PENDAHULUAN

Penelitian kebijakan kesehatan merupakan salah satu cabang ilmu yang baru berkembang, dan belum banyak dilakukan oleh dosen Fakultas Kedokteran (FK). Pemahaman dosen FK mengenai bagaimana melaksanakan penelitian kebijakan masih sangat terbatas. Situasi ini dapat dipahami karena ilmu analisis kebijakan berasal dari Fakultas Ilmu Sosial Politik, bukan dari ilmu-ilmu kedokteran. 

Melakukan penelitian kebijakan bukanlah pekerjaan peneliti individual dengan tujuan menulis jurnal. Meneliti kebijakan mempunyai tujuan mempengaruhi proses pengambilan kebijakan di level pemerintah pusat, dan/atau propinsi, kabupaten/kota, bahkan desa. Dengan demikian penelitian kebijakan tidak lepas dari kemampuan FK sebagai lembaga untuk menjalankan sampai proses advokasi. Oleh karena itu diperlukan pembelajaran kelembagaan yang tersusun atas pembelajaran individu dan pembelajaran organisasi yang berjalan secara sinergis.

Pembelajaran Individu untuk melakukan penelitian kebijakan

PKMK FK-KMK UGM telah mempunyai pembelajaran individu yang membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menganalisis kebijakan kesehatan, memahami implikasi kebijakan, dan secara efektif melakukan advokasi. Bagi dosen-dosen yang tertarik silahkan klik link berikut untuk mempelajari Riset Kebijakan klik disini

Pembelajaran Organisasi

Pembelajaran organisasi bersifat kolaboratif lintas Departemen di berbagai FK untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan riset kebijakan. Pelatihan akan langsung “hands-on” dengan topik masalah kesehatan prioritas dan data sekunder yang dapat dianalisis.

   SERI WEBINAR PENGANTAR

  TUJUAN

Kegiatan pembelajaran ini bertujuan untuk:

1. Mendorong dosen FK untuk mempelajari secara individual topik penelitian kebijakan dengan mengacu pada modul yang ada di web.
2.  Menyusun proposal penelitian kebijakan dengan 3 opsi topik:
   
   • Penelitian kebijakan Pengendalian Penyakit Jantung
   • Penelitian kebijakan Pengendalian Penyakit Diabetes
   • Penelitian kebijakan Pengendalian Penyakit Mata.
3. Menyusun artikel jurnal untuk riset kebijakan
4. Menyusun Policy Brief dan melakukan advokasi disetiap level pemerintahan
5. Melakukan keterampilan analisis data sekunder dengan menggunakan data sample 1% BPJS
6. Meningkatkan kemampuan mengelola proyek penelitian kebijakan secara multi-years dan multi-sites.
   
   

   METODE

Pembelajaran ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode daring.

  TARGET PESERTA

Kegiatan ini dapat diikuti oleh FK di Indonesia yang mengirimkan peserta dalam 4 kelompok:

Kelompok 1: Dosen yang meneliti mengenai kebijakan:

1. Penelitian kebijakan Pengendalian Penyakit Jantung
   Berasal dari Departemen IKM/IKP/IKK dengan Departemen Kardiologi
   
   • Penulisan proposal penelitian kebijakan
   • Penulisan artikel jurnal untuk riset kebijakan
2. Penelitian kebijakan Pengendalian Penyakit Diabetes:
   Berasal dari Departemen IKM/IKP/IKK dengan Departemen Penyakit Dalam
   
   • Penulisan proposal penelitian kebijakan
   • Penulisan artikel jurnal untuk riset kebijakan
3. Penelitian kebijakan Pengendalian Penyakit Mata.
   Berasal dari Departemen IKM/IKP/IKK dengan Departemen Penyakit Mata.
   
   • Penulisan proposal penelitian kebijakan
   • Penulisan artikel jurnal untuk riset kebijakan

Kelompok 2: Analis Data

• Pengelolaan data Sekunder

Kelompok 3: Penyusun Advokasi

• Pengelolaan Policy Brief sampai metode penyusunan grafis

Kelompok 4: Manajemen Penelitian.

  KOMPETENSI

Kompetensi yang diharapkan sebagai hasil pembelajaran meliputi:

1. Kemampuan menggunakan data rutin untuk analisis kebijakan
2. Kemampuan untuk mengembangkan riset kebijakan yang komprehensif hingga advokasi kebijakan
3. Kemampuan menghasilkan jurnal artikel bersama atau mandiri
4. Kemampuan membuat Policy Brief.
5. Kemampuan mengelola penelitian.
   
