Kerangka Acuan Kegiatan
Rangkaian Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia X
(Fornas JKKI 2020)

Penggunaan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dalam Kebijakan JKN, KIA dan Stunting Untuk Memperkuat Sistem Kesehatan di Era COVID-19

Diselenggarakan di Yogyakarta melalui webinar

Maret – November 2020

PENGANTAR

Kebijakan Jaminan Kebijakan Kesehatan (JKN), kebijakan penurunan Stunting, Kebijakan penurunan kematian ibu merupakan contoh – contoh produk dari siklus kebijakan. Kebijakan di berbagi topik ini berawal dari banyak data yang telah dikumpulkan baik melalui penelitian maupun metode yang lain. Data – data yang demikian banyak dapat digunakan sebagai bahan utama untuk pembuatan berbagai kebijakan. Namun, data yang banyak tersebut tidak mudah digunakan apabila tidak dikumpulkan dalam satu tempat yang mudah untuk diakses.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM menginisiasi membuat dashboard atau laman untuk menyajikan berbagai data disebut DaSK. Tujuannya adalah (1) menyediakan data terbaru untuk mendukung pengembangan kebijakan sistem kesehatan di Indonesia, (2) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kesehatan dalam kebijakan kesehatan melalui pelatihan dan kerja sama antar Lembaga, dan (3) menyediakan sarana untuk komunikasi dan diskusi dalam kebijakan kesehatan di Indonesia.

Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang memiliki dampak pada upaya pencegahan penyakit, kematian, dan kualitas hidup masyarakat. Proses kebijakan yang dilalui tidak hanya melibatkan akademisi, tenaga ahli, dan Pemerintah, namun juga melibatkan dinas/ sektor atau lembaga/ organisasi di luar sektor kesehatan, bahkan partisipasi masyarakat. Pengembangan ilmu pengetahuan dan degenerasi penyakit mendorong pemangku kepentingan untuk membuat, memutuskan, dan melaksanakan kebijakan dengan tepat, berbasis data dan masalah, serta dapat dilaksanakan oleh pelaksana di lapangan. Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 telah ditetapkan. Pencapaian target penurunan kematian ibu sampai 183/100.000 kelahiran hidup, penurunan angka kematian bayi 16/ 1.000 kelahiran hidup dan penurunan prevalensi stunting sebesar 19% harus dicapai (Bappenas, 2020).

Kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang terjadi di Indonesia juga telah menyumbang angka kematian sebanyak 2.500 jiwa (data 22 Juni 2020) dari kasus posistif. Selain itu, pandemi juga mempengaruhi sistem kesehatan karena terdapat kegagapan dari pemerintah maupun tenaga kesehatan dalam menangani COVID-19. Oleh karena itu, untuk memperkuat sistem kesehatan perlu adanya ditindaklanjut dengan pembuatan kebijakan yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat alokasi dana/ anggaran, dan tepat siapa yang melakukannya.

Faktsnya kebijakan kesehatan sering kali didasarkan pada asumsi, pertimbangan politik, kelompok, perorangan serta manajemen krisis yang bersifat kedaruratan (Massie, 2009). Di dalam konteks transfer ilmu pengetahuan ini, Forum Nasional JKKI ke - X pada 2020 mengambil tema “Penggunaan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dalam Kebijakan JKN, KIA dan Stunting Untuk Penguatan Sistem Kesehatan di Era COVID-19” yang merupakan metode baru pemanfaatan data di sektor kesehatan.

Format forum nasional JKKI ini menggunakan pendekatan pelatihan tentang kebijakan dan presentasi hasil atas pemanfaatan data – data kesehatan di DaSK. Oleh karena itu, ada sebuah rangkaian kegiatan yang dapat diikuti oleh anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Namun tidak seperti tahun lalu, rangkaian ini dilakukan melalui jarak jauh (berbasis webinar).
 
TUJUAN KEGIATAN

Rangkaian kegiatan akan membahas berbagai perkembangan dalam analisis kebijakan dan metode advokasi kebijakan. Secara detil tujuannya adalah:

1. Memahami Penelitian Kebijakan;
2. Memahami metode Analisis Kebijakan dengan menggunakan Modul dari LAN.
3. Memahami teknik menulis Policy Brief
4. Memahami teknik Advokasi Kebijakan

Berbagai metode ini akan dibahas dalam konteks topik kebijakan di:

• Jaminan Kesehatan
• Kesehatan Ibu dan Anak
• Gizi Masyarakat khususnya Stunting.

