Reportase HSR 2018, Hari Keempat

Kamis 11 Oktober

Sesi 1

Peluruncuran Buku Rangkuman Analisis Kebijakan Kesehatan (Health Policy Analysis: Reader)

Lucy Gilson, University of Cape Town

Pokok-pokok bahasan/paparan/diskusi:

hsr4 1 Buku Analisis Kebijakan Kesehatan (WHO, 2018) terbaru diluncurkan pagi ini. Buku ini merupakan pengembangan dari buku sebelumnya, Health Policy and System Analysis: A Methodological Reader (WHO, 2012). Lucy Gilson, sang penulis utama dan editor, menyampaikan bahwa terbitnya buku baru ini penting untuk lebih menempatkan kebijakan kesehatan pada posisi yang penting. Analisis kebijakan kesehatan merupakan bagian yang memiliki interface dengan perubahan kebijakan dan pengembangan sistem kesehatan. Pemahaman atas proses dan implementasi kebijakan memiliki potensi yang besar untuk memberi daya dorong untuk perubahan kebijakan kesehatan dan perbaikan dalam sistem kesehatan.

Peneliti, pembuat kebijakan dan pemerhati kebijakan kesehatanmembutuhkan kerangka yang lebih, agar dapat menangkap situasi yang kompleks termasuk berbagai faktor sosial ekonomi dan politik yang terlibat dalam proses kebijakan untuk mencapai cakupan kesehatan semesta. Buku ini disusun khusus dengan konteks negara berkembang, dan dimaksudkan sebagai referensi yang dapat digunakan untuk mencari bahan - bahan terkini dalam Analis Kebijakan Kesehatan.

hsr4 2 Buku ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama semacam Overview terhadap topik Analisis Kebijakan Kesehatan, yang mencakup konsep dasar, arti pentingnya serta konteks politik ekonomi yang terkait di dalamnya.

Bagian kedua membahas faktor - faktor yang sangat mempengaruhi proses kebijakan di negara berkembang, yaitu kekuasaan, konteks nasional serta peran aktor global dan pengambil kebijakan nasional.

Bagian ketiga membahas berbagai isu dalam metodologi analisis kebijakan.

Bagian keempat merupakan kumpulan dari artikel - artikel seminar yang menjelaskan lebih lanjut mengenai tiap sub topik yang dibahas di dalam bagian satu hingga tiga.

Sayangnya buku ini baru tersedia dalam bentuk hardcopy (tersedia di perpustakaan PKMK), namun akan segera tersedia secara online di laman WHO.

Bagi pembaca yang memerlukan Reader and Methodology Reader lain, silakan unduh di:
http://www.who.int/alliance-hpsr/resources/publications/methodsreaders/en/

Refleksi untuk Indonesia:

Buku Health Policy Analysis: Reader (WHO, 2018) ini akan sangat bermanfaat bagi peneliti dan analis kebijakan, maupun tenaga pengajar dan mahasiswa. Terlihat dari daftar artikel seminar yang dimasukkan ke dalam Reader ini bahwa mayoritas lokasi berada di Afrika atau Asia Selatan. Miskinnya referensi yang tersedia untuk Indonesia mengenai kebijakan kesehatan Indonesia menyisakan pekerjaan rumah bagi para peneliti kebijakan dan analis kebijakan di Indonesia untuk semakin aktif melakukan penelitian dan menulis mengenai berbagai isu yang relevan untuk Indonesia.

Pekerjaan rumah kedua, adalah tersedia potensi besar bagi Indonesia untuk mengembangkan Reader khusus untuk Analisis Kebijakan Kesehatan Indonesia. Hal ini tentunya membutuhkan kerja sama dari berbagai bidang ilmu dan para pakar dengan berbagai perspektif yang relevan dengan area kebijakan kesehatan.

Reporter : Shita Dewi

Sesi 2

Sektor Swasta di Kesehatan: Polemik dan Pragmatisme

Pengantar

Visi Alma Ata disusun dengan suatu ide sistem yang didanai oleh pemerintah untuk memberi palayanan ke semua orang. Sedikit sekali perhatian untuk pelayanan kesehatan swasta for profit dan non-profit. Setelah 40 tahun kemudian, miliaran masyarakat tetap menggunakan pelayanan kesehatan swasta yang sangat heterogen. Pelayanan ini sering lemah regulasinya dan tidak terhubung banyak dengan sistem pelayanan kesehatan.

Pembicara:

hsr4 6

Catharine Goodman dari LSHTM, seorang health economist dan policy analist mempresentasikan pandangan yang mengakui peran swasta yang penting. Pada awal pertemuan memang ada pertanyaan : Apakah sektor swasta merupakan jawaban untuk sistem kesehatan? Ada yang menyatakan private sector dinilai buruk. Namun ada yang menyatakan baik. Apa buktinya? Ini yang sulit karena sektor swasta sangat luas. Ada yang for profit dan non profit. Juga ada berbagai kegiatan yang di luar kedua pelayanan kesehatan formal tadi. Pertanyaan lain adalah sektor kesehatan yang mana? Rawat jalan atau rawat inap?

Pelayanan untuk anak - anakkah? Atau kehamilan? Sebagai catatan swasta juga dipakai lebih banyak oleh orang kaya. Secara keseluruhan memang terlihat lebih baik pada responsiveness, walaupun bervariasi pada Clinical Quality indicator.

Kerangka kerja yang sebaiknya digunakan dalam mengelola swasta sebagai berikut:

hsr4 7

hsr4 8

Abhay Sukhla, SATHI, People Health Movement India

Pembicara ini menyatakan sebuah pandangan kritis tentang Private Sector. UHC dirancang dengan logika publik dengan dasar public accountability.
Sebaliknya di private sector, terdapat profit maximization. Jadi sulit untuk menghubungkan sektor swasta dengan logika publik tentang pelayanan kesehatan yang harus baik namun murah, dan mudah diakses. Walaupun sektor swasta banyak yang negative namun ada berbagai hal yang bisa dikerjakan. Hal yang sangat penting adalah menurunkan korupsi dan pelayanan yang tidak rasional di pelayanan kesehatan.

Anita Wei, Beccton Dickinson China, dan Akaki Zoidze, Georgia

Sebagai moderator, Kara Hanson membuka diskusi dengan menyatakan apakah ada pluralisme di sektor kesehatan dibandingkan dengan Alma Ata yang cenderung publik?. Dalam diskusi ini dibahas oleh politisi dari Georgia yang menyatakan bahwa sektor kesehatan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik. Ekonomi pasar sudah berjalan 14 tahun di Georgia. Di sektor kesehatan mempunyai akibat menarik antara lain ada investasi banyak sampai tidak terkendali, karena banyak sekali penyedia dana, terjadi supply induced demand. Terjadi over prescribtion yang membutuhkan solusi. Hal ini tidak mudah karena sebagian besar penyedia pelayanan kesehatan adalah dari pihak swasta.

Di India juga terjadi pelayanan swasta yang dominan. Dalam konteks ini kemampuan regulatory pemerintah sangat rendah. Perlu ekspansi kemampuan dalam regulasi, harus ada pihak yang mau masuk ke sini termasuk ada inspektur - inspektur sosial. Seorang panelis yang ahli IT menyatakan bahwa India memerlukan teknologi digital untuk melayani pelayanan kesehatan yang berada di tempat jauh. Tanpa terjadi perubahan mindset akan sulit dan inovasi ini banyak dilakukan oleh swasta. Harry mengajak untuk menggunakan teknologi digital dalam mengembangkan pelayanan kesehatan, terutama di tempat - tempat jauh.

Wakil dari lembaga swasta non profit AMRA menyatakan bahwa pelayanan swasta sebaiknya didukung pemerintah. Swasta harus berjalan dan sektor ini sangat penting. Hal yang sangat penting adalah bagaimana menangani keburukan swasta dengan aturan pemerintah yang baik. Hal ini disetujui oleh wakil dari Melinda and Bill Gates Foundation yang menyatakan bahwa sebaiknya swasta tetap berkembang tapi dengan memperkuat peran pemerintah. Diharapkan juga kebijakan tetap pro poor, namun memberi tempat pada pada consumer choice.

Ringkasan:

Ada pertentangan yang bermakna tentang peran swasta dalam pelayanan kesehatan karena terdapat kekawatiran tentang mutu, akses, dan efisiensi. Namun swasta tetap menjadi bagian penting dari inovasi, sumber daya tambahan dan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterlibatan peran swasta ini membutuhkan: pola kemitraan yang baru, akuntabilitas dan governance. Dalam hal ini, dibutuhkan kemampuan pemerintah yang kuat untuk mengatur, mengawasi dan juga melakukan kontrak ke pelayanan swasta dengan baik.

Bahan-bahan lebih lanjut:

Kegiatan-kegiatan terkait dengan sektor swasta dalam konferensi ini dapat klik di sini:
http://www.healthsystemsglobal.org/upload/resource/Summary_PSIH_TWG_Activities_revised_website.pdf

Kelompok yang membahas mengenai peran swasta dalam kesehatan mempunyai website yang dapat diakses di sini:
http://www.healthsystemsglobal.org/twg-group/3/The-Private-Sector-in-Health/

Refleksi Indonesia:

Di Indonesia, peran serta swasta sangat besar, sejak dari zaman kolonial. Saat ini yang menjadi pertanyaan besar adalah BPJS yang juga meng-kontrak pihak swasta. Apakah sebagai lembaga swasta atau pemerintah?. Andaikata sebagai lembaga pemerintah, situasi saat ini dimana Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah seolah sulit berhubungan dengan BPJS. Situasi ini menunjukkan adanya masalah dengan konsep pemerintah sebagai regulator termasuk untuk mengatur sektor swasta. Oleh karena itu, pengalaman pelaksanaan JKN dalam waktu 5 tahun ini menunjukkan adanya situasi yang cukup berat. Aturan atau regulatory kalah cepat dengan timbulnya berbagai masalah. Governance, termasuk bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh BPJS dan Kementerian Kesehatan masih belum baik. Hal ini yang harus diperbaiki pada masa mendatang. Tantangannya adalah bagaimana agar aturan permainan sudah terlebih dulu jadi atau siap sebelum proses kegiatan antara pemerintah dan swasta berlangsung.

Reporter: Laksono Trisnantoro

Sesi 3

Tata Kelola Politis dan Administratif untuk Mencapai UHC

Pokok-pokok bahasan / paparan / diskusi:

Pembicara pertama, Elodie Allabi, menyajikan pengalaman di Benin. Keterlibatan pemangku kepentingan (dalam hal ini pemerintah daerah) dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: mempersiapkan dokumen advokasi untuk kepala daerah, membuat steering committee multi sektor di tingkat kabupaten, dan membuat liaisons pada tingkat kecamatan untuk membuat perencanaan multi sektor. Hal ini dinilai positif oleh para pihak yang terlibat, sebagai contoh, setelah aktivitas ini dilakukan, walikota berinisiatif untuk mengangkat 32 tenaga baru untuk kesehatan.

Pembicara berikutnya, Juliana Aribo-Abede menyajikan pengalaman di Nigeria. Kali ini pengalamannya adalah melibatkan pihak legislatif. Motivasi untuk melibatkan pihak legislatif adalah karena posisi mereka dianggap penting untuk memastikan tersedianya anggaran yang dimandatkan oleh UU bahwa mereka harus menyediakan sejumlah proporsi dari anggaran mereka untuk kesehatan (khususnya untuk program kesehatan ibu dan anak). Pihak yang dilibatkan adalah kepala komite kesehatan (di dalam lembaga legislatif), anggota komite kesehatan dan beberapa pihak lain dalam lembaga legislatif (total sekitar 150 orang, baik legislatif di tingkat nasional mau pun tingkat daerah). Interaksi mendalam (pertemuan bulanan) dengan mereka dilakukan selama 1 tahun (walau tidak selalu semuanya hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan tersebut), dan hasilnya adalah anggaran senilai USD 150 juta dan 15 peraturan daerah untuk program asuransi kesehatan disetujui. Hal lain yang juga menarik yaitu mereka berhasil menyelenggarakan event Legislative Summit untuk topik kesehatan, misalnya tahun lalu mereka membuat summit bertopik nutrisi, dan tahun ini mereka akan diselenggarakan dengan topik UHC.

hsr4 3

Pembicara berikutnya, Sathyasree Goswami, menyajikan pengalaman melibatkan legislatif di India, yang dilakukan di dua provinsi yang relatif ‘tertinggal’. Hal ini dilakukan karena isu kesehatan seringkali tidak menjadi bahan diskusi di legislasi, dan persepsi para anggota legislatif mengenai hal ini adalah karena mereka merasa tidak ada data yang mereka butuhkan yang cukup menjelaskan isu - isu yang perlu dibicarakan. Untuk mengatasi hal tersebut, mereka membuat konstruksi khusus untuk memastikan bahwa isu kesehatan menjadi prioritas politis, dengan melibatkan banyak pihak, yang memungkinkan anggota legislatif mengakses data yang mereka butuhkan.

hsr4 4

Beberapa tantangan yang mereka hadapi dalam melakukan hal ini adalah karena data yang disaggregated jarang tersedia (mayoritas data berupa data nasional, yang belum tentu relevan dengan kebutuhan di provinsi tersebut). Selain itu, mereka harus fleksible karena anggota legislatif seringkali bekerja (melakukan rapat-rapat) yang berlangsung hingga tengah malam.

Laporan kegiatan:

Sesi ini membuka wawasan kita untuk berpikir lebih luas dari sekedar peran kementerian kesehatan dalam sektor kesehatan. Dalam era desentralisasi, upaya untuk mencapai cakupan kesehatan semesta perlu memobilisasi komitmen politik dari lembaga - lembaga lain di pemerintah, misalnya DPRD dan pemerintah daerah. Hal ini mutlak diperlukan untuk mendesak agenda - agenda perbaikan dalam sistem kesehatan menjadi prioritas pemerintah di setiap level, tidak hanya di tingkat pemerintah pusat. Hasil - hasil baik yang bisa dicapai adalah adanya dialog yang lebih baik dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi di dalam sektor kesehatan di daerah. Namun hal ini mungkin tidak terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan upaya untuk mendorong dialog yang terbuka antar berbagai pihak di pemerintah daerah dan pihak legislatif. Dalam jangka panjang, upaya ini memiliki potensi untuk mengangkat isu - isu kesehatan dalam ranah politik demi kepentingan pencapaian cakupan kesehatan semesta mau pun kebjakan-kebijakan lain untuk program prioritas kesehatan.

Namun untuk memungkinkan hal ini, peneliti kesehatan dan peneliti kebijakan harus pula mampu memainkan perannya dan berkontribusi terhadap tersedianya data yang dibutuhkan untuk membuat kebijakan yang baik. Peneliti perlu pula berinisiatif untuk membuat data yang mereka miliki tersedia secara cepat, real-time, dan mudah dipahami oleh para stakeholders.

Reporter : Shita Dewi

Sesi 4

It’s not just about money: why work on UHC requires a multidisciplinary approach to establish national legal and institutional frameworks

Pembicara :

David Clarke, World Health Organization; Beverly Ho, Philippines Department of Health;
Inke Mathauer, World Health Organization; Health systems Governance and Financing, WHO Geneva
Françoise Navez, University of Liège, Belgium;
Mohamed Mokdad, MoH Tunisia
Elisabeth Paul, University of Liège, Belgium;

Pokok-pokok bahasan / paparan / diskusi:

Law and UHC
How Public Financial management systems and procurement rules can contribute to facilitate progress towards UHC.
Strategic Purchasing for UHC: Why does it matter?
Governance Imperative of Ministry of Health
Complementary discipline for strategic purchasing

Laporan kegiatan:

hsr4 9

“Universal Health Coverage” atau cakupan kesehatan semesta biasanya hanya dianalisis dari kacamata pembiayaan kesehatan, walaupun sebenarnya desain dan implementasi dari UHC itu sendiri menuntut peningkatan dalam kepemimpinan, kelembagaan dan sistem itu sendiri yang memiliki kontribusi terhadap disiplin ilmu lain. Peran hukum dalam UHC dan juga pembiayaan kesehatan yang setara menuntut sebuah sistem yang memiliki cakupan legalitas. Sistem UHC dituntut untuk dapat mengatur pengumpulan dana/ keuangan melalui subsidi pemerintah maupun lewat keharusan membayar dari peserta UHC tersebut. Sistem tersebut juga harus dapat memperluas paket manfaat, sehingga pengambilan keputusan adil dan benar. Strategic Purchasing dapat diatur melalui sebuah mekanisme dengan indikator utama efektif dan efisien. Hukum dalam UHC memerlukan suatu mekanisme pertanggungjawaban melalui reformasi institusi.

Public financial management (PFM) for health diharapkan dapat menghubungkan pembiayaan untuk tenaga kesehatan dan prioritas kesehatan (efisiensi alokasi pembiayaan). PFM juga dapat mempertimbangkan penekanan pengeluaran yang terlalu kecil untuk operasional. Lebih jauh, PFM diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan dana UHC (efektif dan penggunaan yang setara dengan sumber daya). Masalah PFM yang umum dihadapi adalah kekurangan penguasaan prosedur dari kementerian kesehatan, menyalahgunakan prosedur negosiasi dengan dalih urgensi, ketidaksesuaian antara prosedur dan pengelolaan keuangan, dan prosedur dan peraturan yang kompleks dan kaku. Selengkapnya:

apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254680/9789241512039-eng.pdf?sequence=1

Pembiayaan adalah bagaimana menerjemahkan dana yang dikeluarkan ke manfaat yang diterima. Strategic purchasing memiliki beberapa aspek yaitu spesifikasi manfaat, sistem dan kontrak pembayaran, sistem manajemen informasi yang terintegrasi, dan pengaturan tata kelola yang efektif. Aspek tersebut dapat menyasar tujuan intermediate dari UHC itu sendiri antara lain penyebaran sumber daya yang setara, efisiensi, akuntabel dan tranparansi. Strategic purchasing diharapkan dapat bertemu dengan tujuan akhir dari UHC yaitu utilisasi yang sejalan dengan kebutuhan, mutu layanan kesehatan, dan pembiayaan yang adil dan perlindungan finansial bagi perserta. Hal ini berhadapan dengan beberapa isu dimana pandangan tentang bagaimana meningkatkan kesehatan dengan dana/uang, pemerintah nasional tidak dapat menyederhanakan tata kelola daalam UHC, dan tidak ada perkembangan UHC tanpa memikirakan pengeluaran yang efisien (aliran dana dan mekanisme pembayaran).

Refleksi untuk Indonesia:

Indonesia telah menjalankan skema Jaminan Kesehatan Nasional sejak 2014, dan memiliki banyak permasalahan dalam pengaturan masalah dalam pembiayaan kesehatan. Implementasi JKN harusnya bersifat terbuka baik dalam pertanggungjawaban maupun kolaborasi multi sektor. Penilaian terhadap efektif dan efiensi terhadap paket manfaat harusnya dapat melibatkan ahli ekonomi, kesehatan, dan manajemen sehingga prosedur dan sistem yang mendukung paket manfaat tersebut dapat diterima oleh masyarakat.

Reporter : Relmbuss Biljers Fanda

Sesi 5

**Membangun Teori Program pada Pay for Performance di Negara berkembang**

Pengantar

Pay for performance (P4P) adalah sebuah arti yang berpotensi untuk menguatkan sistem kesehatan untuk meningkatkan cakupan universal di negara berkembang. Sesi ini menggambarkan sebuah pendekatan realist pada studi P4P, menjelaskan tentag mekanisme P4P pada perubahan sistem dan bagaiaman membentuk konteks pada berbagai arah.

Narasumber:

Josephine Borghi, London School of Hygiene & Tropical Medicine, UK;
Gwati Gwati, Ministry of Health and ChildWelfare, Zimbabwe; Neha Singh, London School of Hygiene & Tropical Medicine, UK;
Artwell Kadungure,Training and Research Support Centre, Zimbabwe;
Amilcar Magaco, National Institute of Health, Mozambique;
Sophie Witter, Queen Margaret University, Garrett Brown, University of Leeds, UK

Penelitian P4P di Mozambik menunjukkan beberapa temuan dengan menggunakan pendekatan evalusi realist. Penelitian ini menemukan bahwa outcomes berupa utilasasi layanan kesehatan dan kepuasan pelanggaan dipengaruhi oleh penjangkauan dan mengikutsertakan masyarakat mempengaruhi kepuasan pasien dan utilisasi terhadap layanan kesehatan. Konteks yang muncul dalam penelitian ini adalah layanan penjangkauan dan karakteristik sosio demografi pasien. Mekanisme lain yang muncul adalah kemungkinan out of pocket mempengaruhi kepuasan pasien yang didasari oleh konteks ketersediaan obat dan pengeluaran pasien. Outcomes lain yang muncul adalah produktivitas dari tenaga kesehatan, rujukan yang sesuai, dan memiliki mekanisme bahwa insentif finansial memotivasi kinerja dari tenaga kesehatan, serta meningkatkan interaksi di berbagai tingkatan layanan. Outcomes tersebut muncul dari konteks berupa sistem pengelolaan keuangan, ketersediaan dana, tingkat dan distribusi insentif.

Dalam studi ini juga dikembangkan “Theory of Change” dengan melihat komponen dari Teori Result Based Financing (RBF) yaitu komponen kontak dan pembayaran, manajemen dan capacity building dan monitor dan dokumentasi. Untuk informasi sebagai berikut :

hsr4 10
Studi ini juga membangun teori tentang Performance Based Financing Mechanism for Health systems strengthening in Africa (PEMBA). Temuan lebih lanjut menjelaskan bahwa kuantitas PEMBA mempengaruhi peningkatan jumlah dalam ART ibu hamil, kunjungan ANC, dan kunjungan untuk program KB. Namun, ada beberapa hal yang masih dalam belum dapat dipengaruhi adalah inisasi dan retensi dan Pasien HIV, ART pediatric dan hubungan antara harga dan tanggung jawab. Gambar berikut menunjukkan teori yang dipakai:

hsr4 11

Refleksi Indonesia:

Studi ini menunjukkan bahwa penting untuk menganalisis konteks (soSio demografi dalam sebuah intervensi, misalnya intervensi kebijakan). Sebuah intervensi kebijakan mungkin hanya berlaku untuk daerah dengan karakteristik seperti memiliki kemampuan fisKal yang memadai dan sistem pengelolaan insentif ke tenaga kesehatan. Isu pengurangan OOP diperkirakan dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan.

Reporter: Relmbuss Biljers Fanda

Link Terkait:

{jcomments on}

Reportase HSR 2018, Hari Ketiga

Rabu, 10 Oktober 2018

Sesi 1

Placing Community health systems at the heart of service delivery

Pembicara :

Kumanan Rasanathan, Health Systems Global Board, Cambodia
Soumya Swaminthan, World Health Organization, Switzerland
Amuda Baba Dieu-Merci, Panafrican Institute of Community Health, Democratic Republic of Congo
Ariel Frisancho, Catholic Medical Mission Board, Peru
Manmeet Kaur, City Health Works, USA
Stefan Swartling Peterson, UNICEF, USA
Helen Schneider, University of the Western Cape, South Africa

Pokok-pokok bahasan/paparan/diskusi:

Placing Community health systems at the heart of service delivery

Laporan Kegiatan

Kumanan Rasanathan, Health Systems Global Board, Cambodia, membuka plenary dengan menampilkan video tentang “we are free”. Video tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dari penderita HIV yang ingin mengakses layanan kesehatan, karena masalah akses, Deklarasi Alma Atta menekankan pada kepentingan layanan kesehatan yang dekat ke kehidupan dan partisipasi masyarakat. Diperkirakan dalam 40 tahun mendatang sistem kesehatan akan berjuang dengan perubahan penyediaan layanan disebabkan oleh demografi, epidemiologi, budaya dan transformasi teknologi termasuk urbanisasi. Namun, upaya penguatan sistem kesehatan sering mengabaikan peran komunitas/masyarakat. Para narasumber mempertimbangkan bagaimana kebutuhan sistem kesehatan harus sejalan dengan komunitas yang heterogen baik untuk manusia dan lingkungannya, serta pengalaman masyarakat tersebut.

hsr3 15

Soumya Swaminthan, World Health Organization, Switzerland, memberikan keynote speech yang memaparkan tentang fasilitas kesehatan primer tidak hanya bagaimana ketersediaan gedung, dan obat, namun bagaimana melibatkan masyarakat untuk diberdayakan sehingga dapat berpartisapasi dalam masalah kesehatannya. Penelitian diharapkan dapat memberikan dampak tidak hanya kepada berapa banyak jumlah publikasi, namun lebih penting adalah bagaimana penelitian kita dapat berdampak langsung politik dan sistem kesehatan yang berguna kepada masyarakat. WHO menekankan dan mendorong pelaksnaan penelitian yang berlangsung interdisiplin sehingga luarannya dapat mencakup berbagai cakupan. WHO mendukung peningkatan penelitian dengan peningkatan kapasitas tim multi displin sehingga memiliki tools yang lebih sesuai dengan konteks penelitian tersebut.

Selanjutnya, plenary dilangsungkan dalam diskusi. Community Health Worker (CHW) dapat menyuarakan tentang masalah sebenarnya yang sedang dihadapi oleh masyarakat. CHW memberikan diharapkan dapat memberikan ruang untuk menghargai setiap ide - ide berdasarkan fakta yang berguna dalam pengambilan kebijakan kesehatan. Di sisi lain, banyak negara memiliki konflik kepentingan dan rapuh terhadap masalah politik dan keamanan. Leaving nobody behind masih terasa jauh, karena pelayanan kesehatan primer di pedesaan Bahakan masih berjuang dalam kekurangan tenaga kesehatan dan kualitas layanan yang diterima. CHW merupakan kunci dalam meningkatkan layanan kesehatan yang berbasis pada masyakarat, sehingga suara masyarakat dapat didengar. Lebih jauh, CHW dapat menjadi pedoman dalam memperbaiki berbagai keterbasan sistem kesehatan. CHW memerlukan dan dapat mendorong performans lintas sektor dalam memepercepat SDGs, sehingga yang masih menjadi persoalan adalah bagaimana kita membawa CHW sebagai social connector. CHW dapat memberikan gambaran konteks/gambaran sehingga dapat menyatukan masyarakat kedalam sistem kesehatan.

Refleksi untuk Indonesia:

Indonesia telah memiliki banyak CHW diantara kader JKN, Kader STBM dan kader lainnya yang telah diorganisasi oleh puskesmas. Namun, kader - kader tersebut masih bekerja untuk sektor kesehatan dan pemerintah perlu melibatkan mereka dalam kolaborasi lintas sektor. Pengambilan keputusan secara terpisah memperlambat penyelesaian masalah kesehatan dan juga pembangunan kesehatan.

Reporter : Relmbuss Biljers Fanda

Sesi 2

Memberikan Perlindungan Finansial Kepada Mereka yang Masih Tertinggal

Pokok-pokok bahasan / paparan / diskusi:

Sesi presentasi oral ini terdiri dari beberapa pembicara. Masing - masing partisispan menceritakan hasil penelitian di negara mereka masing-masing dalam waktu 10 menit.

hsr3 3

Pembicara pertama, Edmund Kaniki, menceritakan bagaimana sistem asuransi yang ada di Ghana masih menyisakan masalah, yaitu masih banyaknya masyarakat yang berhak atas perlindungan ternyata tidak memiliki kartu, atau tidak menyadari bahwa mereka berhak atas perlindungan tersebut.

hsr3 5

Pembicara kedua, Quynh Lee, menceritakan bagaimana sistem asuransi di Vietnam bertransformasi dari sistem multi pool ke sistem single pool, namun mereka menghadapi tantangan untuk mencakup seluruh target populasi. Prioritas mereka pada saat ini adalah meningkatkan cakupan layanan yang ditanggung.

Pembicara ketiga, Sherhin Mahmoud, menceritakan bagaimana di Bangladesh terdapat pembiayaan microhealth, dimana tersedia perlindungan untuk inpatient dan out patient dengan premi sangat rendah. Satu kartu berlaku untuk satu keluarga, maksimum 6 orang. Terlihat bahwa kartu ini sangat laris di antara keluarga yang memiliki riwayat penyakit kronis, namun tidak berhubungan dengan tingkat sosioekonomi mereka. Ini menunjukkan bahwa disain layanan dan paket manfaat yang bersifat demand driven sangat diminati.

Pembicara keempat, Manase Mishra, menceritakan isu keseteraan dalam program UHC di India. Penelitian ini melihat inequity within household, across households dan distribusi spasialnya diantara masyarakat di kuintil IV (terendah). Terlihat bahwa ada penggunaan kartu asuransi untuk rawat inap lebih tinggi untuk mereka yang memiliki anggota keluarga yang difabel, namun tidak ada perbedaan antara peserta dari berbagai agama maupun kasta. Penggunaan kartu juga lebih tinggi di wilayah perkotaan.

hsr3 4

Pembicara keenam, Dahai Yue, menceritakan bagaimana perluasan cakupan Medicaid di AS pun mengalami inequity, karena masih meninggalkan mereka yang berasal dari kelompok masyarakat dengan latar belakang etnik tertentu. Akses untuk kelompok dengan latar belakang non Kaukasian harus diupayakan secara khusus apabila AS bermaksud untuk memperluas kepesertaan masyarakat non Kaukasian dan lebih penting lagi untuk mengurangi inequity dalam akses dan status kesehatan.

Refleksi untuk Indonesia:

Cakupan kesehatan semesta merupakan aspirasi negara sejak 2014 dan pemerintah bertekad untuk mencapainya melalui Jaminan Kesehatan Nasional. Beberapa permasalahan yang disoroti oleh para pembicara di berbagai negara ini menunjukkan bahwa permasalahan mencapai cakupan kesehatan semesta dihadapi oleh semua negara.

Pelajaran pertama dari para peneliti ini adalah bahwa ada banyak penelitian yang menyoroti pentingnya perlindungan yang adil dan relevan dengan kebutuhan tersedia untuk semua. Penelitian semacam ini harus didorong untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan di lapangan dan menawarkan solusi yang praktis dan strategis. Penelitian tersebut perlu sejak awal melibatkan stakeholder utama, yaitu badan penyedia perlindungan, BPJS, untuk memastikan bahwa hasil penelitian tersebut langsung di ketahui oleh BPJS untuk memberi masukan perbaikan kebijakan operasional BPJS dalam penyediaan perlindungan. Kesulitan adopsi rekomendasi hasil penelitian menjadi kebijakan seringkali bersumber pada posisi penelitian yang berada di “luar” sistem dan pihak stakeholder tidak dilibatkan sejak awal dalam proses pendefinisian masalah dan tujuan penelitian.

Pelajaran kedua adalah bahwa JKN memilki potensi untuk mengurangi inequity di Indonesia. Namun, inequity sistemik yang tidak segera diatasi akan berarti bahwa risiko inequity selalu terjadi, di berbagai tingkat, dan antar berbagai wilayah ataupun kelompok masyarakat. Terlebih lagi jika sumber inequity tersebut berasal dari faktor yang inheren di dalam sistemnya.

Pengalaman di negara - negara ini menunjukkan bahwa kita pun perlu memberikan perhatian khusus bagi kelompok masyarakat rentan tertentu, entah karena lokasi geografis mereka, riwayat kesehatan mereka, atau hal-hal terkait latar belakang mereka, untuk memastikan bahwa mereka memahami hak perlindungan yang mereka miliki dan bagaimana akses terhadap layanan yang mereka butuhkan bisa tersedia sesuai kebutuhan. Hal ini mungkin memerlukan kebijakan khusus, atau bahkan desain ulang dari caranya layanan diberikan dan dimana layanan tersebut tersedia.

Salah satu contoh pembelajaran bagaimana framework untuk cakupan kesehatan semesta diupayakan untuk kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus tersedia di bahan bacaan berikut:

Leave no one behind Strengthening health systems for UHC and the SDGs in Africa

Reporter : Shita Dewi

Sesi 3

Menggali Potensi Sektor Swasta dalam Penyediaan Layanan dan Pembiayaan

Pokok-pokok bahasan / paparan / diskusi

Sesi ini berisi presentasi oral dari berbagai hasil penelitian dari seluruh dunia. Sesi ini mengidentifikasi berbagai kontribusi sektor swasta baik for profit maupun nirlaba terhadap sistem kesehatan. Kontribusi ini tidak terbatas pada ketersediaan layanan, tetapi juga pembiayaan, platform digital dan berbagai model kemitraan.

hsr3 6

Pembicara pertama, Priya Balasubramanam, menyajikan tiga model yang dilakukan di India. Pertama, jaringan layanan “dokter keluarga” yang didirikan dalam bentuk franchise. Tenaga (klinisi atau pun non klinisi) yang bekerja di sini memiliki ‘saham’ di dalam franchise ini. Mereka didanai oleh swasta dan sedikit donasi. Sasarannya yaitu populasi perkotaan.

Inovasi lain adalah ‘contracting out’ yang dilakukan oleh pemerintah untuk penyediaan layanan primer ke 1. 200 puskesmas yang dimiliki oleh yayasan, semuanya berada di wilayan pedesaan atau sangat terpencil. Pembiayaannya 50% berasal dari swasta, dan 50% lagi dari pemerintah. Mereka biasanya dikepalai oleh dokter yang telah tua, pensiun, dan ingin tinggal di pedesaan. Model lain adalah layanan rawat jalan yang disediakan oleh digital platform yang didirikan oleh seorang anak muda yang memulai bisnis startup telemedicine. Kekuatan sektor swasta dalam hal ini adalah karena mereka mampu menyediakan layanan yang terintegrasi dan mudah diakses, sesuatu yang gagal dipenuhi oleh sektor pemerintah.

Pembaca yang tertarik dapat melihat bagaimana franchise dokter keluarga di India pada tautan ini:
http://www.thefamilydoctor.co.in/

Pembicara kedua, Sarah Dominis berbicara mengenai perspektif total market, yaitu melihat potensi tenaga penyedia kesehatan di sektor swasta yang sangat beragam, bukan hanya tenaga klinisi. Di India, terdapat beberapa potensi tenaga kesehatan non pemerintah yang digali, yaitu task sharing, short term contract, tenaga kesehatan berbasis komunitas.

hsr3 7

Pembicara berikutnya, Shaikh Hasan, menyajikan pemetaan terhadap layanan yang tersedia di kota - kota kecil di Bangladesh. Shaikh menemukan bahwa layanan di kota - kota kecil ternyata didominasi oleh penyedia swasta yang ukurannya kecil yang biasanya terkonsentrasi di dekat sebuah RS publik yang besar di daerah tersebut, biasanya berbentuk toko obat dan praktek swasta, sehingga mengakibatkan gap dalam layanan. Namun, praktek dokter swasta memainkan peran penting dalam penyediaan layanan kepada masyarakat setelah jam kerja RS publik berakhir (setelah jam 5 sore). Jadi penting untuk menggali potensi mereka lebih jauh untuk menyediakan layanan yang berkualitas.

hsr3 8

Pembicara berikutnya, Maureen Lewis, menyajikan inovasi sektor swasta di Brasil yang berdampak pada semakin besarnya peran mereka dalam pembiayaan dan memperkuat posisi mereka di pasar. Di Brasil terdapat 12 penyedia asuransi swasta yang besar dan memiliki cakupan kepersertaan yang cukup besar. Bahkan 2 diantaranya memiliki peningkatan kepesertaan lebih dari 30%, dan yang lebih menarik mereka adalah asuransi yang berbasis HMO. Inovasi yang dilakukan oleh dua perusahaan asuransi ini yaitu menawarkan perlindungan yang lebih dalam untuk layanan di level primer untuk kelompok lansia. Inovasi yang lain adalah perusahaan asuransi ini memantau kualitas secara lebih aktif dengan menggunakan rekam medis elektronik, sehingga bisa menekan biaya, dan memastikan bahwa dokter yang tergabung di dalam HMO itu harus mencapai standar tertentu untuk tetap dapat menerima pembayaran.

Pembaca yang tertarik dapat membaca lebih lanjut mengenai pertumbuhan sektor swasta di Brasil di artikel berikut ini

download document

Pembicara berikutnya, Katelyn Long, menyajikan tentang potensi dari rumah sakit berbasis keagamaan di India, khususnya jaringan RS Kristen dan Katolik. Hal ini dimungkinkan ketika pemerintah secara progresif membuat berbagai kebijakan strategic purchasing dari penyedia layanan swasta. Khususnya ini sangat penting bagi India karena mayoritas RS Kristen dan Katolik ini tersedia di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Kepastian pembiayaan pemerintah melalui strategic purchasing ini memungkinkan RS Kristen dan Katolik di daerah - daerah tersebut tetap dapat menyediakan layanan.

Pembicara terakhir, Rashid Zaman, menyajikan situasi di Somalia dimana mayoritas tenaga pemerintah juga bekerja di sektor swasta, dan pendapatan mereka jauh lebih besar di sektor swasta dibandingkan di sektor pemerintah.

Refleksi untuk Indonesia:

Sektor swasta memainkan peran penting dalam sistem kesehatan di Indonesia. Namun kemitraan dengan mereka biasanya terbatas. Pemerintah biasanya “hanya” melihat potensi dari kontribusi kegiatan corporate social responsibility dan belum mengoptimalkan potensi lain secara lebih strategis. Hal ini terkadang dibatasi oleh tidak tersedianya regulasi atau panduan yang mengatur kemitraan yang lebih strategis. Bahkan adanya panduan dan aturan mengenai kemitraan pemerintah dengan badan usaha belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena tantangan - tantangan teknis di lapangan.

Berbagai pengalaman yang disajikan di sesi ini semoga dapat menginspirasi kita untuk melihat kemitraan secara lebih luas dan lebih strategis. Model - model kemitraan ini seringkali bukan inovasi tetapi sebenarnya mengambil sumbernya dari model - model lain yang sudah ada di dunia bisnis. Pemerintah perlu lebih fleksibel dalam bermitra dengan sektor swasta, misalnya dengan membuat kontrak jangka pendek untuk SDM non pemerintah dengan paket fringe benefit yang menarik, dan terbuka terhadap pola penyediaan layanan faskes swasta yang mungkin berbeda dengan yang biasanya tersedia (atau model layanan yang familar bagi pemerintah), dan pemerintah lebih fokus pada ‘membeli kualitas’.

Reporter : Shita Dewi

Sesi 4

Memahami Sisi Politik dari Kebijakan: Proses dan Kekuasaan

Pokok-pokok bahasan / paparan / diskusi

Augustina Kaduah menyoroti kontestasi dan negosiasi yang terlibat dalam penetapan Panduan Layanan Standar dan Daftar Obat Esensial di Ghana. Proses penetapan PLS dan DOE melibatkan Kementrian Kesehatan dan komite obat nasional, asuransi, akademia, dan organisasi profesional. Augustina memetakan pihak mana yang mengkontestasi dan menegosiasi usulan untuk hal-hal yang diatur di dalam PLS dan DOE tersebut, karena terjadi begitu banyak tensi dari berbagai organisasi profesi mengenai hal ini. Bahkan, terdapat pihak yang belum dilibatkan di dalam proses ini, karena posisinya dianggap kurang strategis, yaitu asisten dokter. Namun, setelah adanya pertemuan khusus dengan mereka, terdapat beberapa perubahan mengenai wewenang asisten dokter yang diatur di dalam PLS tersebut. Hal ini khususnya perlu diakomodasi karena di banyak wilayah terpencil di Ghana tidak terdapat dokter, hanya tersedia asisten dokter.

hsr3 9

Chinyere Okeke membahas bagaimana karekteristik aktor kebijakan serta konteks mempengaruhi proses agenda setting, formulasi dan implementasi kebijakan untuk program layanan KIA di Nigeria. Layanan KIA gratis tersedia di NIgeria pada 2009 - 2015 dengan didanai oleh adanya debt relief demi pencapaian MDG, tetapi setelah 2015 program tersebut berakhir. Chinyere menggunakan framework yang digunakan oleh Grindle dan Thomas (1991) untuk memetakan karakteristik aktor kebijakan yang mencoba merevitalisasi program tersebut.

hsr3 10

Pembaca yang berminat untuk mempelajari berbagai framework proses kebijakan termasuk Grindle dan Thomas dapat mengunduhnya di sini:

download document

Sophie Witter mendalami studi kasus dari 8 negara berpenghasilan menengah dan rendah dan menyajikan beberapa kesimpulannya. Pertanyaan yang Sophie ajukan adalah bagaimana para pengambil kebijakan mencari dan mengakses bukti yang mereka butuhkan untuk membuat kebijakan tertentu, serta apa yang mereka anggap cukup adekuat untuk disebut sebagai “bukti”.

hsr3 11

Observasi Sophie menyimpulkan bahwa reformasi atau perubahan kebijakan biasanya bersumber pada salah satu dari model ini:

Adopsi inisiasi asing
Masukan dan ide dari badan internasional
Kemitraan dengan badan internasional (co-production)
Disusun sendiri berdasarkan ide dari beberapa contoh regional
Disusun sendiri berdasarkan ide dari beberapa contoh dari domestik

Beberapa mekanisme yang dipakai untuk proses pembelajaran adalah:

Kunjungan ke negara lain
Hubungan pribadi dengan badan internasional
Pertemuan internasional
Technical assistance
Kelompok kerja domestik
Jaringan profesi regional
Jaringan pelatihan regional
Konsultan domestik yang berpengaruh
Masyarakat praktisi
Laporan
Pilot/uji coba

Namun yang paling penting reformasi kebijakan tersebut biasanya diadaptasi dengan konteks lokal. Oleh karena itu, pembuat kebijakan selalu membutuhkan “bukti” untuk menjustifikasinya. Namun “bukti” biasanya hanya digunakan apabila tersedia dalam format yang mudah dipahami dan tepat waktu.

Pembaca yang berminat dapat melihat ke tautan berikut ini untuk menyimak ebih lanjut mengenai hasil penelitian ini:

https://www.opml.co.uk/projects/learning-action-health-systems

Refleksi untuk Indonesia:

Perubahan kebijakan merupakan suatu hal yang sering kali diharapkan sebagai solusi untuk mengatasi beberapa permasalahan dalam sektor kesehatan. Namun, seringkali kita berada di luar sistem pengambilan kebijakan sehingga tidak menyadari kompleksnya politik di balik penetapan dan perubahan kebijakan. Politik dapat terjadi bukan hanya antar lembaga pemerintah, tetapi juga diantara pihak non pemerintah. Oleh karena itu, kita harus sangat memahami isu kebijakan yang kita perjuangkan untuk memastikan bahwa kita memetakan semua kepentingan yang terlibat dan melibatkan seluruh stakeholder. Mengelola kepentingan dan kekuasaan yang masing - masing stakeholder merupakan kunci dari mendapat dukungan atas perubahan yang kita usulkan.

Selain itu, pembuat kebijakan di Indonesia juga telah semakin terbuka terhadap masukan dan bukti - bukti yang mendukung argumentasi terhadap suatu perubahan kebijakan. Artinya, peneliti harus meningkatkan kapasitas, bukan hanya kapasitas dalam menyediakan ‘bukti’ yang meyakinkan dan dikumpulkan dan dianalisis dengan cara yang robust, tetapi lebih penting lagi adalah kapasitas untuk menyajikan bukti tersebut dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami oleh pengambil kebijakan.

Kita diingatkan pula, bahwa masyarakat pun memiliki ‘kekuasaan’. Kekuatan demand sebenarnya dalam banyak hal membentuk bagaimana kebijakan perlu disusun. Tugas peneliti untuk bersikap membela kepentingan dari end user dan stakeholder utama sektor kesehatan, yaitu kepentingan masyarakat.

Reporter : Shita Dewi

Sesi 5

Attracting, retaining and sustaining the health workforce

Pembicara :

Prudence Ditlopo, Center for Health Policy, Unida;laversity of the Witwatersrand, South Africa
Borwornsom Leerapan, Mahidol University, Thailand
Mary Nyikuri, Strathmore University, Kenya
Kuimeng Song, Shandong Academy of Medical

Pokok-pokok bahasan / paparan / diskusi

The resilient nurse – what motivates professional nurses to stay in their jobs and in underserved areas? Findings from a longitudinal study in South Africa.
Strategic planning of human resources for health to address the challenges of Thailand’s Universal Health Coverage under the epidemiological transition: a system dynamics approach.
“I train and mentor, they take them”: nurses’ perspectives on quality of inpatient care for sick newborns across sectors in Nairobi, Kenya.
Attracting health workers to rural community health organizations in Shandong Province, China: insights from a discrete choice experiment

Laporan Kegiatan

Afrika Selatan memiliki tantangan dalam merekrut dan mempertahankan perawat di daerah pedesaan dan kurang terlayani. Tantangan tersebut diterjemahkan lebih rinci seperti kekurangan staf, kelebihan beban kerja dan lingkungan kerja yang kurang menguntungkan. Penelitian menunjukkan masih terdapat kebutuhan yang signifikan terhadap sejumlah tenaga kesehatan di daerah yang kurang menguntungkan/ terlayani. Jumlah perawat yang terbatas dalam jumlah di wilayah tersebut diragukan, karena alasan bertahan adalah amal dan komitmen untuk berbuat baik.

hsr3 12

Thailand telah mencapai universal health coverage dan berfokus dalam isu epidemiological transition dan aging population. Dalam 20 tahun mendatang, Thailand mencoba untuk mencapai kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang cukup, dengan mengoptimalkan layanan tenaga kesehatan terhadap masyarakat, meminimalkan angka kebutuhan tenaga kesehatan yang tidak terpenuhi, memaksimalkan status kesehatan dan kualitas hidup dari masyarakat, dan meminimalkan angka pembelanjaan kesehatan. Sistem kesehatan perlu memperhatikan konsep dan instrumen untuk menangani masalah kompleksitas sistem.

Kenya memiliki layanan rawat inap untuk Kesehatan Ibu dan Anak yang fokus kepada bayi lahir dengan ukuran lebih kecil dan sakit, dan meluas tidak hanya sektor pemerintahan, namun juga kepada layanan keagamaan, dan swasta. Penelitian ini menjelaskan faktor - faktor yang mempengaruhi persepsi perawat tentang mutu layanan. Kemampuan perawat dalam layanan rawat inap tersebut dipengaruhi oleh proses penerimaan dan masa persiapan kerja, dukungan - dukungan yang diterima melalui orientasi dan pembelajaran secara terus kontinyu, penghargaan terhadap pengalaman mereka.

Cina memiliki masalah kekurangan jumlah dan rendahnya kompentensi dari tenaga kesehatan masyarakat “Community health organization (CHOs)” di pedesaan. Reformasi sistem kesehatan menekankan pada penguatan fasilitas kesehatan dasar. Community health organization (CHOs) harus dapat mengambil tanggung jawab dalam layanan kesehatan dasar, sehingga perlu dipastikan bahwa sistem kesehatan di China dapat menarik CHOs yang berkualitas. Alternatif kebijakan harus diatur berdasarkan kebutuhan dasar dari CHOs seperti gaji yang memadai dan keuntungan yang didapat, dan pengembangan karir yang lebih baik.

hsr3 13

Refleksi untuk Indonesia:

Indonesia memiliki masalah keterbatasan tenaga kesehatan di daerah pedesaan. Kekurangan tenaga tersebut menimbulkan masalah dalam beratnya beban kerja yang dapat menurunkan motivasi kerja. Peran pemangku kepentingan dalam menarik tenaga kesehatan di pedesaan memiliki kontribusi yang cukup besar. Sistem kesehatan yang direncanakan mulai dari perekrutan sampai pada kesejahteraan berkontribusi terhadap ketersediaan tenaga kesehatan.

Reporter : Relmbuss Biljers Fanda

Sesi 6

Institutions for accountability and trust

Pembicara :

Jean-Paul Dossou, Centre de Recherche en Reproduction Humaine et en Démographie, Cotonou, Benin and Institute of Tropical Medicine Antwerp, Belgium
André Janse van Rensburg, Stellenbosch University,South Africa
Napaphat Satchanawakul, King’s College London, UK
Sara Van Belle, Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium

Pokok-pokok bahasan / paparan / diskusi:

Trust me if you can! Realist insights on how mistrust undermines effective public-private engagement and strategies to address it in West Africa
The significance of power dynamics in shaping government and private sector mental health care engagement in constrained resource settings: lessons from South Africa
Policy feedback effects of Thailand’s Universal Health Coverage towards the role and power of private hospitals in the health system
Public accountability of INGOs working in sexual and reproductive health in Ghana: a realist inquiry

Laporan Kegiatan

Sektor swasta memiliki pengalaman yang kurang baik dalam bekerjasama dengan pemerintah terkait birokrasi, prosedur pembayaran yang panjang dan ketidakpastian. Sektor swasta menerima biaya kesehatan dari pasien lebih dari 30 Euro. Sistem kesehatan perlu inovasi terhadap pengurangan risiko dari sektor swata sehingga tidak terjadi kerugian dalam sumber daya dan khususnya perlu mengatur prosedur administrasi yang sederhana, terpercaya dan transparan. Lebih lanjut, sistem kesehatan juga perlu menciptakan komitmen yang akuntabel sehingga kepercayaan sektor swasta dapat meningkat.

hsr3 14

Masalah kesehatan di Afrika Selatan memiliki kaitan dengan konsep kekuasaan sendiri baik dalam sumber daya maupun apa yang telah dilakukan melalui kekuatan dalam kesehatan jiwa tersebut. Temuan dalam studi ini menunjukkan bawa adanya pembingkaian dari layanan sosial yang diberikan, lebih fokus kepada masalah pendonoran, posisi dari NGO pendukung, dan ketidakjelasan dari makna kondisi kejiwaan itu sendiri. Masalah tersebut dijelaskan lebih lanjut pada isu hierarki pada struktur, kewenangan pemerintah dan swasta, ketersediaan tenaga profesional, perbedaan ideologi, framing, dan kompetensi.

Studi ini bertujuan untuk menguji skema UHC di Thailand pada 2002 yang telah mendapatkan umpan balik berupa peran, kekuatan, dan akuntabilitas dari rumah sakit swasta. Sistem UHC di Thailand terbagi atas tiga kelompok yaitu kelompok pegawai negeri, kelompok pekerja dan kelompok lainnya. Dampak positif dari UHC terhadap rumah sakit swasta adalah mengurangi “out-of-pocket”, menjadi pilihan untuk warga kota yang dapat mengakses layanan, mengurangi beban rumah sakit pemerintah, tidak adanya kesalahan dalam kompensasi, platform dalam pengembangan Public Private Partnership dan akreditasi dalam layanan gawat darurat dalam skema UHC. Namun dampak lain yang juga mengikuti adalah peran dari RS swasta sangat kecil, menjadi RS terlalu khusus untuk kelompok masyarakat tertentu, kekuatan dan suara RS swasta menjadi tidak masuk akal jika diwakilkan oleh asosiasi rumah sakit swasta.

International Non Government Organizations (INGO) meningkat secara jumlah pada 1990-an dan perlu diperhatikan pengawasan terkait akuntabilitas finansial dari NGO itu sendiri. Akuntabilas tersebut bisa berdasarkan pemetaan terkait kategori INGO berdasarkan layanan yang diberikan, komunitas mana yang terlayani, siapa yang menjadi ahli dalam INGO tersebut. Temuan tentang “accountability chain” di tingkat kabupaten menjelaskan komunitas yang terlayani mencakup cara - cara bagaimana melibatkan komunitas dan lokal NGO dari permulaan, transparansi dana donor. Kategori layanan yang diberikan NGO menjelaskan terdapat beberapa bentuk umpan balik dan bagaimana mekanismenya, baik melalui telpon, penangung jawab dan untuk beberapa kasus perlu adanya MoU. Data menunjukkan lemah akuntabiltas yang bersifat horizontal kepada pemerintah lokal.

Refleksi untuk Indonesia:

Sistem kesehatan di Indonesia memiliki kesamaan dalam hal aktor dan sistem kesehatan tersebut yaitu pemerintah baik pusat maupun daerah, fasilitas kesehatan baik umum maupun khusus (kejiwaan), NGO internasional dan sebagainya. Data yang dipaparkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan bagaimana aktor tersebut memandang sistem kesehatan tersebut shingga kerja sama lintas sektor dapat terjalin dengan baik. Isu akuntabiltas terkait sektor lain perlu diatur lebih lanjut sehingga sistem kesehatan di Indonesia dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Reporter : Relmbuss Biljers Fanda

Link Terkait:

{jcomments on}

Reportase HSR 2018, Hari Kedua

Selasa, 9 Oktober

Sesi 1

Welcoming Plenary
Sustainable Development Goals yang Terintegrasi dan Tidak Dapat Dipisahkan: Memastikan Pendekatan Multi Sektor

Pokok-pokok bahasan / paparan / diskusi:

Plenary pembukaan diisi oleh Kabir Sheikh dari Alliance for Health Policy and System Research yang menyatakan bahwa penelitian di bidang kesehatan perlu memperhatikan perspektif ilmu sosial untuk memastikan adanya pendekatan yang inklusif untuk kesehatan dan kesetaraan dalam kesehatan.

Ada berbagai faktor yang membuat berbagai kelompok masyarakat menjadi rawan, yaitu ketidaksetaraan pendapatan, perubahan iklim, pola epidemi dan wabah, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perang dan konflik, dan banyak hal lain. Oleh karena itu, salah satu tema utama dalam simposium ini adalah memastikan sistem kesehatan yang tidak mengabaikan satu orang pun.

hsr2 1

Sejalan dengan itu, Menteri Pembangunan Internasional Inggris, Rt.Hon. Alistair Burt, MP menyatakan bahwa pemerintah Inggris menempatkan prioritas yang tinggi terhadap penelitian. Hal ini diindikasikan oleh fakta bahwa 3% dari anggaran DFID digunakan untuk penelitian dan sebagian besar untuk sektor kesehatan. Pada simposium ini, terdapat 40 penelitian yang didanai DFID yang akan dipresentasikan. Komitmen pribadi Alistair untuk mendukung sistem kesehatan Inggris dibuktikan dengan kesaksian bahwa Alistair sekeluarga bahkan semua cucunya berada di dalam sistem NHS dan tidak memiliki asuransi pribadi. Alistair menyatakan tiga posisi strategis dari penelitian. Pertama, penelitian dibutuhkan untuk mendukung pemerintah membuat keputusan mengenai cara apa yang efektif dan berhasil. Kedua, peneliti diperlukan untuk inovasi dalam pelayanan, tetapi lebih penting lagi bagaimana memastikan bahwa inovasi tersebut dapat dinikmati oleh mereka yang paling membutuhkan. Ketiga, hasil penelitian dapat dimanfaatkan bukan hanya pemerintah dan pengambil kebijakan, melainkan juga oleh mereka yang berada di garda depan pelayanan.

hsr2 2

Selanjutnya dilangsungkan diskusi panel yang mengangkat isu mengenai pendekatan multi sektor untuk mencapai SDGs yang dimoderatori oleh Anthony Costello. Panelis pertama, Maureen Samms-Vaughn, mengangkat isu pentingnya tata kelola untuk memastikan pendekatan multisektor bisa berjalan dengan baik. Maureen menyatakan bahwa pendidikan profesi kesehatan (dokter, perawat, bidan, ahli kesehatan masyarakat, sanitasi, nutrisi, dst) saat ini berada di silo masing-masing, padahal nantinya di dunia nyata harus bekerjasama untuk mengatasi permasalahan yang sama.

Panelis kedua, Evelyn Kandakai, menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dan khususnya perempuan adalah kunci yang masih jarang digunakan. Padahal masyarakat memiliki kekuatan untuk menggerakkan pemerintah, dan pada gilirannya pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengubah arah dari pembangunan. Panelis ketiga, David Stuckler, menyatakan bahwa sudah terlalu banyak penelitian membuktikan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan berbagai indikator pencapaian SDG namun ternyata belum diadopsi. Ada penghalang besar yang membuat berbagai sektor sulit bekerjasama. Contoh yang diangkat adalah bagaimana berbagai kebijakan yang gagal karena lobby para produsen makanan. Hal ini disamakan dengan perjuangan yang lama untuk dapat ‘mengalahkan’ lobby perusahaan rokok/tembakau. Namun, panelis juga mengingatkan akan adanya kekhawatiran bahwa kemampuan fiskal suatu negara akan sangat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang efektif. Misalnya, ketika negara berkomitmen untuk mencapai SDG tetapi dibatasi oleh budget yang terbatas dan cenderung rendah khususnya untuk sektor kesehatan dan pendidikan serta ketersediaan infrastruktur sanitasi dasar.

hsr2 3

Refleksi untuk Indonesia:

Pendekatan multi sektor untuk isu kesehatan dan isu sistem kesehatan, adalah pendekatan yang tidak dapat diabaikan mengingat berbagai faktor eksternal mempengaruhi status kesehatan secara luas. Walaupun sektor kesehatan seringkali terlihat didominasi oleh inovasi dalam teknologi perawatan maupun investasi untuk pelayanan kuratif, sistem kesehatan harus terus memperhatikan pendekatan kesehatan masyarakat, karena pendekatan kesehatan masyarakat merupakan garda depan untuk membangun masyarakat yang tangguh menghadapi berbagai faktor eksternal tersebut.

Pendekatan multi sektor hanya dapat dimungkinkan apabila semua pihak merasa bahwa pencapaian SDGs merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, ada berbagai gap yang harus diatasi, misalnya gap tata kelola, perspektif gender, dalam kemampuan mengatasi ego sektoral. Selain itu, pemerintah perlu bekerjasama dengan sejumlah kementerian terkait untuk memastikan anggaran yang cukup untuk mendukung upaya pencapaian SDGs. Perlu pula bantuan dari pihak di luar pemerintah untuk mendesak agenda pencapaian SDGs di semua sektor. Peneliti memiliki posisi strategis untuk mendorong bukti - bukti yang telah dianalisis untuk menunjukkan apa pendekatan yang efektif. Lebih jauh lagi, rekomendasi peneliti juga harus mendorong dan mendesak adanya kerjasama multi sektor.

Reporter : Shita Dewi

Sesi 2

Metode Inovatif untuk Penguatan Sistem Kesehatan

Pembicara : Panel dari The George Institute for Global Health, UNSW

Pokok-pokok bahasan / paparan / diskusi:

hsr2 4 Sesi ini merupakan sesi yang termasuk dalam kelompok “membangun ketrampilan”. Pada sesi semacam ini, peserta diperkenalkan pada beberapa konsep baru dalam metodologi tertentu dan diajak berdiskusi dengan menggunakan beberapa contoh nyata dari penerapan metodologi tersebut dalam suatu intervensi atau program. Pertama, dipaparkan beberapa metodologi dalam penelitian dan bagaimana aplikasi atau contohnya dalam beberapa penelitian yang sejenis dan banyak dikutip dalam penelitian kesehatan atau penelitian kebijakan kesehatan.

Ada beberapa metodologi baru (atau, masih jarang dipakai) yang diperkenalkan di sesi ini. Pertama khusus terkait dengan pengembangan dari teori perubahan perilaku dan bersumber pada implementation science. Pendekatan ini melihat bahwa perubahan perilaku individu merupakan level yang paling rendah yang harus dirubah, namun untuk memastikan perubahan tersebut dapat menggerakkan sebuah system. Selanjutnya yang harus disasar adalah pendekatan perubahan perilaku secara kolektif. Kerangka teori yang digunakan menunjukkan variabel - variabel yang menjadi enablers dari suatu perubahan perilaku. Dalam kerangka inilah banyak upaya intervensi kesehatan dapat dianalisis secara kualitatif.

Pembaca yang berminat dapat mengunduh panduan untuk riset implementasi di sini:
http://www.who.int/alliance-hpsr/alliancehpsr_irpguide.pdf

Atau khusus mengenai riset implementasi dalam penanganan penyakit tidak menular, dapat diunduh di sini:
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252626/9789241511803-eng.pdf

Metodologi berikutnya yang dibahas adalah pendekatan mengenai hukum kesehatan publik. Dibahas secara sederhana bagaimana beberapa metode dalam hukum kesehatan publik dapat digunakan tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana aplikasinya. Salah satu contoh yang diangkat adaah analisis empirical legal, yaitu pendekatan content analysis dalam kasus hukum (biasanya umum ditemui di negara-negara dengan prinsip common law). Kasus yang diangkat adalah kasus hukum untuk mengatur alkohol dan tembakau.

hsr2 5

Metodologi terakhir yang dibahas adalah analisis equity, khususnya menggunakan metode benefit incidence analysis. Kasus yang dibahas adalah sebuah studi kasus pengukuran inequality di Indonesia. Penulis menggunakan HEAT (Health Equity Assessment Toolkit) menggunakan peranti lunak HEAT Plus yang tersedia secara open source.

hsr2 6

Pembaca yang berminat mempelajari tentang monitoring inequality dapat mengunduh referensinya di tautan ini:
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85345/9789241548632_eng.pdf

Pembaca yang berminat dapat melihat mengenai HEAT pada tautan ini:
http://www.who.int/gho/health_equity/assessment_toolkit/en/

Tautan di atas termasuk tautan untuk mengunduh piranti lunaknya baik untuk sistem berbasis Windows maupun Mac.

Refleksi untuk Indonesia:

Bagi peneliti dalam sistem kesehatan dan peneliti kebijakan kesehatan, ada banyak metodologi yang tersedia yang dapat digunakan. Para peneliti sebaiknya mencoba berbagai metodologi yang baru dan inovatif yang memang telah berkembang dan diadaptasi seiring berjalannya waktu untuk memastikan bahwa metode yang dipakai untuk memenuhi tujuan penelitian dan membantu dalam analisis situasi yang kompleks. Metode yang inovatif, bila sungguh-sungguh dikuasai dan diterapkan dengan benar, dapat mendorong analisis yang lebih tajam dan lebih mendalam dan terlihat berbeda dengan penelitian-penelitian sejenis.
Pekerjaan rumah berikutnya bagi kita adalah mendorong berubahnya penelitian menjadi kebijakan. Untuk dapat melakukan hal ini, penelitian kita seharusnya relevan, penting dan tepat waktu serta mempertimbangkan konteks yang tepat dan menunjukkan sesuatu yang baru atau berbeda dengan penelitian - penelitian lain.

Di sinilah salah satu peran penting menggunakan metode yang inovatif, khususnya apabila metode tersebut diterapkan secara robust, dilakukan oleh peneliti yang memiliki kredibilitas, dan menghasilkan rekomendasi yang actionable. Idealnya, agar hasil penelitian dipakai untuk pengambilan kebijakan, penelitian sebaiknya bersifat demand driven atau setidaknya co - produced bersama para pemangku kepentingan, namun ini jarang terjadi. Sehingga kuncinya adalah memastikan bahwa hasil penelitian kita actionable.

Reporter : Shita Dewi

Sesi 3

Undertaking a qualitative evidence synthesis: what, why and how

Pembicara :

Dr Etiene V Langlois, Alliance for Health Policy and Systems Research, WHO.
Natalie Leon, South African Medical Research Council, South Africa
Simon Lewin, Norwegian Knowledge Centre for Health Service, Norway
Christopher Colvin, School of Public Health and Family Medicine, South Africa
Karen Daniels, South African Medical Research Council, South Africa

Pokok-pokok bahasan / paparan / diskusi

Qualitative Evidence synthesis: a critical component of health policy ad systems decision-making

Laporan Kegiatan:

hsr2 7 Suatu layanan kesehatan dengan kualitas yang rendah mencerminkan tingginya angka mortality jika dibandingkan dengan jumlah yang tidak mendapatkan layanan kesehatan. Suatu sistem kesehatan dengan kualitas yang baik dinilai berharga dan terpercaya untuk semua orang sehingga dapat merespon perubahan kebutuhan suatu populasi. Universal Health Coverage dan Sustainable Developmnet Goals memiliki misi untuk meningkatkan ketersediaan pada bukti yang relevan dan sensitif terhadap penguatan kebijakan dan sisrem secara global. Pengambil keputusan menuntut sebuah review yang bertujuan untuk meng-cover isu tentang: efektivitas dari suatu kebijakan dan intervensi sistem kesehatan. Seting yang bagaimana dan seperti apa intervensi tersebut berkerja, persepsi dan pandangan stakeholders tentang tantangan sistem kesehatan dan pilihan kebijakan. Evidence synthesis for health policy and systems merupakan komponen yang fundamental dari pendekatan informatif berbasis bukti terhadap pengambilan keputusan.

Qualitative evidence synthesis (QES) adalah sebuah systematic review dari sebuah studi kualitatif primer dalam sebuah topik tertentu. QES bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi dan pengalaman dari partisipan, termasuk kesehatan dan penyakit, kesehatan dan layanan sosial, institusi, lingkungan yang terbentuk dan aspek lain ada di dalam masyarakat. Tujuan QES yang kedua untuk membangun dan mengembangkan teori serta model yang dapat membantu untuk menjelaskan lingkungan sosial. Metode QES ini masih dikembangkan dan teah mencapai 1.316 publikasi pada 2017. Penelitian kualitatif dapat membantu mengidentifikasi populasi dan intervensi yang paling relevan.

Reviewer penelitian kebijakan dan sistem kesehatan (HSPR) harus menyimpulkan dan mengkomunikasikan temuannya dengan cara yang mudah dimengerti oleh pembuat keputusan. Pemangku kebijakan sering menyoroti temuan dari systematic review harus jelas, sederhana dan singkat. Sebuah pendekatan yang dapat membantu untuk menjelaskan “confidence” dari sebuah QES adalah Grade-CERQual (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation – Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative Research). GRADE- CERQual merupakan sebuah pendekatan yang transparan untuk membuat sebuah penilaian secara menyeluruh terhadap “confidence” dari setiap temuan yang dikelompokan dalam 4 kompenen dasar “confidence” yaitu metode, keterbatasan, kohenrensi, kecukupan data, dan relevansi. Grade-CERQual tidak dipakai untuk menilai seberapa bagus sebuah studi kualitatif dilakukan, seberapa bagus systematic review dari penelitian kualitatif dilakukan dan penelitian kuantitatif pada kualiatas layanan kesehatan

hsr2 8

Refleksi untuk Indonesia:

Grade-CERQual merupakan suatu pendekatan yang secara kuat dapat diterapkan di dunia akademik. Grade-CERQual dapat menjadi panduan dalam proses pengembangan kebijakan di Indonesia. Grade-CERQual dalam QES memberikan cakupan yang cukup luas karena dapat melihat hingga konteks seperti temuan dan suatu artikel dapat mendukung pengambilan keputusan. Kondisi Indonesia yang memiliki keberagaman dalam konteks sesuai jika metode ini dilakukan yaitu penilaian terhadap suatu pengambilan keputusan dengan menggunakan Grade-CERQual.

Reporter : Relmbuss Biljers Fanda

Link Terkait:

{jcomments on}

Reportase HSR 2018, Hari Pertama

Senin, 8 Oktober 2018

Sesi 1

Health financing Toward UHC: Practical lessons learned from priority setting and strategic purchasing in low and middle - income countries

Pengantar

Problem di UHC tetap masih pada akses dan sumber dana. Out of pocket spending masih mendominasi di daerah - daerah miskin. Sementara itu penggunaan dalam bentuk Benefit Packages juga harus dikritisi. Apa yang harus diberikan dalam bentuk apa, dan untuk siapa pelayanan diberikan. Tantangan yang ada antara lain data tidak cukup untuk dapat dipakai dalam pengambilan keputusan. Kurang ada keterlibatan civil society. Tantangan berikutnya adalah situasi supply side, misalnya quality improvement, ketersediaan, problem bernegosiasi dengan pihak swasta merupakan contoh. Juga mengenai alokasi sumber dana: kegiatan apa yang harus dibayari dan untuk siapa.

hsr3 1 Sesi ini diawali dengan paparan Professor Anthony Culyer dari University of York yang saat ini menjabat sebagai Ketua International Decision Support Initiative (IDSI). Pada intinya disebutkan bahwa dalam situasi saat ini untuk sektor kesehatan, Cost-Effectiveness Analysis (CEA) bukan satu - satunya solusi. Terdapat ideologi tentang kesehatan yang berguna bagi semua. Apa value dan impact yang harus memiliki bukti. Hal ini bukan sebuah kegiatan politis namun teknis. Di Inggris dikembangkan oleh NICE dan didukung oleh pemerintah dan kelompok oposisi.

Apa yang bisa di - share dari pengalaman di Inggris? NICE dibentuk karena terdapat skandal - skandal medik. Dibutuhkan lebih banyak perencanaan yang bisa memilah - milah impact pelayanan kesehatan, mana yang logis dan mana yang tidak. Untuk itu capacity building mengenai isu ini sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi terkait nilai dan dampak dari pelayanan kesehatan.

hsr3 2 Prof Calypso dari Imperial College Inggris membahas lebih banyak mengenai rationing plan. Tergantung pada situasi di berbagai negara. Perlu independensi negara yang mengembangkan perencanaan pelayanan kesehatan yang masuk ke UHC atau yang tidak. Menentukan Benefit Package dan obat apa yang harus masuk. Untuk itu capacity development penting sekali dalam kegiatan ini. Namun konteks yang ada perlu diperhitungkan. Setiap negara mempunyai regulasi masing - masing. Terdapat perbedaan transparasi dan perbedaan perilaku politikus.

Bagi para pembaca yang ingin lebih mendalami mengenai diskusi ini lebih lanjut, silahkan membaca buku yang berjudul menarik ini.

BOOKS
What's In, What's Out: Designing Benefits for Universal Health Coverage

Refleksi untuk Indonesia

Dalam situasi defisit di BPJS, pertanyaan mengenai apa yang masuk dan apa yang harus keluar dari list pelayanan kesehatan dan serta obat – obatan yang dibutuhkan. Apakah BPJS perlu membayar untuk sebuah obat yang sangat mahal dengan manfaat yang sangat kecil? Apakah BPJS harus membayar teknologi yang tidak cocok lagi? Hal-hal ini menjadi kunci yang perlu dipelajari oleh kita para peneliti kebijakan kesehatan, termasuk para klinisi yang sehari hari berhadapan dengan pasien. Pertanyaan mengenai Apa yang akan didanai oleh BPJS dan untuk siapa, akan menjadi pertanyaan klasik sepanjang masa. Untuk itu perlu sekali membaca buku yang dapat di klik di atas.

Reporter : Laksono Trisnantoro (PKMK UGM)

sesi 2

Sesi Workshop: How to write a good paper and get it published: Publishing, peer review and innovation

Pembicara :
Liz Hoffman (Journal Development Manager) dari Maria Zalm (Editor) dari Health Services Research Journal – BioMed Central.

hsr1 1

Pokok-pokok bahasan / paparan / diskusi:

Publishing
Peer review
Innovation

Laporan Kegiatan

Materi pertama yang disampaikan adalah apa yang perlu diperhatikan dan pertimbangkan sebelum mengirim manuskrip jurnal. Langkah - langkah yang perlu diperhatikan antara lain: rencanakan waktu publikasi, gunakan bahasa Inggris yang akademis, tampilan jurnal, dan menulis efektif. Sebuah artikel yang baik memuat metode yang cukup mumpuni untuk ukuran sampel dan desain penelitian. Para penulis juga harus memperhatikan apa yang dibutuhkan dalam jurnal tersebut oleh penerbit, seperti struktur manuskrip, metode dan desain, strandar laporan, etikal dan konsen, serta trial registration (jika ada).

Materi berikutnya, keuntungan dari menggunakan peer review, editor dapat mengambil keputusan untuk dapat diterbitkan serta dimana tempatnya, bagi penulis untuk meningkatkan kualitas manuskrip, dan peer review sendiri untuk memperbaharuhi ilmu, dan kontribusi terhadap penulisan. Editor yang dimaksudkan adalah Academic Editor yang bekerja pada spesifik pada jurnal dan merupakan ahli dalam bidang tersebut, dan Professional Editor yang bekerja secara fulltime namun belum memiliki kualifikasi yang cukup. Di sisi lain, Reviewer bisa berasal dari akademisi (peers), orang yang diundang khusus untuk manuskrip spesifik, dapat berupa regular ataupun occasional, atau yang bersedia membantu tanpa paksaan. Sebaiknya sebuah manuskrip tidak di-review oleh: coauthor dari author (penulis) dengan masa kerja 3 – 5 tahun yang lalu), peneliti dari institusi yang sama, peneliti dengan kompetensi yang sama dengan penulis, reviewer yang dieklusi dan diinklusi oleh penulis.

Masalah lain yang sering muncul adalah penamaan penulis. Sekarang, penerbit beberapa kali menerima surat elektronik (e-mail) dari penulis akibat kesalahan dalam penulisan nama. Berikut merupakan alasan yang disebutkan oleh penulis dalam surat perbaikan nama tersebut: penulis biasanya memakai nama depan dan tengah, tidak melaporkan nama lengkap dalam publikasi, makna nama depan dapat berupa marga dan dapat berupa nama panggilan, menggunakan inisial atau nama panggilan, untuk sebagian negara yang harus menerjemahkan nama mereka ke dalam Bahasa inggris, nama yang ditulis tanpa penghubung, dan penempatan huruf besar kecil dalam nama.

Beberapa inovasi dan tips dalam menulis dijelaskan dalam sesi ini, antara lain: terus membaca artikel dan jurnal terkait, Jangan menulis dan memperbaiki di waktu yang bersamaan, perhatikan tabel dan gambar, objektif dalam penulisan, sabar menunggu keputusan, namun jangan ragu untuk mengirimkan sebuah surat “follow up”, baca dan membaca lagi surat keputusan, memperjelas respon ke editor dan reviewer, apabila mendapatkan surat penolakan pastikan apakah penerbit ingin ada pengajuan lagi di lain waktu, dan terakhir seringlah menjadi reviewer untuk penulis yang lain.

Refleksi untuk Indonesia:

Secara umum, Indonesia masih berjuang untuk meningkatkan jumlah publikasi, dan khusus Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM untuk meningkatkan reputasi dalam hal publikasi tersebut. Kesalahan sebelum dan sesudah menyerahkan manuskrip juga dapat terjadi. Sebelum manuskrip diserahkan dapat berpotensi untuk ditolaknya artikel tersebut, dan sesudah manuskrip tersebut diserahkan dan terpublikasi, maka artikel tersebut akan sulit ataupun tidak dapat ditarik dan diubah nama penulis pada artikel tersebut. Sehingga tidak dapat diklaim sebagai penulis dalam artikel tersebut.

Reporter : Relmbuss Biljers Fanda

sesi 3

Pencapaian UHC : Apakah Akuntabilitas Sektor Swasta Bisa Menjadi Salah Satu Solusinya?

Pembicara : WHO dan UHC2030

Pokok-pokok bahasan/ paparan/ diskusi:

Sesi ini membahas tentang permasalahan yang terjadi pada umumnya di banyak negara yaitu: sistem yang mixed, dan masyakarat yang rata - rata mengakses layanan dari sektor swasta, tetapi hanya sebagian masyarakat terlindungi oleh asuransi; biaya kesehatan terus meningkat tetapi belanja pemerintah untuk kesehatan sangat rendah (kurang dari 5% dari anggaran total pemerintah), dan terdapat tendensi di mana pelayanan yang kompleks dan tidak perlu meningkat. WHO dan UHC2030 membuat sebuah framework sederhana untuk memberi saran kepada pemerintah bagaimana mekanisme akuntabilitas (mereka bergeser dari istilah “regulasi” menjadi “mekanisme akuntabilitas”) karena menyadari bahwa sektor swasta merupakan penyedia yang penting di banyak negara dan harus dilibatkan untuk dapat mencapai UHC, tetapi ada banyak masalah dalam mengoptimalkan potensi ini karena kurangnya pengetahuan atas framework yang dapat digunakan untuk mendorong akuntabilitas.

hsr1 2

Framework ini menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas harus terjadi di antara pihak yang harus memiliki akuntabilitas dengan pihak yang menerima akuntabilitas. Ada berbagai mekanisme yang dapat digunakan untuk menegakkan standar tertentu yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut ini.

hsr1 3

Buku laporan terkait akuntabilitas sektor swasta dapat dilihat pada link berikut: www.iapreport.org/2018

Laporan Kegiatan

Sesi ini merupakan sesi participatory, dimana seluruh peserta dikelompokkan ke dalam grup yang masing - masing berperan sebagai “pemerintah”, “sektor swasta”, “peneliti” dan “civil society”. Terlihat dari hasil diskusi di masing - masing kelompok, bahwa setiap aktor di dalam sistem kesehatan memiliki perspektif yang sangat berbeda, kepentingan yang berbeda, dan masing-masing pun memiliki pendapat yang berbeda terhadap solusi yang ditawarkan. Ini merupakan sesi yang menarik (role play) untuk diikuti karena setiap peserta belajar untuk merasakan apa yang dirasakan oleh pihak yang berbeda di dalam sistem.

hsr1 4

Diakui bahwa ada beberapa hal pokok yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi semua, yaitu:

Kurangnya mutual respect dan trust antara pemerintah - swasta, pemerintah - CSO, pemerintah - peneliti, peneliti - CSO, CSO - swasta, swasta - peneliti, dan seterusnya. Kurangnya mutual respect dan trust inilah yang menjadi penghambat dalam mencapai konsensus yang diperlukan untuk menghasilkan solusi.
Ada perbedaan besar antara “profit” dan “profiteering”. Pada dasarnya keinginan mendapatkan profit tidak salah, yang salah adalah profiteering. Baik pemerintah maupun swasta harus menyadari perbedaan ini, sebelum bisa membangun trust.
“Regulasi” juga merupakan kata yang kurang disukai, karena regulasi mengandung unsur
“aturan” dan “paksaan”. Hal yang dibutuhkan adalah kesadaran bahwa tujuan utama dari regulasi adalah membangun mekanisme akuntabilitas, sehingga yang harus dicari adalah kemampuan untuk membangun mekanisme siapa memiliki akuntabilitas mengenai apa kepada siapa.

Refleksi untuk Indonesia:

Bagi Indonesia khususnya, penting untuk mulai menumbuhkan “mutual respect” dan “trust” antara pemerintah dan sektor swasta. Sektor swasta di Indonesia merupakan pemain yang penting dan strategis dan harus diajak bekerjasama, bukan hanya “diatur”. Selain itu, harus disadari pula bahwa bukan hanya swasta yang harus akuntabel terhadap pemerintah, tetapi pemerintah juga harus akuntabel terhadap rakyat. Salah satu prinsip dasar dari UHC adalah keadilan dan kesetaraan, dan inilah salah satu aspek yang harus dipenuhi oleh pemerintah terhadap rakyatnya.

Begitu pula, bagi peneliti ada potensi besar utuk terlibat lebih aktif dalam proses membangun mekanisme ini karena ada banyak research gap yang harus dijawab sebelum sebuah mekanisme akuntabilitas dibangun, misalnya data mengenai kualitas layanan yang tersedia, data mengenai ketersediaan layanan di berbagai daerah, data mengenai besarnya pembiayaan untuk setiap layanan yang harus tersedia, dan sebagainya.

Sebagaimana kita ketahui, mayoritas mekanisme akuntabilitas dibangun atas prinsip “stick and carrot”. Berkaitan dengan hal itu, yang juga menjadi pekerjaan rumah khusus bagi Indonesia adalah kita harus menyadari bahwa keberhasilan kerja sama antara pemerintah dan swasta untuk mencapai UHC akan sangat bergantung pada “how big is the stick” dan “how fat is the carrot”.

Reporter: Shita Dewi

sesi 4

Penggunaan Inovasi Digital untuk Meningkatkan Layanan Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana di Masyarakat

Pembicara : Panel dari Divisi Kesehatan Ibu dan Anak, Bangladesh

Pokok-pokok bahasan / paparan / diskusi:

Paparan ini mengenai penggunaan Sistem Informasi Kesehatan berbasis aplikasi yang diujicobakan di 2 kabupaten di Bangladesh pada 2016, dan kini tengah dijalankan di 8 kabupaten lain (dengan pendanaan donor), serta akan diperluas ke 40 kabupaten berikutnya (oleh pendanaan pemerintah). Kader kesehatan merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan di Bangladesh karena mereka adalah pihak yang setiap hari berinteraksi langsung dari rumah ke rumah di desa, dan mengumpulkan data serta melakukan layanan edukasi serta promotif preventif kepada masyarakat. Dengan perluasan ini, sistem informasi kesehatan berbasis aplikasi ini akan dimiliki oleh kurang lebih3000 kader kesehatan di Bangladesh dari total 4000-an kader yang ada.

hsr1 5

Data yang dikumpulkan adalah data populasi (personal, nomor telepon, karakteristik rumah tangga, geografis, sosio ekonomi), data pelayanan (terkait kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja, kesehatan reproduktif (termasuk penggunaan/non penggunaan KB, imunisasi), data administratif (faskes yang biasa diakses, dan sebagainya). Semua orang yang terdata diberi kartu khusus dengan Unique Identifier. Data ini kemudian digunakan untuk keperluan monitoring kesehatan ibu dan anak, kematian dan kelahiran, unmet needs dalam KB. Selain itu, data juga dapat diolah untuk mengestimasti kebutuhan layanan yang harus tersedia di kabupaten tersebut (termasuk proyeksi sumber daya). Data ini sangat bermanfaat untuk melakukan perencanaan yang lebih baik terhadap kehamilan berisiko.
Aplikasi yang tersedia dimiliki oleh berbagai tingkat dalam sistem kesehatan:

Di level paling bawah, aplikasi digunakan oleh kader kesehatan untuk melakukan input/entry data;
Aplikasi menghasilkan dashboard yang tersedia di level pengawas/supervisi untuk melakukan pemantauan (baik pemantauan terhadap status kesehatan masyarakat mau pun pemantauan terhadap kinerja kader kesehatan) dan rencana kerja untuk pemantauan, maupun pelaporan
Dashboard juga tersedia di level kabupaten, sehingga dapat melakukan pemantauan terhadap kebutuhan faskes di wilayah sub distrik tertentu dan khususnya kualitas layanan
Dashboard juga tersedia di level nasional, sehingga pemantauan juga dapat dilakukan di level nasional dan pengambil kebijakan.

Link video eMIS bisa diakses pada link berikut

link video

Laporan Kegiatan

Sistem informasi yang berbasis elektronik/aplikasi ini dimungkinkan karena setiap kader kesehatan di kabupaten menggunakan tablet. Aplikasi ini juga tetap dapat digunakan walaupun di daerah tersebut tidak tersedia jaringan internet. Data tetap dapat di-entry secara offline dan secara otomatis akan terkirim ke server dan cloud ketika jaringan internet tersedia. Data secara otomatis akan disinkronisasi harian.

Isu yang muncul seperti biasa adalah isu keamanan data pribadi. Saat ini data pribadi ini hanya dapat diketahui oleh kader kesehatan yang memiliki catchment area tersebut, sementara data yang dapat diakses oleh supervisor dan provider (faskes) dan tingkat nasional hanya data yang diidentifikasi oleh nomor Identifier.
Isu lain yang mirip dengan Indonesia adalah sistem yang terfragmentasi berimplikasi pada kesulitan untuk melakukan tracking terhadap populasi target, data yang sering tidak sinkron, dan seterusnya. Selain itu, karena sistem bersifat elektronik/aplikasi, ini mengurangi risiko data yang hilang, terduplikasi, dan redundant, karena aplikasi ini secara progresif mengurangi berbagai form yang biasanya harus diisi oleh kader maupun bidan desa.

hsr1 7

Sistem ini juga memungkinkan informasi pada dashboard yang real-time, sehingga meningkatkan kemampuan supervisi dan respons cepat dari para penanggung jawab di faskes, dinas kesehatan, maupun bada keluarga berencana.

Refleksi untuk Indonesia:

Seperti di Indonesia, Bangladesh juga memiliki dua ‘pemain’ dalam sektor kesehatan yaitu Kementerian Kesehatan dan badan khusus pelaksana Keluarga Berencana. Penggunaan sistem manajemen informasi kesehatan berbasis aplikasi ini memungkinkan kedua badan tersebut berkoordinasi karena database (yang disimpan dalam bentuk Cloud) dapat diakses oleh kedua badan tersebut. Integrasi data seperti ini perlu pula diinisiasi di Indonesia untuk menghindarikan duplikasi data atau tidak sinkronnya data. Ini adalah investasi yang layak dipertimbangkan. Selain itu, kita perlu pula berpikir tentang kerja sama yang dapat diinisiasi dengan pihak swasta dalam penyediaan tablet maupun software yang dibutuhkan karena teknologi ini sebenarnya telah tersedia di Indonesia dan dengan mudah dapat dibuat berbasis open source.

Reporter: Shita Dewi

sesi 5

Diskusi Sesi Makan Siang

hsr1 8

Sebuah sesi dalam makan siang membahas peluncuran buku baru mengenai Evidence Synthesis for Health Policy and Systems: A Methods Guide. Buku ini diedit oleh Etienne V. Langlois, Karen Daniels, dan Elie A.Akl. Diterbitkan oleh WHO dan Alliance for Health Policy and Systems Researchs.

Laporan Kegiatan

Diskusi dibuka oleh para penulis yang berasal dari berbagai negara. Ditekankan bahwa buku ini membahas evidence synthesis yang merupakan sebuah komponen fundamental dalam pendekatan “evidence-informed” dalam pengambilan keputusan. Sintesa bukti-bukti dalam kebijakan kesehatan yang dilakukan semakin disadari sebagai hal penting dalam proses pembuatan keputusan.

Tujuan dari penerbitan guideline ini untuk:

Untuk menyoroti dan memberikan panduan tentang fitur utama dan pendekatan untuk sintesis HPSR;
Untuk menampilkan contoh-contoh dari sintesis bukti HPSR yang dilakukan dengan baik dan inovatif yang mencakup berbagai pertanyaan dan metode;
Untuk mendukung upaya penguatan kapasitas dalam sintesis bukti HPSR; dan
Untuk mempromosikan integrasi.

Hal yang menarik dalam diskusi ini, disebutkan bahwa penggunaan evidence merupakan hal yang membutuhkan informasi mengenai konteks kebijakan setempat. Dalam diskusi dipaparkan oleh Prof. Fadi El-Jardali mengenai bagaimana dampak terkait kasus pengungsi Syria di Lebanon. Konteks kultur Arab dalam pengambilan keputusan dibahas dengan menarik.

Dibahas pula bahwa guideline seperti ini, walaupun masih baru sudah diterima oleh berbagai jurnal. Global Health sebagai contoh, adalah jurnal yang sudah menerima metode seperti ini.

Buku ini dapat di-download melalui laman WHO: http://apps.who.int/iris/handle/10665/275367

atau langsung klik di sini:

http://apps.who.int/

Refleksi untuk Indonesia

Pemahaman mengenai sintesa terhadap bukti-bukti menjadi hal baru untuk dipelajari dan digunakan di Indonesia. Saat ini ada kegamangan dalam menyikapi mengenai apa yang disebut sebagai Evidence Based Policy yang terlihat sangat dekat dengan Evidence Based Medicine. Panduan ini menyatakan dengan adanya pendekatan “Realist” menunjukkan bahwa metodenya tidak seperti systematic review yang sangat sulit. Memang ada pertanyaan baru, apakah panduan ini menyederhanakan proses review untuk kebijakan yang mungkin sangat kompleks. Hal ini yang akan menjadi pembahasan di Indonesia, salah satunya dengan pemaparan penggunaan metode Realist Evaluation di Forum nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia (7 hingga 9 November 2018 di Yogyakarta), yang akan me-review kebijakan JKN.

Reporter: Laksono Trisnantoro (PKMK UGM)

Link Terkait:

{jcomments on}

Training Resources

Back

Pada hari pertama ini, terdapat workshop yang terkait dengan ketrampilan dalam penyebaran hasil penelitian. Judulnya adalah:
"Out of Library and into the World: Communication for research".

Sesi ini sangat penting untuk kita semua, peneliti dan juga para mahasiswa pascasarjana kebijakan dan manajemen kesehatan.

Tujuan sesi ini adalah untuk:

Memahami untuk siapa, mengapa, bagaimana dan melalui format apa hasil riset akan disampaikan;
Memahami berbagai macam platform yang tersedia untuk penyebaran hasi riset;
Mampu menyusun isi dan membentuknya menjadi bahan yang dikirimkan.

Di dalam kegiatan ini, peserta workshop dilatih beberapa hal mengenai Presentasi dan menulis Blog. Untuk presentasi dilakukan kegiatan mempersiapkan penyajian mulai dari menulis opening, sampai ke penyusunan struktur presentasi. Untuk menulis blog ada berbagai hal yang perlu dilakukan secara detil agar blognya menarik.

Para pembaca laporan yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut silahkan klik di sini untuk mengikuti berbagai Video dan bahan training untuk berbagai cara penyebaran ilmu:

Designing Effective Research Posters

Learn how to design clear and engaging research posters that communicate effectively with your audience.

Writing and Promoting your Blog Post

Blogging is a way to get your research and ideas out to into the world. This guide goes through the key points in structuring and promoting your blog post.

Presentation Matters!

A short video on how to make the most of presenting

Policy Engagement

Understanding the tools, tactics and approaches to how you can successfully engage with policy audiences and achieve demonstrable research impact.

Communicating Through the Media

A guide for researchers on how to communicate through the media.

Why should researchers use social media?

These resources will show how researchers can use social media to benefit their work.

Pleno 1.2

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan Masyarakat

pleno1-2

Sulistiono (Ketua MTKI), memaparkan bahwa Surat Tanda Registrasi (STR) yang merupakan bukti tertulis dan dikeluarkan oleh MTKI dapat berlaku secara nasional maupun internasional. Saat ini hampir 34 ribu tenaga kesehatan masyarakat yang telah memiliki STR, dan terbanyak berasal dari Provinsi Sulsel (6000-an orang). Sulistiono menambahkan bahwa tenaga dengan jabatan fungsional atau dengan pengalaman tertentu yang ditetapkan oleh organisasi profesi sendiri, bisa mendaptakan sertifikasi meskipun secara pendidikan tidak melewati jenjang tertentu.

materi

Usman (Kepala Badan PPSDM Kementeran Kesehatan) mengatakan bahwa seharusnya kompetensi puskesmas diperkuat untuk mencegah semakin meningkatnya PTM. Data menunjukkan bahwa penanganan penyakit jantung telah menghabiskan anggaran JKN sebesar Rp 3,5T padahal kasus ini ada di urutan keempat terbanyak. 80% dana JKN digunakan untuk kuratif. IDI telah mengusulkan agar komposisinya diubah menjadi 50 : 50, untuk memperbesar kapitasi. Penyebaran tenaga kesehatan menunjukkan kecenderungan dimana kebanyakan nakes mengisi daerah-daerah barat dan kota besar. Hanya tenaga sanitarian yang menunjukkan pola sebaliknya, yaitu makin ketimur dan perifer makin banyak. Saat ini ribuan puskesmas masih kekurangan tenaga kesehatan. Diproyeksikan kebutuhan tenaga kesehatan untuk mengisi puskesmas-puskesmas tersebut adalah sebanyak hampir 63 ribu tenaga. Tahun 2019 ada lebih dari 56 ribu tenaga kesehatan sudah akan ditngkatkan kompetensinya.

materi

Anung Sugihantono (Dirjen Kesehatan Masyarakat) menggelitik peserta dengan pertanyaan siapa yang bertanggungjawab terhadap pengeluaran rumahtangga yang komposisinya lebih banyak untuk belanja makanan instan (26%) dan rokok (hampir 13%). Menurutnya, dengan perubahan generasi X dan Y menjadi generasi Z saat ini, para ahli kesehatan masyarakat harus pandai berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda, dan bukan hanya membicarakan mengenai trend kesakitan maupun prevalensi melainkan sampai keukuran-ukuran ekonomi, misalnya berapa kerugian dari banyaknya pasien dialysis perbulan yang menyerap APBN maupun APBD.

materi

IAKMI – sebagaimana dipaparkan oleh Dedi Supratman (Ketua UKSKMI) – telah melakukan berbagai upaya strategis untuk mewujudkan profesi kesehatan masyarakat yang mutunya diakui, misalnya dengan mengebangkan instrument untuk uji kompetensi dan menjalin MoU dengan berbagai instansi yang terkait. Sayangnya, hasil uji kompetensi yang dipaparkan oleh Agustin Kusumayanti menunjukkan bahwa kurang dari 40% peserta uji yang lulus. Artinya, mutu sarjana kesehatan masyarakat masih rendah dan sangat bervariasi antar - perguruan tinggi.

silahkan klik materi dedi supratman dan agustin kusumayanti materi 1 materi 2

Reporter: Putu Eka Andayani

NAVIGASI REPORTASE

Hari I

Hari II

Hari III

{jcomments on}

Presentasi Oral Hari 3

Oral 1

Ekonomi Kesehatan

oral5 Dwi Handono dari PKMK FK UGM memaparkan hasil penelitiannya mengenai kendala penyerapan Jampersal di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Pembiayaan melalui program Jampersal di tahun 2016 ini dimanfaatkan untuk operasional rumah tunggu, operasional pelayanan kesehatan di rumah tunggu serta biaya transportasi rujukan persalinan. Daerah-daerah dengan karakteristik perdesaan ataupun terpencil membutuhkan rumah tunggu untuk mengantisipasi komplikasi maternal, namun demikian dana Jampersal tersebut belum terserap karena kurang terperinci-nya juklak/juknis, belum adanya Perda yang mengatur besaran biaya perjalanan untuk jarak tertentu, serta belum ada standar biaya dan fasilitas rumah tunggu yang akan disewa.

Peneliti lain dari PKMK FK UGM mengangkat topik kesetaraan alokasi pembiayaan program kesehatan antar wilayah perkotaan dan perdesaan di 3 kabupaten di Papua. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa belum ada pedoman dalam perencanaan dan penganggaran yang spesifik mengarahkan perlunya alokasi secara khusus untuk wilayah perdesaan atau terpencil, guna memastikan bahwa dana dimanfaatkan dan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat dalam satu kabupaten.

Beralih ke isu di pelayanan kesehatan tingkat rujukan, Ryman Napirah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulalako, Palu memaparkan hasil penelitannya mengenai costing Rumah Sakit melalui metode ABC, Activity Based Costing. Penelitian yang mengambil RS Anutapura sebagai lokasi penelitian menggunakan metode penghitungan costperawatan di Rumah Sakit berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh 3 kelompok pos pembelanjaan, yakni: 1) Unit level activity meliputi: telepon, listrik, air, makan-minum, perawat; 2) batch level activity: biaya kebersihan, bahan habis pakai, dan administrasi, serta; 3) Facility level activity: meliputi biaya laundry, gedung dan fasilitas. Dari analisis tersebut, Ryman menemukan bahwa perhitungan cost dengan metode ABC menunjukkan hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan penghitungan cost model tradisional. Ryman menutup sesinya dengan merekomendasikan penggunaan metode ini ke depannya untuk meningkatkan transparansi dan akurasi penghitungan unit cost di Rumah Sakit.

Nurfardiansyah Bur dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia, Makassar mengangkat isu hubungan antara bauran pemasaran Rumah Sakit Umum Daerah di Gowa dengan loyalitas pelanggan. Dalam dunia pemasaran, dikenal istilah 'bauran pemasaran' yang dapat diartikan sebagai alat perusahaan untuk memperoleh respon yang diinginkan dari pasar. Penelitian Nurfardiansyah mengambil sampel 114 pasien rawat dinap di RSUD Gowa dan melihat berbagai aspek pelayanan, antara lain: promosi, tenaga kesehatan penyedia pelayanan kesehatan, proses pelayanan, dan fasilitas fisik. Hal yang menarik adalah bahwa fasilitas fisik, promosi serta penyedia pelayanan kesehatan yang baik menjadi faktor-faktor yang berpengaruh pada loyalitas pasien, sedangkan proses pelayanan tidak berpengaruh pada loyalitas pasien. Tidak berhubungannya antara proses pelayanan dengan loyalitas dapat saja disebabkan oleh status pasien yang sebagian besar anggota BPJS Kesehatan dan status RS sebagau milik pemerintah, sehingga cenderung memiliki loyalitas tinggi.

Reporter: Likke Prawidya Putri, MPH

Oral 2

Penyakit Epidemiologi 4

oral9 Pada simposium penyakit epidemioogi bagian 4 yang merupakan sesi presentasi oral yang melibatkan 8 peserta Konas dari berbagai daerah di Indonesia. Topik yang dibahas sangat beragam, mulai dari diare, polio, hingga TB-HIV.

Presentan pertama adalah Retno Mardhiati yang memaparkan hasil penelitian dengan judul faktor yang paling berperan dalam upaya kader care. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka kesembuhan mencapai 87%. Pasien yang sembuh adalah didominasi oleh responden berumur tua, jenis kelamin laki-laki, berpendidikan rendah serta rata-rata berpenghasilan rendah dengan waktu luang yang lebih banyak. Hipotesis utama menunjukkan bahwa PMO, dukungan keluarga dan kader berpengaruh terhadap kesembuhan pasien TB.

Presentan kedua yang tampil adalah Zulkifli yang mengupas tentang hubungan factor lingkungan dan pengetahuan ibu terhadap kejadian diare. Dalam penjelasannya, diare yang dimaksud dalam penelitian ini adalah diare akut dimana diare yang terjadi selama 14 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu hanya mengetahui saja tetapi belum bisa mengimplementasikan berbagai pendekatan kebersihan lingkungan. Faktor lingkungan dan pengetahuan ibu mempengaruhi kejadian diare, dimana pengetahuan adalah faktor yang paling besar pengaruhnya.

Ricky Hamdani dari Universitas Airlangga melakukan penyelidikan terhadap penyakit difteri, Untuk angka kasus penyakit difteri, Indonesia berada di peringkat kedua dunia. Di kabupaten Mojokerto sendiri, terdapat 22 kasus difteri pada tahun 2015. Metode penelitian menggunakan formulir penyelidikan KLB. Pasien yang merasa demam dan setelah diteliti lagi maka terdapat pseudo membrane maka pasien tersebut termasuk dalam sampel penelitian. Rekomendasi mengarah kepada penanganan pasien difteri adalah pemberian ADS dan pemeriksaan kontak

Rosa Hadisaputra menyampaikan materi tentang efektivitas vaksin polio. Pada saat ini penggunaan polio IVP tidak berisiko menurunkan virus polio dari vaksin sehingga penting untuk terus didorong Selain itu faktor penting pendukung efektivitas imunisasi polio adalah keterlibatan masyarakat dan pelaporan aktif, penggunaan formulir FP-PD dan PWS KLB, pengetahuan petugas, dan cakupan imunisasi.

Cicilya Windyaningsih memaparkan determinan ketahanan hidup ODHA di kota Jambi. Sampel terdiri dari 181 ODHA dengan kasus paling banyak meninggal adalah permasalahan yang kombinasi. Temuan penelitian ini bahwa pengobatan, umur, jumlah CD4 dan tingkat pendidikan adalah variabel yang dominan dimana semua faktor memiliki peran hingga 18% terhadap kondisi ketahanan hidup. Saran penelitian ini adalah diagnosis dan treament yang tepat sehingga pasien ODHA dapat lebih lama bertahan.

Syamsa Latif, seorang mahasiswa yang sedang menyusun disertasi dengan topik implementasi sistem skoring Indonesia dalam diagnosis tuberkulosis. Sistem skoring telah lama ada di Indonesia namun belum efektif. Sehingga perlu adanya modifikasi sistem skrining. Model yang dibentuk adalah model tambahan pada model sebelumnya (SSI). Kesimpulan implementasi disertai modifikasi dari SSI ternyata meningkatkan temuan penderita TB sampai 40%.

