KERANGKA ACUAN KEGIATAN

Rangkaian Pelatihan Evidence Based for Health Policy-Making

Maret - Juli 2023

  PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan tidak dapat terlepas dari penggunaan data dan informasi kesehatan. Data kesehatan merupakan angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda - tanda, yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan. Sedangkan informasi kesehatan merupakan data kesehatan yang sudah diolah dan diproses menjadi bentuk yang bermakna serta bernilai bagi pengetahuan dan pembangunan kesehatan.

Banyak data kesehatan diperoleh baik melalui survey, program surveilans, monitoring, maupun evaluasi yang secara rutin dilakukan oleh otoritas - otoritas kesehatan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Analisis data kesehatan tersebut memegang peranan krusial dalam mendukung proses perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, maupun perbaikan sistem kesehatan dengan didasarkan pada bukti.

Data juga merupakan bagian dari evidence untuk menjadi suatu dasar bukti dalam menyusun dan menetapkan suatu kebijakan. Secara konsep, evidence atau bukti ini dapat diartikan sebagai 'kebijakan berbasis bukti' (Evidence Based Policy) yang sering dianggap sebagai hasil evolusi dari gerakan kedokteran berbasis bukti (Evidence Based Medicine) (Goldenberg 2005; Pawson 2006; Young et al. 2002). Pendekatan ini mengarahkan untuk setiap keputusan diambil untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan telah mempertimbangkan bukti atau evidence yang ada. Permasalahan yang diselesaikan dengan mengambil suatu keputusan atau penetapan kebijakan dari pengambil keputusan tanpa mempertimbangkan evidence dapat mengakibatkan kesalahan tipe III yaitu masalah tidak terselesaikan dan menimbulkan masalah baru lainnya (Dunn, 2003).

Namun, ketika EBP ini tersedia, banyak pengambil keputusan yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan memahaminya sehingga hasil dari EBP ini diperlukan pula jembatan atau diterjemahkan. Penerjemahan EBP ini dapat disebutkan dengan melakukan Knowledge Translation Product (Produk Penerjemahan Pengetahuan) yang memiliki fungsi untuk mengisi gap antara pengetahuan dan kebutuhan praktik. Ada banyak bentuk Knowledge Translation Product yang menjadi prioritas materi pelatihan, dua diantaranya; policy brief dan briefing notes. Dua produk ini banyak digunakan karena memiliki dampak lintas konteks dan topik. Policy brief dan briefing notes merangkum banyak evidence antara lain; evidence dari sumber global, lokal, dan kontekstual (wawancara informan kunci dengan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang ditargetkan). Policy Brief mengandung beberapa poin utama yang cukup lengkap yaitu pernyataan masalah, opsi atau elemen, dan pertimbangan implementasi. Sedangkan briefing notes lebih singkat, dengan cepat dan efektif memberi saran kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan tentang masalah publik yang mendesak dengan menyatukan bukti penelitian global dan bukti lokal.

  TUJUAN

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk:

1. Memahami tentang data kesehatan
2. Menganalisis dan menggunakan data kesehatan
3. Memahami tentang kebijakan kesehatan
4. Memahami analisis kebijakan kesehatan
5. Memahami policy brief
6. Mampu menyusun policy brief
7. Memahami advokasi kebijakan

  PEMATERI

1. Anis Fuad, S.Ked., DEA – Dosen & Peneliti Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, FK-KMK UGM
2. Fariz Budi Arafat, S. Si., MStat. - Alumni S2 Australian National University
3. Dr. Gabriel Lele, S.IP, M.Si – Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL, UGM
4. Shita Listya Dewi, S.IP., MM, MPP – Kepala Divisi Kebijakan Kesehatan, PKMK FK - KMK, UGM
5. Tri Muhartini, S.IP, MPA – Peneliti Kebijakan Kesehatan, PKMK FK - KMK, UGM

  TARGET PESERTA

1. Akademisi Bidang Kesehatan
2. Peneliti dan Konsultan Bidang Kesehatan
3. Pejabat dan Staf Lembaga Pemerintahan Bidang Kesehatan
4. Jejaring Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) atau/dan Mitra PKMK

  RANGKAIAN KEGIATAN

*Khusus mahasiswa mendapatkan potongan sebesar 50% 

SERTIFIKAT

Peserta yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikat setelah seluruh tahapan pelatihan berakhir.