   

RANGKAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Persiapan Pembelajaran: bulan Juni - Juli 2024
Para calon peserta kelembagaan diharapkan untuk mempelajari Pembelajaran Individu mengenai Penelitian kebijakan, pada link berikut klik disini. Disamping itu ada berbagai referensi untuk Riset Implementasi yang dapat dipelajari klik referensi

  UJIAN UNTUK PEMBELAJARAN PERORANGAN

Diharapkan para calon peserta dapat melakukan ujian untuk menilai kemampuan diri.
Ujian bersifat gratis (tidak dipungut biaya) yang akan dilaksanaan pada Kamis, 5 September 2024 menggunakan computer based testing pada link berikut

link ujian

Kegiatan akan dibuka dalam Munas BKS-IKM-IKK-IKP di Semarang

Hari Jumat, 2 Agustus 2024 pukul 13.00 - 17.00 Wib
Pada “Pertemuan Ilmiah Nasional dan Musyawarah Nasional BKS-IKM-IKP-IKK-FKI dan PDK3MI 2024”,
di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jl. Kaligawe Raya Km 4, Semarang.

Materi Pemaparan

• Sesi 1: Fakultas Kedokteran dan Riset Kebijakan
• Sesi 2: Meningkatkan motivasi untuk pembelajaran
• Video kegiatan
• Reportase kegiatan

Kegiatan Pembelajaran Lembaga terdiri atas 4 Kelompok: 

Agenda Workshop Per Topik

Kontak person

Via Angraini / 0822-8141-5646 

  PENDAHULUAN

Penelitian kebijakan kesehatan merupakan salah satu cabang ilmu yang baru berkembang. Pemahaman kalangan akademis yang membidangi masalah kebijakan kesehatan mengenai bagaimana melaksanakan penelitian kebijakan masih sangat terbatas. Penelitian Kebijakan tidak lepas dari kemampuan lembaga peneliti untuk menjalankan. Ada ciri sangat penting dalam riset kebijakan yaitu hasilnya tidak hanya untuk jurnal, tapi juga untuk pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Oleh karena itu perlu diadakan peningkatan kapasitas Lembaga yang akan meneliti kebijakan melalui pelatihan yang mencakup:

• Penulisan proposal penelitian kebijakan
• Penulisan artikel jurnal untuk riset kebijakan
• Pengelolaan Policy Brief sampai metode penyusunan grafis
• Pengelolaan data Sekunder menggunakan komputer.
• Manajemen Penelitian

  TUJUAN

Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk:

1. Menyusun proposal sebuah penelitian kebijakan, dengan topik penelitian:
   • Diabetes melitus
   • Jantung
   • Katarak
   • Tuberkulosis
   • Stunting
   • Kematian Ibu
2. Menyusun artikel jurnal untuk riset kebijakan
3. Menyusun policy brief dan melakukan advokasi
4. Melakukan ketrampilan analisis data sekunder
5. Kemampuan mengelola proyek Penelitian Kebijakan.

   METODE

Pelatihan ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode Workshop daring.

  TARGET PESERTA

Kegiatan ini dapat diikuti oleh Poltekkes di Indonesia yang mengirimkan peserta dalam 4 kelompok:

• Kelompok 1. Peneliti
• Kelompok 2. Analisi Data
• Kelompok 3. Policy Brief
• Kelompok 4. Pengelola Penelitian

  RANGKAIAN KEGIATAN PELATIHAN

  Seri Webinar: Diskusi Bersama Pemangku Kepentingan dalam Melakukan Penelitian Kebijakan

Pembukaan: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Msc, PhD

UJIAN UNTUK PEMBELAJARAN PERORANGAN

Diharapkan para calon peserta dapat melakukan ujian untuk menilai kemampuan diri.

  NARAHUBUNG

Kepesertaan dan Konfirmasi Pembayaran
Via Angraini  / 082281415646

Pelatihan jarak-jauh

Kepemimpinan untuk memperkuat Sistem Kesehatan Daerah
pasca pemberlakuan UU Kesehatan 2023

19 Agustus - 21 September 2024

  LATAR BELAKANG

Undang-Undang (UU) Kesehatan yang baru disahkan pada tahun 2023 membawa transformasi signifikan dalam sektor kesehatan di Indonesia. UU ini bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta menjamin keberlanjutan pendanaan kesehatan. Namun, implementasi UU Kesehatan ini menghadirkan tantangan tersendiri, terutama di tingkat daerah.

Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam sistem kesehatan daerah. Di tingkat provinsi, terdapat banyak organisasi dan institusi yang terlibat dalam sektor kesehatan, termasuk dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Koordinasi yang efektif antara semua pihak ini sangat penting untuk memastikan implementasi UU Kesehatan yang sukses.

Selain itu, UU Kesehatan juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dalam sistem kesehatan daerah. Pimpinan Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran krusial dalam mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi implementasi UU Kesehatan di wilayah mereka. Kepemimpinan yang efektif diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dan masalah kesehatan prioritas di daerah, seperti penyakit tidak menular, penyakit menular, kematian ibu dan bayi, stunting, dan lain-lain.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pemimpin di sektor kesehatan. Kemampuan untuk memahami dan menafsirkan UU Kesehatan, serta mengembangkan strategi implementasi yang efektif, menjadi sangat penting. Pelatihan dan pengembangan kepemimpinan menjadi salah satu solusi untuk mempersiapkan para pemimpin dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang dibawa oleh UU Kesehatan.

  TUJUAN

Pelatihan hybrid kepemimpinan ini dirancang untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Pelatihan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman peserta tentang prinsip-prinsip kepemimpinan dan sense making.
2. Memperdalam pengetahuan peserta tentang UU Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya.
3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menafsirkan isu-isu penting dalam UU Kesehatan yang terkait dengan sistem kesehatan daerah.
4. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengembangkan usulan revisi terhadap Sistem Kesehatan Daerah Kalimantan Timur sebagai respons terhadap UU Kesehatan.

   KOMPETENSI

Kompetensi yang diharapkan sebagai hasil pelatihan meliputi:

1. Memahami prinsip Kepemimpinan dan Sense Making
2. Memahami Struktur UU Kesehatan dan PP yang menjadi aturan turunan
3. Menafsirkan isu-isu penting dalam UU Kesehatan yang terkait dengan Sistem Kesehatan Daerah.
4. Melakukan respon berupa usulan revisi terhadap Sistem Kesehatan Daerah Kalimantan Timur dengan adanya UU

  SASARAN PESERTA

• Pimpinan Dinas Kesehatan Propinsi di Kalimantan Timur
• Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota di Kalimantan Timur
• Pimpinan berbagai lembaga terkait kesehatan di Kalimantan Timur

  RANGKAIAN PEMBELAJARAN

• Pembukaan Pelatihan: termasuk Survei mengenai siapa-siapa yang menjadi Pemimpin. Akan dilakukan survei untuk meminta pendapat mengenai siapa pemimpin di sektor kesehatan.
• Pendaftaran Pelatihan: 13 - 25 Agustus 2024
• Pelatihan jarak-jauh; 19 Agustus - 21 September 2024.

MODUL

• Modul 1: Sense Making dan Prinsip Kepemimpinan
• Modul 2: Memahami Struktur UU Kesehatan dan PPno 20 tahun 2024, termasuk aspek sejarah.
• Modul 3: Menafsirkan isu-isu penting dalam UU Kesehatan yang terkait dengan Sistem Kesehatan Daerah.
• Modul 4: Melakukan respon berupa usulan revisi terhadap Sistem Kesehatan Daerah Kalimantan Timur dengan adanya UU

Modul 1a: Sense Making dan Prinsip Kepemimpinan

Diselingi dengan Modul 2:

Modul 2: Memahami Struktur UU Kesehatan dan PPno 20 tahun 2024, termasuk aspek sejarah.

Diselenggarakan dengan mencermati seri webinar pada website www.kebijakankesehatanindonesia.net 
Narasumber: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Sundoyo, SH, M.Hum (Kementerian Kesehatan), Dr. Rimawati, SH (Dosen FH UGM)

Modul 1b: Person Leader

Modul 1c: Analisis data untuk melihat situasi

Modul 1d: Berkomunikasi dengan seluruh pihak

Modul 3: Menafsirkan isu-isu penting dalam UU Kesehatan yang terkait dengan Sistem Kesehatan Daerah.

