Kegiatan tatap muka ke-% membahas tentang Plan of Action kegiatan konsultasi. Pertemuan yang dibawakan oleh Prof Laksono ini dihadiri oleh para konsultan yang sudah tergabung dalam tim, baik secara langsung maupun via webinar. Dalam agenda POA terangkum kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti: (1) Menetapkan satu klien, (2). Merancang kegiatan konsultasi dengan menggunakan Prinsip-Prinsip Manajemen Project yang terdiri dari 2.1) Fase Diagnosis dan Konsepsualisasi, 2.2) Fase Perencanaan, 2.3) Fase Pelaksanaan, 2.4) Fase Terminasi, dan poin (3) Membahas Sistem Kontrak Kerja dan Perencanaan Anggaran.
Prof Laksono memulai dengan menerangkan cara menyusun Plan of Action untuk para konsultan. Prinsip penyusunan POA ini sebaiknya menggunakan pendekatan manajemen proyek (diterangkan pada pertemuan sebelumnya). Sedangkan pada pronsep aplikasi di lapangan kemungkinan besar tantangan yang dihadapi akan berbeda antara konsultan muda dan senior. Sehingga setiap tahap merupakan pembelajaran oleh para konsultan (learning by doing). Demi mematangkan konsep dan karakter dari konsultan muda, mereka dapat dimagangkanmenjalani proses magang di kantor konsultan senior untuk melihat dunia nyata.

Pada kesempatan ini, Prof Laksono juga menanyakan tentang progress masing-masing tim konsultan peserta pelatihan sebelum implementasi ilmu konsultan diterapkan di lapangan. Prof. Laksono menanyakan target utama klien dan kesiapan pakem. Tim Aceh sendiri menjawab bahwa saat ini tengah menyiapkan program konsultan terkait monev JKN dan sementara masih sedang mencari leader untuk proyek ini. Sedangkan dari tim manajemen rumah sakit telah menyiapkan perencanaan konsultasi untuk perencanaan rumah sakit rujukan di Palembang. Prof Laksono juga sedikit mengomentari mengenai persiapan ini, seperti memberikan himbauan untuk lebih hati-hati dalam pelaksanaan kontrak dan sejauh mana detail pelaksanaan kegiatan konsultasi.

Menutup kegiatan ini, Prof Laksono meminta kepada setiap tim konsultan ini untuk menyimpulkan dan menetapkan program konsultasi yang akan dilakukan dan dikembangkan dalam grup milist masing-masing (Faisal Mansur)

Saat ini, situasi kesehatan di Indonesia, sedang mengalami perubahan secara massif dalam hal pembiayaan kesehatan melalui pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun sayangnya, perubahan yang sesungguhnya bercita-cita mulia untuk memperbaiki status kesehatan di Indonesia justru rawan mengalami kegagalan. Salah satunya karena belum maksimalnya fungsi regulasi oleh Pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah reformasi kesehatan, yang mencakup seluruh komponen dalam sistem kesehatan yang meliputi pemerintah, masyarakat, serta usaha/industri.

Dalam seri Kuliah Terbuka "Sistem Kesehatan dan Reformasi Sistem Kesehatan", byang disampaikan dosen IKM yaitu Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD, yang digelar pada hari Senin, 30 Maret 2015; pembahasan dimulai dengan Memahami Sistem Kesehatan, kemudian diikuti dengan Peran Pemerintah dalam Sistem Kesehatan, serta Kebutuhan akan Reformasi Kesehatan. Di sesi pertama tentang "Memahami Sistem Kesehatan", Prof. Laksono menjelaskan bahwa sistem kesehatan memiliki tiga tujuan utama, yakni : 1) status kesehatan, 2) perlindungan resiko, 3) kepuasan publik. Setelah memahami tentang apa itu sistem kesehatan, mahasiswa diajak untuk melihat bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam sistem kesehatan yang seharusnya memiliki fungsi terlengkap mencakup fungsi regulasi (stewardship), fungsi budgeting, fungsi pelaksanaan kegiatan kesehatan, dan fungsi pengembangan SDM dan sumber daya lainnya. Namun bagaimana kenyataan yang ada di Indonesia? Mengenai peran pemerintah dalam sistem kesehatan di Indonesia?. Faktanya memang masih banyak yang harus dibenahi dari peran pemerintah, karena masih terjadi kebingungan dalam regulasi kesehatan di Indonesia. Dalam kurun waktu 15 tahun UU Kesehatan terus menerus diubah, dan perubahan tersebut masih belum berhenti sehingga menimbulkan kebingungan bagi para pelaku sistem kesehatan.

