Pelatihan Analis Kebijakan Edisi I

Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan yang Layak untuk JKN, KIA, Stunting dan Kebijakan Kesehatan lainnya

  Latar Belakang

Kondisi kesehatan di Indonesia masih berada dalam keadaan ketidakpastian. Beberapa permasalahan yang muncul menghambat pelayanan kesehatan. Untuk menyelesaikan masalah kesehatan, salah satunya diperlukan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan. Kebijakan merupakan problem oriented, sebuah kebijakan disusun untuk menyelesaikan suatu masalah publik dan kebijakan (Lasswell, 1970). Maka, penyusunan kebijakan yang layak haruslah sejalan dengan masalah yang sedang terjadi.

Menyusun suatu kebijakan yang layak dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kebijakan. Dalam analisis kebijakan, penetapan rekomendasi haruslah sejalan dengan identifikasi dan perumusan masalah. Mencapai kebijakan yang layak membetuhkan beberapa metode yang harus dilalui dalam analisis kebijakan (Dunn,2004) yaitu: perumusan masalah (problem structuring), prakiraan (forecasting), rekomendasi (recommendation), pemantauan (monitoring), dan penilaian (evaluation). Penerapan metode analisis tersebut sangatlah penting, karena mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan yang gagal dalam implementasi adalah kebijakan yang disusun tidak berdasakan metode analisis yang optimal.

Untuk itu, penelitian kebijakan tidaklah cukup mengubah dan menyelesaikan masalah kesehatan. Namun, hasil penelitian dapat digunakan sebagai evidence based dari penyusunan analisis kebijakan. Dengan demikian, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM menyelenggarakan pelatihan analsisi kebijakan yang diperuntukan untuk seluruh isu kebijakan kesehatan, seperti JKN, KIA, Stunting, Gizi, dan lainnya.

  Tujuan

1. Mengoptimalkan hasil dan rekomendasi penelitian sebagai rujukan perubahan atau perbaikan kebijakan kesehatan.
2. Memahami masalah kebijakan kesehatan berdasarkan evidence based.
3. Memahami penyusunan rekomendasi kebijakan yang layak (visible) untuk implementasi.
4. Memahami proses penyusunan kebijakan.

  Output

1. Peserta dapat memahami konsep dasar dari analisis kebijakan.
2. Peserta dapat mampu memahami metode analisis kebijakan.
3. Peserta dapat mengaplikasikan metode analisis kebijakan.
4. Peserta mampu merumuskan masalah kebijakan dan dan membedakannya dengan masalah privat.
5. Mampu menyusun argumen dalam merumuskan berbagai alternatif kebijakan.
6. Mampu mendiagnosa dan menentukan alternative kebijakan terbaik.
7. Mampu membuat keputusan yang tepat atas berbagai alternatif kebijakan yang dirumuskan hingga menjadi suatu rekomendasi.

  Waktu dan Tempat

Pertemuan Pertama
Hari, Tanggal : Senin, 16 Maret 2020
Pukul : 10.00 – 12.30 WIB
Tempat : Common Room Litbang FK-KMK UGM Lt.1

  Kegiatan

  Referensi

Lembaga Apartur Negara (LAN). 2015. Modul IV: Analisis Kebijakan Publik.
Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Bardach, E, 2012. A Practical Guide For Policy Analysis The Eight Fold Path To More Effective Problem Solving (4th edition). Sage. Washington DC
Patton V dan Sawicki D, 1993. Basic Methods of Policy Analysis and Planning. Prentice Hall.

   Narahubung & Koordinator Pelaksana

Trimuhartini
No. HP 0896-9338-7139
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pelatihan Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan

  Latar Belakang

Akademisi dan peneliti kesehatan sering kali menggunakan penelitian merupakan kegiatan penting untuk mengembangkan pengetahuan dan pembuktian teori. Akan tetapi, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM melihat bahwa penelitian kebijakan kesehatan juga perlu dilakukan. Penelitian kebijakan memiliki perbedaan penelitian teori atau konsep pada umumnya.

Hal pokok yang dibutuhkan dari penelitian kebijakan adalah dokumen kebijakan yang bermasalah beserta evidence based. Akademisi dan peneliti dapat berperan untuk memonitor dan mengevaluasi kebijakan kesehatan yang sedang diselenggarakan oleh pemerintah. Penelitian kebijakan juga menjadi tahapan awal dari proses untuk peneliti atau akademisi untuk melakukan perubahan atau perbaikan kebijakan kesehatan. Namun, dalam bidang kesehatan, penelitian kebijakan masih jarang dilakukan dan dipahami.

