Reportase Simposium 3

simposium 21

Keselamatan dan Kesehatan Kerja lalu lintas

Pembicara : Prof. Tjipto Suwandi
Judul : Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lalu Lintas

materi

Tujuan utama dari keselamatan kerja adalah meningkatkan produktifitas dan objek yang dipelajari dalam K3 hanya ada 2 yang utama yaitu : penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.

Dari penelitiaan ternyata >60% kecelakaan yang terjadi justru bukan di tempat kerja. Dan di Indonesia sekitar 19,86% angka kecelakaan lalulintas lebih tinggi dibanding Negara Denmark, jerman, Australia,china.

Dan ternyata angka kejadian kecelakaan lebih tinggi pada Negara yang rendah pemasukannya. Situasi yang menyebabkan ini adalah substandard condition seperti hujan, mengemudi malam, keslahan sendiri pada kendaraan, es, salju, kabut /asap yang mengganggu, jalan jelek, kelokan tajam, binatang yang mendadak lewat jalan, dan kebut-kebutan di jalan.

Tetapi yang paling penting dan lebih berperan adalah karena substandard act seperti :tidak focus pada saat mengemudi, ngebut pesta sampai pagi, menjelang lampu merah semakin kencang, melanggar lalulintas.

Sehingga perlu adanya manajemen lalulintas dari Dinas Perhubungan, perencanaan tata kota dan pengawasan yang lebih ketat, seperti tindakan tilang, perbaikan jalan dan rambu dan penahan kendaraan.

Kesimpulan :bahwa safety riding adalah yang utama sebagai pencegahan dalam suatu kecelakaan.

Pembicara 2 : Hanifa M. Denny, SKM, MPH, Ph.D
Judul : Implementasi k3 : Dari kampus kemasyarakat ,Untuk masyarakat yang sehat menuju SDGs 2030

materi

Penerapan budaya K3 dalam rangka membentuk masyarakat pekerja sehat sangat dibutuhkan, agar terjadi pekerja yang sehat dan aman. Budaya K3 sering disebut safety culture tapi tidak safety health culture.

Setiap kali melakukan kumpul-kumpul dikampus maka harus ada safety induction dan kursi maksimal 2-2 untuk memudahkan evakuasi jika ada bencana. metode atau kondisi dilakukan agar tidak membahayakan keselamatan kerja.

Behavior-based safety and health adalah suatu proses yang membantu pekerja mengidentifikasi dan memilih berperilaku aman. Kondisi aman dan sehat tempat kerja komponen manusia ditentukan oleh :

  • Kapabilitasfisik
  • Pengalamandan
  • Training, perlu ada ceklist perilaku yang benar dan salah

Pada K3 yang paling pentinga dalah Simple, Praktis, Promotif dan preventif serta tidak muluk-muluk sehingga yang seharusnya celaka menjadi tidak celaka.

Implementasi yang perlu dilakukan di Perguruan Tinggi :

  • Pemasangan apar,
  • Pemasangan tanda-tanda petunjuk keselamatan
  • Penerapan safety induction
  • Implementasi prosedur kerja aman

Contoh :

  1. dosen dan mahasiswa merelayout ruangan untuk memudahkan evakuasi
  2. dosen memastikan bahwa ruangan aman, sampah dibuang pada tempatnya
  3. peringatan hujan dan tangga
  4. training pada mahasiswa

Budaya yang dilakukan dan diajarkan di kampus akan membawa mereka menjadi pekerja yang paham berbudaya aman

Pembicara 3 : Yahya Thamrin, PhD
Judul : Serious Injuries among Young Workers: Students' perspectives toward Occupational Health and Safety Education

materi

Di Australia anak-anak usia 15-17 jauh lebih tinggi terjadi kecelakaan karena mereka sekolah sambil bekerja. Anak-anak diluar biasanya usia 17 tahun mereka sudah ingin hidup sendiri sehingga itu yang membuat mereka sekolah sambil bekerja. Tetapi ternyata di Indonesia usia 15-24 tahun juga tinggi angka kecelakaan kerja.

Di dapati juga bahwa lebih banyak orang-orang pendatang seperti di sekolah internasional, karena biasanya mereka membutuhkan dana lebih untuk membiayai sekolah dan hidup mereka. Sehingga dibutuhkan peran sekolah untuk murid :

  • Memberi materi safety induction di sekolah
  • Basic knowledge tentang K3
  • Diberi pemahaman untuk aman bekerja diluar sekolah.