Dengan berbagai permasalahan tersebut maka dibutuhkan reformasi sistem kesehatan yang sudah sangat mendesak. Reformasi tersebut harus dilakukan secara bersama-sama dan terkelola dengan dukungan pihak-pihak dalam sistem. Terutama di era JKN yang masih banyak permasalahan, dibutuhkan konsep reformasi kesehatan yang matang khususnya dari sisi kebijakan. Reformasi kesehatan harus dilakukan menggunakan pendekatan rasional, yang didasarkan fakta yang ada. Diakui atau tidak, keputusan-keputusan politik di Indonesia kerap diambil tanpa pendekatan yang rasional, hal ini disebabkan oleh banyak factor, salah satunya konflik kepentingan. Sedangkan bila ingin menggunakan konsep pendekatan rasional langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Definisikan permasalahan sesuai outcomes
2. Nilai-nilai etik
3. Analisa politik selama proses berlangsung
4. Hubungan sebab akibat untuk menilai masalah
5. Membangun strategi reform berdasarkan kinerja determinant

Adapun untuk mempengaruhi hasil, ada lima tombol pengendali yang harus diputar bersama-sama dalam reformasi kesehatan yakni mencakup:

1. Pembiayaan
2. Pembayaran
3. Pengorganisasian
4. Regulasi
5. Promosi

video 1  video 2

Pertemuan pelatihan konsultan pada pekan ke IV membahas tentang pelaksanaan pelatihan konsultan dengan tema pemahaman business. Tema ini dibawakan langsung oleh Prof Laksono di Yogyakarta, sementara peserta luar lainnya mengikuti kegiatan ini via webinar.

Menurut prof Laksono seorang konsultan selayaknya memiliki kualifikasi khusus. Seorang konsultan penting untuk memiliki beberapa skills dan perilaku.

Pada topic yang membahas tentang bisnis acumen, Prof Laksono menekankan perlunya memahami dengan baik dan tepat dalam menganalisis masalah klien. Praktisnya adalah bagaimana memahami sifat bisnis klien itu sendiri. Dikarenakan, klien juga memiliki fokus dan karakter masing-masing. Sehingga konsultan akan memiliki berbagai jenis konsultasi berdasarkan ragam lingkungan dan unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.

Unsur dan lingkungan yang selayaknya harus dipahami sebagai konteks bisnis klien seperti: Mulai pada peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, peraturan presiden, dan lingkungan sekitar klien (ekonomi,politik,dsb).

Untuk materi tentang bagaimana mengelola projek manajemen, dijelakan oleh Prof Laksono akan dimulai pada minggu depan dan dilaksanakan langsung dengan praktiknya. Sehingga para peserta BL konsultan dapat memulai dan membiasakan diri dalam menghadapi klien.

Pengembangan pribadi dan profesionalisme juga mutlak dilakukan oleh konsultan. Setiap konsultan harus didukung oleh kemampuan dan skill untuk menganalisa. Sebab saat ini kata Prof laksono, susah menemukan orang yang ahli dalam ilmu/bidangnya dan balance dengan cara dia berkomunikasi. Maka, kelompok BL konsultan ini memiliki kemungkinan untuk dilakukan placement test untuk mengetahui penempatan kemampuan masing-masing peserta. Dengan jalan ini, kita dapat menempatkan posisi konsultan yang akan menghadapi berbagai model klien. Prof Laksono melanjutkan bahwa tidak ada perbedaan level antara konsultan internasional dan domestic. Konsultan domestic belum tentu lebih buruk dibandingkan dengan konsultan internasional. Hal tersebut tergantung pada bagaimana konsultan memiliki kedalaman ilmu dan cara berkomunikasi dengan klien. Salah satu contoh dalam pengembangan konsultan dapat dilakukan dengan sertifikasi dan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi.

  DISKUSI

Pertanyaan diajukan oleh Pak Yos mengenai bisnis acumen yaitu apakah sama dalam melakukan analisis internal dan eksternal. Salah satunya saja atau dua-duanya?

Prof Laksono menjawab bahwa analisa yang dilakukan dalam bisnis acumen ini bahkan lebih luas lagi karena akan memahami berbagai faktor luar yang dapat mempengaruhi klien, bagaimana proses dan dampaknya terhadap klien. Dan tenntunya mampu mensistesis akibat dari adanya hubungan/dampak dari luar dan dalam.

dr Aminah juga menambahkan bahwa proses ini memiliki perbedaan dengan penyusunan naskah stratejik dan membutuhkan pengkajian lebih mendalam, karena factor yang mempengaruhi sangatlah beragam seperti berbagai situasi politik, kemampuan (baik dari sisi pembiayaan maupun klien), dan sebagainya.