NARAHUBUNG

Pelatihan Tahap 1
Sensa Gudya Sauma Syahra
Tlp: +6287839011241
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pelatihan Tahap 2 – Tahap 4
Tri Muhartini
Tlp: +6289693387139
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kepesertaan dan Konfirmasi Pembayaran:
Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 082134116190
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN BLENDED LEARNING

Rangkaian Pelatihan Evidence Based for Health Policy-Making

  Mei - Juli 2024

  LATAR BELAKANG

Secara konsep, evidence atau bukti ini dapat diartikan  sebagai 'kebijakan berbasis bukti' (Evidence Based Policy) yang sering dianggap sebagai hasil evolusi dari gerakan kedokteran berbasis bukti (Evidence Based Medicine / EBP) (Goldenberg 2005; Pawson 2006; Young et al. 2002). Pendekatan ini mengarahkan untuk setiap keputusan diambil untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan telah mempertimbangkan bukti atau evidence yang ada. Permasalahan yang diselesaikan dengan mengambil suatu keputusan atau penetapan kebijakan dari pengambil keputusan tanpa mempertimbangkan evidence dapat mengakibatkan kesalahan tipe III yaitu masalah tidak terselesaikan dan menimbulkan masalah baru lainnya (Dunn, 2003).

Namun, ketika EBP ini tersedia, banyak pengambil keputusan yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan memahaminya sehingga hasil dari EBP ini diperlukan pula jembatan atau diterjemahkan. Penerjemahan EBP ini dapat disebutkan dengan melakukan Knowledge Translation Product (Produk Penerjemahan Pengetahuan) yang memiliki fungsi untuk mengisi gap antara pengetahuan dan kebutuhan praktik. Ada banyak bentuk Knowledge Translation Product yang menjadi prioritas materi pelatihan, dua diantaranya; policy brief dan briefing notes. Dua produk ini banyak digunakan karena memiliki dampak lintas konteks dan topik. Policy brief dan briefing notes merangkum banyak evidence antara lain; evidence dari sumber global, lokal, dan kontekstual (wawancara informan kunci dengan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang ditargetkan). Policy Brief mengandung beberapa poin utama yang cukup lengkap yaitu pernyataan masalah, opsi atau elemen, dan pertimbangan implementasi. Sedangkan briefing notes lebih singkat, dengan cepat dan efektif memberi saran kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan tentang masalah publik yang mendesak dengan menyatukan bukti penelitian global dan bukti lokal.

  TUJUAN

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk:

1. Memahami tentang kebijakan kesehatan
2. Memahami analisis kebijakan kesehatan
3. Memahami policy brief
4. Mampu menyusun policy brief
5. Memahami advokasi kebijakan

  PEMATERI

1. Dr. Gabriel Lele, S.IP, M.Si – Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL, UGM
2. Shita Listya Dewi, S.IP., MM, MPP – Kepala Divisi Kebijakan Kesehatan, PKMK FK - KMK, UGM
3. Tri Muhartini, S.IP, MPA – Peneliti Kebijakan Kesehatan, PKMK FK - KMK, UGM

  TARGET PESERTA

1. Akademisi Bidang Kesehatan
2. Peneliti dan Konsultan Bidang Kesehatan
3. Pejabat dan Staf Lembaga Pemerintahan Bidang Kesehatan
4. Jejaring Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) atau/dan Mitra PKMK

SERTIFIKAT

Peserta yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikat setelah seluruh tahapan pelatihan berakhir.

BIAYA

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia dengan Kode Unik 33, contoh Rp. 1.500.033. No. Rekening sebagai berikut:

No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Catatan: pembayaran yang di lakukan dari beda Bank BNI, mohon bisa menggunakan biaya transfer online sebesar Rp. 6.500 tidak bisa menggunakan biaya BI Fast sebesar Rp. 2.500

NARAHUBUNG

Tri Muhartini
Tlp: +6289693387139
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kepesertaan dan Konfirmasi Pembayaran:
Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 082134116190
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Peluncuran buku

Pengayaan Ilmu Kedokteran Untuk Mengatasi Masalah Klinis dan Kesehatan Masyarakat: Pengalaman Universitas Gadjah Mada (1993 - 2023)

Webinar 1: 6 Maret 2024 (Hybrid)
Webinar 2: 13 Maret (Daring)
Webinar 3: 20 Maret (Daring)
Webinar 4: 27 Maret (Daring)

  LATAR BELAKANG

Dalam rangka Dies Natalis ke-78 FK-KMK UGM akan diluncurkan buku tulisan Prof. Laksono Trisnantoro dan teman-teman yang berisikan dinamika pengayaan ilmu kedokteran. Dalam perjalanan sebuah fakultas kedokteran, dapat terjadi atau tidak terjadi suatu proses pengayaan ilmu kedokteran. Buku ini membahas peran ilmu kebijakan dan manajemen dalam memperkaya ilmu kedokteran untuk menyelesaikan masalah klinis dan kesehatan masyarakat. Proses yang merupakan salah satu “enrichment” ilmu kedokteran ini dilakukan oleh UGM dan tercatat detil selama 30 tahun antara 1993 - 2023. Mengapa terjadi proses pengayaan? Di awal tahun 1990an ada tantangan keilmuan tentang bagaimana mengatasi masalah kesehatan masyarakat dan klinis. Apakah cukup dengan menggunakan ilmu-ilmu asli fakultas-fakultas kedokteran dan kesehatan seperti ilmu klinis, epidemiologi dan biostatistik, serta ilmu promosi kesehatan? Ataukah harus menggunakan ilmu yang berasal dari fakultas-fakultas di luar bidang kesehatan. Contoh adalah ilmu kebijakan dari fakultas ilmu sosial politik, ilmu ekonomi dan bisnis dari fakultas ekonomi, ilmu sejarah dari fakultas budaya, ilmu komputer di fakultas MIPA, sampai ke ilmu teknik rekayasa lingkungan dan bangunan untuk kesehatan lingkungan. Pengalaman UGM selama 30 tahun memberi jawaban bahwa pengayaan ilmu kedokteran dengan ilmu kebijakan dan manajemen sangat diperlukan dan dibuktikan terpakai. Dengan pengayaan ilmu ini dunia akademik dan dunia nyata merupakan satu kesatuan dalam menyelesaikan masalah riil. Para akademisi secara transdisiplin mampu menjadi salah satu pelaku aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah klinis dan kesehatan masyarakat. Akademisi tidak berfungsi hanya sebagai penonton atau komentator.

  TUJUAN

Peluncuran Buku ini dikemas dalam rangkaian Seri Webinar yang tersusun atas 4 episode. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah:

1. Peluncuran karya terbaru Prof. Laksono Trisnantoro melalui acara webinar untuk menyiapkan para calon pembaca.
2. Mencermati isi setiap Bab dengan detail melalui pembahasan-pembahasan.
3. Mendiskusikan rekomendasi isi buku ke UGM dan universitas lain yang mempunyai rencana melakukan pengayaan ilmu kedokteran.

  TAHAPAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilakukan dalam Seri Webinar sebanyak 4 kali dengan pertimbangan bahwa peserta sebaiknya sudah membaca bukunya. Oleh karena itu Webinar 1 pada tanggal 6 Maret 2024 ditujukan terutama untuk memberi kesempatan para calon pembaca untuk membeli bukunya terlebih dahulu. Rincian tahapan kegiatan sebagai berikut:

Webinar 1: Upacara Peluncuran dan Membahas isi buku secara keseluruhan.

