Kerangka Acuan Kegiatan
Forum Kebijakan JKN bagi Akademisi dan Pemerintah Daerah

Fakta - Fakta Pelaksanaan JKN di Berbagai Daerah

diselenggarakan oleh
PKMK FK-KMK UGM dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

Juni – Juli 2020

  Latar Belakang

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK FKKMK UGM) dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) terus menjaga komitmennya untuk memonitor keberlangsungan dan keadilan penyelenggaraan program JKN. Kebijakan JKN menjadi isu penting karena semenjak dioperasionalkan, terjadi pergeseran dalam sistem kesehatan dan sistem jaminan kesehatan. Pergeseran ini telah memunculkan berbagai dampak positif dan dampak yang tidak diharapkan. Hal yang baik adalah kebijakan JKN telah mampu melindungi jutaan masyarakat Indonesia dari risiko kemiskinan akibat sakit. Di sisi lain, terjadi potensi pemburukan ketidakmerataan manfaat JKN di berbagai wilayah Indonesia. Program JKN dimulai dengan kondisi ketimpangan supply side, dan selama enam tahun belum ada kebijakan afirmatif yang dibentuk untuk daerah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan, fiskal dan geografis. Indonesia adalah negara dengan sistem desentralisasi yang terdiri dari 34 provinsi dan lebih dari 514 kabupaten/kota, dimana daerah-daerah ini memiliki kapasitas sistem kesehatan serta tata kelola pemerintahan yang bervariasi. Pandemic Covid.19 yang tengah melanda Indonesia menjadi momentum untuk meninjau kebijakan JKN dari sisi kondisi dan tata pemerintahan daerah yang sangat beragam.

Forum ini dirancang sebagai salah satu mata-kegiatan dalam proses advokasi kebijakan JKN berbasis bukti ilmiah. Bukti dan fakta-fakta perlu disampaikan secara cepat ke para stakeholders (pemangku kepentingan) utama agar ditemukan persepsi yang selaras dalam mendefinisikan masalah JKN di wilayahnya, dan intervensi penanggulangannya. Melalui kegiatan ini diharapkan tidak hanya PKMK FKKMK UGM dan JKKI yang dapat memberikan kontribusi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan JKN, tetapi masyarakat umum dan Lembaga swadaya masyarakat lainnya, serta pemerintah. Forum diskusi berkala ini akan berlangsung selama Bulan Juni – Juli 2020, dengan mengundang lembaga pemerintah, civitas akademika dan Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP) terkait yang berada di lima Provinsi (Bengkulu, Yogyakarta, Jawa Timur, NTT, & Sulawesi Selatan).

  Referensi

Untuk mengetahui & mendapat gambaran lengkap terkait hasil penelitian evaluasi JKN & data-data terkait sistem kesehatan nasional, silakan pembaca, peneliti & stakeholders dapat mengakses link berikut

https://kebijakankesehatanindonesia.net/datakesehatan/index.php/dask-dashboard-sistem-kesehatan 

  Tujuan

  • Mengkomunikasikan fakta, dan bukti ilmiah pelaksanaan JKN tingkat daerah
  • Memicu perhatian dan respon pemangku kepentingan dalam menyempurnakan kebijakan JKN yang berkelanjutan dan berkeadilan.
  • Meningkatkan partisipatif yang konstruktif akademisi dan berbagai kalangan lainnya dalam ranah penyusunan dan evaluasi kebijakan JKN

  Peserta yang diharapkan bergabung

  1. Pemerintah
    1. Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
    2. Kementerian Kesehatan
    3. Kementerian Dalam Negeri
    4. Kementerian Sosial
    5. Kementerian BUMN
    6. Kementerian Ketenagakerjaan
    7. Kementerian Komunikasi dan Informatika
    8. Bappenas
    9. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Divisi Pencegahan
    10. Direksi BPJS Kesehatan dan Divisi Regional serta Kantor Cabang
    11. Pemerintah Daerah, (Bappeda, Dinas Kesehatan & Dinas Sosial)
    12. RS-RS Pemerintah dan Swasta
  2. Akademisi/ Pendidikan:
    1. Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Masyarakat, FKG, Fakultas Farmasi, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, STIKES, dan fakultas kesehatan lainnya
    2. Poltekkes.
    3. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan yang terkait JKN.
  3. Konsultan, Peneliti, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi/ Organisasi:
    1. Unit Penelitian dan Pengembangan Partai Politik
    2. Konsultan di bidang kesehatan & non kesehatan
    3. Asosiasi Fasilitas Kesehatan
    4. Asosiasi Tenaga Kesehatan
    5. Lembaga Swadaya Masyarakat
    6. Organisasi Profesi
    7. Asosiasi Fasilitas Kesehatan
    8. dan berbagai pihak yang berminat

Agenda Acara

Diselenggarakan setiap Pukul 13.00 - 15.00 Wib

Waktu Tema Narasumber

Senin,
15 Juni 2020

Menyoal: Tata Kelola BPJS Kesehatan dan Peran Pemerintah Kota Malang dalam Optimalisasi Program JKN

Reportase & materi

Akademisi Asuransi Kesehatan (Poltekkes Kemenkes Malang)
Dinas Kesehatan Kota Malang

Selasa,
23 Juni 2020

Implikasi Perpres No.64/2020 pada keberlangsungan JKN di Daerah Fiskal Rendah Studi Kasus Provinsi NTT

reportase & materi

Stevi Adrianto - Peneliti Muda NTT

Johny Ericson Ataupah, SP., MM dari Bappeda Provinsi NTT

Selasa,
30 Juni 2020

Fakta dibalik menurunnya Capaian Kepesertaan UHC di Yogyakarta

reportase & materi

Peneliti PKMK FK-KMK UGM
Bappeda Provinsi DIY

Selasa,
7 Juli 2020

Evaluasi Capaian Kepesertaan, Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Program JKN di Provinsi Bengkulu

Peneliti Provinsi Bengkulu
Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Selasa,
14 Juli 2020

Capaian dan Tantangan Implementasi JKN di Provinsi Sulawesi Selatan

Dr. Irwandy, SKM., MSc.PH. M.Kes
Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan

Selasa,
21 Juli 2020

Mutu dalam Jaminan Kesehatan Nasional:
Kajian Realis terhadap Penerapan Kebijakan Pencegahan Kecurangan dalam Program JKN

drg. Puti Aulia Rahma, MPH, CFE (Peneliti PKMK FK-KMK UGM)

Dr. Syafrawati, SKM, M. Comm Health Sc. (Akademisi Universitas Andalas)

Pembahas:
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI

Acara ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti melalui Zoom Meeting:

Link Join Zoom

Meeting ID: 829 1050 7061
Meeting password: 828432

FORM PENDAFTARAN DISKUSI

 

  Narahubung

Tari Aktariyani (Content)
Telp: 0274-549425
HP/WA: 08976060427
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.