Prof Laksono melanjutkan dengan kapasitas selanjutnya yang penting dimiliki oleh seorang konsultan adalah cara berfikir yang proaktif. Konsultan harus dapat berfikir dimana orang lain (awam) belum memikirkan hal tersebut. Konsultan memiliki kemampuan untuk dapat memecah-mecah berbagai persoalan dan menganalisisnya. Keseuluruhan persoalan berada pada satu system yang mana memiliki subsistem dan jika salah satu subsistemnya tidak jalan maka system tersebut tidak akan efektif.

Sebagai contoh dalam analisis program rujukan nasional. Apa saja yang diperlukan untuk memikirkan kebijakan menteri saat ini. Terkait syarat-syarat yang diperlukan dan pengalaman sebuah rumah sakit dalam melakukan kegiatan sebagai rumah sakit rujukan nasional yang pada akhirnya memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan rumah sakit tersebut menjadi rumah sakit rujukan nasional.

  DISKUSI

Pertanyaan dari Hardhantyo menyatakan jika beberapa statement yang dikemukakan oleh Prof Laksono tentang indicator kesiapan rumah sakit rujukan nasional tersebut, apakah indicator tersebut memiliki sumber tertentu atau berasal dari analisis?

Prof Laksono menjawab jika pakem tersebut berasal dari kementrian kesehatan. Dengan adanya pakem tersebut, maka setiap konsultan harus mampu untuk menganalisisnya. Konsultan diharapkan memiliki analisa yang tajam dan problem solving. Konsultan dianalogikan oleh prof Laksono sebagai orang yang duduk di atas meja saja, tetapi orang yang proaktif.

Pertanyaan selanjutnya datang dari Pak hanevi yang menanyakan bahwa apakah ini kompetensi ini juga berlaku bukan hanya bagi konsultan manajemen namun juga untuk konsultan teknis?

Prof Laksono memberikan jawaban jika kompetensi ini berlaku untuk semua konsultan baik manajemen maupun teknis. Dimanapun, konsultan harus memiliki etika dan skill, namun konsultan manajemen harus lebih baik dari konsultan teknis, sebab konsultan manajemen tentunya menghadapi problematika yang lebih kompleks.

Pak Hanevi kembali bertanya dan mencontohkan sebuah permenkes yang jika kurang sesuai dengan paradigm konsultan, maka bagaimana seorang konsultan dalam memposisikan diri?

Prof Laksono menjawab dengan memberikan perumpamaan pada pengembangan rumah sakit rujukan nasional dimana saat ini konsultan rujukan itu harus segera diimplementasikan. Meskipun semua memiliki ideology dalam pengembangannya, seorang konsultan harus berani mengambil sebuah ideology yang terbaik, seperti memegang prinsip equity. Yang tidak hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki akses mudah untuk memanfaatkan layanan rumah sakit tersebut, namun mendekatkan akses tersebut kepada masyarakat yang memiliki akses yang sulit. Prof Laksono juga mengungkapkan pada bentuk system kontrak. Harusnya, model lelang seperti itu dapat dihindari. Karena pemecahan masalah dapat berlangsung lama (minimal 5 tahun) dengan mengembangkan komponen-komponen pendukung yang tidak mungkin dilakukan hanya dalam jangka waktu setahun.

Pernyataan berikutnya dari salah satu peserta dinkes aceh menyebutkan bahwa selain konsekuensi dari kebijakan Menkes, peran konsultan dalam membantu pemerintah terutama provinsi terkait kebijakan dalam pembagian tanggung jawab antara kab-prov dan pusat dalam pengembangan rumah sakit regional segera perlu ditindaklanjuti.

Prof Laksono menambahkan dengan kegiatan konkrit yang perlu dilakukan oleh pihak Aceh sendiri dengan melakukan seminar dan mengundang pihak Kementrian Kesehatan seperti Dirjen Bina Pelayanan, dan stakeholder lainnya untuk menggambarkan permasalahan dan pentingnya memberikan pendampingan pada pengembangan rumah sakit regional ini.

