Kerangka Acuan Kegiatan

Webinar
Pelatihan Penulisan Penelitian Kebijakan Kesehatan Angkatan I

10 - 18 Maret 2020

  Latar Belakang

Akademisi dan peneliti kesehatan sering kali menggunakan penelitian merupakan kegiatan penting untuk mengembangkan pengetahuan dan pembuktian teori. Akan tetapi, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM melihat bahwa penelitian kebijakan kesehatan juga perlu dilakukan. Penelitian kebijakan memiliki perbedaan penelitian teori atau konsep pada umumnya.

Hal pokok yang dibutuhkan dari penelitian kebijakan adalah dokumen kebijakan yang bermasalah beserta evidence based. Akademisi dan peneliti dapat berperan untuk memonitor dan mengevaluasi kebijakan kesehatan yang sedang diselenggarakan oleh pemerintah. Penelitian kebijakan juga menjadi tahapan awal dari proses untuk peneliti atau akademisi untuk melakukan perubahan atau perbaikan kebijakan kesehatan. Namun, dalam bidang kesehatan, penelitian kebijakan masih jarang dilakukan dan dipahami.

Oleh karena itu, PKMK FK-KMK UGM menyelenggarakan pelatihan penelitian kebijakan kesehatan untuk akademisi dan peneliti bidang kesehatan. Dengan pelatihan ini, diharapkan pula peserta dapat memanfaatkan data yang ada di Dasboard Sistem Kesehatan (DaSK).

  Tujuan

1. Mengembangkan kemampuan akademisi dan peneliti bidang kesehatan dalam penelitian kebijakan.
2. Mengarahkan akademisi dan peneliti bidang kesehatan untuk terlibat memonitoring pelaksanaan kebijakan kesehatan.
3. Memanfaatkan data yang telah tersedia dalam DaSK PKMK FK-KMK UGM.

  Hasil yang diharapkan

1. Peserta mampu memahami penelitian kebijakan kesehatan.
2. Peserta mampu menuliskan penelitian kebijakan kesehatan.
3. Peserta mampu memanfaatkan DaSK sebagai evidence based penelitian kebijakan.
4. Peserta dapat berpartisipasi dalam proses kebijakan, khususnya dalam perbaikan situasi kesehatan.

  Narasumber

1. Shita Listyadewi – Peneliti kebijakan Kesehatan
2. Dr. Ambar Widaningrum, M.A. – Fisipol UGM
3. Dr. Dra. Retna Siwi Padmawati, MA - FK-KMK UGM*

  Peserta

1. Kementerian Kesehatan
2. Badan Perencanaan Daerah
3. Akademisi
4. Mitra DaSK Perguruan Tinggi di 17 Provinsi di Indonesia

  Waktu dan Tempat

Tanggal : 10 - 18 Maret 2020
Pukul    : 10.00 – 12.45 WIB
Tempat : Common Room Litbang FK-KMK UGM Lt.1

  Referensi

Lembaga Apartur Negara (LAN). 2015. Modul III: Motodelogi Riset Kebijakan Positivist dan Non-Positivist.
Creswell, John, W. (1994). Research Design: Qulitative and Quantitative Approaches. London: Sage Publication.
Creswell, John, W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. London: Sage Publication.

  Informasi dan Pendaftaran 

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:

No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim melalui (pilih salah satu) dengan diberi nama lengkap peserta

• Email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Whatsapp Messenger ke No. 08111019077
  
  

Narahubung:

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 08111019077
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tri Muhartini (informasi konten)
HP: 089693387139
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KERANGKA ACUAN SEMINAR

Kerjasama Pemerintah dengan Organisasi Non Pemerintah di Sektor Kesehatan
Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018:

Peluang, Tantangan, dan Rencana Implementasi Mulai 2020 

  LATAR BELAKANG

Swakelola sebagai salah satu cara pengadaan barang/jasa pemerintah sudah lama dilakukan, tetapi tipe swakelola dengan melibatkan organisasi masyarakat belum banyak dilakukan sebelumnya. Padahal organisasi masyarakat memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan pemerintah maupun pelaku usaha atau penyedia swasta, khususnya dalam pendekatan terhadap masyarakat dan kegiatan - kegiatan lain yang tidak diminati pelaku usaha.

Keluarnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi solusi sekaligus menjadi dasar hukum kebijakan swakelola tersebut (Catatan: dalam Perpres tersebut disebut Swakelola Tipe III). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kemudian mengeluarkan pedoman swakelola melalui Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018. Dengan demikian, seharusnya kebijakan tersebut sudah bisa diimplementasikan, termasuk di bidang kesehatan.