Pemaparan terutama Pengantar, serta diikuti selintas di Bagian 1, 2, dan 3 serta Penutup oleh Laksono Trisnantoro

Pelaksanaan: Hybrid
Hari/Tanggal : Rabu, 6 Maret 2024
Waktu : 13.00-15.00 WIB
Tempat : Gedung Tahir Lt. 8 dan Daring via Zoom (oleh PKMK)

  PESERTA DAN PEMATERI

Peserta dari UGM

1. Dosen-dosen UGM yang tertarik untuk kegiatan transdisiplin, termasuk Dewan Guru Besar, Rektorat, Senat Universitas, MWA.
2. Dosen-dosen di FK-KMK UGM yang tertarik dalam ilmu kebijakan dan manajemen. Dekanat dan Senat Fakultas, serta Kepala-Kepala Departemen.
3. Dosen Program Studi KMK
4. Pengelola atau Tim Program Studi KMK
5. Peneliti PKMK
6. Mahasiswa aktif Program Studi KMK: MMR, KMPK, KPMAK dan SIMKES angkatan 2023 dan 2022
7. Alumni Program Studi KMK
8. Residen yang tertarik.

Peserta dari luar UGM

1. Menteri Kesehatan dan pimpinan yang tertarik.
2. Pimpinan BPJS
3. Pimpinan BKKBN
4. Pimpinan dan Dosen fakultas kedokteran dan kedokteran gigi.
5. Pimpinan dan dosen fakultas kesehatan masyarakat dan STIKES
6. Pimpinan dan dosen Poltekkes
7. Kepala-kepala Dinas Kesehatan yang tertarik
8. Pimpinan Asosiasi-asosiasi pelayanan kesehatan dan Organisasi Profesi.

  KEGIATAN

1. Memperkenalkan buku Pengayaan Ilmu Kedokteran Untuk Mengatasi Masalah Klinis dan Kesehatan Masyarakat: Pengalaman Universitas Gadjah Mada (1993 - 2023)
2. Tanya jawab materi yang telah diberikan

  SEKRETARIAT

Prodi Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK UGM
Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 549432
PIC UGM: +6287730470698 (Nila)

  PENDAHULUAN

Penelitian kebijakan kesehatan merupakan salah satu cabang ilmu yang baru berkembang, dan belum banyak dilakukan oleh dosen Fakultas Kedokteran (FK). Pemahaman dosen FK mengenai bagaimana melaksanakan penelitian kebijakan masih sangat terbatas. Situasi ini dapat dipahami karena ilmu analisis kebijakan berasal dari Fakultas Ilmu Sosial Politik, bukan dari ilmu-ilmu kedokteran. 

Melakukan penelitian kebijakan bukanlah pekerjaan peneliti individual dengan tujuan menulis jurnal. Meneliti kebijakan mempunyai tujuan mempengaruhi proses pengambilan kebijakan di level pemerintah pusat, dan/atau propinsi, kabupaten/kota, bahkan desa. Dengan demikian penelitian kebijakan tidak lepas dari kemampuan FK sebagai lembaga untuk menjalankan sampai proses advokasi. Oleh karena itu diperlukan pembelajaran kelembagaan yang tersusun atas pembelajaran individu dan pembelajaran organisasi yang berjalan secara sinergis.

Pembelajaran Individu untuk melakukan penelitian kebijakan

PKMK FK-KMK UGM telah mempunyai pembelajaran individu yang membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menganalisis kebijakan kesehatan, memahami implikasi kebijakan, dan secara efektif melakukan advokasi. Bagi dosen-dosen yang tertarik silahkan klik link berikut untuk mempelajari Riset Kebijakan klik disini

Pembelajaran Organisasi

Pembelajaran organisasi bersifat kolaboratif lintas Departemen di berbagai FK untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan riset kebijakan. Pelatihan akan langsung “hands-on” dengan topik masalah kesehatan prioritas dan data sekunder yang dapat dianalisis.

