SESI SIANG

Primary Care and Hospital PPPs in Asia-Pacific: Trends and Challenges

Part 1: Infrastructural Mechanisms for Integrated Health Care – Global Experience

Setelah istirahat, pemaparan materi dilanjutkan Associate Professor Chantal Herberholz selaku Director Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University yang memaparkan mekanisme infrastruktur untuk integrasi pelayanan berdasarkan pengalaman global. Kemitraan pub

lik-swasta memiliki keunggulan utama yaitu peningkatan akses terhadap modal, manajemen yang lebih baik, dan pengembangan sistem kesehatan yang lebih terintegrasi. Namun, model ini juga menghadapi tantangan, seperti ketidakpastian alokasi risiko, kurangnya evaluasi independen, serta masalah nilai uang sebagaimana terlihat dalam penghentian model public private partnership (PPP) di Inggris pada 2018. Selain itu, data global mengenai PPP di sektor kesehatan terbatas, karena sebagian besar proyek PPP justru dilakukan di sektor infrastruktur seperti yang terjadi di Eropa dan Amerika. Meskipun demikian, PPP tetap menjadi pilihan strategis untuk mengatasi keterbatasan sumber daya pemerintah, meskipun efektivitasnya sering kali bergantung pada ketersediaan dana dan evaluasi yang kuat.

Part 2: Primary Care and Hospital PPPs in Asia-Pacific

Kemudian topik ini dilanjutkan oleh Professor Siripen Supakankunti selaku Professor, Centre of Excellence for Health Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University yang menjelaskan pengalaman Thailand dalam mengimplementasikan PPP. Dalam sesi ini dipaparkan pula terkait reformasi sistem kesehatan yang telah dilakukan, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana cara memperkuat dan melibatkan sektor swasta dalam sistem tersebut.

PPP di sektor rumah sakit di Thailand diatur oleh beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Investasi Swasta (PISU Act) dan Undang-Undang Kemitraan Publik-Swasta tahun 2019 yang menekankan pada fasilitasi, penyesuaian, penyederhanaan, dan transparansi. Rencana Strategis Kemitraan Publik-Swasta tahun 2017-2021 juga mendorong partisipasi swasta dalam pengembangan infrastruktur kesehatan publik, seperti fasilitas perawatan kesehatan dan lansia, pusat medis khusus, dan pusat layanan medis lainnya. Meskipun demikian, implementasi PPP di sektor kesehatan menghadapi beberapa tantangan, terutama dari sisi anggaran, operasional, dan kelembagaan.

Implementasi PPP di sektor kesehatan di Thailand terlaksana karena beberapa hal seperti kekuatan politik sangatlah penting untuk mendorong dan mendukung pelaksanaan PPP. Kemudian melibatkan semua pihak yang terkait dalam proyek PPP sejak awal sangatlah krusial serta melibatkan pengguna layanan kesehatan sejak awal dapat membantu memastikan bahwa proyek PPP memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal lain yang tidak kalah penting adalah membuat proyek PPP menarik bagi sektor swasta, membangun hubungan yang baik dengan pihak swasta baik secara formal maupun informal, fokus pada perencanaan layanan kesehatan selain infrastruktur sangatlah penting untuk menarik investasi dan memastikan keberlanjutan proyek.

Information & Engagement, Policy Tools for 'Small Governments’

Pembicara selanjutnya adalah Research Assistant Professor April Yushan Wu dari Centre for Health Systems and Policy Research, JC School of Public Health and Primary Care, Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong. April menjelaskan jika pemerintah menggunakan berbagai instrumen kebijakan dengan tingkat pemaksaan yang bervariasi untuk mencapai tujuan tertentu. Tingkat paling ringan adalah dorongan (exhortasi) melalui persuasi dan penyebaran informasi. Tingkat kedua melibatkan pajak untuk memengaruhi perilaku melalui insentif fiskal, sedangkan tingkat ketiga mencakup pengeluaran pemerintah berupa distribusi dana atau barang untuk mendukung kebijakan. Regulasi pada tingkat keempat menetapkan aturan dengan sanksi, dan tingkat terakhir, yang paling memaksa, adalah pemilikan publik, di mana pemerintah langsung mengelola layanan terkait. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah berkisar dari persuasi hingga kontrol penuh.