17-19 September 2024
Narasumber: Prof. Laksono Trisnantoro MSc PhD

Modul 4: Melakukan respon berupa usulan revisi terhadap Sistem Kesehatan Daerah Kalimantan Timur dengan adanya UU

23 - 28 September 2024

Ujian akan diselenggarakan setelah rangkaian pelatihan selesai diselenggarakan

  INFORMASI PENDAFTARAN

Biaya mengikuti pelatihan per kelompok : Rp. 350.000,- per orang

Pendaftaran

  NARAHUBUNG

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 082134116190
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kerangka Acuan Kegiatan Pelatihan Pelataran Sehat

Kepemimpinan Sistem Kesehatan dengan memahami
UU Kesehatan 2023 dan PP 2024 melalui Platform Digital pada
www.kebijakankesehatanindonesia.net

September 2024

  PENDAHULUAN

Undang-Undang Kesehatan baru saja disahkan pada tanggal 11 Juli 2023 lalu dalam Rapat Paripurna DPR RI yang kemudian mendapatkan penomoran pada 8 Agustus 2023. Saat ini telah diundangkan ke dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Proses perubahan UU Kesehatan sudah dilaksanakan sejak bulan Agustus 2022 dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Rancangan Undang-Undang Kesehatan ini adalah inisiatif DPR dan dirancang pembuatannya dengan menggunakan metode Omnibus Law. Metode Omnibus Law memiliki makna secara harfiah berarti dalam satu bus terdapat banyak muatan (Christiawan, 2021). Muatan perundang-undangan yang dibentuk dengan metode Omnibus Law bersifat beragam dan tidak khusus. Undang-Undang yang masuk ke OBL adalah:

1. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
5. UU no. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
6. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
7. UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
8. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
9. UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
10. Undang-Undang No. 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras
11. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menyusul setelah pengundangan tersebut, pada bulan September 2023 ini Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023. Pada 26 Juli 2024 di Jakarta. Mengingat besarnya PP yang lebih dari 1100 pasal, para pemimpin sistem kesehatan perlu untuk mempelajari dengan menggunakan pendekatan digital, sehingga memudahkan pembelajaran. Hal ini mutlak dilakukan oleh para pemimpin di sistem kesehatan yang harus menguasai isi UU Kesehatan 2023 dan PPnya. Diharapkan platform digital ini dapat dimanfaatkan oleh para pemimpin di sektor kesehatan.

  TUJUAN

Meningkatkan pemahaman terkait Sistem Kesehatan dengan memahami UU Kesehatan 2023 dan PP 2024 melalui platform digital.

   KOMPETENSI

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk:

1. Memahami isi UU Kesehatan 2023 dan PP 2024 dan cara mempelajari melalui Platform Digital.
2. Meningkatkan Peran dan tanggung jawab pemimpin dengan cara memahami UU Kesehatan 2023 dan PP 2024.
3. Melakukan Pengembangan berbasis pada kelompok-kelompok Pemimpin dalam Sistem Kesehatan Propinsi.

  TARGET PESERTA

Para pemimpin di Sistem Kesehatan: Pimpinan Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten, Pimpinan RS, Pimpinan BPJS pusat dan cabang-cabang, Pimpinan FK-FKM-STIKES-Poltekkes, Pimpinan Organisasi-Organisasi Profesi Pusat dan Cabang, serta semua pemimpin di sektor kesehatan.

• Tenaga Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan
• Perawat
• Non Nakes
• Tenaga Kesehatan Kerja
• Tenaga Kesehatan Masyarakat
• Pembimbing Kesehatan Kerja
• Dokter Umum
• Dokter Spesialis Kesehatan Masyarakat
• Dosen
• Akademisi
• Dokter
• Mahasiswa
• Peneliti
• Bidan

  JADWAL KEGIATAN ONLINE

Pertemuan 1: Pengantar Mempelajari Platform Digital.
Hari, tanggal : Pertemuan Kamis, 19 September 2024
Waktu : 13.00 - 15.00 WIB

Pertemuan 2: Melakukan Perencanaan untuk Respon sebagai pemimpin dalam menjalankan UU Kesehatan
Hari, tanggal : Pertemuan Kamis, 26 September 2024
Waktu : 10.00 - 12.00 WIB