Reportase : Bella Donna, dr. MKes

 

 

 NAVIGASI REPORTASE

Hari I

Hari II

Hari III

 

 

 

{jcomments on}

Reportase Pleno 1.1

pleno1-1

Sesi plennary pertama diisi oleh Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty yang membuka dengan menekankan 4 pilar kependudukan: pilar pertama yakni program KB dan kesehatan reproduksi, program kesehatan reproduksi remaja (KRR), program ketahanan keluarga dan penguatan pelembagaan keluarga kecil. Dalam satu dekade ke depan, Indonesia akan mengalami situasi yang disebut dengan 'bonus demografi'. Bonus demografi adalah situasi di mana proporsi penduduk usia produktif akan lebih tinggi daripada proposi penduduk non produktif, yakni yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. "Bonus demografi adalah pedang bermata dua, bisa menjadi anugerah maupun musibah, anugerah akan diperoleh apabila tenaga kerjanya berkualitas, dan bencana terjadi bila kondisi sebaliknya", lanjut Surya. Terkait dengan kualitas tenaga kesehatan, beliau menekankan pentingnya pembangunan karakter melalui revoluse mental, yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno di tahun 1957 dan didengungkan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2014. Revolusi mental ini ingin membangun jiwa yang menjunjung tinggi etos kerja dan gotong royong, yang dapat ditumbuhkan dengan adanya komunikasi seseorang dengan dirinya sendiri, dengan orang lain dan dengan Tuhan.

Terkait dengan program kesehatan, saat ini BKKBN telah menyelenggarakan program 'Kampung KB', yaitu suatu konsep miniatur pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat nasional yang dilaksanakan di tingkat RW, dusun ataupun setara. Konsep kampung KB ini mengutamakan adanya keterpaduan seluruh bidang atau lintas sektor terkait. Kampung KB dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Konsep kampung KB ini telah selaras dengan program keluarga sehat yang menjadi prioritas kementerian kesehatan saat ini.

materi

Sesi plennary kedua dibawakan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Subandi Sardjoko. Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diterapkan sebagai pengganti Millennium Development Goals menjadi strategi pembangunan kesehatan di Bappenas saat ini. Perbedaan utama antara MDGs dan SDGs adalah konsep top-down di MDGs yang berubah menjadi bottom-up di SDGs dengan melibatkan lebih banyak pihak untuk mencapai tujuannya, antara lain dari sektor bisnis dan filantropi. Sehubungan dengan ini, Bappenas menguatkan perannya untuk mengkoordinasikan semua pihak yang terlibat untuk bersinergi mencapai TPB antara lain melalui: 1) menyamakan persepsi dan membangun komitmen antara pemerintah dan parlemen, masyarakat sipil (CSO) dan media massa, filantropi dan bisnis, serta akademisi dan pakar; 2) mengembangkan prinsip kemitraan dengan penyusunan grand strategy komunikasi untuk memicu partisipasi tidak hanya dari pemerintah tetapi juga masyarakat, dan; 3) melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada daerahdalam upaya pengarusutamaan TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan daerah.
Di sesi ini, Subandi menyebutkan bahwa IAKMI, sebagai ahli kesehatan masyarakat, memiliki peranan penting untuk peningkatan kapasitas, center of excellence, mendukung pemantauan-evaluasi-pelaporan, serta melaksanakan penelitian untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti.

Moderator menyimpulkan bahwa pendekatan keluarga yang bersifat bottom up adalah prioritas dalam kesehatan masyarakat saat ini dan merupakan kewajiban bagi para ahli kesehatan masyarakat untuk bahu-membahu mewujudkannya.

materi

reporter: Likke Prawidya Putri 

 

 

 NAVIGASI REPORTASE

Hari I

Hari II

Hari III

 

 

 

{jcomments on}

 

Reportase Hari 1 - Konas IAKMI XIII

Sambutan

Konas IAKMI Ke-XIII diselenggarakan di Makassar pada 3 – 5 November 2016. Acara ini dihadiri oleh 1300 peserta dari seluruh Indonesia. Acara diawali dengan pergelaran paduan suara mahasiswa FKM Universitas Hasanuddin yang cukup menghibur peserta sambil menanti kehadiran para pejabat membuka acara. Acara dibuka dengan tarian Paraga sebelum akhirnya para pejabat yang telah hadir secara bergantian menyampaikan sambutannya.