Di sisi lain, pemasaran sosial menerapkan teknik pemasaran komersial untuk menangani masalah sosial dengan mendorong perubahan perilaku, seperti berhenti merokok atau mempromosikan perilaku aman. Salah satu strategi efektifnya adalah konsep 4P: produk (perilaku yang diinginkan), tempat (akses pesan), harga (biaya untuk perubahan), dan promosi (pesan yang menarik). Namun, pemasaran sosial menghadapi tantangan seperti heterogenitas audiens, persaingan dengan pesan dari media lain, dan kompleksitas informasi yang sulit dipahami. Meskipun dampaknya sering kecil, pemasaran sosial tetap relevan dengan pendekatan yang lebih terarah untuk mencapai perubahan perilaku.

External Quality Assurance and Accreditation

Pembicara terakhir dari kursus kebijakan hari ini (26/11/2024) adalah Professor Adi Utarini dari Departemen Kebijakan dan Manajemen FK-KMK UGM yang memaparkan terkait penjaminan mutu dan akreditasi eksternal untuk memastikan bahwa penyedia layanan memenuhi standar perawatan yang ditetapkan. Akreditasi juga membantu memastikan bahwa penyedia layanan swasta selaras dengan tujuan sistem kesehatan yang berbasis pelayanan kesehatan primer. Meskipun demikian, implementasi akreditasi dapat menghadapi tantangan, terutama di lingkungan dengan keterbatasan sumber daya, seperti dalam perawatan primer. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan inovasi, pengembangan kapasitas, dan strategi yang disesuaikan.

Secara keseluruhan, penjaminan mutu dan akreditasi berkontribusi pada sistem kesehatan terpadu yang berbasis pelayanan kesehatan primer dengan mendorong peningkatan kualitas berkelanjutan, membimbing penyedia layanan, dan membantu memantau efektivitas kebijakan kesehatan.

SESI SIANG

Instrumen Kebijakan, Modalitas dan Mekanisme untuk Layanan Kesehatan Terpadu

Setelah sesi diskusi panel, kegiatan berlanjut dengan sesi pemaparan oleh Professor Eng-kiong Yeoh selaku Direktur Pusat Penelitian Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Hong Kong. Prof Eng-Kiong Yeoh memaparkan terkait kerangka konseptual dan struktur program serta instrumen kebijakan, modalitas, dan mekanisme layanan kesehatan terpadu. Saat ini, peningkatan jumlah populasi lansia di seluruh dunia akan berdampak pada meningkatnya prevalensi penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Meningkatnya jumlah penderita penyakit kronis membuat sistem kesehatan semakin terbebani. Hal ini karena perawatan penyakit kronis membutuhkan biaya dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan penyakit akut.

Wilayah Asia Pasifik, mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah penderita penyakit tidak menular (PTM) kronis. Lebih dari 50% kematian di kawasan ini disebabkan oleh PTM. Hal ini berdampak terhadap layanan kesehatan yang diberikan. Timbul suatu masalah yaitu fragmentasi layanan kesehatan. Layanan kesehatan, baik itu perawatan dasar, perawatan khusus, maupun perawatan rujukan, seringkali terpisah-pisah dan tidak terhubung dengan baik. Upaya untuk melibatkan sektor swasta dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan telah dilakukan, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi, terutama dalam hal koordinasi antar berbagai layanan. Tantangan lainnya adalah kurangnya integrasi antara layanan kesehatan dengan layanan sosial.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengusulkan sebuah model sistem kesehatan yang terintegrasi, berpusat pada pasien, dan berbasis komunitas. Model ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. Integrasi layanan kesehatan sangat penting untuk mengatasi masalah fragmentasi yang ada. Dengan mengintegrasikan layanan, kita dapat meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi layanan kesehatan. Namun, mencapai integrasi bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Selain itu, dibutuhkan pula dukungan kebijakan yang kuat dan mekanisme pembiayaan yang tepat.