   SERI WEBINAR PENGANTAR

  TUJUAN

Kegiatan pembelajaran ini bertujuan untuk:

1. Mendorong dosen FK untuk mempelajari secara individual topik penelitian kebijakan dengan mengacu pada modul yang ada di web.
2.  Menyusun proposal penelitian kebijakan dengan 3 opsi topik:
   
   • Penelitian kebijakan Pengendalian Penyakit Jantung
   • Penelitian kebijakan Pengendalian Penyakit Diabetes
   • Penelitian kebijakan Pengendalian Penyakit Mata.
3. Menyusun artikel jurnal untuk riset kebijakan
4. Menyusun Policy Brief dan melakukan advokasi disetiap level pemerintahan
5. Melakukan keterampilan analisis data sekunder dengan menggunakan data sample 1% BPJS
6. Meningkatkan kemampuan mengelola proyek penelitian kebijakan secara multi-years dan multi-sites.
   
   

   METODE

Pembelajaran ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode daring.

  TARGET PESERTA

Kegiatan ini dapat diikuti oleh FK di Indonesia yang mengirimkan peserta dalam 4 kelompok:

Kelompok 1: Dosen yang meneliti mengenai kebijakan:

1. Penelitian kebijakan Pengendalian Penyakit Jantung
   Berasal dari Departemen IKM/IKP/IKK dengan Departemen Kardiologi
   
   • Penulisan proposal penelitian kebijakan
   • Penulisan artikel jurnal untuk riset kebijakan
2. Penelitian kebijakan Pengendalian Penyakit Diabetes:
   Berasal dari Departemen IKM/IKP/IKK dengan Departemen Penyakit Dalam
   
   • Penulisan proposal penelitian kebijakan
   • Penulisan artikel jurnal untuk riset kebijakan
3. Penelitian kebijakan Pengendalian Penyakit Mata.
   Berasal dari Departemen IKM/IKP/IKK dengan Departemen Penyakit Mata.
   
   • Penulisan proposal penelitian kebijakan
   • Penulisan artikel jurnal untuk riset kebijakan

Kelompok 2: Analis Data

• Pengelolaan data Sekunder

Kelompok 3: Penyusun Advokasi

• Pengelolaan Policy Brief sampai metode penyusunan grafis

Kelompok 4: Manajemen Penelitian.

  KOMPETENSI

Kompetensi yang diharapkan sebagai hasil pembelajaran meliputi:

1. Kemampuan menggunakan data rutin untuk analisis kebijakan
2. Kemampuan untuk mengembangkan riset kebijakan yang komprehensif hingga advokasi kebijakan
3. Kemampuan menghasilkan jurnal artikel bersama atau mandiri
4. Kemampuan membuat Policy Brief.
5. Kemampuan mengelola penelitian.
   
   

RANGKAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Persiapan Pembelajaran: bulan Juni - Juli 2024
Para calon peserta kelembagaan diharapkan untuk mempelajari Pembelajaran Individu mengenai Penelitian kebijakan, pada link berikut klik disini. Disamping itu ada berbagai referensi untuk Riset Implementasi yang dapat dipelajari klik referensi

  UJIAN UNTUK PEMBELAJARAN PERORANGAN

Diharapkan para calon peserta dapat melakukan ujian untuk menilai kemampuan diri.
Ujian bersifat gratis (tidak dipungut biaya) yang akan dilaksanaan pada Kamis, 5 September 2024 menggunakan computer based testing pada link berikut

link ujian

Kegiatan akan dibuka dalam Munas BKS-IKM-IKK-IKP di Semarang

Hari Jumat, 2 Agustus 2024 pukul 13.00 - 17.00 Wib
Pada “Pertemuan Ilmiah Nasional dan Musyawarah Nasional BKS-IKM-IKP-IKK-FKI dan PDK3MI 2024”,
di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jl. Kaligawe Raya Km 4, Semarang.