  INFORMASI PENDAFTARAN

Kegiatan ini bersifat gratis.
Bagi peserta yang ingin mendapatkan SKP Plataran Sehat Kemenkes RI,
dapat membayar dengan biaya ujian sebesar Rp. 100.000,-

Pendaftaran

Diskusi Online

Program-program Pengembangan Kepemimpinan Sebagai Respon
Berlakunya UU Kesehatan 2023 dan PP 28 tahun 2024

  PENDAHULUAN

Undang-Undang Kesehatan baru saja disahkan pada tanggal 11 Juli 2023 lalu dalam Rapat Paripurna DPR RI yang kemudian mendapatkan penomoran pada 8 Agustus 2023. Saat ini telah diundangkan ke dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Proses perubahan UU Kesehatan sudah dilaksanakan sejak bulan Agustus 2022 dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Rancangan Undang-Undang Kesehatan ini adalah inisiatif DPR dan dirancang pembuatannya dengan menggunakan metode Omnibus Law.

Metode Omnibus Law memiliki makna secara harfiah berarti dalam satu bus terdapat banyak muatan (Christiawan, 2021). Muatan perundang-undangan yang dibentuk dengan metode Omnibus Law bersifat beragam dan tidak khusus.

  TUJUAN

1. Memahami UU Kesehatan 2023 untuk para pemimpin di sektor kesehatan sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan transformasi kesehatan.
2. Meningkatkan pemahaman peserta tentang prinsip-prinsip kepemimpinan dan sense making
3. Meningkatkan pemahaman terkait Sistem Kesehatan dengan memahami UU Kesehatan 2023 dan PP 2024 melalui platform digital.

  TARGET PESERTA

Para pemimpin di Sistem Kesehatan: Pimpinan Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten, Pimpinan RS, Pimpinan BPJS pusat dan cabang-cabang, Pimpinan FKFKM-STIKES-Poltekkes, Pimpinan Organisasi-Organisasi Profesi Pusat dan Cabang,
serta semua pemimpin di sektor kesehatan.

  JADWAL KEGIATAN

Hari, tanggal : Senin 26 Agustus 2024
Waktu : 11.00 - 12.30 WIB

reportase kegiatan

  INFORMASI 

Nila Munana / +62 877 3047 0698

Kerangka Acuan Kegiatan

Webinar : Diskusi tentang Rencana PMK tentang Penyelenggaraan Fasyankes

Jumat, 20 September 2024

  PENDAHULUAN

Sejak Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah no 28 tahun 2024, para pemerhati kebijakan kesehatan sangat memperhatikan bagaimana aturan-aturan pelaksana dari UU dan PP tersebut disusun oleh Kementerian Kesehatan, mengingat sifat UU yg berupa omnibus law dan peraturan pemerintah mengamanatkan beberapa perubahan mendasar dalam upaya transformasi sektor kesehatan. Kementerian Kesehatan telah melakukan beberapa public hearing untuk beberapa rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), dan secara paralel, PKMK FK-KMK UGM berupaya untuk memberi kesempatan kepada para pemerhati kebijakan kesehatan dan akademisi untuk membahas beberapa RPMK tersebut. Harapannya, dialog semacam ini membuka ruang diskusi dan kajian yang konstruktif untuk dapat membangun kebijakan kesehatan di Indonesia dan memberi masukan kepada Kementerian Kesehatan sebagai pertimbangan sebelum disahkannya RPMK tersebut. Pada kesempatan ini, dialog akan dilakukan untuk RPMK tentang Penyelenggaraan Fasilitas Layanan Kesehatan.

  TUJUAN

Mendiskusikan beberapa aspek kunci dalam RPMK tentang Penyelenggaraan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk memberi masukan konstruktif kepada Pemerintah

  TARGET PESERTA

1. Anggota Jaringan Kebijakan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI)
2. Peneliti kebijakan kesehatan dari lembaga penelitian dan Think Tank lainnya
3. Akademisi/Dosen dan Mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta lainnya

  JADWAL KEGIATAN

Hari, tanggal : Jumat, 20 September 2024
Waktu : 13.30 - 15.00 WIB

Kegiatan yang Sedang Dilaksanakan

Kerangka Acuan Kegiatan Webinar

Sosialisasi Buku Ekonomi Kesehatan pada Universitas di Indonesia dalam Mendukung Penguatan Jaringan Kebijakan Kesehatan Nasional