Oleh karena itu, PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan pelatihan penelitian kebijakan kesehatan untuk akademisi dan peneliti bidang kesehatan. Dengan pelatihan ini, diharapkan pula peserta dapat memanfaatkan data yang ada di Dasboard Sistem Kesehatan (DaSK).

  Tujuan

1. Mengembangkan kemampuan akademisi dan peneliti bidang kesehatan dalam penelitian kebijakan.
2. Mengarahkan akademisi dan peneliti bidang kesehatan untuk terlibat memonitoring pelaksanaan kebijakan kesehatan.
3. Memanfaatkan data yang telah tersedia dalam DaSK PKMK FK-KMK UGM.

  Hasil yang diharapkan

1. Peserta mampu memahami penelitian kebijakan kesehatan.
2. Peserta mampu menuliskan penelitian kebijakan kesehatan.
3. Peserta mampu memanfaatkan DaSK sebagai evidence based penelitian kebijakan.
4. Peserta dapat berpartisipasi dalam proses kebijakan, khususnya dalam perbaikan situasi kesehatan.

  Waktu dan Tempat

Pertemuan Pertama
Hari, Tanggal : Selasa, 3 - 11 Maret 2020
Pukul : 09.00 – 12.30 WIB
Tempat : Common Room Litbang FK-KMK UGM Lt.1

  Kegiatan

  Referensi

Lembaga Apartur Negara (LAN). 2015. Modul III: Motodelogi Riset Kebijakan Positivist dan Non-Positivist.
Creswell, John, W. (1994). Research Design: Qulitative and Quantitative Approaches. London: Sage Publication.
Creswell, John, W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. London: Sage Publication.

   Narahubung & Koordinator Pelaksana

Trimuhartini
No. HP 0896-9338-7139
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Draft 1
KERANGKA ACUAN SEMINAR

Aplikasi Sistem Kontrak di Sektor Kesehatan: Faktor Pendukung dan Kendala Implementasi Kebijakan Swakelola Tipe III dari Perspektif Dinas Kesehatan dan Organisasi Bukan Pemerintah

26 Februari 2020

  LATAR BELAKANG

Swakelola sebagai salah satu cara pengadaan barang/jasa pemerintah sudah lama dilakukan, tetapi tipe swakelola dengan melibatkan Organisasi Masyarakat belum banyak dilakukan sebelumnya. Padahal Organisasi Masyarakat memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan pemerintah maupun pelaku usaha atau penyedia swasta, khususnya dalam pendekatan terhadap masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak diminati pelaku usaha.

Keluarnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi solusi sekaligus menjadi dasar hukum kebijakan swakelola tersebut (Catatan: dalam Perpres tersebut disebut Swakelola Tipe III). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kemudian mengeluarkan pedoman swakelola melalui Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018. Dengan demikian, seharusnya kebijakan tersebut sudah bisa diimplementasikan, termasuk di bidang kesehatan.

Permasalahannya, Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Kesehatan RI belum selesai merumuskan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaan kebijakan Swakelola Tipe III tersebut. Padahal adanya Perpres No. 16 Tahun 2018 tersebut memberikan peluang bagi Kementerian Kesehatan di tingkat pusat dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di tingkat daerah untuk mendapatkan mitra baru yang potensial dalam implementasi berbagai program kesehatan. Di sisi lain, Organisasi Masyarakat sebagai calon mitra potensial belum sepenuhnya mengetahui atau memahami peluang yang diberikan oleh Perpres No. 16 Tahun 2018.

Dalam konteks demikian, sebelumnya (tanggal 3 Februari 2020) telah diselenggarakan seminar “Kerjasama Pemerintah dengan Organisasi Bukan Pemerintah di Sektor Kesehatan Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018: Peluang, Tantangan, dan Rencana Implementasi Mulai tahun 2020” untuk membahas permasalahan tersebut. Salah satu rekomendasi dari seminar tersebut antara lain diperlukannya membahas kesiapan dan kendala dari Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Organisasi Bukan Pemerintah dalam implementasi kebijakan Swakelola Tipe III baik sebagai pemegang program maupun sebagai mitra pelaksana.