Thresya Febrianti menyebutkan bahwa faktor fisik rumah telah menyebabkan TB paru, kondisi rumah sehat tidak lebih dari 40 % kelembaban, pencahayaan, dan suhu, Selain itu, terdapat hubungan antara kondisi fisik terdiri dari pencahayaan, luas jendela, jenis dinding, dan jenis lantai rumah.

Reporter Faisal Mansyur

Oral 3

Presentasi Oral Jaminan Kesehatan Nasional 1

Presenter pertama adalah Budi Eko Siswoyo dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM. Budi mempresentasikan hasil penelitiannya yang berjudul "Cakupan Kepesertaan Sektor Informal dalam Program JKN dan Studi Kasus di Provinsi DIY". Sekitar 20,41 % penduduk DIY termasuk pekerja sektor informal (DIY dalam angka, 2013) dan sekitar 33,60 % di antaranya adalah kelompok pekerja yang berusaha sendiri. Cakupan PBPU pada pekerja sektor informal di DIY masih sangat rendah dan peningkatannya kurang signifikan. Dari 200 responden pekerja sektor informal, mayoritas memiliki pendapatan 2x dari UMR Provinsi DIY, jadi tidak semuanya miskin. Pekerja kasar adalah kelompok yang paling rendah kesadarannya untuk ikut JKN, padahal paling rentan terhadap kecelakaan kerja.

Hasil studi menunjukkan bahwa responden memahami pentingnya JKN namun cenderung menunda kepesertaan karena menganggap manfaat dan prosedurnya rumit, serta pemahaman yang minim. Keluhan dari peserta menular ke masyarakat yang belum menjadi peserta dan menambah keengganan untuk menjadi peserta. Untuk meningkatkan kesadaran pekerja informasl, rekomendasinya adalah memperbaiki sarana dan konten prioritas sosialisasi, program layanan tambahan, penanganan keluhan masyarakat dan kajian dan monev JKN lebih lanjut.

Presenter kedua – Evindiyah PD, mahasiswa Prodi S3 FKM UI – membawakan makalah berjudul "Analisis Tingkat Penutupan Biaya Klinik Swasta "X" terhadap Pembayaran Kapitasi BPJS di Kota Depok Tahun 2015 "Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sangat kurangnya penilaian yang terkait dengan masalah penutupan biaya klinis. Tujuannya mendapatkan Angka Penutupan Biaya (Cost Recovery Rate/CRR) dari kapitasi yang dibayarkan BPJS terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Klinik Swasta "X" di Kota Depok Tahun 2015. Hasilnya, Klinik X mendapatkan penerimaan dari kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS sebesar Rp.10.000,- per peserta per bulan selama 6 bulan (bulan Januari –Juni 2015). Total penerimaan kapitasinya adalah Rp.1.426.250.000,- Untuk Cost Recovery Rate (CRR) atau Angka Penutupan Biaya) selama 6 bulan adalah 119,1%, artinya penerimaan yang didapat bisa menutup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melayani peserta BPJS ditambah klinik mendapatkan surplus (keuntungan)

Presenter ketiga – Ghofur Hariyono, FK UGM – berjudul "Implementasi Prosedur Admisi Pasien Rawat Inap Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Dr. Soetomo Surabaya". Sejak JKN, pasien rawat inap yang menjadi peserta JKN menunjukkan trend yang meningkat, padahal sistem rujukan berjenjang sudah diatur oleh pemerintah. Ternyata, pasien peserta JKN yang berobat langsung mengakses fasilitas kesehatan lanjutan ketika membutuhkan layanan kesehatan, seharusnya pasien mematuhi sistem rujukan secara terstruktur dan berjenjang. Manajemen rumah sakit kurang responsif terhadap kebutuhan sarana prasarana, seharusnya menyediakan kecukupan tempat tidur, ruang tunggu, dan sarana informasi yang cukup memadai sesuai dengan kebutuhan tempat tidur pasien yang naik kelas perawatan. Pengelolaan sistem informasi rujukan yang belum terpadu antara fasilitas kesehatan yang merujuk pasien dengan fasilitas kesehatan yang dituju.

"Program Prolanis dalam Penerapan Kebijakan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Bengkulu" yang dibawakan oleh Henni Febriawati adalah presentasi terakhir pada sesi paralel ini. Puskesmas dikatakan berhasil bila angka kontak tinggi, angka rujukan non spesialistik rawat jalan rendah dan pengelolaan prolanis yang efisien dan efektif. Harapan tehadap peran puskesmas mencakup bukan hanya melayani kunjungan pasien sakit melainkan juga melayani kunjungan masyarakat sehat.

Ada 20 puskesmas di kota Bengkulu, hanya 6 yang masuk ke zona prestasi (skor sama dengan atau lebih dari 99%) dan zona aman (skor sama dengan atau lebih dari 50%). Senam rutin dan edukasi dilakukan oleh puskesmas-puskesmas yang masuk zona aman dan prestasi. Puskemas yang tidak masuk dalam zona aman dan zona prestasi oleh presenter digolongkan ke dalam zona merah. Kelompok puskesmas ini memiliki sarpras pendukung yang masih terbatas, Masyarakat tidak mengikuti keg. Preventif dan Promotif serta tidak patuh prolanis dan masyarakat belum terdata sbg penderita DM tipe 2. Kesimpulan dari penelitian ini: 1) Pembayaran kapitasi puskesmas di Kota Bengkulu masih sangat jauh dari target, yaitu 75% puskesmas % pembayarannya dibawah 100% dan 2) besaran kapitasi rata-rata puskesmas kota Bengkulu Rp. 5.125,- dari maksimal Rp. 6.000,- . dana kapitasi (pea).

Reporter : Putu Eka Andayani, M. Kes

Oral 4

Presentasi Oral Jaminan Kesehatan Nasional 2

Juanita
Evaluasi klaim JKN di RSUD dan RS swasta di Sumatera Utara

Penelitian berfokus pada klaim JKN di RSUD dan RS Swasta, merupakan studi deskriptif dengan menggunakan data klaim JKN 6 RS di daerah Sumatera Utara tahun 2014 – 2016. Menarik, di RS Sibolga pembayaran dilakukan > dari yang diklaimkan. Di semua sample RS, terlihat trend peningkatan klaim. Klaim di RS swasta juga lebih besar daripada RSUD. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak RS di daerah Sumatera Utara yang kurang lengkap peralatannya cenderung merujuk pasiennya ke RS swasta. Data juga menunjukkan bahwa mayoritas adalah pasien JKN mandiri dengan penyakit kronis. Ini merupakan peluang penghematan karena PTM sebenarnya dapat dicegah dengan promotif preventif.

Kasman Makkasau
Kerugian Ekonomi vs Asuransi Kesehatan

Argumentasi yang diajukan adalah pentingnya melakukan advokasi khususnya kepada pimpinan daerah. Caranya dengan belajar dari sektor lain (dalam hal ini Pekerjaan Umum) yaitu menunjukkan kerugian ekonomi akibat gangguan kesehatan. Misalnya, disinyalir ada kerugian ekonomi di Kabupaten Polman pada tahun 2013 sebesar Rp.62 milyar. Artinya, pemerintah daerah harus bertindak untuk mencegah potensi kerugian ini. Hasilnya, program jaminan kesehatan Provinsi Sulbar diterapkan dengan bekerja sama dengan PT Askes untuk memastikan bahwa pesertanya tetap mendapat pelayanan walaupun tengah berada di provinsi lain.

Maxsi Irmanto
Implementasi JKN pada Puskesmas di Provinsi Papua Tahun 2016

Penelitian yang dilakukan di Jayapura (5 Puskesmas) dan Jayawijaya (8 Puskesmas) tahun 2016 ini menunjukkan beberapa masalah dalam pemanfaatan dana kapitasi yang dipersepsikan kurang fleksibel karena sudah ditentukan proporsinya, dan ada penambahan beban kerja pegawai Puskesmas yang tidak diikuti oleh penambahan staf. Di samping itu, pemanfaatan dana Non kapitasi juga dirasa belum optimal karena pengajuannya diberi persyaratan administrasi yang rumit. Selain itu, banyak penduduk yang belum memiliki kartu BPJS. UKM masih bertumpu pada dana BOK dan Otsus. Disarankan bahwa pelaksanaan JKN harus mempertimbangkan aspek kewilayahan khususnya mempertimbangkan faktor geografis dan indeks kemahalan.

M. Faozi Kurniawan
Supply Side Kesehatan dan Equity

Penelitian memperlihatkan bahwa jumlah spesialis dasar per provinsi menunjukkan pertumbuhan besar masih terpusat di DKI dan Jawa Barat diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pola yang sama terulang di semua jenis profesi termasuk bidan dan perawat. Pertumbuhan Puskesmas juga masih tertinggi di Jawa, diikuti oleh Sumatera. Sementara untuk RS, walaupun pertumbuhannya tinggi tapi ternyata pertumbuhan yang paling pesat terjadi di sektor swasta. Begitu pula dalam hal tempat tidur (TT), walaupun TT sektor publik masih jauh lebih banyak, tetapi pertumbuhannya yang pesat tetap di sektor swata. Akibatnya dapat diperkirakan bahwa klaim JKN masih tertinggi di Jawa. Ditekankan bahwa selama pembangunan infrastruktur kesehatan belum menjadi prioritas di RPJMN dan RPJMD maka sisi supply masih akan mengalami kekurangan.

Endang Sutisna
Monitoring dan Evaluasi JKN di Karanganyar dan Kota Surakarta

Penelitian memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan nyata dengan pengetahuan tentang BPJS. Terdapat perbedaan yang sangat nyata mengenai persepsi pemberi pelayanan kesehatan terhadap dampak sistem kapitasi pada kualitas pelayanan menurut perdesaan dan perkotaan. Disinyalir ada pula persepsi bahwa sistem kapitasi memiliki hubungan yang negatif dengan kepuasan layanan.

Isniati
Analisis Tingkat Kepuasan Pasien Peserta JKN di Puskesmas Kota Padang tahun 2016

Penelitian cross-sectional dengan kerangka servqual menunjukkan bahwa beberapa atribut masih membutuhkan perhatian, yaitu atribut kenyamanan ruang tunggu pasien, jadwal ketepatan jadwal pelayanan, kecepatan tindakan nakes dalam menangani pasien, keramahan nakes dan perhatian nakes terhadap keluhan pasien.

Andi N. Amin
Kemampuan stakeholder dalam melaksanakan JKN di RSUD Yowari Kabupaten Papua

Terlihat dari hasil wawancara (pada tahun 2015) faskes masih belum mampu memberikan layanan yang komprehensif misalnya dari 145 TT hanya 121 yang bisa digunakan, ambulans ada 2 namun yang bisa beroperasi hanya 1. Selain itu, belum ada regulasi pelaksanaan JKN di Kabupaten Jayapura, terutama karena Kartu Papua Sehat masih menjadi prioritas dibanding JKN. Selain itu, dari sisi persediaan obat dan alkes, banyak masih kekosongan akibat perencanaan yang digunakan masih didasarkan pada tahun sebelumnya. Selain itu, mereka belum memahami cara mencari dan membeli obat dengan E-katalog. Dari sisi SDM, karena tidak ada dokter spesialis, pasien harus dirujuk. Tenaga bidan dan perawat sangat minim. Sosialisasi yang sudah dilakukan dinilai kurang karena pelaksanaan sosialisasi tidak berarti bahwa informasi sudah dipahami.

Oral 5

Gizi dan 1000 HPK-8

oral6 Dalam sesi ini, dilaksanakan presentasi oral dari hasil studi peserta yang berkaitan dengan tema utama yaitu Gizi dan 1000 Hari Pertama Kehidupan-8. Pada presentasi pertama, ada judul yang agak berbeda dengan tema besar, namun presentasi tetap dapat dilanjutkan karena materinya sangat menarik, yaitu tentang Integrasi Manajemen dan Regulasi pada Program Pengobatan ARV dalam Sistem Kesehatan di Kota Makassar. Presentasi ini disampaikan oleh Shanti Riskiyani dari Universitas Hasanudin Makassar. Studi yang dilakukan merupakan hasil kerjasama juga antara DFAT Australia, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM, dan Universitas Hasanudin Makassar. Latar belakang dalam pengambilan studi ini adalah terkait dengan Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar sejak 2014 menjadi wilayah pelaksanaan inisiatif penggunaan ARV untuk pengobatan dan pencegahan yang dikenal dengan Strategic Use of ARV (SUFA). Tujuannya untuk menemukan mekanisme integrasi manajemen dan regulasi pada program pengobatan ARV ke dalam sistem kesehatan di Kota Makassar. Dikatakan bahwa dukungan kepatuhan dan ketersediaan ARV diperlukan dari pemerintah. Program Puskesmas LKB dan SUFA meningkatkan jumlah orang yang tes HIV, peran partisipasi masyarakat khususnya tenaga penjangkau mendorong kelompok resiko tinggi untuk tes HIV, dan pentingnya peningkatan integrasi antarlembaga dan kepentingan.

Presentasi kedua disampaikan oleh Nuryani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Gorontalo. Presentasi yang disampaikan berjudul Hubungan Pola Pemberian ASI dan MP ASI dengan Status Gizi Balita di Desa Tinelo, Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menekankan di awal bahwa Asupan gizi yang baik dan cukup dapat mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan status sehat balita. Fokusnya adalah pada pemberian ASI eksklusif selama enam bulan dan dilanjutkan MP ASI yang aman dan cukup. Penelitian ini bertujuan untuk menilai hubungan antara pola pemberian ASI dan MP ASI dengan status gizi balita di desa Tinelo, Kabupaten Gorontalo. Dalam presentasi dikatakan bahwa ada pengaruh dari tingkat pengetahuan ibu mengenai usia optimal mendapatkan MP ASI dengan pemberian MP ASI dini. Selain itu, disarankan pula untuk sikap proaktif masyarakat dalam melakukan penimbangan dan pengukuran tinggi badan balita.

Terakhir, sebagai penutup sesi presentasi oral hari ini, presentasi ketiga disampaikan oleh Eka Prasetia dengan judul Hubungan Asupan Protein dengan Kadar Ureum dan Kreatinin pada Penderita Gagal Ginjal Kronik Sebelum Terapi Hemodialisis di Rumah Sakt Umum Daerah
(Rsud) Undata Palu. Penelitian ini merupakan kerjasama antara Bagian Kimia FKIP Universitas Tadulako Palu, Bagian Gizi RSUD Undata Palu, dan Bagian Gizi FKM Unismuh Palu. Dari studi yang disampaikan ditemukan bahwa asupan protein berhubungan dengan kadar ureum dan kreatinin pada pasien gagal ginjal kronik. Menindaklanjuti hal ini dikatakan perlu ada penyuluhan dan konseling gizi untuk pasien tentang terapi diet untuk mengendalikan kadar ureum dan kreatinin dalam darah.

Reporter : Aulia Novelira, SKM.,M.Kes

Oral 6

Presentasi Oral – KB dan Kespro

Mengambil tema Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, sesi ini diisi oleh 7 presenter dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama adalah Dessy Ramayanti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Di daerah ini, membicarakan kesehatan reproduksi diidentikkan dengan seks sehingga dianggap tabu. Agar program sosialisasi kepada remaja tetap dapat berjalan, Dinas Kesehatan mengambil tindakan inovatif, yaitu dengan menggunakan kesenian tradisional daerah madihin. Pesan-pesan kesehatan disampaikan melalui baris-baris puisi yang diiringi dengan musik Banjar. Informasi kesehatan yang disampaikan dengan cara ini terbukti efektif meningkatkan pengetahuan pelajar di sekolah mengenai kesehatan reproduksi.

Presenter kedua, dr. Leo Prawirohardjo, Sp.OG, Ph.D menyampaikan mengenai cara memotivasi ibu-ibu yang datang ke RSIA Siti Fatimah, Makassar untuk menggunakan kontrasepsi IUD dan implan. KB termasuk pelayanan kesehatan dasar yang penting untuk mengendalikan kuantitas penduduk agar menghasilkan generasi yang berkualitas. Kementerian Kesehatan juga memasukkan pelayanan KB sebagai salah satu benefit package dalam JKN. Saat ini, penggunaan metode kontrasepsi yang paling tinggi adalah suntik, sementara IUD dan implant sudah terbukti lebih efektif malah berkurang jumlah pengunanya. Untuk mendorong penggunaan alat kontrasepsi ini, RSIA Siti Fatimah membuat Poli Keluarga Berencana. Staf poli dilatih dengan materi effective communication untuk memberikan konseling sejak ibu datang untuk pemeriksaan ANC hingga saat ibu datang untuk imunisasi anaknya. Dengan konseling ini, diharapkan ibu wanita usia subur dapat memilih kontrasepsi yang efektif dan rasional. Di RSIA Siti Fatimah, penggunaan kontrasepsi IUD dan implant tebukti meningkat.