Format Kegiatan yang akan dikerjakan adalah sebagai berikut:

Program 1:
Pelatihan Blended Learning (Webinar) Penulisan Penelitian Kebijakan
Angkatan 1: 10 – 18 Maret 2020
Para peserta dilatih untuk menyusun penelitian kebijakan

Program 2:
Pelatihan Blended Learning (Webinar) Analisis Kebijakan
Angkatan 1: 30 Juni – 8 Juli 2020
Para peserta dilatih untuk menyusun Analisis kebijakan

Program 3:
Pelatihan Blended Learning (Webinar) Penulisan Policy Brief Kebijakan
Angkatan 1: 28 – 29 Juli 2020

Para peserta dilatih untuk menyusun Policy Brief sebagai alat advokasi kebijakan

Program 4:
Pelatihan Blended Learning (Webinar) Advokasi Kebijakan
Angkatan 1: 11 – 12 Agustus 2020

Program 5:
Seminar di Yogyakarta: Penggunaan Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) dalam Kebijakan JKN, KIA dan Stunting untuk Mutu Pelayanan Kesehatan
10 – 13 November 2020 Yogyakarta

Call For Policy Brief Abstract

Forum JKKI kali ini hanya berfokus pada Policy Brief yang akan dibahas pada seminar. Fornas JKKI 2020 mengharapkan Call for Policy Brief yang berisikan penelitian yang terkait dengan:

• Kesehatan Ibu dan Anak
• Pangan dan Gizi Masyarakat, khususnya Stunting
• Jaminan Kesehatan Nasional
• Mutu Pelayanan Kesehatan
• dan berbagai topik kesehatan lainnya

Call for Policy Brief ini merupakan hal baru yang diharapkan dapat mengembangkan kemampuan para peneliti untuk mempengaruhi kebijakan di level pemerintah pusat ataupun daerah. Hal ini sangat penting mengingat bahwa di masa mendatang diharapkan kebijakan kesehatan ditetapkan berdasarkan bukti yang tepat.

Tanggal - Tanggal Penting:

• Batas akhir pengumpulan abstrak : 1 September 2020
• Pengumuman abstrak yang diterima : 25 September 2020

PESERTA

Peserta kegiatan ini adalah :

1. Pengambil kebijakan kesehatan Indonesia : Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, DPR, Dinas Kesehatan, Inspektorat, dan lembaga pemerintah lainnya.
2. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: pimpinan atau staf Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah maupun Swasta, Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) milik Pemerintah maupun Swasta, Pimpinan Balai Kesehatan, dan Pimpinan sarana pelayanan kesehatan lainya.
3. Mahasiswa : S1, S2 dan S3 dari berbagai lintas ilmu
4. Pelaku Pelayanan Kesehatan yang terdiri atas: Organisasi Profesi (IDI, PPNI, IBI, dsb), Lembaga asuransi/Pembiayaan Kesehatan (BPJS Kesehatan, Jamkesda, Asuransi Kesehatan Swasta), Lembaga Sertifikasi/Akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dan sebagainya), LSM bidang kesehatan,
5. Akademisi dan Konsultan: dosen dan peneliti di perguruan tinggi, peneliti, konsultan dan sebagainya.

AGENDA

Pembayaran untuk Sertifikas peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:

No Rekening : 9888807174100003
Nama Pemilik : UGM FK PMPK Dana Penerimaan Hasil Produk/Jasa
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim melalui (pilih salah satu)dengan diberi nama lengkap peserta

• Fax ke 0274-549425
• Email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Whatsapp Messenger ke No. 08111019077

Kerangka Acuan Kegiatan

Forum Nasional X Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2020

 Pelatihan Advokasi Kebijakan Kesehatan

Tanggal 8 September 2020

  Latar Belakang

Advokasi kebijakan merupakan kegiatan strategis yang perlu diperhatikan oleh para peneliti dan akademisi. Advokasi ini terkait dengan transfer pengetahuan dari satu pihak ke pihak lain khususnya yang mempunyai wewenang mengambil keputusan. Dalam melakukan advokasi kebijakan ada metode menarik dari Grimshaw dan Lavis et al, yang memiliki lima pertanyaan utama:

1. Pengetahuan apa yang harus ditransfer menjadi kebijakan publik?
2. Kepada siapa (pengambil keputusan yang mana) pengetahuan dari berbagai penelitian akan ditransfer?
3. Oleh siapa pengetahuan penelitian ditransfer ke pengambil keputusan?
4. Bagaimana cara pengetahuan dari penelitian dipindahkan ke proses pengambilan keputusan?
5. Bagaimana cara mengukur efek keberhasilan transfer pengetahuan penelitian?