Berdasarkan latar belakang demikian, seminar Kesiapan dan Kendala Implementasi Kebijakan Swakelola Tipe III di Sektor Kesehatan dari Perspektif Dinas Kesehatan dan Organisasi Bukan Pemerintah ini perlu diselenggarakan.

  TUJUAN

Seminar ini bertujuan untuk:

1. Identifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota dan organisasi bukan pemerintah sebagai calon mitra dalam implementasi kebijakan Swakelola Tipe III di sektor kesehatan;
2. Identifikasi pilihan pemecahan masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Swakelola Tipe III di sektor kesehatan baik dari Dinkes maupun dari organisasi bukan pemerintah;
3. Merumuskan tindak lanjut untuk penguatan kapasitas dinas kesehatan dan Organisasi Bukan Pemerintah dalam implementasi kebijakan Swakelola Tipe III di sektor kesehatan.

  NARASUMBER

• Direktorat P2PML Kementerian Kesehatan
• Dinas Kesehatan DIY
• Organisasi Bukan Pemerintah
• Departeman HPM (Minat KMPK) FK-KMK UGM

  PESERTA

• Kementerian Kesehatan RI
• Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
• Organisasi Masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan
• ADINKES
• Mahasiswa S2 IKM
• Peneliti
• Konsultan
• Peminat lainnya.

WAKTU & TEMPAT

• Waktu: Rabu, 26 Februari 2020
• Jam: 13.00 – 15.00 Wib
• Gedung Tahir Lt. 1 Kampus FK-KMK UGM
• Kementerian Kesehatan RI (via webinar)

METODE

• Seminar
• Webinar

  AGENDA

PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai oleh Departemen HPM dan PKMK FK-KMK UGM serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

CONTACT PERSON

Henny Rohmi
HP / WA: +62 815-7936-822

Term of Reference Webinar

Pemanfaatan DaSK untuk Pengembangan Penelitian dan Kebijakan Kesehatan

Gedung Litbang FK – KMK UGM, Rabu, 15 Januari 2020 , Pukul 10.00 - 11.30 WIB

diselenggarakan oleh
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan
Universitas Gadjah Mada

  Latar Belakang

Dalam upaya memperbaiki kebijakan sektor kesehatan, PKMK FK - KMK UGM mengembangkan DaSK yang merupakan singkatan dari Dashboard Sistem Kesehatan, dapat diakses disini. DaSK berusaha mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber sehingga dapat berada di satu tempat untuk memudahkan melakukan penelitian kesehatan. Selain itu, data - data tersebut bisa digunakan sebagai bahan untuk melakukan advokasi perbaikan kebijakan kesehatan era JKN pada masa mendatang, kepada pemangku kebijakan.

Kita ketahui, situasi dan sistem kesehatan Indonesia sangat bervariasi, misal kondisi di Jawa Tengah dan NTT tentu sangat berbeda, demikian pula antara DKI, DIY, dengan Papua. Dalam konteks situasi yang berbeda - beda itu, kebijakan kesehatan yang dibentuk saat ini cenderung bersifat seragam. Apabila tidak ada kajian berbasis bukti untuk kebijakan kesehatan, maka situasi ini akan menghambat usaha peningkatan status kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, PKMK FK - KMK UGM akan mendiseminasikan Dask dan Hasil analisis kebijakan kesehatan (contohnya: cardiovaskuler) bersama klinisi kesehatan. Harapannya, kegiatan ini dapat memicu perhatian para klinisi, akademisi, analis kebijakan, LSM/NGO dan pemerintah untuk bersama - sama merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan kesehatan.

  Tujuan

1. Memperkenalkan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) nasional dan provinsi.
2. Membahas penggunaan DaSK untuk penelitian dengan contoh penyakit - penyakit kardiovaskuler.
3. Menganalisis data - data dalam DaSK sebagai bahan advokasi perbaikan kebijakan kesehatan yang lebih berhasil guna.

  Sasaran Peserta

1. Akademisi
2. NGO/ LSM
3. Analis kebijakan
4. Konsultan kesehatan
5. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah

  Agenda Kegiatan

Agenda dilaksanakan pada:
Hari, tanggal: Rabu, 15 Januari 2020
Pukul : 10.00 – 11.30 WIB
Lokasi : Common Room, Gedung Litbang Lantai 1, FK – KMK UGM

Rundown Acara

video arsip 8 Januari

Output

Output kegiatan ini adalah notulensi dan reportase mengenai hasil pemaparan dan pembahasan seputar DaSK dari pembicara, serta hasil diskusi dan pendapat dengan para konsultan di berbagai bidang kedokteran.