Materi Pemaparan

• Sesi 1: Fakultas Kedokteran dan Riset Kebijakan
• Sesi 2: Meningkatkan motivasi untuk pembelajaran
• Video kegiatan
• Reportase kegiatan

Kegiatan Pembelajaran Lembaga terdiri atas 4 Kelompok: 

Agenda Workshop Per Topik

Kontak person

Via Angraini / 0822-8141-5646 

  PENDAHULUAN

Penelitian kebijakan kesehatan merupakan salah satu cabang ilmu yang baru berkembang. Pemahaman kalangan akademis yang membidangi masalah kebijakan kesehatan mengenai bagaimana melaksanakan penelitian kebijakan masih sangat terbatas. Penelitian Kebijakan tidak lepas dari kemampuan lembaga peneliti untuk menjalankan. Ada ciri sangat penting dalam riset kebijakan yaitu hasilnya tidak hanya untuk jurnal, tapi juga untuk pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Oleh karena itu perlu diadakan peningkatan kapasitas Lembaga yang akan meneliti kebijakan melalui pelatihan yang mencakup:

• Penulisan proposal penelitian kebijakan
• Penulisan artikel jurnal untuk riset kebijakan
• Pengelolaan Policy Brief sampai metode penyusunan grafis
• Pengelolaan data Sekunder menggunakan komputer.
• Manajemen Penelitian

  TUJUAN

Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk:

1. Menyusun proposal sebuah penelitian kebijakan, dengan topik penelitian:
   • Diabetes melitus
   • Jantung
   • Katarak
   • Tuberkulosis
   • Stunting
   • Kematian Ibu
2. Menyusun artikel jurnal untuk riset kebijakan
3. Menyusun policy brief dan melakukan advokasi
4. Melakukan ketrampilan analisis data sekunder
5. Kemampuan mengelola proyek Penelitian Kebijakan.

   METODE

Pelatihan ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode Workshop daring.

  TARGET PESERTA

Kegiatan ini dapat diikuti oleh Poltekkes di Indonesia yang mengirimkan peserta dalam 4 kelompok:

• Kelompok 1. Peneliti
• Kelompok 2. Analisi Data
• Kelompok 3. Policy Brief
• Kelompok 4. Pengelola Penelitian

  RANGKAIAN KEGIATAN PELATIHAN

  Seri Webinar: Diskusi Bersama Pemangku Kepentingan dalam Melakukan Penelitian Kebijakan

Pembukaan: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Msc, PhD

UJIAN UNTUK PEMBELAJARAN PERORANGAN

Diharapkan para calon peserta dapat melakukan ujian untuk menilai kemampuan diri.

  NARAHUBUNG

Kepesertaan dan Konfirmasi Pembayaran
Via Angraini  / 082281415646

Pelatihan jarak-jauh

Kepemimpinan untuk memperkuat Sistem Kesehatan Daerah
pasca pemberlakuan UU Kesehatan 2023

19 Agustus - 21 September 2024

  LATAR BELAKANG

Undang-Undang (UU) Kesehatan yang baru disahkan pada tahun 2023 membawa transformasi signifikan dalam sektor kesehatan di Indonesia. UU ini bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta menjamin keberlanjutan pendanaan kesehatan. Namun, implementasi UU Kesehatan ini menghadirkan tantangan tersendiri, terutama di tingkat daerah.

Salah satu tantangan utama adalah koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam sistem kesehatan daerah. Di tingkat provinsi, terdapat banyak organisasi dan institusi yang terlibat dalam sektor kesehatan, termasuk dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Koordinasi yang efektif antara semua pihak ini sangat penting untuk memastikan implementasi UU Kesehatan yang sukses.

Selain itu, UU Kesehatan juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dalam sistem kesehatan daerah. Pimpinan Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota memiliki peran krusial dalam mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi implementasi UU Kesehatan di wilayah mereka. Kepemimpinan yang efektif diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dan masalah kesehatan prioritas di daerah, seperti penyakit tidak menular, penyakit menular, kematian ibu dan bayi, stunting, dan lain-lain.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pemimpin di sektor kesehatan. Kemampuan untuk memahami dan menafsirkan UU Kesehatan, serta mengembangkan strategi implementasi yang efektif, menjadi sangat penting. Pelatihan dan pengembangan kepemimpinan menjadi salah satu solusi untuk mempersiapkan para pemimpin dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang dibawa oleh UU Kesehatan.