Pertanyaan ke - 4 merupakan inti dari advokasi kebijakan. Namun advokasi mempunyai aspek politik yang kental. Meriam Webster’s New Collegiate Dictionary mengartikan advokasi sebagai tindakan atau proses untuk membela atau memberi dukungan. Advokasi dapat pula diterjemahkan sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang.

Dalam konteks kebijakan publik, advokasi pada hakekatnya suatu pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, sebab yang diperjuangkan dalam advokasi adalah hak dan kepentingan kelompok masyarakat (public interest). Advokasi kebijakan publik termasuk pula menyuarakan kepentingan dan mencari dukungan terhadap posisi tertentu berkenaan dengan kebijakan publik tertentu. Posisi ini dapat berupa persetujuan, ataupun usulan perubahan kebijakan yang ada.

Advokasi untuk sektor kesehatan memainkan peran yang penting, karena kesehatan merupakan isu yang merupakan kepentingan masyarakat (public interest) namun faktanya sangat dipengaruhi oleh proses pengambilan kebijakan yang bersifat programatik dan kurang melibatkan partisipasi publik. Oleh karena itu, peneliti kebijakan memiliki peran strategis untuk menyuarakan kepentingan masyarakat melalui bukti - bukti yang mereka miliki. Hasil - hasil penelitian perlu disampaikan kepada para pengambil kebijakan sebagai masukan di dalam proses kebijakan.

Keberhasilan advokasi kebijakan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik sangat tergantung kepada kualitas aktor atau para aktor yang memainkan peran dalam advokasi kebijakan tersebut yang meliputi kemampuan intelektual, kemampuan mengkomunikasikan ide dan pemikiran, kemampuan untuk menjalin relasi politik dan pengorganisasian kekuatan politik serta kemampuan membangun opini publik.

  Tujuan

1. Memahami dan meningkatkan kemampuan strategi advokasi kebijakan kesehatan bagi akademisi dan peneliti;
2. Memahami penyusunan stakeholders mapping dalam advokasi kebijakan kesehatan bagi akademisi dan peneliti; dan
3. Meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan hasil penelitian sebagai alat advokasi kebijakan.

  Output

1. Tersediannya tools (alat) advokasi kebijakan kesehatan;
2. Tersediannya dokumen stakeholders mapping untuk advokasi kebijakan kesehatan; dan
3. Tersusunya rencana aksi untuk advokasi kebijakan kesehatan.

  Partisipasi

1. Narasumber
   1. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,PhD – Pengamat Kebijakan Kesehatan
   2. Gabriel Lele, Dr.Phil, S.IP., M.Si. - FISIPOL UGM
2. Peserta 
   1. Kementerian Kesehatan 
   2. Badan Perencanaan Daerah 
   3. Akademisi dan Peneliti
   4. Mitra DaSK perguruan tinggi di 17 provinsi di Indonesia

Agenda Acara

Hari, Tanggal : Selasa, 8 September 2020
Waktu   : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Common Room, Gd Litbang FK-KMK UGM, Jalan Medika

Narahubung 

Kerangka Acuan Kegiatan

Webinar Pelatihan Analisis Kebijakan Angkatan I
Mengidentifikasi Akar Masalah dan Rekomendasi yang Layak untuk JKN, KIA, Stunting dan Kebijakan Kesehatan Lainnya

7 - 28 April 2020

  Latar Belakang

Kondisi kesehatan di Indonesia masih berada dalam ketidakpastian. Beberapa permasalahan yang muncul menghambat pelayanan kesehatan. Untuk menyelesaikan masalah kesehatan, salah satunya diperlukan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan. Kebijakan merupakan problem oriented, sebuah kebijakan disusun untuk menyelesaikan suatu masalah publik dan kebijakan (Lasswell, 1970). Maka, penyusunan kebijakan yang layak haruslah sejalan dengan masalah yang sedang terjadi.