  Turut mengundang:

1. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Medan
2. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, Padang
3. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, Palembang
4. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok
5. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang
6. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya
7. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
8. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Jember
9. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, Samarinda
10. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanudin, Makassar
11. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halueleo, Kendari
12. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, Manado
13. Ketuan Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyaraat, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung
14. Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu - Ilmu Kesehatan Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto
15. Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
16. Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar
17. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UPN Veteran
18. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Islam Syarif Hidayatullah
19. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul
20. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah, Jakarta
21. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
22. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atma Jaya
23. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Respati Indonesia
24. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Stikes Mitra Ria Husada
25. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Stikes Indonesia Maju
    
    

  Narahubung

Tri Aktariyani (konten)
08976060427  |  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Maria Lelyana (Kepesertaan)
081329760006  |  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kerangka Acuan Webinar Outlook Kebijakan Kesehatan

“Penguatan Sistem Kesehatan untuk Layanan Kesehatan yang Berkeadilan”

Senin, 27 Januari 2020  |  12.00 – 15.30 Wib

  Pendahuluan

Sistem kesehatan di Indonesia mengalami dinamika sepanjang tahun 2019 lalu. Dari sisi pembiayaan, Jaminan Kesehatan Nasional mengalami tantangan implementasi yang luar biasa sehingga berdampak pada defisit BPJS Kesehatan yang belum juga usai sejak pertama kali dicanangkan pada 2014. Pembiayaan kesehatan pemerintah yang meningkat dari tahun ke tahun ternyata juga tetap belum mencapai target yang diharapkan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dari sisi SDM, potensi dari banyaknya lulusan institusi Pendidikan Tinggi kesehatan baik dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lain masih belum termanfaatkan dengan optimal karena masalah dalam distribusinya. Hal ini berdampak pada, salah satunya, kendala dalam upaya gebrakan PISPK sebagai gatekeeper dari sistem upaya layanan kesehatan. Pemerintah juga masih memiliki PR berupa penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia khususnya di daerah - daerah yang lebih rentan seperti wilayah kepulauan, perbatasan, sulit dan terpencil. GERMAS sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat belum terinternalisasi di seluruh lapisan masyarakat. Begitu pula berbagai tantangan dalam hal penyediaan alat kesehatan dan obat serta manajemen informasi kesehatan yang belum berdayaguna sebagaimana yang diharapkan dalam proses perencanaan mau pun monitoring evaluasi.

Sementara itu, prioritas pembangunan kesehatan Indonesia lima tahun ke depan (2020 - 2024) telah menetapkan lima isu strategis yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) atau Angka Kematian Neonatal (AKN) yang masih tinggi, stunting, tuberculosis (TBC), Penyakit Tidak Menular (PTM), dan cakupan imunisasi dasar lengkap. Program prioritas ini tentunya harus berjalan di tengah berbagai tantangan yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu dibutuhkan masukan yang terus menerus dari berbagai pihak yang secara konstruktif membantu pemerintah untuk memperkuat sistem kesehatan untuk menyelenggarakan layanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan sesuai cita - cita Pancasila dan UUD 1945.

  Tujuan

1. Menjadi ajang wacana dan diskusi konstruktif untuk menghasilkan rekomendasi riil kepada pemerintah pusat dan daerah tentang bagaimana cara penguatan sistem kesehatan dapat dilakukan
2. Memberikan ruang untuk kontestasi berbagai gagasan inovatif dalam penguatan sistem kesehatan untuk penyelenggaraan layanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan
   
   

  Agenda Kegiatan

Agenda dilaksanakan pada:
Hari, tanggal: Senin, 27 Januari 2020
Pukul : 12.00 – 15.30 WIB
Lokasi : Common Room, Gedung Litbang Lantai 1, FK – KMK UGM

Rundown Acara

Link Webinar

Acara ini dapat diikuti melalui webinar secara umum, selengkapnya:

Registration URL: https://attendee.gotowebinar.com/register/2540336258046759683 
Webinar ID: 806-862-483

  Narahubung

Maria Lelyana (Kepesertaan)
No. Hp 081329760006  |  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Term of Reference

Pelatihan Negosiasi dan Lobi Stakeholders

Gedung Litbang FK – KMK UGM  |   Selasa, 21 Januari 2020

  Latar Belakang

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) merupakan pusat kajian di bawah struktur Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyakarat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada yang bergerak dalam bidang konsultansi, penelitian, pendampingan dan pelatihan. Dalam proses seluruh kegiatan ini tentunya memerlukan komunikasi yang intens ke seluruh stakteholder baik internal maupun ekternal. Komunikasi ini diperlukan tidak hanya dalam proses kegiatan, tetapi jugamengkomunikasikan hasil penelitian kepada pemangku kebijakan.

