COVID-19 Medical Device Regulatory Convergence Project (Indonesia)

Webinar on Good Regulatory Practices and Medical Device Regulation

Good regulatory practices (GRPs) include formalized, mandatory principles and practices by which regulatory authorities develop technical regulations for all regulated sectors, aligned with international standards. They are, in essence, a quality control mechanism that provide a benchmark for developing and implementing highest quality, cost-effective and efficient regulatory oversight. Unsurprisingly, the medical device sector is one of the most regulated sectors globally, given the diverse range of products; challenges in accurately determining safety, efficacy, and quality; complexities in production, distribution, and surveillance; and impact on health of citizens. It is therefore critical that government agencies and authorities responsible for the oversight of the medical device industry adhere to GRPs that are grounded on sound legal frameworks and international norms and standards.

This two-part webinar, held in partnership with the Government of Indonesia and Gadjah Mada University, will focus on the World Trade Organization’s (WTO) Technical Barriers to Trade (TBT) agreement and legal obligations as it relates to GRPs and Indonesia’s national commitments, global frameworks for medical device regulations, and best practices on management of safety and efficacy of medical devices.

The webinar is part of the COVID-19 Medical Device Regulatory Convergence Project (MDRC), a U.S. government-funded public-private partnership, between the U.S. Agency for International Development (USAID) and the American National Standards Institute (ANSI), in collaboration with the Advanced Medical Technology Association (AdvaMed). The MDRC’s mission is to advance regulatory convergence with key global partners, in partnership with standards developing organizations, as well as national and regional health and regulatory authorities.

The two-part webinar will be held the mornings of 15 and 22 June 2022

TAHAPAN 2

 TAHAPAN 3

KAK BLENDED LEARNING

Rangkaian Pelatihan Evidence Based
for Health Policy-Making

  Latar Belakang

Pembangunan kesehatan tidak dapat terlepas dari penggunaan data dan informasi kesehatan. Data kesehatan merupakan angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda, yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan. Sedangkan informasi kesehatan merupakan data kesehatan yang sudah diolah dan diproses menjadi bentuk yang bermakna dan bernilai bagi pengetahuan dan pembangunan kesehatan.

Banyak data-data kesehatan diperoleh baik melalui survey, program surveilans, monitoring, maupun evaluasi yang secara rutin dilakukan oleh otoritas-otoritas kesehatan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Analisis data-data kesehatan tersebut memegang peranan krusial dalam mendukung proses-proses perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, maupun perbaikan sistem kesehatan dengan didasarkan pada bukti.

Data juga merupakan bagian dari evidence untuk menjadi suatu dasar bukti dalam menyusun dan menetapkan suatu kebijakan. Secara konsep, evidence atau bukti ini dapat diartikan sebagai 'kebijakan berbasis bukti' (Evidence Based Policy) yang sering dianggap sebagai hasil evolusi dari gerakan kedokteran berbasis bukti (Evidence Based Medicine) (Goldenberg 2005; Pawson 2006; Young et al. 2002). Pendekatan ini mengarahkan untuk setiap keputusan diambil untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan telah mempertimbangkan bukti atau evidence yang ada. Permasalahan yang diselesaikan dengan mengambil suatu keputusan atau penetapan kebijakan dari pengambil keputusan tanpa mempertimbangkan evidence dapat mengakibatkan kesalahan tipe III yaitu masalah tidak terselesaikan dan menimbulkan masalah baru lainnya (Dunn, 2003).

Namun, ketika EBP ini tersedia, banyak pengambil keputusan yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan memahaminya sehingga hasil dari EBP ini diperlukan pula jembatan atau diterjemahkan. Penerjemahan EBP ini dapat disebutkan dengan melakukan Knowledge Translation Product (Produk Penerjemahan Pengetahuan) yang memiliki fungsi untuk mengisi gap antara pengetahuan dan kebutuhan praktik. Ada banyak bentuk Knowledge Translation Product yang menjadi prioritas materi pelatihan, dua di antaranya;, policy brief dan briefing notes. Dua produk ini banyak digunakan karena memiliki dampak lintas konteks dan topik. Policy brief dan briefing notes merangkum banyak evidence antara lain; evidence dari sumber global, lokal, dan kontekstual (wawancara informan kunci dengan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang ditargetkan). Policy Brief mengandung beberapa poin utama yang cukup lengkap yaitu pernyataan masalah, opsi atau elemen, dan pertimbangan implementasi. Sedangkan briefing notes lebih singkat, dengan cepat dan efektif memberi saran kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan tentang masalah publik yang mendesak dengan menyatukan bukti penelitian global dan bukti lokal. 