Menyusun suatu kebijakan yang layak dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kebijakan. Dalam analisis kebijakan, penetapan rekomendasi haruslah sejalan dengan identifikasi dan perumusan masalah. Mencapai kebijakan yang layak membutuhkan beberapa metode yang harus dilalui dalam analisis kebijakan (Dunn, 2004) yaitu: perumusan masalah (problem structuring), prakiraan (forecasting), rekomendasi (recommendation), pemantauan (monitoring), dan penilaian (evaluation). Penerapan metode analisis tersebut sangatlah penting, karena mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan yang gagal dalam implementasi adalah kebijakan yang disusun tidak berdasarkan metode analisis yang optimal.

Untuk itu, penelitian kebijakan tidaklah cukup mengubah dan menyelesaikan masalah kesehatan. Namun, data dan hasil penelitian dapat digunakan sebagai evidence based dari penyusunan analisis kebijakan. Dengan demikian, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM menyelenggarakan pelatihan analsisi kebijakan yang diperuntukan untuk seluruh isu kebijakan kesehatan, seperti JKN, KIA, Stunting, Gizi, dan lainnya.

  Tujuan

1. Mengoptimalkan hasil dan rekomendasi penelitian sebagai rujukan perubahan atau perbaikan kebijakan kesehatan.
2. Memahami masalah kebijakan kesehatan berdasarkan evidence based.
3. Memahami penyusunan rekomendasi kebijakan yang layak (visible) untuk implementasi.
4. Memahami proses penyusunan kebijakan.

  Output

1. Peserta dapat memahami konsep dasar dari analisis kebijakan.
2. Peserta dapat mampu memahami metode analisis kebijakan.
3. Peserta dapat mengaplikasikan metode analisis kebijakan.
4. Peserta mampu merumuskan masalah kebijakan dan dan membedakannya dengan masalah privat.
5. Mampu menyusun argumen dalam merumuskan berbagai alternatif kebijakan.
6. Mampu mendiagnosa dan menentukan alternative kebijakan terbaik.
7. Mampu membuat keputusan yang tepat atas berbagai alternatif kebijakan yang dirumuskan hingga menjadi suatu rekomendasi.

  Narasumber

1. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,PhD – Pengamat Kebijakan Kesehatan
2. Prof. Erwan Agus Purwanto, M.Si., PhD – FISIPOL UGM
3. Prof. Muhadjir Darwin, M.P.A., Ph.D – Guru Besar Fisipol UGM
4. Gabriel Lele, Dr.Phil, S.IP., M.Si. - Fisipol UGM

  Peserta

1. Kementerian Kesehatan
2. Badan Perencanaan Daerah
3. Akademisi
4. Mitra DaSK Perguruan Tinggi di 17 Provinsi di Indonesia

  Waktu dan Tempat

Tanggal : 7 -  28 April 2020
Pukul    : 10.00 – 12.30 WIB
Tempat : Common Room Litbang FK-KMK UGM Lt.1

Catatan

Hasil analisis kebijakan kesehatan dapat menjadi suatu rujukan penulisan policy brief yang akan dipresentasikan dalam Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan berbagai Pertemuan Nasional yang akan diselenggarakan di bulan Oktober 2020.

  Referensi

Lembaga Apartur Negara (LAN). 2015. Modul IV: Analisis Kebijakan Publik.
Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Bardach, E, 2012. A Practical Guide For Policy Analysis The Eight Fold Path To More Effective Problem Solving (4th edition). Sage. Washington DC
Patton V dan Sawicki D, 1993. Basic Methods of Policy Analysis and Planning. Prentice Hall.

  Informasi dan Pendaftaran 

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:

No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim melalui (pilih salah satu) dengan diberi nama lengkap peserta

• Email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Whatsapp Messenger ke No. 08111019077

Kerangka Acuan Kegiatan

Forum Nasional X Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2020

Pelatihan Penulisan Policy Brief Angkatan I
Mendokumentasikan Saran Kebijakan untuk Pengambil Keputusan

Sebagai persiapan untuk presentasi di Seminar Nasional di Yogyakarta

Tanggal 11 & 18 Agustus 2020

  Latar Belakang

Pada pertemuan sebelumnya, PKMK FK - KMK UGM mengadakan pelatihan analisis kebijakan yang bertujuan mengidentifikasi alternatif dan rekomendasi untuk pengambil keputusan. Dalam analisis kebijakan juga memerlukan kemampuan mendokumentasikan proses rumusan kebijakan agar dapat dimanfaatkan. Maka, dalam sesi ini memberikan pelatihan terkait penulisan policy brief serta memahami berbagai bentuk dokumen saran kebijakan lainnya.