Ibu Ina hernawati juga menanyakan bahwa apakah konsultan juga harus membuatkan TOR yang baik/ apakah hal ini juga merupakan bagian dari pekerjaan konsultan? Sebab ibu Ina memiliki opini bahwa konsultan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, artinya mempunyai kemampuan analytic thinking untuk hal-hal yg tidak dipikirkan sebelumnya oleh klien, jika kebutuhan klien, TOR dan penugasannya lebih jelas. Tetapi, kenyataannya banyak klien yang tidak mengetahui apa yang diinginkan dan hasil apa yang diharapkan ketika pekerjaan selesai.

Prof Laksono menjawab dan mengiyakan pernyataan dari Ibu Ina, bahwa kebutuhan klien, TOR hingga penugasan yang jelas merupakan kompetensi dari seorang konsultan.

Pertanyaan terakhir berasal dari Said Muntahaza terkait peran konsultan, untuk implementasi kebijakan rumah sakit regional termasuk bagaimana merumuskan produk-produk hukum daerah supaya bersinergi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, disamping itu peran konsultan juga menganalisis sinergi terhadap aturan-aturan dari kemenkes yang mendukung dan atau yang menghambat implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Prof Laksono, tim konsultan harus mengetahui system kesehatan, harus mengetahui masalah hukum, persoalan BPJS, berbagai kasus rujukan ke suatu rumah sakit, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kebijakan dan pelaksanaan rumah sakit regional. Sehingga konsultan dapat mengetahui strategi apa yang dapat dikembangkan.

Seri Kuliah Terbuka

Sistem Kesehatan dan Reformasi Sektor Kesehatan (Tahun 2015)

JKN mempunyai tujuan yang terkait keadilan kesehatan. UU SJSN (2014) Pasal 2 menyatakan bahwa kebijakan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Dengan menggunakan pendekatan sistem, JKN sebagai sebuah kebijakan pembiayaan tidak dapat berdiri sendiri. Kebijakan ini sesuai dengan konsep Reformasi Sektor Kesehatan perlu dikelola bersama-sama dengan berbagai kebijakan di komponen lain dalam sistem kesehatan. Tanpa ada penggunaan konsep reformasi yang disengaja, ada kemungkinan JKN akan gagal mencapai tujuannya.

Dengan pengantar ini maka Seri Kuliah Terbuka tentang Sistem Kesehatan dan Reformasi Sektor Kesehatan akan dilakukan yang terdiri atas 6 Kuliah Terbuka dan satu diskusi akhir mengenai Reformasi Kesehatan. Silahkan klik di bawah ini untuk mengikuti Kuliah Terbuka:

Referensi

• Health Financing Revisited
• Health Financing for Universal and Health system performance
• A WHO Framework for Health System Performance Assessment

video part 1  video part 2

Minggu Keempat akan membahas kompetensi dasar sebagai konsultan yang meliputi dua tema, yaitu review minggu lalu dan memahami ketrampilan dasar sebagai konsultan. Hal yang mendasari dalam pencarian kebutuhan klien ialah apa kebutuhan, demand, kemampuan finansial, apakah kebutuhan klien tergantung pada politik? Dari konsultan Dinas Kesehatan menyatakan dalam waktu dekat akan ada penguatan Dinkes Kabupaten/kota, ada dua calon klien yang akan bergabung. Sementara, divisi MRS, sasaran kliennya ialah RS didorong untuk menjadi rujukan nasional, sasaran yaitu Aceh dan NTT. Gubernur Aceh ingin 6 RS menjadi rujukan regional. Sementara, harapan ke depan ialah NTT menjadi RS regional Flores.

Pertanyaan mendasar yaitu bagaimana mempengaruhi klien agar makin berkeinginan untuk menggunakan jasa konsultan? Hal ini akan coba dibahas dalam tema 'pakem'. Pakem tersebut akan didiskusikan selama satu bulan. Klien sebagai narasumber, paket apa yang bisa dilakukan? Harus jelas kontraknya. Ketua kelompok kerja yang akan membahas pakem.

  Diskusi

Prof. Laksono sebagai pemateri dalam acara ini menyatakan masukannya untuk salah seorang peserta webinar, konsultan data manajemen dapat berdiri sendiri, bukan bagian KIA.

Heru Ariyadi dari ARSADA mempertanyakan pakem dapat dijadikan paket, kriterianya apa?. Prof. Laksono, misal ada dana swakelola, paket tergantung pada situasi klien. Jadi, harus melihat kriteria klien dari berbagai aspek tergantung dana dan sistem kontrak tiap daerah.

Hersumpana menanyakan bagaimana cara melihat kebutuhan klien? bagaimana cara mendeteksi kebutuhan tersebut? Prof. Laksono menyatakan kebutuhan mereka besar namun belum terekspresikan. Sehingga para konsultan harus proaktif dalam diskusi misalnya, untuk meyakinkan perlu ada pendampingan. Maka, butuh keaktifan konsultan.

Konsultan harus memiliki sejumlah kompetensi, antara lain kompetensi teknis, umum dan kketrampilan/perilaku konsultan.Kompetensi yaitu keadaan dimana seseorang dianggap mampu menangani suatu hal sesuai bidangnya. Jika tidak memahami kebutuhan klien, maka akan sulit. Misal, ada RS rujukan karena kebijakan BPJS bersinggungan dengan aspek politik, social dan budaya.

Maka, sejumlah teknis mutlak harus dimiliki konsultan, yaitu teknik wawancara, ambil data, komunikasi dan sebagainya. Selain itu, konsultan harus update informasi sebanyak mungkin.

Hersumpana mempertanyakan bagaimana cara mencari klien? Prof Laksono menjawab, melalui ikut/tandem dengan senior. Hal ini menarik jika klien membutuhkan jasa untuk memperbaiki lrembaganya maka perlu didampingi tim konsultan dari salah satu firma -> misal: obsgin, epidemolog dan IT.

M. Faozi menanyakan apa indikator untuk mendeteksi kemampuan konsultan atau ada penilaian khusus? Prof. Laksono menjawab belum ada teknologi yang mampu memilah kualitas konsultan dengan baik. Belum pernah ada testing tertulis, tes terbaik yaitu try out langsung- melalui training konsultan ini. Lalu, bagaimana memulai hubungan dengan calon klien? Melalui tender/cara lain? Anda harus memiliki CV yang menarik.

M. Faozi mempertanyakan kembali, kesulitan di PKMK, PKMK tidak bisa masuk ke tender padahal tender merupakan prasyarat keuangan. Prof. Laksono memberikan solusi, yaitu PT Gama Multi- tender untuk ke luar. Selain itu, kemitraan jangka panjang, itu yang diarapkan.

Anastasia Susty mempertanyakan bagaimana menyadarkan tentang kebutuhan jika tidak terkait langsung bisnis utama?. Prof. Laksono menegaskan RS harus mempunyai laporan akuntansi. Tidak bisa membangun laporan tanpa pendampingan konsultan.
Hanevi Djasri mempertanyakan di PKMK, bagaimana cara membangun kepercayaan konsultan muda, saat pemaparan data belum tentu dipercayai. Prof. Laksono, kita harus rumuskan pakem cara berpikir dalam menyelesaikan masalah. Maka, melalui pakem kita akan menemukan trik untuk mendapatkan kepercayaan.

Selanjutnya, kisah PKMK FK UGM yang sedang mendampingi Dinkes Balikpapan untuk Manual Rujukan (MR KIA). Program ini akan mengajak Unmul untuk dilibatkan. Hal tersebut disambut baik Unmul melalui perwakilannya, yaitu Krispinus Duma. Melalui kegiatan tersebut, Unmul dapat berfungsi baik untuk wilayah sekitarnya hingga Kaltim.

Hal lain yang menjadi keresahan Prof Laksono ialah banyaknya konsultan asing yang bekerja di Indonesia. Prfof. Laksono dan Ina Herawati akan membawa rekomendasi ke Kemenlu agar Kemenku dapat menerbitkan ijin kerja untuk konsultan internasional itu jika mereka melibatkan orang Indonesia.

Hersumpana mempertanyakan bagaimana cara agar mudah melobi? Prof. Laksono menjawab, kita harus jeli melihat kebutuhan dan karakter klien sebelum menentukan teknik lobi. Hal ini juga menjawab pertanyaan Mulyadi (Aceh), apakah ada pedoman meyakinkan klien?
Proses kegiatan konsultan meliputi diagnosis, rencana, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan mengakhiri.

Dwi Handono mempertanyakan dalam konsultasi, permintaan klien berkembang.Bagaimana biar bisa seimbang? Prof. Laksono menyarakan jika ada yang baru, maka kontrak baru tanpa tender (wid).

  kembali ke Jadwal   video part 1  video part 2

Bagian I

Memulai kegiatan pelatihan konsultan yang dihadiri oleh peserta yang berasal dari Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, dan peserta yang berasal dari berbagai tempat lain yang dihubungkan dengan metode webinar. Prof Laksono sebagai pemateri dalam pertemuan kali ini membuka kegiatan bersama peserta dari Aceh.

