baik adalah visi yang dapat dilaksanakan dengan membuat rencana aksi/action plan.

 

 

Reporter: Tri Muhartini, MPA (PKMK UGM) dan Kadek Darmawan

 

 

Priorities 2024, Shaping the Future of Health Prioritization: Strategies for Sustainable Solutions

Bangkok, 8 – 10 Mei 2024

Konferensi ini diselenggarakan oleh International Society for Priorities in Health, dan kali ini tuan rumahnya adalah Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP) Thailand. Tema yang diusung berfokus pada pendekatan-pendekatan dan praktik-praktik baik serta prakiraan tren ke depan untuk melakukan penapisan teknologi agar dapat menentukan prioritas-prioritas intervensi kesehatan yang efektif dan equitable.

Ancaman COVID-19 baru saja berlalu, tetapi lebih banyak lagi kemungkinan ancaman baru akan segera terjadi. Perubahan iklim, konflik geopolitik, pertumbuhan ekonomi yang rendah, kendala keuangan, dan teknologi perawatan kesehatan baru dapat menimbulkan tantangan bagi sistem perawatan kesehatan yang sedang berjuang untuk mencapai cakupan kesehatan semesta. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang komprehensif untuk memprioritaskan kesehatan diperlukan untuk memastikan ketahanan dan solusi berkelanjutan untuk kesehatan. Konferensi ini menyampaikan apa yang bisa dipetik dari pengalaman dan inovasi berbagai negara dalam mengalokasikan sumber daya untuk kesehatan, apa yang dibutuhkan dalam sistem perawatan kesehatan berkelanjutan dan mampu menahan tantangan dan ancaman baru.

Beberapa sesi kunci yang dibahas adalah:

From Data to Action: Leveraging AI and RWE for Informed Priority Setting

Real-World Evidence (RWE) dan Artificial Intelligence (AI) telah ada selama lebih dari beberapa dekade, dan berfungsi sebagai alat yang berharga untuk dukungan prioritas. Perdebatan berlanjut pada isu-isu seperti apakah RWE dan AI merupakan realita baru atau apakah mereka hanya sesuatu yang trendi, dan apakah yang pro terhadap RWE dan AI lebih besar daripada yang kontra, termasuk dapatkah mereka benar-benar membantu dengan prioritas. Selain itu, juga dibahas bagaimana, dan hal-hal apa yang harus diperhatikan di RWE dan AI jika masyarakat kita akan semakin bergantung pada teknologi itu, termasuk bagaimana membuat AI dapat lebih di pertanggungjawabkan.

Ethics at the Heart of Health Priority Setting: Striking the Balance between Efficiency and Equity

Dalam upaya menciptakan sistem perawatan kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan, keharusan untuk mengatasi kesetaraan kesehatan menjadi semakin penting. Para pembicara membahas faktor-faktor penentu sosial, efek distribusi, dan interaksi antara efisiensi dan kesetaraan, dan dapat memetakan arah menuju masa depan perawatan kesehatan yang tidak hanya efektif tetapi juga adil. Beberapa hal yg dibahas, misalnya:

  1. Mengapa kita perlu peduli dengan pemerataan kesehatan? Kesetaraan kesehatan bukan hanya keharusan moral tetapi pondasi penting untuk sistem perawatan kesehatan yang kuat dan berkelanjutan. Sesi ini menyelidiki faktor penentu sosial dalam perawatan kesehatan dan efek distribusi yang sering menyebabkan perbedaan dalam hasil kesehatan.
  2. Kepentingan relatif efisiensi dan kesetaraan (individu, sistem kesehatan, pengambil keputusan), mengeksplorasi trade-off yang dapat diterima dan tidak dapat diterima yang harus dinavigasi oleh individu, sistem kesehatan, dan pembuat keputusan.
  3. Proses kebijakan, dengan fokus pada Penilaian Teknologi Kesehatan (HTA), dan metode penelitian seperti analisis efektivitas biaya distribusi (DCEA) merupakan potensi untuk melihat tentang kapan Analisis Efektivitas Biaya (CEA) mungkin gagal dan mengeksplorasi pendekatan alternatif yang lebih baik mengatasi nuansa kesetaraan dalam perawatan kesehatan.
  4. Menerjemahkan bukti dari penelitian kesetaraan kesehatan ke dalam kebijakan yang efektif merupakan upaya yang menantang. Sesi ini mengidentifikasi dan mengatasi tantangan ini sambil mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk menjembatani kesenjangan antara penelitian dan kebijakan.
  5. Pertimbangan kesetaraan dalam pengambilan keputusan perawatan kesehatan (seberapa besar pembuat keputusan menilai kesetaraan). Keputusan yang dibuat di tingkat kebijakan sangat berdampak pada kesetaraan kesehatan. Melalui diskusi dengan pembuat kebijakan yang berbicara dalam sesi ini, terungkap faktor-faktor yang mempengaruhi pembuat kebijakan terdapat dialog komprehensif tentang dimensi etika penetapan prioritas kesehatan.