Policy brief merupakan suatu dokumen ringkasan bersifat netral dengan fokus pada satu isu tertentu yang memerlukan perhatian dari stakeholders atau pemerintah. Melalui policy brief informasi (evidence based) dapat disebarkan ke pemerintah. Terdapat perbedaan antara penelitian dan anlisis kebijakan dengan policy brief yaitu dari struktur penulisan. Penulisan policy brief menggunakan bahasa non teknis dan tidak lagi membahas suatu teori tertentu.

  Tujuan

1. Memberikan pemahaman tentang dokuemn saran kebijakan.
2. Meningkatkan kapasitas penulisan policy brief.
3. Memanfaatkan hasil penelitian dan analisis kebijakan untuk policy brief yang ditujukan ke pemerintah.

  Hasil yang diharapkan

1. Peserta dapat menyusun policy brief atau dokumen saran kebijakan lainnya.
2. Peserta dapat menggunakan policy brief sebagai alat advokasi kebijakan.
3. Peserta dapat mempublikasikan policy brief ke dalam DaSK .

  Agenda

*Dalam Konfirmasi

  Catatan

Hasil berupa Policy Brief akan dipresentasikan dalam Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan berbagai Pertemuan Nasional yang akan diselenggarakan di bulan November 2020.

 Narahubung:

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 08111019077
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tri Muhartini (informasi konten)
HP: 089693387139
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Kerangka Acuan Kegiatan

Webinar
Pelatihan Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Angkatan I

10 - 18 Maret 2020

  Latar Belakang

Akademisi dan peneliti kesehatan sering kali menggunakan penelitian merupakan kegiatan penting untuk mengembangkan pengetahuan dan pembuktian teori. Akan tetapi, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM melihat bahwa penelitian kebijakan kesehatan juga perlu dilakukan. Penelitian kebijakan memiliki perbedaan penelitian teori atau konsep pada umumnya.

Hal pokok yang dibutuhkan dari penelitian kebijakan adalah dokumen kebijakan yang bermasalah beserta evidence based. Akademisi dan peneliti dapat berperan untuk memonitor dan mengevaluasi kebijakan kesehatan yang sedang diselenggarakan oleh pemerintah. Penelitian kebijakan juga menjadi tahapan awal dari proses untuk peneliti atau akademisi untuk melakukan perubahan atau perbaikan kebijakan kesehatan. Namun, dalam bidang kesehatan, penelitian kebijakan masih jarang dilakukan dan dipahami.

Oleh karena itu, PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan pelatihan penelitian kebijakan kesehatan untuk akademisi dan peneliti bidang kesehatan. Dengan pelatihan ini, diharapkan pula peserta dapat memanfaatkan data yang ada di Dasboard Sistem Kesehatan (DaSK).

  Tujuan

1. Mengembangkan kemampuan akademisi dan peneliti bidang kesehatan dalam penelitian kebijakan.
2. Mengarahkan akademisi dan peneliti bidang kesehatan untuk terlibat memonitoring pelaksanaan kebijakan kesehatan.
3. Memanfaatkan data yang telah tersedia dalam DaSK PKMK FK-KMK UGM.

  Hasil yang diharapkan

1. Peserta mampu memahami penelitian kebijakan kesehatan.
2. Peserta mampu menuliskan penelitian kebijakan kesehatan.
3. Peserta mampu memanfaatkan DaSK sebagai evidence based penelitian kebijakan.
4. Peserta dapat berpartisipasi dalam proses kebijakan, khususnya dalam perbaikan situasi kesehatan.

  Narasumber

1. Shita Listyadewi – Peneliti kebijakan Kesehatan
2. Dr. Ambar Widaningrum, M.A. – Fisipol UGM
3. Dr. Dra. Retna Siwi Padmawati, MA - FK-KMK UGM*

  Peserta

1. Kementerian Kesehatan
2. Badan Perencanaan Daerah
3. Akademisi
4. Mitra DaSK Perguruan Tinggi di 17 Provinsi di Indonesia

  Waktu dan Tempat

Tanggal : 10 - 18 Maret 2020
Pukul    : 10.00 – 12.45 WIB
Tempat : Common Room Litbang FK-KMK UGM Lt.1

  Referensi

Lembaga Apartur Negara (LAN). 2015. Modul III: Motodelogi Riset Kebijakan Positivist dan Non-Positivist.
Creswell, John, W. (1994). Research Design: Qulitative and Quantitative Approaches. London: Sage Publication.
Creswell, John, W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. London: Sage Publication.