   Latar Belakang

USAID HFA (U.S. Agency for International Development Health Financing Activity) bekerjasama dengan Pusat Kebijakan, Pembiayaan, dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memiliki salah satu tujuan yaitu melembagakan pengetahuan berbasis bukti sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembiayaan kesehatan berkelanjutan, dan menggunakan bukti ini untuk meningkatkan kualitas belanja serta meningkatkan ruang fiskal untuk kesehatan. Beberapa kegiatan akan fokus pada pengembangan kapasitas pelaku dan lembaga Indonesia untuk menghasilkan dan menerapkan bukti pada kebijakan melalui 1) pengembangan buku ekonomi kesehatan yang ditulis oleh ekonom kesehatan muda; 2) memperkuat kapasitas berbagai instansi pemerintah dalam pembiayaan dan penetapan harga; dan 3) memperkuat jaringan, seperti Jejaring Kebijakan Kesehatan (HPN), untuk meningkatkan upaya berbagi pengetahuan.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai salah satu konsorsium HFA, pada 2021 telah melakukan asesmen ke 10 universitas di Indonesia yang terdiri dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Universitas Udayana, Universitas Nusa Cendana, Universitas Mulawarman, Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Kristen Indonesia Maluku, dan Universitas Ahmad Dahlan. Hasil asesmen menjelaskan bahwa dari 10 universitas tersebut telah melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah. Namun, kerjasamanya masih terbatas untuk pembiayaan kesehatan di daerah karena rendahnya minat dosen dalam penelitian mengenai isu pembiayaan kesehatan dan ketersediaan data pembiayaan kesehatan yang sulit diakses. Disisi lain, pengembangan kapasitas terkait pembiayaan kesehatan juga masih terbatas diterima oleh 10 universitas lokal tersebut.

Untuk itu, PKMK UGM akan melakukan sosialisasi buku ekonomi kesehatan dengan harapan dapat menambah informasi dan pemahaman kepada universitas, pemerintah daerah dan lembaga lainnya. Ke-6 buku ekonomi kesehatan yang telah dikembangkan Pusjak PDK dan HFA terdiri dari: Buku Seri 1 tentang Pengantar Ekonomi Kesehatan; Buku Seri 2 tentang Pembiayaan Kesehatan; Buku Seri 3 tentang Belanja Kesehatan Strategis; Buku Seri 4 tentang Evaluasi Ekonomi dan Penilaian Teknologi Kesehatan; Buku Seri 5 tentang Akun Kesehatan Nasional; dan Buku Seri 6 tentang Manajemen Keuangan dan Akuntansi Dalam Ekonomi kesehatan. Paparan terhadap 6 topik dari Buku Ekonomi Kesehatan yang telah dikembangkan dapat menambah pengetahuan universitas lokal dan pemerintah daerah terhadap konsep pembiayaan kesehatan.

   Tujuan 

1. Tujuan Umum
   Sosialisasi di universitas lokal dan pemerintah daerah sebagai bagian dari HPN dalam penguatan kebijakan dan implementasi pembiayaan kesehatan di kabupaten/kota.
2. Tujuan Khusus
   
   1. Menyelenggarakan sosialisasi kepada universitas potensial menggunakan materi Buku Ekonomi Kesehatan.
   2. Meningkatkan pemahaman universitas lokal dan pemerintah daerah terhadap konsep dan aplikasi pembiayaan kesehatan dalam perencanaan, penganggaran dan belanja kesehatan Kesehatan.

Hasil yang diharapkan

Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta dari universitas lokal dan pemerintah daerah tentang pembiayaan kesehatan yang diukur sebelum paparan buku I dan sesudah paparan buku terakhir (ke-6) yang dapat diisi oleh peserta secara online.

   Target Peserta

• Dosen di Fakultas/Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Kebijakan Kesehatan, Kedokteran, Ekonomi Kesehatan, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Sosial-Politik dari 10 universitas di Indonesia yang telah disebutkan sebelumnya.
• Pemerintah Daerah yang terdiri dari: Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)/Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sekretariat Daerah (Sekda) dan BPJS Kesehatan di Sumatera Utara, Bali, Papua, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Surabaya, Maluku, dan Yogyakarta.

   Waktu Kegiatan

Hari, tanggal : 1, 8, 15, 22 dan 29 November 2022
Waktu : 13.00 - 15.00 WIB
Metode kegiatan : daring/online

   Detil Kegiatan