Peran Sektor Swasta di Kawasan Asia-Pasifik

Selanjutnya adalah pemaparan dari Professor Siripen Supakankunti selaku Profesor, Pusat Keunggulan Ekonomi Kesehatan, Fakultas Ekonomi, Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand mengenai Peran Sektor Swasta di Kawasan Asia-Pasifik. Sektor kesehatan di Asia-Pasifik menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan profil epidemiologi, munculnya penyakit baru, dan kesenjangan dalam penyampaian layanan kesehatan. Kualitas layanan kesehatan sering kali dipengaruhi oleh aksesibilitas, kontinuitas, dan koordinasi antara sektor publik dan swasta.

Pembiayaan berkelanjutan menjadi isu penting, di mana sektor swasta berperan dalam menyediakan layanan yang melengkapi kekurangan yang ada di sektor publik. Sektor swasta mencakup semua penyedia dan sumber keuangan yang tidak dikelola oleh pemerintah, baik yang bersifat nirlaba maupun komersial. Di banyak negara, sektor ini menyediakan lebih dari separuh layanan kesehatan, termasuk perawatan primer hingga tersier. Keragaman dalam struktur dan tujuan sektor swasta menciptakan tantangan tersendiri dalam integrasi dengan sistem kesehatan publik.

Sektor swasta dapat terlibat dalam berbagai bentuk meliputi pembayaran, penyediaan layanan dan pengadaan. Keterlibatan ini penting untuk memperkuat sistem kesehatan campuran yang ada, namun juga menimbulkan tantangan terkait regulasi dan pengawasan. Sektor swasta memiliki peran strategis yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan layanan melalui kemitraan publik-swasta. Kontribusi ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan.

Instrumen Kebijakan I: Mekanisme Tata Kelola Sistem Kesehatan & Pembiayaan Publik-Swasta

Pada sesi siang hari kursus kebijakan, peserta mendapatkan materi terkait instrumen kebijakan oleh Profesor Laksono Trisnantoro selaku Guru Besar Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Laksono mengaitkannya pada kerangka WHO Building Blocks. Ia menjelaskan bagaimana kebijakan di tingkat makro, meso, dan mikro saling memengaruhi. Kebijakan tingkat makro, seperti regulasi nasional dan pengelolaan dana, berdampak pada sistem kesehatan secara keseluruhan, sedangkan tingkat meso berfokus pada integrasi layanan kesehatan yang dipimpin oleh primary care. Integrasi ini menghubungkan berbagai elemen, seperti rumah sakit dan klinik, serta memengaruhi kebijakan makro dan praktik klinis di tingkat mikro. Tata kelola yang baik membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah, penyedia layanan, serta masyarakat dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menciptakan sistem yang efisien dan inklusif. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, kewenangan pemerintah dalam sektor kesehatan lebih kecil, sehingga sektor swasta memainkan peran dominan, yang juga memengaruhi kualitas layanan di tingkat klinis.

Dalam pembahasan mengenai pembiayaan kesehatan, Laksono menjelaskan tiga elemen utama: revenue, pooling, dan purchasing-payment. Peserta diajak untuk menganalisis sumber pendapatan kesehatan di negara masing-masing, baik dari sektor publik maupun swasta. Contohnya, di Indonesia, sebagian besar pooling berasal dari BPJS Kesehatan. Ia juga menguraikan tiga bentuk pembayaran dalam layanan kesehatan: alokasi melalui perencanaan sumber daya, pembayaran kepada rumah sakit atau organisasi pelayanan, dan pembayaran langsung kepada dokter. Masing-masing pendekatan memiliki tantangan, seperti rendahnya pemanfaatan layanan dan tingginya angka rujukan dalam pembayaran kapitasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi seperti implementasi utilization review (UR) dan pengelolaan pengaduan secara efektif. Tata kelola dan pembiayaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan dalam sistem kesehatan.

Instrument Kebijakan II: Peraturan pada Sektor Kebijakan Swasta

Sesi pemaparan instrument kebijakan selanjutnya disampaikan oleh Profesor Adi Utarini. Adi Utarini membahas pentingnya sektor kesehatan swasta dalam sistem kesehatan global, sebagaimana yang diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sektor ini mencakup entitas formal dan informal, baik yang bersifat mencari keuntungan maupun nirlaba, serta melibatkan penyedia layanan domestik dan internasional. Berbagai institusi, seperti klinik, rumah sakit swasta, apotek, hingga penyedia layanan kesehatan tradisional, merupakan bagian dari sektor ini. Secara global, lebih dari separuh layanan kesehatan disuplai oleh sektor swasta, dengan kontribusi yang sangat besar di wilayah seperti Asia Tenggara dan Mediterania Timur. Utarini menekankan bahwa regulasi adalah elemen kunci untuk memastikan kualitas dan keamanan layanan yang diberikan sektor ini. Regulasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, melindungi konsumen, mengurangi asimetri informasi, dan memastikan perilaku penyedia layanan sesuai standar melalui aturan yang dilengkapi insentif dan sanksi.