  Informasi dan Pendaftaran 

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:

No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim melalui (pilih salah satu) dengan diberi nama lengkap peserta

• Email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Whatsapp Messenger ke No. 08111019077
  
  

Narahubung:

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 08111019077
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tri Muhartini (informasi konten)
HP: 089693387139
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KERANGKA ACUAN SEMINAR

Kerjasama Pemerintah dengan Organisasi Non Pemerintah di Sektor Kesehatan
Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018:

Peluang, Tantangan, dan Rencana Implementasi Mulai 2020 

  LATAR BELAKANG

Swakelola sebagai salah satu cara pengadaan barang/jasa pemerintah sudah lama dilakukan, tetapi tipe swakelola dengan melibatkan organisasi masyarakat belum banyak dilakukan sebelumnya. Padahal organisasi masyarakat memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan pemerintah maupun pelaku usaha atau penyedia swasta, khususnya dalam pendekatan terhadap masyarakat dan kegiatan - kegiatan lain yang tidak diminati pelaku usaha.

Keluarnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi solusi sekaligus menjadi dasar hukum kebijakan swakelola tersebut (Catatan: dalam Perpres tersebut disebut Swakelola Tipe III). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kemudian mengeluarkan pedoman swakelola melalui Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018. Dengan demikian, seharusnya kebijakan tersebut sudah bisa diimplementasikan, termasuk di bidang kesehatan.

Permasalahannya, Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Kesehatan RI belum selesai merumuskan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaan kebijakan Swakelola Tipe III tersebut. Padahal adanya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut memberikan peluang bagi Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan mitra baru yang potensial dalam implementasi berbagai program kesehatan. Di sisi lain, Organisasi Masyarakat sebagai calon mitra potensial belum sepenuhnya mengetahui atau memahami peluang yang diberikan oleh Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Oleh karena itu, sembari menanti proses penyiapan ketentuan pelaksanaan implementasi kebijakan Swakelola Tipe III di bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, para calon mitra potensial (Organisasi Masyarakat) perlu diberikan sosialisasi dan pemahaman sekaligus bersama - sama mengidentifikasi factor - faktor pendorong, dan penghambat dibukanya kemungkinan/peluang untuk bekerja sama dengan pemerintah. Langkah ini penting sekali karena berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan identifikasi kegiatan pada 2020.

Berdasarkan latar belakang tersebut, seminar Kerjasama Pemerintah dengan Yayasan/Perkumpulan dalam Bentuk Kontrak Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini perlu diselenggarakan.

  TUJUAN

Seminar ini bertujuan untuk:

1. Memahami kebijakan pemerintah tentang Swakelola Tipe III berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagai sebuah inovasi di manajemen publik;
2. Memahami mekanisme kerjasama pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan pada sektor kesehatan di Indonesia
3. Memahami rencana implementasi kebijakan Swakelola Tipe III berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pada Kementerian Kesehatan.
4. Melakukan identifikasi kegiatan berbagai stakeholder dalam Sistem Swakelola Tipe III untuk 2020 dan tahun - tahun berikutnya.

  NARASUMBER

• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
• Direktorat P2PML Kementerian Kesehatan
• The World Bank
• Departeman HPM (Minat KMPK) FK-KMK UGM

  PESERTA

• Kementerian Kesehatan RI
• Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
• Organisasi Masyarakat keagamaan yang bergerak di bidang kesehatan
• LSM di bidang kesehatan
• Organisasi profesi
• Mahasiswa S2 IKM
• Peneliti
• Konsultan
• Peminat lainnya.

WAKTU & TEMPAT

• Waktu: Senin, 3 Februari 2020
• Jam: 08.30 – 12.00 Wib
• Gedung Thahir Lt. 1 Kampus FK-KMK UGM
• Kementerian Kesehatan RI (via webinar)

METODE

• Seminar
• Webinar

  AGENDA

PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai oleh Departemen HPM FK-KMK UGM dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

CONTACT PERSON

Henny Rohmi
HP / WA: +62 815-7936-822

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan dan Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM