Pengembangan Kebijakan Menangani Masalah-Masalah Kesehatan Prioritas
Berdasarkan Data Sistem Kesehatan (DaSK)

Kerjasama antara Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM
dengan World Health Organization (WHO)

  Pengantar

Hingga saat ini, empat masalah kesehatan prioritas yaitu Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), stunting, penyakit kardiovaskuler (CVD), dan kanker masih menjadi tantangan bagi sistem kesehatan baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan kabupaten. Kementerian Kesehatan melalui berbagai direktorat terkait telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program kesehatan untuk menangani masalah prioritas tersebut. Namun demikian, kegiatan - kegiatan tersebut tidak mudah untuk dijalankan terlebih dalam masa pandemi COVID-19. Tantangan sistemik yang timbul dari pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak negatif terhadap penanganan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut agar kebijakan dan program kesehatan tersebut lebih dapat dilakukan berdasarkan data terkini dan sesuai dengan konteks lokal spesifik.

Berawal dari kebutuhan di atas, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK - KMK UGM bersama dengan World Health Organization (WHO) mengembangkan upaya untuk memperkuat penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti atau data. Salah satu tahapan yang telah diinisiasi adalah dengan pembuatan data repository yaitu Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK) yang terdapat dalam website www.kebijakankesehatanindonesia.net. Data ini perlu didayagunakan untuk pengembangan kebijakan di berbagai masalah kesehatan prioritas. Pengembangan kebijakan ini menggunakan kerangka kerja data untuk kebijakan yang mencakup proses penelitian, analisis kebijakan, penyusunan policy brief, sampai dialog kebijakan. Kegiatan dalam program ini dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut

 Data Repository

Dashboard sistem kesehatan 

 
 Commissioned Analyses

 
 Pelatihan analisis dan dokumentasi untuk pengambilan dan pembuatan keputusan

 Webinar dan Dialog Kebijakan

 Penutup dan Keberlanjutan Program

Kerangka Acuan Kegiatan

Dialog Penguatan Kebijakan JKN Yang Berkeadilan, Akuntabel dan Bermutu

Bersama Pengambil Keputusan dan Pemangku Kepentingan Terkait

Maret - April 2021

   Pengantar

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) menginisiasi perbaikan kebijakan JKN dengan melibatkan pengambil keputusan. Inisiasi perbaikan tersebut dilakukan dengan menyusun analisis kebijakan berbentuk dokumen daftar isian masalah (DIM) yang terdiri atas tiga topik: tata kelola, equity dan mutu. Dalam DIM terdapat beberapa pasal dari UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan peraturan teknis JKN yang bermasalah serta perlu direvisi oleh Komisi IX DPR RI dan pemerintah.

Dasar hukum dari PKMK FK-KMK UGM menyusun DIM adalah Pasal 96 ayat (1) dan (3) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) yang menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan/tertulis terhadap pembentukan suatu kebijakan. Selain itu, hasil penelitian kebijakan JKN dari 2014 - 2019 juga menjadi landasan utama penyusunan DIM. Melalui penyusunan dokumen ini, seluruh masalah dari hasil penelitian dirumuskan untuk menemukan akar penyebab dan menginisiasi opsi yang telah dianalisis kelayakannya. Selain menyusun DIM, PKMK FK-KMK UGM juga berencana melakukan audiensi agar pasal-pasal perlu direvisi dalam DIM dapat diketahui dan dipertimbangkan oleh Komisi IX DPR RI dan pemerintah.

   Tujuan

1. Untuk memperkuat penyelenggaraan kebijakan JKN di Indonesia secara adil, akuntabel dan bermutu.
2. Untuk menginisiasi kepada Komisi IX DPR RI dan pemerintah mengenai pasal dari UU SJSN, UU BPJS dan kebijakan teknis JKN yang salah dan perlu di revisi.
3. Untuk mengetahui persepsi Komisi IX DPR RI dan pemerintah mengenai masalah dan usulan revisi pasal UU SJSN, UU BPJS dan kebijakan teknis JKN.

   Hasil Yang Diharapkan

1. Kesepakatan merevisi beberapa atau seluruh pasal yang bermasalah berdasarkan DIM PKMK FK-KMK UGM
2. Kesepakatan untuk Komisi IX dan pemerintah menjadi revisi UU SJSN, UU BPJS dan kebijakan teknis JKN sebagai prioritas 2021 – 2022

   Waktu dan Tempat

Hari, tanggal : Maret – April 2021
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Jalan Medika, Common Room Gd Litbang Lt 1, PKMK FK-KMK UGM

   Target Partisipan

   Narahubung:

Koordinator Advokasi JKN
Tri Muhartini, MPA / +6289693387139
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kerangka Acuan Kegiatan

Forum Aspirasi Akademisi & Pemerintah Daerah

Dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan menjaga sustainabilitas program JKN-KIS

19 Maret - 30 April 2021

   Pengantar

Forum ini adalah salah satu tindaklanjut agenda advokasi PKMK FK-KMK UGM bersama akademisi perguruan tinggi negeri dan swasta di 13 Provinsi Indonesia. Advokasi Kebijakan JKN dilakukan sebagai bentuk partisipasi aktif akademisi dalam mengaspirasikan peluang dan tantangan penyelenggaraan program JKN-KIS di wilayahnya masing - masing. Dimana kita ketahui bersama bahwa program JKN-KIS masih mengalami banyak kendala diantara yakni tata hubungan BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah masih belum harmonis, disparitas pelayanan Kesehatan & keterbukaan serta akuntabilitas masih belum baik, JKN-KIS tersandra oleh pertimbangan politik, mutu layanan Kesehatan masih belum mampu terukur, kepesertaan yang masih belum memiliki kepastian, dan pencegahan fraud dalam program JKN-KIS masih yang belum berjalan optimal baik dalam substansi maupun implementasi.

PKMK FK-KMK UGM merancang forum ini sebagai terobosan membangun jembatan komunikasi antara akademisi, masyarakat umum, dan pemangku kepentingan. Melalui kegiatan ini diharapkan tidak hanya PKMK FK - KMK UGM dan JKKI yang dapat mengawal monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan JKN, tetapi masyarakat umum dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, serta pemerintah. Sehingga, ada perbaikan tata kelola program JKN dalam merespon kebutuhan kesehatan atau pelayanan publik yang adaptif, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang menghargai keajegan, rutinitas, dan kepastian (Dwiyanto, 2016).

   Tujuan

1. Mengkomunikasikan fakta dan bukti ilmiah pelaksanaan JKN di berbagai daerah
2. Memicu perhatian dan respon pemangku kepentingan dalam mengevauasi dan menyempurnakan kebijakan JKN yang berkelanjutan dan berkeadilan
3. Meningkatkan partisipatif yang konstruktif akademisi dan berbagai kalangan lainnya dalam ranah penyusunan dan evaluasi kebijakan JKN di pusat dan daerah
4. Mendefinisikan persoalan kebijakan JKN dalam perspektif tata pemerintahan daerah.

   Referensi

Untuk mengetahui & mendapat gambaran lengkap terkait hasil penelitian evaluasi JKN & data - data terkait sistem kesehatan nasional, silakan pembaca, peneliti & stakeholders dapat mengakses link berikut klik disini

   Agenda Acara

Maret - April 2021
pukul 09.00 - 10.30 WIB