Konferensi ini juga membahas beberapa praktik baik dari penerapan berbagai pendekatan yang dipakai dalam penapisan teknologi dan pilihan prioritas untuk intervensi serta penentuan paket manfaat kesehatan, misalnya, Cost-effectiveness threshold (CET), Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA), Distributional Cost-Effectiveness Analysis (DCEA), Evidence-Informed Deliberative Processes (EDPs), dan seterusnya.

Sebagai contoh, salah satu sesi bertajuk “What’s the Risk of Making the Wrong Decision ?” membahas metode CEA digunakan untuk Menyusun Paket Manfaat dalam Jaminan Kesehatan.

Memprioritaskan layanan dalam paket manfaat kesehatan (HBP) adalah proses yang menuntut data yang luar biasa banyak. Seringkali, HBP diprioritaskan berdasarkan berbagai kriteria seperti efektivitas biaya, dampak biaya/anggaran, kelayakan, dan ekuitas. Analis dihadapkan dengan metode adaptasi untuk menuntut kendala waktu dan berbagai tingkat data lokal yang tersedia. Ini menjadi masalah yang sangat akut ketika perlu dilakukan revisi paket manfaat secara penuh, dimana permintaan data sangat intensif sehingga terpaksa menggunakan data dari sektor lain, perkiraan global, nilai default, dan/atau pendapat ahli. Meskipun ada upaya dalam beberapa tahun terakhir untuk mengumpulkan bukti global untuk menginformasikan prioritas HBP, menggabungkan data dari berbagai sumber atau mengadaptasinya dari konteks lain secara inheren bersifat tidak pasti.

Pada waktunya, menggunakan informasi yang tidak pasti dalam desain HBP dapat menimbulkan risiko tinggi, atau biaya / opportunity cost, terutama dalam konteks negara dengan tingkat sumber daya yang rendah.

Dalam ekonomi kesehatan, analisis ketidakpastian biasanya berfokus pada kisaran dan ketidakpastian nilai yang mungkin digunakan untuk membuat parameter analisis efektivitas biaya (CEA). Demikian juga, nilai analisis informasi (VOI) digunakan untuk mengukur risiko dengan memanfaatkan analisis sensitivitas dari CEA ini untuk memperkirakan nilai pengurangan ketidakpastian. Namun, mengevaluasi risiko dalam HBP adalah tantangan. Pertama, ketidakpastian dalam HBP melampaui ketidakpastian parameter. Misalnya, ketidakpastian struktural, perbedaan dalam sistem kesehatan, dan ketidakpastian mentransfer perkiraan dari yurisdiksi lain harus dipertimbangkan. Kedua, HBP biasanya menggunakan CEA sekunder, dan memperoleh nilai yang diperlukan untuk menghitung VOI tidak selalu memungkinkan. Akhirnya, kerangka kerja untuk mengevaluasi ketidakpastian dan risiko sebagian besar telah dikembangkan di negara-negara berpenghasilan tinggi tetapi jarang dipertimbangkan dalam konteks desain HBP yang biasanya terkonsentrasi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMICs).

bangkok24 


Reporter:
Shita Dewi (Divisi Public Health, PKMK UGM)

 

 

 

  • angka jitu
  • togel 4d
  • togel online
  • toto macau
  • rtp live slot
  • togel online
  • toto macau
  • bandar togel 4d
  • slot dana
  • toto sdy
  • slot 5000
  • toto slot
  • slot gacor
  • togel sidney
  • live draw sgp
  • slot 5000
  • slot 5000
  • bandar togel
  • slot 5000
  • toto macau
  • bandar slot
  • toto togel
  • slot thailand
  • togel4d
  • togel online
  • togel 4d
  • slot 5000
  • slot 5000
  • rajabandot
  • toto macau
  • data toto macau
  • bandar slot
  • bandar slot
  • bandar slot
  • bandar slot
  • bandar slot
  • bandar slot
  • bandar slot
  • bandar slot
  • judi online
  • nexus slot
  • toto slot
  • agen slot
  • toto 4d
  • slot777
  • polototo
  • slot dana
  • slot777
  • slot777
  • slot jepang
  • scatter hitam
  • slot777
  • slot thailand
  • bandar slot
  • situs slot
  • slot88