Pada bagian pertama dalam sesi ini dibuka dengan penjelasan konsepsi dasar konsultan. Dijelaskan bahwa konsultan adalah orang yang mampu mengemban dan menyelesaikan tugas atau permasalahan tertentu. Untuk itu, sebagai konsultan harus dapat memiliki ketrampilan antara lain, pertama, ketajaman dan pemahaman bisnis; kedua, manajemen proyek pengembangan pribadidan professional; ketiga, memiliki cara berpikir proaktif dan analitis; keempat, intelegensi emosi; kelima, komunikasi efektif dan interpersonal; keenam, profesionalisme dan etika.

Namun, jika melihat pasar saat ini. Mereka sebagai konsultan harus mengetahui keahliannya pada bidang apa saja. Konsultan juga disarankan untuk tidak boleh secara teoritis namun harus secara riil dapat menggambarkan dan memberi target dalam mengatasi suatu masalah. Prof. Laksono selanjutnya menambahkan bahwa konsultan juga seharusnya pandai berkomunikasi efektif dengan klien dan harus betul-betul memahami klien serta kasus-kasus yang dihadapi.

Pertanyaan pertama dalam pelatihan ini dilontarkan oleh Heru Aryadi terkait adanya subspesialisasi pada PPK BLUD, manajemen keuangan dan lainnya saat ini. Pemateri memaparkan bahwa saat ini belum ada konsultan yang sangat spesialis dalam bidang-bidang itu.

Pertanyaan selanjutnya terkait persepsi yang berbeda pada hasil akhir terkait dokumen dan hasil analisis, namun sering sekali kerjasama belum dinyatakan selesai dan menimbulkan masalah antara dua pihak. Prof Laksono menjelaskan bahwa kontrak yang jelas pada awal kerjasama tidak akan mengakibatkan hal seperti demikian akan terjadi. Sehingga akhir hubungan kerja dapat menyenangkan bagi kedua belah pihak.

Pertanyaan dari Hanevi Djasri (peneliti PKMK FK UGM) menyangkut kompetensi yang harus dimiliki konsultan, maksudnya bukan hanya penulisan laporan ataukah hanya kompetensi terkhusus. Pemateri menjelaskan diskusi dan materi pada pekan ini dan selanjutnya menyangkut kompetensi apa yang dimiliki dan apa yang dibutuhkan oleh seorang konsultan.

Pertanyaan berikutnya datang dari Putu Eka (penetkiti PKMK FK UGM) yang menyatakan bahwa Intelligent emotional (dimiringkan) sangat diperlukan oleh seorang konsultan, maka mentoring perlu dilakukan oleh konsultan senior kepada konsultan muda. Pak Laksono menjawab bahwa hal tersebut memang jarang ditemukan, namun akan dijawab khusus pada salah satu sesi mendatang.

Bagian II

Diskusi pada bagian kedua diawali oleh diskusi kecil mengenai identifikasi klien setiap tim/divisi. Beberapa divisi diberikan kesempatan untuk memaparkan klien yang membutuhkan jasa mereka. Dalam materi ini juga disampaikan bahwa lembaga konsultan dapat lebih baik menghadapi tantangan dibandingkan dengan konsultan individu, sebab konsultan individu tidak mampu menyelesaikan masalah manajemen.

Dalam lembaga konsultan atau firma terdapat beragam pelaku yang bekerjasama. Pelaku itu terdiri atas pemimpin projek, negosiator,penasehat konseptual, analis, penulis laporan, hingga pelaku di lapangan. Sementara itu, tingkatan konsultan dalam pelaku itu dapat dibagi kedalam konsultan utama, menengah, dan konsultan muda.

Muh. Faozi (peneliti PKMK FK UGM) memberikan pandangan tentang salah satu hambatan konsultan pada divisinya sendiri yang dinilai belum memadai, yaitu pada saat klien meminta laporan yang memiliki tata bahasa asing yang baik. Maka hal tersebut perlu meng-hire (dimiringkan) tenaga ahli lainnya.

Elisabeth dari PKMK FK UGM menanyakan penentuan level konsultan lembaga yaitu penggolongan utama, menengah, dann muda. Dari pertanyaan tersebut, Prof. Laksono menyampaikan bahwa mereka yang disebut senior ketika sudah menjalani proses: magang, bekerja sekian tahun dan dipercaya klien. Namun, yang terpenting untuk dapat disebut konsultan harus lulus kompetensi dasar dulu.