Salah satu tugas penting dari para wakil organisasi yang berhadapan dengan stakeholder adalah mencapai kesepakatan dan persetujuan dengan pihak terkait, baik secara individu maupun sebagai wakil organisasi. Kesepakatan ini meliputi berbagai hal, misalnya dalam penyampaian hasil penelitian, policy brief, kesepakatan kerjasama, atau hal lain dari yang serius sampai hal yang remeh temeh.

Untuk itu seorang penyampai informasi dan pemegang keputusan harus mempertajam kompetensinya dalam melakukan negosiasi maupun lobi agar kesepakatan tersebut dapat tercapai dengan baik. Maka, PKMK mengadakan pelatihan negosisasi dan lobi ini akan membahas mengenai teknik-teknik negosiasi dan lobi.

  Tujuan

Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan negosiasi dan lobi bagi peserta khususnya dalam berkomunikasi dengan stakehoders.

Output

1. Peserta dapat meningkatkan ketrampilan dalam negosiasi dan lobi.
2. Peserta lebih percaya diri untuk mengutarakan pendapat dan bertemu stakeholders
3. Peserta dapat mampu melakukan retorika berbahasa.
   
   

  Agenda Kegiatan

Agenda dilaksanakan pada:
Hari, tanggal: Selasa, 21 Januari 2020
Pukul : 09.30 – 12.30 WIB
Lokasi : Common Room, Gedung Litbang Lantai 1, FK – KMK UGM

Rundown Acara

Keterangan: Simulasi komunikasi, peserta diminta mencoba mempraktikan materi yang telah dijelaskan. Narasumber akan memberikan masukan untuk cara komunikasi peserta.

  Narahubung

Maria Lelyana (Kepesertaan)
081329760006  |  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kerangka Acuan Kegiatan

JKN dan Desentralisasi:
Manfaat DaSK Tingkat Provinsi dalam Kenaikan Tarif PBI APBD 

Auditorium Lantai 1 Gedung Tahir FK – KMK UGM
Rabu, 5 Februari 2020,

  Latar Belakang

Sejak awal dekade 2000 - an, Indonesia menjalankan desentralisasi di bidang kesehatan, sebagai konsekuensi desentralisasi politik. Kebijakan ini mengakibatkan situasi yang tidak stabil karena aturan – aturan penting pemerintah belum terbentuk dan tersosialisasikan selama 7 tahun kebijakan berjalan. Hingga PP Nomor 38 Tahun 2007 diterbitkan, praktis kebijakan desentralisasi masih belum mempunyai dasar hukum yang tepat. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah provinsi dan kabupaten dapat menetapkan kebijakan, termasuk kebijakan kesehatan dan medik. 

Pada 2020, pemerintah menyesuaikan iuran JKN di semua segmen, yaitu terjadi kenaikan. Hal ini tentu berpegaruh pada kebijakan pemerintah daerah, dimana Pemda mempunyai kewajiban membayar masyarakatnya melalui iuran PBI APBD. Kenaikan PBI APBD dari Rp. 23.000,- ke Rp. 42.000,- disinyalir memberatkan keuangan pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah yang mempunyai fiskal kapasitas tinggi dan fiskal rendah mempunyai tantangan tersendiri. Namun, masalah ketidakmampuan keuangan daerah dalam mencover masyarakat PBI APBD akan banyak terjadi di Pemda dengan kapasitas fiskal rendah. Dengan demikian, Pemda membutuhkan bukti dan data untuk pengambilan keputusan terkait dengan kenaikan iuran JKN.

Sebagai upaya mendukung kebijakan desentralisasi kesehatan dan kebijakan JKN di daerah, PKMK FK - KMK UGM mengembangkan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK), DaSK berusaha mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber sehingga dapat berada di satu referensi untuk memudahkan melakukan berbagai hal dalam upaya membantu pengambilan keputusan dalam memperbaiki kebijakan yang diambil. Selain itu, data - data tersebut bisa digunakan sebagai bahan untuk melakukan advokasi perbaikan kebijakan kesehatan era JKN. DaSK bisa diakses oleh publik di https://kebijakankesehatanindonesia.net/datakesehatan/ . Berdasarkan hal tersebut, PKMK FK - KMK UGM melakukan seminar pemanfaatan DaSK bagi pengambilan keputusan/ kebijakan kesehatan dalam kerangka desentralisasi.