  Tujuan

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk:

1. Memahami tentang data kesehatan
2. Menganalisis dan menggunakan data kesehatan
3. Memahami tentang kebijakan kesehatan
4. Memahami analisis kebijakan kesehatan
5. Memahami policy brief
6. Mampu menyusun policy brief
7. Memahami advokasi kebijakan

  Target Peserta

1. Akademisi Bidang Kesehatan
2. Peneliti dan Konsultan Bidang Kesehatan
3. Pejabat dan Staf Lembaga Pemerintahan Bidang Kesehatan
4. Jejaring Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) atau/dan Mitra PKMK

  Pemateri

1. Dr. Gabriel Lele, S.IP, M.Si – Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL, UGM
2. Shita Listya Dewi, S.IP., MM, MPM – Kepala Divisi Kebijakan Kesehatan, PKMK FK-KMK, UGM
3. Sigit Ari Saputro, S.KM., M.Kes., PhD – Dosen & Peneliti Departemen Epidemiologi, Biostatistik Kependudukan, dan Promosi Kesehatan, FKM, UNAIR
4. Tri Muhartini, S.IP, MPA – Peneliti Kebijakan Kesehatan, PKMK FK-KMK, UGM

  Rangkaian Kegiatan

  Sertifikat

Peserta yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikat setelah seluruh tahapan pelatihan berkahir.

PENDAFTARAN TELAH DI TUTUP

  Narahubung

Kepesertaan dan Konfirmasi Pembayaran:
Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 082134116190
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

This course is an annual event of the Asia Pacific Network for Capacity Building in Health System Strengthening (ANHSS), hosted by the Center for Health Policy and Management, Universitas Gadjah Mada.

Course Schedule

The course is delivered through a series of webinar, conducted every Wednesday at 09.00 (UTC+7). To join/participate in the live webinar, participants must register and pay registration fee. Payment is done once for the whole webinar series (11 webinars). Registered participants can also access video/recording of the past webinar.

Kerangka Acuan Kegiatan Zoom Meeting

Pemanfaatan Data Rutin untuk Mengatasi Permasalahan Gizi di Indonesia

7 Juni 2021

  Latar Belakang

Bencana nasional non alam yang disebabkan oleh Corona Virus Disease (COVID-19) berdampak terhadap ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat secara luas. Pemerintah telah menetapkan bencana non alam ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Bencana ini menjadi suatu tantangan yang besar bagi program gizi, khususnya terkait penanganan balita stunting di Indonesia.

Pada masa awal pandemi, Kementerian Kesehatan bersama UNICEF melakukan kajian cepat dampak pandemi terhadap pelayanan gizi dan kesehatan masyarakat. Diketahui dari 4.798 puskesmas terdapat 83,6% puskesmas menyatakan terjadi penurunan kunjungan pasien. Selain itu hampir setengah dari puskesmas (43,5%) tidak melaksanakan pelayanan balita di posyandu selama masa COVID-19. Pada masa krisis seperti ini, respon cepat pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan pelayanan gizi esensial tidak berhenti. Salah satu kesempatan yang kita miliki adalah melalui pemanfaatan data rutin kesehatan.

Pada tahun 2020, upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah dan akademisi telah melakukan kajian monitoring dan evaluasi (monev) pemulihan program gizi untuk percepatan penurunan angka stunting dari dampak pandemi COVID-19. Dalam kegiatan ini, perguruan tinggi berpedan sebagai konsultan atau pendamping bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dari 260 lokus stunting dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi berbasis elektronik.

Dalam e-Monev yang sudah dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2020, terdapat 6 indikator program gizi yang dianalisis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan pendamping dari perguruan tinggi mitra. Keenam indikator tersebut adalah cakupan penimbangan balita di posyandu, cakupan suplementasi vitamin A, cakupan PMT balita, cakupan ASI eksklusif, serta didukung oleh indikator pelaksanaan manajemen terpadu balita sakit (MTBS) dan pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA). Berdasarkan jumlah indikator yang terdampak selama pandemi COVID-19 inilah dapat dikategorikan apakah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota termasuk dalam wilayah yang terdampak ringan, sedang atau berat. Pemetaan daerah ini dapat dilihat di dalam website e-Monev https://jpg-indonesia.net/upaya-perbaikan-gizi-masyarakat-dalam-rangka-pemulihan-pelayanan-gizi-dari-dampak-pandemi-covid-19/  dan Dashboard PulihCovid19 Gizi https://pkmk-ugm.shinyapps.io/PulihCovidGizi/_w_d1c63dd6/.

Hasil kegiatan e-Monev tersebut dipacu untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah, khususnya yang diwakili oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Provinsi. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berhasil melaksanakan analisis kebijakan dan menyusun rencana pemulihan program dalam bentuk policy brief.

Mempertimbangkan hasil yang diperoleh, perlu dilakukan sosialisasi kepada berbagai pihak termasuk kepada mahasiswa, akademisi, praktisi, pemerintah, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dan tertarik dengan isu penanganan stunting di Indonesia. Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan pertama untuk memacu pemanfaatan data rutin kesehatan di Indonesia, kedua menyampaikan hasil kegiatan e-Monev dampak pandemi yang dilaksanakan secara nasional di seluruh wilayah lokus stunting tahun 2020, dan ketiga untuk menjaring aspirasi dari peserta yang bermanfaat mendukung upaya kolaborasi penanganan stunting di Indonesia.

  Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk

1. Menjelaskan peran data rutin untuk pengambilan kebijakan di Indonesia dan bagaimana implementasinya saat ini
2. Menjelaskan macam data rutin kesehatan dan pemanfaatannya
3. Menjelaskan peran monitoring dan evaluasi program gizi melalui data rutin
4. Melakukan sosialisasi hasil kajian e-Monev dampak pandemi COVID-19 terhadap beberapa program gizi untuk penanganan stunting di 260 kabupaten/kota lokus stunting di Indonesia

  Luaran Kegiatan

1. Peserta dapat memahami peran data rutin dan jenis data rutin yang dapat digunakan untuk menganalisis dampak pandemi terhadap program gizi dan mengembangkan kebijakan kesehatan,
2. Peserta dapat memahami macam data rutin kesehatan dan pemanfaatannya,
3. Peserta memahami pentingnya monitoring dan evaluasi program gizi melalui data rutin,
4. Peserta dapat memahami dampak dari pandemi COVID-19 terhadap program gizi dari kegiatan e-Monev Gizi yang dilakukan tahun 2020.

  Peserta

1. Mahasiswa gizi, kesehatan masyarakat, dan jurusan kesehatan lainnya
2. Tenaga kesehatan
3. Peneliti di bidang gizi masyarakat, kebijakan kesehatan, dan data kesehatan
4. Staf gizi dan kesga dinas kesehatan
5. Umum

  Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan melalui zoom meeting pada:
Hari : Senin, 7 Juni 2021
Pukul : 09.00 – 11.30 WIB

dengan rincian sebagai berikut:

 *Perubahan atau penambahan pembicara eksternal dimungkinkan

  Narahubung 

Pusat Kesehatan dan Gizi Manusia (PKGM) FK-KMK UGM
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Whatsapp Messenger: 0812-7271-6317 (Erri) atau 0857-4003-9809 (Maria)

Kerangka Acuan Kegiatan

Pengenalan Data Rutin Komdat dan Pemanfaatan Data untuk Upaya Pemulihan Pelayanan KIA dan KB dari Dampak Pandemi COVID-19

Senin, 7 Juni 2021 • Pukul 13.00 – 15.00 WIB

diselenggarakan oleh
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), FK-KMK UGM

  Latar Belakang

Bencana nasional non alam yang disebabkan oleh Coronavirus Disease (COVID-19) berdampak terhadap ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat secara luas. Pemerintah telah menetapkan bencana non alam ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Dalam situasi normal, kesehatan ibu-anak (KIA) dan KB di Indonesia masih menjadi tantangan besar dan diperberat dengan adanya COVID-19 mengingat adanya batasan dalam hal akses dan kualitas layanan. Sehingga dikhawatirkan, adanya peningkatan morbiditas dan mortalitas Ibu dan anak dan penurunan cakupan pelayanan KIA dan KB.

Pada masa pandemic COVID 19, pelayanan KIA dan KB mengalami dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung berupa banyaknya ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19. Sedangkan dampak tidak langsung berupa terganggunya pelayanan KIA di fasilitas pelayanan kesehatan karena terbatasnya tenaga kesehatan, pembatasan aktivitas masyarakat dan tutupnya fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan untuk melakukan analisis dampak pandemic COVID-19 terhadap layanan KIA dan KB untuk menyusun rekomendasi yang sesuai di era pandemic. Pemanfaatan data rutin sebagai dasar penyusunan rekomendasi merupakan hal yang penting untuk mendorong upaya pemulihan pelayanan KIA dan KB. Data rutin dinilai memiliki kelebihan untuk dimanfaatkan terlebih lagi di masa pandemic yang mengharuskan masyarakat untuk membatasi aktivitas. Data rutin yang dapat dimanfaatkan untuk dianalisis meliputi data Komdat. Data Komdat berisi tentang cakupan pelayanan KIA di fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas.

Berawal dari kebutuhan di atas, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM mengadakan pertemuan secara daring dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini (terlampir). Pertemuan ini akan bersama-sama membahas pengenalan data rutin dan pemanfaatan data untuk upaya pemulihan pelayanan KIA dan KB dari dampak pandemi COVID-19.

  Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk

1. Mengenalkan data Komdat kepada mitra universitas.
2. Memahami pentingnya data dalam menyusun upaya pemulihan pelayanan KIA dan KB dari dampak pandemi COVID-19.
3. Memanfaatkan data untuk menyusun upaya pemulihan pelayanan KIA dan KB dari dampak pandemi COVID-19.

  Narasumber

Insan Rekso Adiwibowo, M.Sc.

  Peserta

Mitra Universitas

  Jadwal Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:
hari : Senin, 7 Juni 2021
pukul : 13.00 – 15.00 WIB

dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

  Narahubung