Atik Tri Ratnawati menanyakan apakah seorang konsultan harus menguasai banyak keahlian seperti penguasaan software? Atau cukup tahu dan orang lain yang mengerjakan? Jawaban dari Prof Laksono menyatakan bahwa hal tersebut akan bergantung situasi. Untuk konsultan manajemen harus menguasai statistik, untuk analis khusus maka harus menguasai beberapa hal sekaligus.

Pertanyaan terakhir dari pertemuan ini disampaikan oleh Putu Eka dari PKMK FK UGM terkait jenis konsultan yang paling baik di antara konsultan firma dan perorangan. Jawaban dari Prof. Laksono menyatakan sebaiknya bergabung dalam firma/lembaga konsultan.

  kembali ke Jadwal  video part 1  video part 2  video part 3

Sesi pelatihan konsultan kali ini dimulai pada pembagian kelompok konsultan. Peserta yang tergabung dalam kegiatan ini terdiri dari peserta webinar dari dinas kesehatan NAD, Jakarta, Kalimantan, dan peserta dari RSUP Sardjito dan konsultan PKMK yang melakukan tatap muka langsung di Yogyakarta. Kelompok pelatihan terbagi atas kelompok konsultan KIA, manajemen penyakit menular, manajemen rumah sakit, pembiayaan kesehatan, pengelolaan data dan informasi, kebijakan/program penanggulangan bencana, dan kelompok konsultan manajemen mutu dan pemberantasan fraud/korupsi.

Materi yang disampaikan oleh Prof Laksono menekankan pemahaman pakem bagi setiap konsultan. Menurut beliau, setiap konsultan membutuhkan pakem dalam pelaksanaan konsultasi. Hal ini disebabkan karena masalah yang dihadapi klien tidak dianggap sebagai suatu proses seni yang sulit direkayasa dan dilakukan berulang, melainkan memiliki target yang jelas dan pola yang terarah. Seperti yang dicontohkan pada dokter spesialis yang mengatasi masalah dengan kerangka konsep yang jelas.

Setiap kasus dalam pemberian jasa konsultan perlu melihat kompleksitas masalah yang tentunya akan menggunakan pakem beragam pula. Pengatasan masalah dilakukan dengan pemahaman mendalam oleh konsultan. Permintaan jasa konsultasn berasal dari dua hal pokok, yaitu klien yang memiliki masalah dan membuthkan pendampingan, dan ekspresi yang ditunjukkan oleh klien dalam hal permintaan pendampingan kepada konsultan.

Pertanyaan pertama dalam pelatihan ini datang dari bapak Martinus Sutena yang menanyakan tentang cara penentuan masalah dalam suatu daerah apakah ditentukan oleh konsultan atau klien itu sendiri. Prof Laksono memaparkan bahwa jasa konsultan akan diminta oleh para klien yang mengekspresikan kebutuhan/permasalahannya.

Pertanyaan berikutnya berasal dari Mustofa yang menanyakan cara memberi pemahaman kebutuhan kepada klien. Prof Laksono sendiri menjawab bahwa hal tersebut harus menjadi salah satu keterampilan konsultan. Pelatihan ini akan mencoba mengembangkan keterampilan tersebut untuk setiap konsultan.

Sementara komentar dari Cristinus menyatakan bahwa pekerjaan konsultan kedengarannya memiliki sebuah gengsi, namun jika jenis konsultan adalah individu maka masih tetap susah ditemukan oleh klien-klien yang membutuhkan. Heru Ariadi menambahkan bahwa klien sering menghadapi kendala internal salah satunya adalah hal mendasar seperti keterbatasan SDM dan alat kesehatan di rumah sakit. Namun terkadang klien tersebut tidak dapat melakukan dan memungsikan kemampuan eksternal. Mereka sendiri tidak tahu untuk melakukan apa dengan masalah yang dihadapi.
Prof Laksono menyebutkan bahwa unsur konsultan, klien, dan penyandang dana merupakan konteks proyek di Indonesia. selain itu, jasa konsultan tetap harus menerapkan prinsip proyek karena pada prinsipnya proyek dan kosultan memiliki target dan masa kerja yang jelas.