Permasalahannya, Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Kesehatan RI belum selesai merumuskan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaan kebijakan Swakelola Tipe III tersebut. Padahal adanya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut memberikan peluang bagi Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan mitra baru yang potensial dalam implementasi berbagai program kesehatan. Di sisi lain, Organisasi Masyarakat sebagai calon mitra potensial belum sepenuhnya mengetahui atau memahami peluang yang diberikan oleh Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Oleh karena itu, sembari menanti proses penyiapan ketentuan pelaksanaan implementasi kebijakan Swakelola Tipe III di bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, para calon mitra potensial (Organisasi Masyarakat) perlu diberikan sosialisasi dan pemahaman sekaligus bersama - sama mengidentifikasi factor - faktor pendorong, dan penghambat dibukanya kemungkinan/peluang untuk bekerja sama dengan pemerintah. Langkah ini penting sekali karena berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan identifikasi kegiatan pada 2020.

Berdasarkan latar belakang tersebut, seminar Kerjasama Pemerintah dengan Yayasan/Perkumpulan dalam Bentuk Kontrak Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini perlu diselenggarakan.

  TUJUAN

Seminar ini bertujuan untuk:

1. Memahami kebijakan pemerintah tentang Swakelola Tipe III berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagai sebuah inovasi di manajemen publik;
2. Memahami mekanisme kerjasama pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan pada sektor kesehatan di Indonesia
3. Memahami rencana implementasi kebijakan Swakelola Tipe III berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pada Kementerian Kesehatan.
4. Melakukan identifikasi kegiatan berbagai stakeholder dalam Sistem Swakelola Tipe III untuk 2020 dan tahun - tahun berikutnya.

  NARASUMBER

• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
• Direktorat P2PML Kementerian Kesehatan
• The World Bank
• Departeman HPM (Minat KMPK) FK-KMK UGM

  PESERTA

• Kementerian Kesehatan RI
• Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
• Organisasi Masyarakat keagamaan yang bergerak di bidang kesehatan
• LSM di bidang kesehatan
• Organisasi profesi
• Mahasiswa S2 IKM
• Peneliti
• Konsultan
• Peminat lainnya.

WAKTU & TEMPAT

• Waktu: Senin, 3 Februari 2020
• Jam: 08.30 – 12.00 Wib
• Gedung Thahir Lt. 1 Kampus FK-KMK UGM
• Kementerian Kesehatan RI (via webinar)

METODE

• Seminar
• Webinar

  AGENDA

PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai oleh Departemen HPM FK-KMK UGM dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

CONTACT PERSON

Henny Rohmi
HP / WA: +62 815-7936-822

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan dan Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM

Kerangka Acuan Kegiatan

Workshop Penggunaan Dashboard Sistem Kesehatan (DASK)
untuk Perbaikan Kebijakan Kesehatan
Studi Kasus: Penyakit Kardiovaskuler

diselenggarakan oleh 

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM

bekerjasama dengan
Knowledge Sector Initiative (KSI) dan 
Indonesian Health Economics Association (InaHEA)

  Latar Belakang

Sistem Kesehatan Indonesia sangat bervariasi. Situasi di Jawa Tengah dan NTT sangat berbeda, demikian pula antara DKI, DIY, dengan Papua. Dalam konteks situasi yang berbeda - beda itu, kebijakan kesehatan cenderung bersifat sama untuk berbagai daerah yang berbeda. Sebagai gambaran kebijakan JKN di Jawa Tengan dan NTT sama, termasuk premi yang dibayarkan. Situasi ini akan menghambat usaha peningkatan status kesehatan masyarakat.

Dalam usaha memperbaiki kebijakan kesehatan agar sesuai dengan situasi daerah, dikembangkan DASK yang merupakan singkatan dari Dashboard Sistem Kesehatan (https://kebijakankesehatanindonesia.net/datakesehatan/).
DASK berusaha mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber sehingga dapat berada di satu tempat untuk memudahkan:

1. Para peneliti kebijakan melakukan penelitian;
2. Para analis kebijakan melakukan kegiatan memberikan masukan kebijakan ke pengambil keputusan.

Diharapkan dengan adanya DASK, proses pengambilan kebijakan kesehatan di berbagai topik, termasuk penyakit kardiovaskuler dapat dilakukan dengan lebih tepat di berbagai provinsi.