  TUJUAN

Pelatihan hybrid kepemimpinan ini dirancang untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Pelatihan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman peserta tentang prinsip-prinsip kepemimpinan dan sense making.
2. Memperdalam pengetahuan peserta tentang UU Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya.
3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menafsirkan isu-isu penting dalam UU Kesehatan yang terkait dengan sistem kesehatan daerah.
4. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengembangkan usulan revisi terhadap Sistem Kesehatan Daerah Kalimantan Timur sebagai respons terhadap UU Kesehatan.

   KOMPETENSI

Kompetensi yang diharapkan sebagai hasil pelatihan meliputi:

1. Memahami prinsip Kepemimpinan dan Sense Making
2. Memahami Struktur UU Kesehatan dan PP yang menjadi aturan turunan
3. Menafsirkan isu-isu penting dalam UU Kesehatan yang terkait dengan Sistem Kesehatan Daerah.
4. Melakukan respon berupa usulan revisi terhadap Sistem Kesehatan Daerah Kalimantan Timur dengan adanya UU

  SASARAN PESERTA

• Pimpinan Dinas Kesehatan Propinsi di Kalimantan Timur
• Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota di Kalimantan Timur
• Pimpinan berbagai lembaga terkait kesehatan di Kalimantan Timur

  RANGKAIAN PEMBELAJARAN

• Pembukaan Pelatihan: termasuk Survei mengenai siapa-siapa yang menjadi Pemimpin. Akan dilakukan survei untuk meminta pendapat mengenai siapa pemimpin di sektor kesehatan.
• Pendaftaran Pelatihan: 13 - 25 Agustus 2024
• Pelatihan jarak-jauh; 19 Agustus - 21 September 2024.

MODUL

• Modul 1: Sense Making dan Prinsip Kepemimpinan
• Modul 2: Memahami Struktur UU Kesehatan dan PPno 20 tahun 2024, termasuk aspek sejarah.
• Modul 3: Menafsirkan isu-isu penting dalam UU Kesehatan yang terkait dengan Sistem Kesehatan Daerah.
• Modul 4: Melakukan respon berupa usulan revisi terhadap Sistem Kesehatan Daerah Kalimantan Timur dengan adanya UU

Modul 1a: Sense Making dan Prinsip Kepemimpinan

Diselingi dengan Modul 2:

Modul 2: Memahami Struktur UU Kesehatan dan PPno 20 tahun 2024, termasuk aspek sejarah.

Diselenggarakan dengan mencermati seri webinar pada website www.kebijakankesehatanindonesia.net 
Narasumber: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, Sundoyo, SH, M.Hum (Kementerian Kesehatan), Dr. Rimawati, SH (Dosen FH UGM)

Modul 1b: Person Leader

Modul 1c: Analisis data untuk melihat situasi

Modul 1d: Berkomunikasi dengan seluruh pihak

Modul 3: Menafsirkan isu-isu penting dalam UU Kesehatan yang terkait dengan Sistem Kesehatan Daerah.

17-19 September 2024
Narasumber: Prof. Laksono Trisnantoro MSc PhD

Modul 4: Melakukan respon berupa usulan revisi terhadap Sistem Kesehatan Daerah Kalimantan Timur dengan adanya UU

23 - 28 September 2024

Ujian akan diselenggarakan setelah rangkaian pelatihan selesai diselenggarakan

  INFORMASI PENDAFTARAN

Biaya mengikuti pelatihan per kelompok : Rp. 350.000,- per orang

Pendaftaran

  NARAHUBUNG

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 082134116190
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kerangka Acuan Kegiatan Pelatihan Pelataran Sehat