  Tujuan

1. Memperkenalkan Dashboard Sistem Kesehatan (DASK) nasional dan provinsi
2. Membahas penggunaan DaSK untuk pengambilan kebijakan bagi pemangku kepentingan di daerah sebagai respon Kebijakan JKN
3. Menganalisis data - data dalam DASK sebagai bahan advokasi perbaikan kebijakan kesehatan yang lebih berhasil guna sesuai kebutuhan pemerintah daerah

  Narasumber dan pembahas

Narasumber:

1. M. Faozi Kurniawan
2. Insan Rekso Adiwibowo, M.Sc - Peneliti DaSK

Pembahas:

1. Kepala Dinas Kesehatan DI Yogyakarta
2. Direktur RSUD Zainoel Abidin Provinsi Aceh

  Output

Output kegiatan ini adalah notulensi, reportase dan rekomendasi mengenai hasil dan pembahasan seputar DaSK dari narasumber dan pembahas, serta hasil diskusi dan pendapat dari peserta seminar.

  Agenda Kegiatan

Hari, tanggal : Rabu, 5 Februari 2020
Pukul : 09.00 - 11.30 WIB
Tempat ; Auditorium Lantai 1, Gedung Tahir, FK – KMK UGM

Rundown Acara

Kegiatan ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti melalui link berikut:

Registration URL: https://attendee.gotowebinar.com/register/5440706095691987458
Webinar ID        : 458-302-067

  Sasaran Peserta

1. Akademisi
2. NGO/LSM
3. Analis Kebijakan
4. Konsultan Kesehatan
5. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

  Narahubung

Sdr. Heny Rohmi
0815 7936 822
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kerangka Acuan Kegiatan

Peran Masyarakat Mampu dalam Masalah JKN

Gedung Litbang FK – KMK UGM, Selasa, 28 Januari 2020

  Latar Belakang

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Permasalahan seperti kepesertaan, defisit, klaim rumah sakit, dan layanan jaminan kesehatan lainnya merupakan wewenang dari BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, DPR RI dan lembaga pemerintah lainnya. Namun, apakah pemerintah cukup menyelesaikan permasalahan kebijakan JKN ini sendiri ?

Pada dasarnya kebijakan tidak hanya disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah. Terdapat partisipasi masyarakat dalam kedua proses tersebut. Peran masyarakat dalam negara demokrasi tidak hanya sebagai target dan pengusul kebijakan. Akan tetapi, juga sebagai penentu dari keberhasilan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, PKMK FK - KMK UGM menyelenggarakan diskusi untuk membahas peran masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan JKN.

  Tujuan

1. Memberikan edukasi tentang peran masyarakat dalam JKN
2. Memberikan pemahaman tentang manfaat JKN untuk masyarakat
3. Memberikan kesadaran tentang dampak dari enggan berpartisipasi (membayar) untuk iuran JKN.

  Hasil

1. Masyarakat memiliki kemauan untuk berpartisipasi (membayar) iuran JKN.
2. Masyarakat memahami tujuan kenaikan iuran.
3. Masyarakat mengurangi perilaku konsumtif tidak sehat (rokok, minuman manis dan pulsa).

  Agenda Kegiatan

Hari, tanggal: Selasa, 28 Januari 2020
Pukul : 09.00 – 12.30 WIB
Lokasi : Common Room, Gedung Litbang Lantai 1, FK – KMK UGM

Rundown Acara

  Turut mengundang:

1. Balairung Press
2. BEM Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM
3. BPJS Kesehatan DI Yogyakarta
4. Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM
5. Dinas Kesehatan DI Yogyakarta
6. LBH Yogyakarta
7. LSM Gunungan
8. MAP Corner
9. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yogyakarta
10. PERSI DI Yogyakarta
11. Rifka Annisa Women’s Crisis
12. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
13. Yayasan SATUNAMA Yogyakarta

  Narahubung

Konten: Tri Muhartini
0896 9338 7139
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Kepesertaan: Lelyana
0813 2976 0006
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.