Adi Utarini juga menyoroti pentingnya peran regulator dan penyedia layanan kesehatan dalam mendukung keberlanjutan sistem kesehatan. Regulator bertanggung jawab memastikan standar mutu dijalankan secara efektif melalui mekanisme seperti perizinan, sertifikasi, akreditasi, dan pengawasan. Sementara itu, penyedia layanan kesehatan diharapkan mematuhi regulasi dan berkontribusi pada tujuan sistem kesehatan secara keseluruhan. Namun, ia juga menggarisbawahi tantangan dalam mengatur sektor ini, seperti informalitas penyedia layanan, lemahnya penegakan hukum, dan potensi korupsi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang adaptif dan pengawasan yang kuat untuk memastikan sektor swasta dapat berkontribusi secara optimal dalam menciptakan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.

Pleno dan Pembukaan

Planetary Health

Sesi pleno hari ini dibuka oleh Adnan Hyder (profesor dalam bidang kesehatan global di Milken Institute School of Public Health, The George Washington University), Steph Topp (profesor dalam bidang kesehatan global dan pembangunan di James Cook University Australia) dan Keizo Takemi (Menteri Kesehatan Jepang). Sambutan kegiatan ini memunculkan isu-isu untuk direnungkan, seperti misinformasi dan tekanan politik sebagai tantangan utama sains. Resiliensi menjadi kunci untuk melindungi integritas dan kredibilitas sains. Di samping tantangan bagi perkembangan sains, sistem kesehatan sebagai entitas yang kompleks dan politis perlu dipahami dan dioptimasi dengan upaya kolektif guna meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Sesi Pleno

Sesi pleno dibuka dengan pemaparan dari tiga pembicara dan dilanjutkan dengan diskusi panel. Pembicara dalam sesi ini terdiri atas Helen Clark (mantan Perdana Menteri Selandia Baru), Shweta Narayan (campaign lead, Global Climate and Health Alliance), dan Susannah Mayhew (London School of Hygiene & Tropical Medicine co-chair technical working group resiliensi iklim dan sistem kesehatan berkelanjutan).

Sebagai pembicara pertama, Clark mengatakan bahwa perubahan iklim sebagai ancaman serius kesehatan global telah diakui oleh WHO dan didokumentasikan dalam berbagai laporan. Selain itu, ancaman pandemi telah membuat jutaan orang menjadi rentan secara ekonomi. Kegagalan kebijakan, ketimpangan, dan ketidakadilan dalam menghadapi perubahan iklim harus menjadi perhatian utama. Kajian sistem kesehatan perlu meliputi peran pemerintah dan siapa yang seharusnya mengambil keputusan untuk menjaga keberlanjutan kesehatan iklim, termasuk mengeksplorasi upaya untuk mengurangi jejak karbon. Clark menutup pemaparannya dengan menekankan kolaborasi lintas sektor dan perlunya peran komunitas health policy and systems research (HPSR) harus mengambil peran aktif dalam membawa perubahan, memperbaiki komunikasi kesehatan dan sains kepada publik, serta melawan narasi anti-kesehatan dan anti-sains.

Selanjutnya, Narayan memantik dengan penekanan bahwa dunia saat ini menghadapi triple planetary crisis yang terdiri atas perubahan iklim, polusi (udara, air, dan tanah), serta hilangnya keanekaragaman hayati. Krisis iklim sudah terjadi sejak sekarang. Salah satu aspek yang dianggap paling merugikan adalah polusi udara akibat penggunaan bahan bakar fosil, dengan perkiraan biaya hingga 6% dari pendapatan domestik bruto (PDB) global. Narayan juga menyayangkan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang memiliki kontribusi paling kecil dalam menyebabkan masalah ini, justru menjadi paling rentan terhadap dampaknya.