Ina hernawati menceritakan pengalaman terkait pada proyek kementrian yang pernah mengadakan bidan desa di salah satu daerah, namun kompetensi bidan yang didistribusikan di daerah tidak begitu baik, sehingga capaian target menjadi terhambat. Pelaksanaan proyek ini dilihat tidak seharusnya hanya berlangsung selama 3 tahun. Selain itu monitoring dan evaluasi dari lembaga indepent harus dilaksanakan pada saat pertengahan dan akhir kegiatan agar kinerja dapat optimal.
Prof Laksono menanggapi dengan menunjukkan contoh pada evaluasi MDG yang dianggap berhasil atau gagal. Pusat harus membawa program yang lebih detil ke kab/kota untuk memperjelas pola tindakan dan pola kerja yang dilakukan. Dalam hal seperti ini seharusnya melibatkan konsultan yang independen. tim yang berani, dan memiliki tantangan atau hasil yang jelas. Tidak semata pada peningkatan angka K1 tapi penurunan kematian absolut.
Paket-paket dalam pakem dapat dikelompokkan dalam beberapa macam pertimbangan seperti penyesuaian pada kebutuhan kliem, kemampuan klien, hingga kelayakan pelaksanaan. Pengalaman seperti ini dapat dibagikan oleh para konsultan senior kepada para konsultan muda. Dalam system pemaketan ini biasanya para konsultan lebih cenderung mencari masalah yang besar seperti pada AKB tinggi di suatu daerah dikarenakan hasil dari sebuah intervensi akan terlihat sangat signifikan atau tampak menunjukkan perubahan AKB.

Pertanyaan dari peserta di Aceh terkait perbedaan pakem yang diterapkan dalam projek. Prof Laksono menjawab bahwa pelatihan ini dikembangkan untuk menyusun sebuah pakem baru, dan ajang pembelajaran bagi konsultan muda diluar waktu kerja. Sehingga selain saran dari konsultan senior, para konsultan perlu mencari referensi pendukung pakem yang disusun bersama.

  kembali ke Jadwal

PRA SESI

• Kegiatan pelatihan dilakukan dengan para senior (konsultan), sehingga menjadi ajang untuk pembelajaran bagi para konsultan/peneliti muda
• Perorangan cara webinar
• Perkenalan anggota PKMK (peneliti/konsultan) dan Pusdatin Kemenkes
• Penjelasan mengenai latar belakang dan gambaran kegiatan pelatihan konsultan
• Pembasan jadwal pelatihan
• Materi terkait materi dasar konsultan, kompetensi, hingga pembahasan klien
• Pertanyaan : ada solusi jika tidak dapat hadir dalam webinar? Based on webinar sehingga dapat dilakukan dimanapun, selain itu pada website telah disediakan video pelatihan sebelumya.

SESI I

• Siapa konsultan itu? Pemberi saran yang telah dianggap expert di bidangnya
• Perbedaan dosen, surveyor/peneliti dan konsultan
• Konsultan ada karena klien membutuhkan jasa seseorang yang mampu menyelesaikan masalahnya
• Konsultan memiliki kemampuan peneliti, problem solving, dan lainnya.
• Terdapat perbedaan antara konsultan manajemen dan teknis,
• Konsultan manajemen membutuhkan skill tersendiri yang dibangun biasanya lebih lama.
• Ciri konsultan manajemen yaitu berhadapan dengan eksekutif puncak, membutuhkan citra yang baik, harus mempunyai kemampuan tinggi, berorientasi pada puncak dan klien
• Kunci keberhasilan konsultan adalah bagaimana memberi kepastian pada tingkat keberhasilan.
• Menjadi konsultan yang lebih baik dengan memberi hasil yang riil.
• Apakah dapat diterapkan konsultan teknis sekaligus manajemen dalam proyek? Jawaban; konsultan manajemen dan teknik itu akan berbeda sesuai dengan pekerjaannya. Kosultan teknik biasanya jelas asosiasinya, namun konsultan manajemen hingga saat ini belum jelas
• Pertanyaan : diagnosa vs akar masalah? Diagnosa dan akar masalah sebenarnya tidak ada bedanya
• Bagaimana membedakan konsultan manajemen dan teknis? Caranya, dengan menjelaskan kepada klien tentang kompetensi konsultan agar tidak terjadi multitafsir.
• Konteks pemberian solusi adalah fungi konsultan
• Pendapat: konsultan sebagai pendamping, harus menghilangkan ego. Sebab ego masih sering dimiliki para dosen dan peneliti.
• Pendapat: konsultan bukan sepenuhnya pendampingan karena setiap konsultan dapat melakukan eksekusi dan bertanggung jawab hingga akhir projek
• Pertanyaan: konsultan manajemen harus memiliki altenatif yang lain karena masalah kesehatan biasanya memiliki masalah lainnya.
• Konsep evidence based dapat diterapkan oleh konsultan agar dapat ditawarkan kepada klien

Notulen: Faisal Mansur (Asisten Peneliti PKMK FK UGM)

Jadwal Pelatihan Pengembangan Konsultan Manajemen Kesehatan

klik disini