Kepemimpinan Sistem Kesehatan dengan memahami
UU Kesehatan 2023 dan PP 2024 melalui Platform Digital pada
www.kebijakankesehatanindonesia.net

September 2024

  PENDAHULUAN

Undang-Undang Kesehatan baru saja disahkan pada tanggal 11 Juli 2023 lalu dalam Rapat Paripurna DPR RI yang kemudian mendapatkan penomoran pada 8 Agustus 2023. Saat ini telah diundangkan ke dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Proses perubahan UU Kesehatan sudah dilaksanakan sejak bulan Agustus 2022 dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Rancangan Undang-Undang Kesehatan ini adalah inisiatif DPR dan dirancang pembuatannya dengan menggunakan metode Omnibus Law. Metode Omnibus Law memiliki makna secara harfiah berarti dalam satu bus terdapat banyak muatan (Christiawan, 2021). Muatan perundang-undangan yang dibentuk dengan metode Omnibus Law bersifat beragam dan tidak khusus. Undang-Undang yang masuk ke OBL adalah:

1. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
5. UU no. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
6. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
7. UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
8. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
9. UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
10. Undang-Undang No. 419 Tahun 1949 tentang Ordonansi Obat Keras
11. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menyusul setelah pengundangan tersebut, pada bulan September 2023 ini Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023. Pada 26 Juli 2024 di Jakarta. Mengingat besarnya PP yang lebih dari 1100 pasal, para pemimpin sistem kesehatan perlu untuk mempelajari dengan menggunakan pendekatan digital, sehingga memudahkan pembelajaran. Hal ini mutlak dilakukan oleh para pemimpin di sistem kesehatan yang harus menguasai isi UU Kesehatan 2023 dan PPnya. Diharapkan platform digital ini dapat dimanfaatkan oleh para pemimpin di sektor kesehatan.

  TUJUAN

Meningkatkan pemahaman terkait Sistem Kesehatan dengan memahami UU Kesehatan 2023 dan PP 2024 melalui platform digital.

   KOMPETENSI

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk:

1. Memahami isi UU Kesehatan 2023 dan PP 2024 dan cara mempelajari melalui Platform Digital.
2. Meningkatkan Peran dan tanggung jawab pemimpin dengan cara memahami UU Kesehatan 2023 dan PP 2024.
3. Melakukan Pengembangan berbasis pada kelompok-kelompok Pemimpin dalam Sistem Kesehatan Propinsi.

  TARGET PESERTA

Para pemimpin di Sistem Kesehatan: Pimpinan Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten, Pimpinan RS, Pimpinan BPJS pusat dan cabang-cabang, Pimpinan FK-FKM-STIKES-Poltekkes, Pimpinan Organisasi-Organisasi Profesi Pusat dan Cabang, serta semua pemimpin di sektor kesehatan.

• Tenaga Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan
• Perawat
• Non Nakes
• Tenaga Kesehatan Kerja
• Tenaga Kesehatan Masyarakat
• Pembimbing Kesehatan Kerja
• Dokter Umum
• Dokter Spesialis Kesehatan Masyarakat
• Dosen
• Akademisi
• Dokter
• Mahasiswa
• Peneliti
• Bidan

  JADWAL KEGIATAN ONLINE

Pertemuan 1: Pengantar Mempelajari Platform Digital.
Hari, tanggal : Pertemuan Kamis, 19 September 2024
Waktu : 13.00 - 15.00 WIB

Pertemuan 2: Melakukan Perencanaan untuk Respon sebagai pemimpin dalam menjalankan UU Kesehatan
Hari, tanggal : Pertemuan Kamis, 26 September 2024
Waktu : 10.00 - 12.00 WIB

  INFORMASI PENDAFTARAN

Kegiatan ini bersifat gratis.
Bagi peserta yang ingin mendapatkan SKP Plataran Sehat Kemenkes RI,
dapat membayar dengan biaya ujian sebesar Rp. 100.000,-

Pendaftaran