  Tujuan

1. Memperkenalkan Dashboard Sistem Kesehatan (DASK) nasional dan provinsi
2. Membahas penggunaan DASK untuk analisis kebijakan dengan studi kasus penyakit - penyakit kardiovaskuler.
3. Membahas pendanaan DASK melalui Crowdfunding
   
   

  Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada
Hari, Tanggal  : Selasa, 5 November 2019
Waktu            : 08.30 – 12.00 WITA
Tempat          : Hotel Nusa Dua Convention Center , Kawasan Pariwisata Nusa Dua Lot NW/1, Benoa, Bali

Link webinar https://attendee.gotowebinar.com/register/1977326929356004611

  Agenda

  Partisipasi

• Kementerian Kesehatan RI
  Badan Litbang, Unit Sosial Determinan, Biro Perencanaan
• BPJS
• WHO
• Bappenas

Daerah Bali:

• Kepala Bappeda
• Dinas Kesehatan Propinsi Bali,
• RSUP Sanglah
• FK Universitas Udayana
• PB PERSI Bali

Tempat Yogyakarta

• Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta
• RSUP dr. Sardjito Yogyakarta
• PB PERSI Yogyakarta

Partisipasi jarak jauh

• 13 Perguruan tinggi Mitra

   Informasi dan pendaftaran

Biaya Registrasi Peserta umum : Rp.600.000

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:

No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim melalui (pilih salah satu) dengan diberi nama lengkap peserta

• Email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Whatsapp Messenger ke No. 08111019077

website http://kebijakankesehatanindonesia.net/ 

   Contact person:

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 08111019077
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Relmbuss Biljer Fanda (Informasi Konten)
HP: 08113828812
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Latar Belakang

Advokasi kebijakan merupakan kegiatan strategis yang perlu diperhatikan oleh para peneliti dan akademisi. Advokasi ini terkait dengan transfer pengetahuan dari satu pihak ke pihak lain khususnya yang mempunyai wewenang mengambil keputusan. Untuk mentransfer pengetahuan tersebut, maka dibutuhkan sumber daya yang mencukupi. Sumber daya dalam advokasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan keuangan, kekuasaan, dan kedudukan (jabatan). Akan tetapi, advokasi juga membutuhkan kemampuan berkomunikasi secara baik, jelas dan lugas.

Sejalan dengan hasil survei “Pengembangan Keterampilan” pada 8 dan 11 Oktober 2019 yang diisikan oleh peserta, maka PKMK akan menyelenggarakan pelatihan mengenai “Strategi Komunikasi Untuk Advokasi Kebijakan Kesehatan”. Pelatihan ini merupakan pendukung dari kegiatan sebelumnya yakni pelatihan policy brief, strategi advokasi kebijakan dan stakeholders mapping.

  Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pelatihan akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal : Senin, 28 Oktober 2019
Waktu : 08.30 – 12.45 wib
Tempat : Sekber Lt. 2 PKMK UGM

Output

Hasil yang diharapkan: Peserta dapat memiliki komunikasi yang mampu mempengaruhi stakeholders atau pengambil keputusan.

Rencana Jadwal Kegiatan

form lembar evaluasi

Konfirmasi Kehadiran

Sdri Lelyana
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Phone/Fax : +62 274 549425 (hunting)
Phone : 0811 1019 077

Laman ini berisikan data yang terkait dengan Indikator-indikator pembangunan Kesehatan, beban penyakit, dan berbagai data lain termasuk penggunaan fasilitas kesehatan di sistem BPJS. Data divisualisasikan dalam bentuk Dash-board.

Tujuan dash-board ini untuk:

• Mencermati perkembangan berbagai indikator dan data dalam konteks sistem kesehatan
• Mengembangkan penelitian dan analisis kebijakan berbasis data untuk perbaikan kebijakan.
• Menjadi forum diskusi virtual untuk pengembangan sistem kesehatan di pusat dan daerah.

Silahkan klik di sini untuk melihat data nasional.

Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia ke IX 2019

“Advokasi untuk Kebijakan Kesehatan”

Yogyakarta dan Banda Aceh, dapat diikuti melalui Webinar

  Pengantar

Di dalam proses penetapan kebijakan publik termasuk di sektor kesehatan, ada satu hal yang sangat penting adalah bagaimana mentransfer (memindahkan) hasil-hasil penelitian ke proses pengambilan kebijakan. Hal ini merupakan tantangan bagi para peneliti di sektor kesehatan agar penelitiannya dapat berdampak pada status kesehatan masyarakat. Ada lima pertanyaan utama yang diperlukan dalam proses transfer pengetahuan ini yaitu:

1. Pengetahuan apa yang harus ditransfer menjadi kebijakan publik?
2. Kepada pengambil keputusan mana pengetahuan dari berbagai penelitian akan ditransfer?
3. Oleh siapa pengetahuan penelitian ditransfer ke pengambail keputusan?
4. Bagaimana cara pengetahuan dari penelitian dipindahkan ke proses pengambilan keputusan?
5. Bagaimana cara mengukur efek keberhasilan transfer pengetahuan penelitian?

Di dalam konteks transfer ilmu pengetahuan ini, Forum Nasional JKKI ke IX pada tahun 2019 mengambil tema Advokasi Kebijakan yang merupakan hal yang belum banyak di bahas di dalam sektor kesehatan.