Melanjutkan pemaparan Narayan, Mayhew menjelaskan bahwa upaya mitigasi krisis iklim belum banyak berfokus pada sistem kesehatan. Mayhew juga menggunakan contoh Pandemi COVID-19 untuk membandingkan responsivitas pemerintahan di berbagai belahan dunia. COVID-19 ditanggapi dengan sangat cepat, namun banyak pemerintahan lambat menanggapi isu perubahan iklim. Selain itu, penurunan emisi yang terjadi di masa pandemi akibat restriksi mobilisasi sulit untuk dipertahankan tanpa perubahan paradigma ekonomi yang saat ini masih sangat bergantung pada teknologi berbasis fosil. Untuk mengatasi ini dan mencapai keadilan ekologi, Global Green New Deal diluncurkan. Mayhew menutup paparannya dengan menekankan bahwa sistem kesehatan yang tangguh, berkelanjutan, dan adil memerlukan langkah-langkah seperti memperluas visi dan kemitraan, berkontribusi pada tata kelola lintas sektor, penelitian yang lebih inklusif, pembiayaan inovatif ex ante, komitmen donor, model kepemimpinan baru, serta platform baru untuk produksi bukti (evidence) maupun memfasilitasi tindakan.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori oleh Renzo Guinto, associate professor SingHealth Duke-NUS Global Health Institute. Sesi diskusi ini memunculkan gagasan tentang peran komunikasi kesehatan dalam isu iklim. Komunitas kesehatan telah terlibat dalam negosiasi iklim, seperti di Paris Agreement, untuk memastikan isu kesehatan menjadi perhatian dalam tata kelola iklim global. Berbagai bukti sejarah, seperti upaya yang dilakukan oleh John Snow untuk menemukan penyebab kolera di Inggris, menunjukkan bahwa komunitas kesehatan memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kebijakan berbasis bukti yang berorientasi pada kesehatan masyarakat. Selain itu, pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kesehatan bisa menjadi topik advokasi yang kuat dalam mendesak aksi cepat berdasarkan bukti di lapangan. Sistem kesehatan dan komunitas penelitian juga perlu direorganisasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan aksi yang lebih responsif terhadap ancaman perubahan iklim.

Sesi pleno dan pembukaan HSR2024 diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada insan-insan yang dianggap berprestasi serta berdedikasi dalam bidang HPSR serta penampilan kesenian dari kelompok mahasiswa Nagasaki University.

sesi 2

Pemarapan Kedua

Sesi pemaparan kedua mengusung topik “challenges in learning health systems”. Sesi ini menghadirkan dua pemapar, yakni Manoj Jhalani (direktur Health System Development WHO SEARO) dan Lluis Vinyals Torres (direktur Division of Health Systems and Services, WHO Regional Office for the Western Pacific).

Jhalani menjelaskan bahwa berbagai negara dan kawasan mengalami peningkatan cakupan layanan kesehatan, namun di sisi lain, pengeluaran kesehatan yang bersifat katastropik juga meningkat. Profil epidemiologis pada tahun 2021 menunjukkan bahwa COVID-19 mendominasi beban penyakit (DALY) global, sementara kemajuan penanganan tuberkulosis (TB) masih terlalu lambat untuk mencapai target Sustainable Development Goals (SDG). Dalam konteks SDMK, masalah kualitas dan kinerja SDMK perlu ditelaah lebih lanjut. Di banyak negara, termasuk Indonesia, sektor swasta memiliki peran dan proporsi yang signifikan, sehingga diperlukan strategi yang efektif untuk melibatkan sektor swasta dalam pelayanan kesehatan. Dalam konteks PHC, perlu dipertimbangkan apakah PHC perlu dirancang sebagai sistem yang komprehensif atau  selektif untuk isu kesehatan tertentu. Selain itu, indikator yang dipilih sebaiknya bukan indikator yang hanya mudah diukur, melainkan indikator yang betul-betul memberikan pengukuran yang bermakna. Lebih jauh lagi, Sistem Informasi Kesehatan di berbagai wilayah juga masih terfragmentasi. Namun demikian, semua tantangan ini sejatinya memberikan berbagai peluang untuk perkembangan di masa depan. Jhalani mengakhiri paparannya dengan memberikan aksi strategis untuk melembagakan learning health systems, yakni membangun institusi yang berfungsi sebagai katalis pembelajaran, baik di dalam maupun di bawah kementerian yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan pemerintah, sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah. Selain itu, diperlukan kemitraan dengan institusi pengetahuan seperti universitas dan lembaga penelitian serta melakukan upaya untuk memproduksi pengetahuan, menyebarluaskannya, serta membangun kapasitas untuk mendukung implementasi kebijakan yang berbasis bukti.