Selanjutnya, Ibu Masni memaparkan penelitiannya yang dilatarbelakangi oleh Angka Kematian Ibu (AKI) yang tinggi di Sulawesi Tengah. Tingginya angka unmet need (persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi) juga menyebabkan angka abortus sangat tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa di RSUD Undata, Sulteng, ibu yang mengalami abortus rata-rata berusia 20-35 tahun (usia reproduski sehat) dan berpendidikan SMA ke atas. Sebagian besar dari mereka juga tidak bekerja di luar rumah, tidak menggunakan alat kontrasepsi dan tidak memiliki riwayat abortus.

Presenter keempat adalah Bapak Abe yang berasal dari NTB yang membuktikan bahwa pendekatan advokasi kepada pemerintah di tingkat kabupaten dan desa berhasil meningkatkan cakupan pengguna MKJP ( Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). Dukungan kebijakan berupa Surat Edaran Bupati menghimbau pemerintah desa mengalokasikan 10 % dari Anggaran Dana Desa (ADD) untuk program KB dan Kesehatan. Hasilnya, tercatat 110 Perdes yang terbit dan terbentuk 10 tim KB desa dan 10 tim KB kecamatan. Selain itu, pendekatan budaya juga dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk mengubah mindset masyarakat.

Presenter kelima, Bapak Asnawi Abdullah, melakukan penelitian di 3 kabupaten di NTT untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Tercatat di sepanjang tahun 2009-2014, AKI di ketiga kabupaten ini turun drastis secara konsisten. Sementara pada periode yang sama, daerah lain masih bergumul dengan sulitnya menurunkan AKI. Ternyata, pencapaian ini didukung oleh faktor kepemimpinan lokal yang kuat, inovasi dalam memecahkan masalah, kemampuan membangun kepercayaan stakeholders secara konsisten, mobilisasi masyarakat dan menumbuhkan rasa kepemilikan sehingga program penurunan AKI menjadi bagian dari tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Organisasi informal jejaring KIA, seperti Pekan Kesehatan Ibu dan Anak (PKIA) serta Paroki Siaga Lokal juga memainkan peran yang tidak kalah pentingnya. Dari temuan ini, tim peneliti menyimpulkan bahwa semua hal ini akan menjamin keberlanjutan gerakan program terpelaps dari ada atau tidaknya bantuan donor.

Presenter kedua terakhir adalah Ibu Emy Leonita dari Pekan Baru, yang mengidentifikasi perilaku suku Nias di Pekan Baru, dimana cakupan kelahiran dengan bantuan tenaga kesehatan masih rendah. Sebagian besar dari mereka bermata pencaharian sebagai buruh pembuat batu bata dengan rata-rata penghasilan Rp. 500,000 per keluarga per bulan. Faktor keterbatasan ekonomi membuat mereka enggan melakukan kunjungan ANC dan Posyandu, apalagi melahirkan di fasilitas kesehatan. Jaminan kesehatan juga tidak bisa diakses karena sebagian besar adalah pendatang dan tidak memiliki kartu identitas. Biasanya penolong persalinan adalah suami, ibu kandung atau ibu mertua. Sebelum melahirkan biasanya perut ibu hamil akan dipijat atau ditekan agar bayi cepat keluar. Mereka juga menggunakan pisau silet atau bambu untuk memotong tali pusar. Pasca melahirkan, ibu diberi minuman bersoda yang dipercaya dapat mengeluarkan darah kotor dengan cepat. Bila setelah beberapa hari pusar belum kering, maka pusar akan diolesi dengan bubuk kelopak pinang bakar.

Presenter ketujuh, sekaligus yang terakhir adalah mahasiwa FK Universitas Lambung Mangkurat yang mencoba mengidentifikasi apakah Angka Kematian Bayi (AKB) yang tinggi berhubungan dengan status ekonomi keluarga dan akses ke fasilitas kesehatan. Batasan status ekonomi yang dipakai adalah UMR Kabupaten Banjar, yakni Rp. 1,850,000 dan batasan untuk akses adalah jarak rumah ke fasilitas kesehatan sejauh 5 kilometer. Penelitian ini membuktikan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara AKB dengan status ekonomi maupun akses ke fasilitas kesehatan.

NAVIGASI REPORTASE

Hari I

Hari II

Hari III

Presentasi Oral Hari 2

Oral 1

Kemitraan dalam Pembangunan Berkelanjutan

oral1 Pembangunan berkelanjutan tentunya membutuhkan kerjasama lintas sektor. Peningkatan derajat kesehatan untuk masyarakat hidup sehat dan bahagia dalam mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan yang merupakan tajuk dari Konas IAKMI XIII Makassar, menyiratkan pentingnya kemitraan untuk mencapai visi Indonesia Sehat. Sesi presentasi oral pada hari Jum'at (05/11/2016) menghadirkan pemateri-pemateri yang telah terlibat dalam upaya inisiasi maupun eksekusi kemitraan lintas sektor.

Dari sektor KIA, Ketut Surmayaksa, Tuti Sumartinah, dan Deni Harbianto mengangkat berbagai pendekatan kemitraan yang berbeda dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Ketut menyasar pendampingan pada ibu hamil sebagai bagian dari program pengabdian mahasiswa untuk memastikan kunjungan antenatal diketahui dan dijalankan oleh ibu hamil. Tuti menggali potensi kemitraan yang dapat dilakukan Dinas Kesehatan dengan indung beurang (dukun bayi). Potensi indung beurang ke depan diharapkan dapat menjadi agen pemeliharaan kesehatan keluarga berbasis budaya dan agama untuk melengkapi fungsi bidan sebagai tenaga profesional. Deni, peneliti dari PKMK FK UGM, menggandeng SKPD Kesehatan dan SKPD terkait lainnya untuk melakukan Perencanaan Penganggaran Berbasis Bukti (PPBB) untuk mendukung perencanaan KIA berbasis permasalahan lokal.

Isu-isu menarik lainnya datang dariRisnah yang mengambil pendekatan Participatory Action Research (PAR) di Jeneponto dengan terlibat langsung untuk memberdayakan aset masyarakat bersama-sama warga setempat. Dengan upaya ini, Risnahingin membangun inklusi sosial yang dapat meningkatkan kemandirian individu. Ni Made Dian Kurniasari melakukan survey untuk melihat potensi pemberian informasi kesehatan pada wisatawan melalui pramuwisata di Bali. Dian menemukan bahwa pramuwisata memiliki efikasi dan keinginan untuk menjadi aktor kesehatan di sektor pariwisata.

Dito Anurogo melirik kerjasama keilmuan di sektor kesehatan dan melihat adanya potensi malconduct dan ketidaketisan yang terjadi saat ini dan akan terjadi di masa yang akan datang, terutama pada studi mengenai otak dengan teknologi yang semakin canggih. Dito mengungkapkan bahwa neuroetik (etika mengenai sistem syaraf) harus diturunkan, bukan lagi sebagai wacana tapi sudah merambah isu publik. Oedojo Soedirham menyoroti perubahan persepktif kesehatan masyarakat yang bukan lagi menyangkut sanitary tapi ke arah health setting. Persepektif ini adalah perspektif holistik lintas-sektor di mana kesehatan tidak hanya dilihat dari penyediaan infrastruktur tetapi juga dengan memodifikasi lingkungan dan budaya. Oedojo mencoba menjelaskan perspektif ini untuk melihat kemungkinan diterapkannya health promoting university, di mana pengelola universitas secara aktif membangun healthy setting di kampus.

Singkatnya waktu dan banyaknya pembicara membuat sesi ini terkesan terburu-buru dan alokasi untuk waktu tanya jawab dihilangkan. Meski demikian, peserta dapat melihat potensi berbagai jenis kemitraan baik yang dilakukan oleh universitas, dinas kesehatan, bahkan dinas pariwisata.. Sesi ini memberikan gambaran yang menarik bagaimana memanfaatkan kemitraan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

reporter : Insan Rekso Adiwibowo

Oral 2

Gizi dan 1000 Hari Pertama Kehidupan

Nasrul, SKM, MKes

Pembicara pertama mempresentasikan suatu hasil penelitian yang berjudul "Determinan stunting pada anak usia 6-23 bulan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah". Pembicara menyatakan bahwa determinan utama stunting pada bayi kelompok 6-23 bulan di Kota Palu berasal dari masalah gizi pada fase ibu hamil, rendahnya kecukupan ASI serta kurangnya pengetahuan masyarakat terutama ibu hamil dan ibu menyusui terkait dengan pentingnya gizi dalam rangka penurunan kejadian stunting. Bahkan sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui kejadian stunting. Pola perbaikan gizi masyarakat menjadi kebijakan utama dinas kesehatan kota Palu dalam penurunan kejadian stunting pada bayi.

Saifuddin Sirajuddin,

Pembicara kedua menyajikan "Pengaruh pemberian bubur bekatul terhadap kadar glukosa HDL dan LDL anak obesitas". Penelitian selama setahun terakhir menunjukkan bahwa dengan pemberian tambahan gizi dari penyajian bekatul yang diolah berupa makanan bubur akan berpengaruh kepada tingkat HDL dan LDL pada anak yang telah dinyatakan obesitas. Kadar kolesterol menurun sehingga akan memperbaiki struktur glukosa dalam darah pada anak obesitas.

Abdul Salam

Presentasi ketiga berjudul "Body Image kaitannya dengan kebiasaan makan, eating disorder, pengetahuan gizi dan aktifitas fisik remaja". Hasil kajian menarik disajikan melalui penelitian ini, yang menyatakan bahwa remaja perempuan mempunyai kecenderungan untuk melakukan perubahan pola makan, diet dan bahkan sampai penurunan drastis berat badan tanpa alasan, hanya karenamerasa tubuhnya tidak proporsional (Body Image Negatif). Sehingga meningkatkan pola eating disorder, dan akan menyebabkan gejala gangguan gizi kepada remaja putri.

Andi Sani Silawah

Pengembangan Makanan Pendamping ASI berbasis ulat sagu di Sulawesi Selatan telah membawa hasil peningkatan status gizi yang lebih positif. Penelitian di Jeneponto menyatakan bahwa ulat sagu memiliki kandungan gizi dan lemak yang bagus untuk pembentukan protein pada bayi. Pengolahan ulat sagu menjadi bubur makanan pendamping ASI, bisa menjadi solusi di daerah yang menggunakan sagu sebagai bahan makanan pokok, untuk sarana menambah protein bagi bayi.

M. Ardan Wahyudin

Presenter terakhir menyajikan paparan "Hubungan antara Obesitas dengan kejadian Artritis di Puskesmas Marangkayu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kaltim" Hasil kajian menunjukan adanya korelasi positif antara obesitas dengan kejadian artritis. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang berat badan yang ideal dan sehat telah mendorong tingginya angka kejadian artritis pada kelompok sampel yang mengalami obesitas.

Oral 3

Workshop Halal Science and Research

oral2 Dalam sesi ini, materi dalam simposium disampaikan oleh Prof.Dr. Winai Dahlan. Beliau adalah pendiri sekaligus direktur dari Halal Science Center Chulalongkorn University di Thailand. Di awal sesi, materi beliau difasilitasi penyampaiannya oleh Prof. Veni Hadju dari Universitas Hasanudin Makassar. Prof. Veni Hadju membuka sesi materi dengan menyampaikan hal-hal mendasar yang berkaitan dengan masalah halal yang sangat erat kaitannya dengan masalah akidah bagi seorang muslim. Halal itu sendiri sangat terkait dengan praktik-praktik sebagai seorang muslim, syariat dan ibadah, serta muamalah dalam kehidupan.

Status halal dan haram itu jelas dalam Islam. Namun, di antara keduanya ada perkara-perkara yang tidak jelas, dinamakan dengan perkara syubhat. Materi kali ini sangat erat sekali dengan masalah "ilmu tentang halal" atau halal science. Dasar sebenarnya adalah segala sesuatu itu harus jelas terlebih dahulu halal haramnya, tidak memiliki keraguan. Sebagai seorang muslim, hal ini juga harus dibarengi dengan keyakinan bahwa hal tersebut halal atau haram. Pemahaman, ilmu, dan praktik tentang halal tidaknya sesuatu, sebenarnya bukanlah hal yang sulit, hal ini sangat easy to practice.

Dalam Halal Science terdapat beberapa spektrum yang perlu dipahami, antara lain :

Pengembangan standar halal/standarisasi sistem untuk produk dan pelayanan yang halal (Halal Product and Services/HPAS)
Riset dan pengembangan alternatif untuk mengganti bahan baku mentah yang haram
Pengembangan metodologi biokimiadalam laboratorium forensik halal untuk melakukan skrining halal pada produk/bahan dasar produk.
Melakukan inovasi untuk pembersih yang halal dalam tingkatan proses ataupun bahan-bahan yang digunakan.
Informasi Komunikasi dan Teknologi untuk menjamin integritas halal dan memfasilitasi perdagangan yang halal pula.
Ilmu halal sebagai alat untuk membangun kepercayaan konsumen dan Consumer Brand Relationship (CBR)

Sebagai catatan khusus, sesuatu yang haram dapat digunakan/dimafaatkan hanya jika dalam keadaan terpaksa/darurat. Contohnya obat, makanan, dll yang memang tidak/belum ada pilihan lain tetapi hal tersebut sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Jika kebiasaan halal ini diterapkan dalam semua aspek kehidupan, maka kebiasaan dan lingkungan yang mengacu pada "ke-halal-an" akan mudah tercipta di masyarakat. Tentunya hal ini juga akan membantu umat muslim untuk terhindar dari hal-hal yang haram ataupun menekan adanya keraguan-keraguan akibat hal-hal yang syubhat.

Spektrum halal dalam keilmuan ilmiah diperlukan untuk mengembangkan suatu sistem halal itu sendiri. Ada suatu riset ilmu yang dapat digunakan sebagai upaya mengganti gelatin pada kapsul dari rumput laut agar lebih halal atau mengembangkan inovasipembersih najis dari tanah atau dalam bentuk clay. Peran dari teknologi dan keilmuan ilmiah sangat besar untuk membentuk suatu sistem produksi yang halal dan konsumsi produk yang halal pula. Hal ini akan mudah untuk masuk ke dalam kehidupan yang sehat berdasar pada konsep dan cap halal pada suatu produk.

Di Thailand, Prof. Dr. Winai Dahlan tidak menjadikan alasan "halal" untuk mengembangkan suatu laboratorium penelitian dan Halal center. Satu hal yang beliau sadari adalah beliau ingin melindungi konsumen dan beliau bekerja sebagai seorang ilmuwan muslim. Maka, dapat disimpulkan bahwa beliau bekerja berdasakan landasan halal dalam Islam yang diterapkan untuk seluruh masyarakat.

Reporter : Aulia Novelira, SKM.,M.Kes

Oral 4

Presentasi Oral Jaminan Kesehatan Nasional 1

Reporter : Putu Eka Andayani, M. Kes

Oral 5

Presentasi Oral Jaminan Kesehatan Nasional 2

Juanita
Evaluasi klaim JKN di RSUD dan RS swasta di Sumatera Utara

Kasman Makkasau
Kerugian Ekonomi vs Asuransi Kesehatan

Maxsi Irmanto
Implementasi JKN pada Puskesmas di Provinsi Papua Tahun 2016

M. Faozi Kurniawan
Supply Side Kesehatan dan Equity

Endang Sutisna
Monitoring dan Evaluasi JKN di Karanganyar dan Kota Surakarta

Isniati
Analisis Tingkat Kepuasan Pasien Peserta JKN di Puskesmas Kota Padang tahun 2016

Andi N. Amin
Kemampuan stakeholder dalam melaksanakan JKN di RSUD Yowari Kabupaten Papua

NAVIGASI REPORTASE

Hari I

Hari II

Hari III

Sesi 1

Peluruncuran Buku Rangkuman Analisis Kebijakan Kesehatan (Health Policy Analysis: Reader)

Link Terkait:

Sesi 1

Placing Community health systems at the heart of service delivery

Link Terkait:

Sesi 1

Welcoming PlenarySustainable Development Goals yang Terintegrasi dan Tidak Dapat Dipisahkan: Memastikan Pendekatan Multi Sektor

Link Terkait:

Sesi 1

Health financing Toward UHC: Practical lessons learned from priority setting and strategic purchasing in low and middle - income countries

Link Terkait:

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan Masyarakat

NAVIGASI REPORTASE

Oral 1

Ekonomi Kesehatan

NAVIGASI REPORTASE

Oral 1

Kemitraan dalam Pembangunan Berkelanjutan

NAVIGASI REPORTASE

More Articles ...

Welcoming Plenary
Sustainable Development Goals yang Terintegrasi dan Tidak Dapat Dipisahkan: Memastikan Pendekatan Multi Sektor