Ketua Umum IAKMI (dr. Adang Bachtiar, MPH, SCD, PhD)

adangDalam laporannya, ketua umum IAKMI menyatakan bahwa permasalahan kesehatan masyarakat merupakan permasalahan yang serius dalam upaya sektor kesehatan, khususnya dalam mendorong promkes untuk mencapai Nawacita 3. IAKMI juga adalah anggota Tim Kendali Mutu Kendali Biaya terkait JKN dan melihat tantangan pembiayaan kesehatan sebagai masalah yang krusial dalam konteks gaya hidup sehat yang belum diadopsi sepenuhnya dan biaya katastropik kesehatan masih tinggi.

video

 

 

 

 

Gubernur Sulawesi Selatan (Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, MSi, MH)

syahrulDalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Selatan mengharapkan agar Konas dapat membangkitkan komitmen seluruh pesertanya untuk membangun kesehatan di Indonesia. Kawasan Timur Indonesia khususnya sangat kaya akan sumber daya, 9000 pulau, 5000 sungai, 28 gunung tinggi, emas, gas, minyak dan kekayaan kehutanan dan kelautan yang luar biasa. Tetapi kekayaan itu tidak akan bisa dikelola dengan baik bila kesehatan tidak menjadi prioritas. Gubernur menyatakan bahwa pendekatan kewilayahan seharusnya menjadi arah dalam kebijakan kesehatan.

video

 

 

 

WHO Representative (Dr. Sharad Adikary)

sharadDalam sambutannya, Dr Sharad menyatakan bahwa situasi kesehatan global menunjukkan beberapa paradoks. Misalnya angka harapan hidup meningkat sejak tahun 1990-an, tetapi kematian anak di bawah lima tahun juga tinggi. Berbagai penyebab kematian semakin kompleks dengan adanya faktor globalisasi, industrialisasi, dan perubahan iklim. Hal ini mendorong berbagai upaya untuk promosi perilaku sehat, well-being, dan pencanangan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk 15 tahun ke depan. Target-target SDGs membutuhkan perencanaan, implementasi dan pemantauan yang berkelanjutan dan sinergi dari berbagai sektor.

video

 

 

{jcomments on}

Partnership with the Private Sector for UHC & other national health goals

ppp-x

 

Important changes have occurred in Asian countries,such as the Universal Health Care Movement and the threat of Non-Communicable Disease (NCD). These changes involve not only changes in the landscape of the health sector but also increased challenges in strengthening health systems. In many countries in Asia, the private sector is a key resource and player. Around the world, there are an increasing number and variety of initiatives involving public-private sector collaboration in the health sector. The ability to engage and involve the private sector in addressing health sector priorities has become an increasingly critical concern. A multiplicity of health challenges, coupled with resource constraints, make it imperative for professionals in the public sector to learn how to successfully engage the private sector in order to achieve health sector goals.

This course builds on existing strategies for private sector engagement, and aims at providing participants with analytical and policy-making tools that would better enable them to engage the private sector. It will provide participants with a framework both for analyzing the opportunities for engaging the private sector in a health system for achieving UHC and controlling NCD, as well as for designing strategies and approaches for engaging the private sector to achieve national health system goals. The course is designed as a regional course and as such draws heavily on Asian experiences in order to provide a practical and realistic perspective.

  Audience

The primary target audiences for this course are:

  • Senior and mid- level policy makers at national and sub-national level
  • Health policy implementers
  • Health sector managers working with the private sector, and Regulator

The following might also find this course useful:

  • Heads/Directors of private health care organization associations
  • Faculties and researchers in health policy
  • Internasional organizations/development partner representatives

The audience is encouraged to have a PSE project in their future activities. There is a web-based preparation course for Private Health Sector Assessment, which will take 2 months before the face-to-face meeting in October 2016.

ppp-1

Tentative Program

Phase 1: Preparation: (August through September 2016) Using Web-based activities

Objectives :

  1. Understanding PSE tools
  2. Conducting Private Health Sector Assessment (PHSA)
  3. Preparing poster presentation

The work

  1. PHSA and private sector engagement strategy
  2. Identification of key Universal Health Coverage (UHC) challenges that could be dealt with through private sector engagement .
  3. Identification of NCD challenges that could be dealt with through private sector engagement

  Phase II. Face to face meeting

Venue: University Club, Universitas Gadjah Mada

Policy Course on Partnership with the Private Sector
for UHC & NCD

11 –14 October 2016

Date/Time

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

 

Overview: Universal
Health Coverage Engage PHS1 Trends in Asia PHSA2
(Assessment)

Private Sector Engagement (PSE) Tools and Application

PSE Tools and Application

Seminar:

Private Public Partnership for Universal Health Coverage and Non Communicable Disease

8:30 am – 9:00 am

Registration

Summary

Summary

Opening

9:00 am – 10:30 am

Welcome and introductions Ceremonies (ADB/AIM/ANHSS) Challenges of achieving Universal Health Coverage and the NCD threats: Health systems, market factors, local context;  Role of the private sector; Reform and policy cycle

External quality assurance and hospital accreditation Accreditation teaching case / International case studies

Taxation, ownership, & subsidy: Legal and financial incentives

8:45 - 10:15
Panel discussion on Health PPPs in different Asian countries: Hong Kong, Indonesia, Thailand Pakistan Philippine

10:30 am – 11:00 am

BREAK

11:00 am – 12:30 pm

PSE framework within National Health objectives

Strategic purchasing and contracting with the private health sector

Ensuring:
Information and recognition; Bringing Stakeholders Together Ensuring Value for Money

11:00-11.15 Reflections
on Health PPPs and universal health insurance

11:15 -11:30 Reflections on Health PPPs and NCD

12:30 pm – 1:30 pm

LUNCH

1:30 pm – 3:00 pm

Countries Posters: Private Health Sector Assessment Using the results of the PHSA2 to develop an implementation  plan: Practical considerations and policy process

Strategic  purchasing and contracting with the private health sector

Hospital PPPs in Asia - Pacific: Trends and challenges

13:30 - 14:30
 Synthesis and Recommendations
Closing

3:00 pm – 3:30 pm

BREAK

3:30 pm – 5:00 pm

Regulation of the private health sector

Contracting teaching case / international case studies

Bringing it all Together

 

5:00 pm – 5:30 pm

Group work: Project proposal
(all members)

Group work:
Applicability of tools

Wrap-up and closing

 

 

 Phase III : PSE Discussion on Web as Community of Practice

RESOURCE PERSONS:

Dr. Narjis Rizvi
Assistant Professor Department of Community
Health Sciences Aga Khan University
Karachi, Pakistan

Prof. Adi Utarini MSc. MPH. Ph.D
Faculty of Medicine Department of Health Policy and Management
Universitas Gadjah Mada Indonesia

Dr. Maria Elena B. Herrera
Professor Asian Institute of Management
Makati City, Metro Manila, Philippines

Dr. Jiruth Sriratanaban
Chulalongkorn University Bangkok,
Thailand

Prof. Eng Kiong Yeoh
Director JC School of Public Health and Primary
Care and Head Division of Health System Policy and Management Faculty of Medicine The Chinese University of Hong Kong

Asst. Prof. Chantal Herberholz, Ph.D
Faculty of Economics Chulalongkorn University
Bangkok, Thailand

Prof. Laksono Trisnantoro, Ph.D
Department of Health Policy and Management Faculty of Medicine
Universitas Gadjah Mada Indonesia

Prof. Siripen Supakankunti
Associate Professor Faculty of Economics
Chulalongkorn University Bangkok, Thailand

dr. Yodi Mahendradhata, MSc. Ph.D
Director, Center for Health Policy and Management
Faculty of Medicine
Universitas Gadjah Mada Indonesia

 

 

Cost of Course

The standard tuition fee for the course is USD 800. This fee includes tuition, course material, one field visit, coffee breaks and lunch during the days of the training and one farewell dinner. Participants (or their funding agency) will be responsible for covering the costs of travel, health and accident insurance, accommodation, and other expenses while in the Indonesia.

For country teams of at least 3 persons, a reduced course fee of USD 700 per person is offered – unless participants register individually in which case the standard tuition fee applies.

An early bird discount of USD 50 per person will apply for participants whose payments are received before 30 June 2016.

Bank Account

Bank Name                    : Bank BNI
Bank Account Number   : 0203024192
Account holder name    : Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM
Swift-code                     : BNINIDJA

  Information and Registration:

Center for Health Policy and Management
Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2
Jl. Farmako Sekip Utara, Yogyakarta 55281 – Indonesia

For Indonesia Participant :

Hendriana Anggi (Ms. Anggi)
Phone / Fax : +62 274 549425 (hunting)
Mobile : +62 81227938882
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  and copy to : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

For Overseas Participant :

Maria Adelheid Lelyana (Ms. Lely)
Phone / Fax : +62 274 549425 (hunting)
Mobile : +62 8132976-0006
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  and copy to : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Download leaflet    Registration online

 

  • slot resmi
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot
  • rajabandot