Selanjutnya, Torres membuka paparannya dengan menjelaskan masalah terkait kurangnya kebijakan efektif untuk mengatasi kesulitan finansial akibat layanan kesehatan dan belum optimalnya penyediaan layanan kesehatan dalam konteks penuaan penduduk dan peningkatan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM). Model pelayanan kesehatan klasik yang bersifat wait and see dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan isu kesehatan saat ini. Selain itu, salah satu tantangan utama dalam mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) adalah keterbatasan SDMK. Memperbaiki masalah SDMK diperkirakan memerlukan waktu setidaknya 10 tahun, sementara banyak negara masih belum memiliki sumber daya dan sistem informasi yang memadai untuk mendukung inisiatif tersebut. SDMK selama ini banyak diatur oleh mekanisme pasar yang menentukan distribusi dan remunerasi SDMK. Meskipun berbagai negara telah menunjukkan praktik-praktik baik, skalanya belum cukup besar. Torres menutup pemaparannya dengan mengajak audiens untuk terus belajar satu sama lain dan terus melakukan penelitian untuk memperbaiki sistem kesehatan secara menyeluruh.

Sesi diskusi memunculkan bahasan terkait kader kesehatan sebagai SDMK yang penting dalam PHC, namun pengelolaannya masih terfragmentasi dan belum mendapatkan investasi yang memadai. Topik diskusi lain adalah terkait data SDMK yang tidak digunakan dengan optimal akibat kurangnya sumber daya, kapasitas, dan ruang kebijakan untuk menjalankan rekomendasi SDMK. Sesi diskusi memunculkan ide tentang pentingnya bekerja sama dengan media untuk mendiseminasi dan mempopulerkan topik atau ide untuk mendapatkan atensi dari pembuat kebijakan. 

sesi 5

Diskusi Panel Ketiga

Diskusi panel ketiga menghadirkan Dr Sarah Louise Barber (direktur WHO Kobe Center), Dr Karen Grepin (associate professor, the University of Hong Kong), dan Dr Kun Tang (associate professor, Tsinghua University) sebagai panelis. Diskusi ini mengusung topik,”how to make impact in HPSR”.

Barber memulai dengan menyatakan bahwa tantangan HPSR termasuk tantangan kerja sama global health security (GHS) dan tantangan dari luar sektor kesehatan. Grepin menambahkan bahwa learning sejatinya terjadi pada konteks dan tingkatan yang berbeda, namun HPSR seringkali berfokus pada konteks nasional atau kawasan. Tang menimpali bahwa peneliti dan pembuat kebijakan masih sangat terpisah dan belum berinteraksi dengan optimal. Salah satu pengamatan Tang adalah kurangnya kelompok peneliti yang bertujuan untuk mengadvokasi isu tertentu.

Terkait dengan pengukuran dampak HPSR, Grepin mengatakan bahwa sejatinya tidak ada model terbaik untuk memahami evidence to policy, sehingga mengukur dampaknya juga merupakan suatu tantangan. Barber mengusulkan resiliensi sistem kesehatan terhadap perubahan politik sebagai dampak yang bisa dieksplorasi bersama. Sementara itu, Tang mengatakan bahwa indikator global tidak seharusnya menjadi fokus pengukuran dampak HPSR. Menurut Tang, asesmen kualitatif lintas negara lebih diperlukan untuk menunjukkan dampak pada tingkat global.

Sesi ini diakhiri dengan pertanyaan dari audiens, yang mencakup pembahasan tentang pentingnya peneliti untuk selalu siap dengan riset dan jawaban, bahkan sebelum pembuat kebijakan mulai merumuskan pertanyaan kebijakan. Namun demikian, independensi peneliti juga tetap perlu dijaga di dalam proses ini.