Berbeda dengan tahun lalu, format Forum Nasional ini menggunakan pendekatan pelatihan dan presentasi hasil. Oleh karena itu ada sebuah rangkaian kegiatan yang dapat diikuti oleh anggota Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Namun seperti tahun lalu, kegiatan-kegiatan dapat diikuti melalui jarak-jauh (berbasis web).

  Tujuan

Rangkaian kegiatan akan membahas mengenai berbagai perkembangan dalam analisis kebijakan dan metode advokasi kebijakan. Secara detil tujuannya adalah:

1. Memahami fungsi dan tugas analis kebijakan yang menjadi profesi kunci dalam advokasi kebijakan;
2. Memahami metode Analisis Kebijakan dengan menggunakan Modul dari LAN.
3. Memahami teknik menulis Policy Brief
4. Memahami teknik Advokasi Kebijakan

Berbagai metode ini akan dibahas dalam konteks topik kebijakan di:

• Jaminan Kesehatan
• Kesehatan Ibu dan Anak
• Pangan dan Gizi khususnya Stunting.

  Kegiatan

Program yang akan dikerjakan adalah sebagai berikut:

• Program 1:
  Pelatihan Blended Learning Analisis Kebijakan: Kasus kebijakan JKN, KIA dan Gizi
  1 Agustus – 7 September 2019
  Para peserta akan dilatih untuk menyusun Policy Brief yang akan dibahas pada Seminar di Banda Aceh
• Program 2: 
  Pelatihan Policy Brief, Kamis, 19 September 2019 di Yogyakarta
• Program 3:
  Seminar di Yogyakarta: Advokasi untuk Kebijakan JKN 8 Oktober 2019
• Program 4:
  Seminar di Banda Aceh: Kebijakan KIA dan Kebijakan Gizi, 9 – 10 Oktober 2019
• Program 5:
  Workshop tatap muka Metode Advokasi Kebijakan di Banda Aceh: 11 Oktober 2019

  Call For Policy Brief Abstract

Forum JKKI di tahun 2019 ini hanya berfokus pada Policy Brief yang akan dibahas di Seminar Banda Aceh. Fornas JKKI 2019 mengharapkan Call for Policy Brief Abstract yang berisikan penelitian yang terkait dengan:

• Kesehatan Ibu dan Anak
• Pangan dan Gizi, khususnya Stunting
• Jaminan Kesehatan
• Dan berbagai topic kesehatan lainnya

Call for Policy Brief Abstract ini merupakan hal baru yang diharapkan dapat mengembangkan kemampuan para peneliti untuk mempengaruhi kebijakan di level pemerintah pusat ataupun daerah. Hal ini sangat penting mengingat bahwa di masa mendatang diharapkan kebijakan kesehatan ditetapkan berdasarkan bukti yang tepat.

  Tanggal- tanggal Penting:

• Batas akhir pengumpulan abstrak : 31 Agustus 2019
• Pengumuman abstrak yang diterima : 9 September 2018

  Peserta

Peserta kegiatan ini adalah :

1. Pengambil Kebijakan Kesehatan Indonesia : Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, DPR, Dinas Kesehatan, Inspektorat, dan lembaga pemerintah lainnya.
2. Pengelola sarana pelayanan kesehatan: Pimpinan atau staf Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah maupun Swasta, Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) milik Pemerintah maupun Swasta, Pimpinan Balai Kesehatan, dan Pimpinan sarana pelayanan kesehatan lainya.
3. Mahasiswa : S1, S2 dan S3 dari berbagai lintas ilmu
4. Pelaku Pelayanan Kesehatan yang terdiri atas: Organisasi Profesi (IDI, PPNI, IBI, dsb), Lembaga asuransi/Pembiayaan Kesehatan (BPJS Kesehatan, Jamkesda, Asuransi Kesehatan Swasta), Lembaga Sertifikasi/Akreditasi (KARS, KALK, ISO, MenPAN, Badan Mutu, dsb), LSM Bidang Kesehatan,
5. Akademisi dan Konsultan: Dosen dan Peneliti di Perguruan Tinggi, Peneliti, Konsultan dan sebagainya.

  Informasi dan pendaftaran

Biaya Registrasi Peserta *)

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:

No Rekening : 9888807174100003
Nama Pemilik : UGM FK PMPK Dana Penerimaan Hasil Produk/Jasa
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim melalui (pilih salah satu)dengan diberi nama lengkap peserta

• Fax ke 0274-549425
• Email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Whatsapp Messenger ke No. 08111019077 / 082116161620

Pendaftaran peserta dapat dilakukan online melalui website Kebijakan Kesehatan Indonesia
http://kebijakankesehatanindonesia.net/fkki2019/

  Contact person:

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 08111019077