xvideos spankbang watchfreepornsex foxporn pornsam pornfxx porn110

Modul 5: Dokumentasi Saran Kebijakan

Narasumber:

  1. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
  2. Shita Listya Dewi

Fasilitator: Sabran, SKM, MPH

  Deskripsi

Kegiatan analisis kebijakan ditujukan untuk menghasilkan saran/ rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan oleh pembuat kebijakan dalam memecahkan masalah-masalah publik. Terdapat berbagai bentuk rekomendasi kebijakan dan produk lain terkait dengan kegiatan analisis kebijakan. Bab ini disusun untuk memberikan panduan bagi para analis kebijakan dalam mendokumentasikan hasil analisis kebijakan dan menyusun saran kebijakan agar mudah digunakan oleh pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dokumentasi saran kebijakan ini selanjutnya dapat menjadi bahan bagi analis kebijakan untuk melakukan konsultasi publik dan advokasi kebijakan.

Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya untuk mendokumentasikan hasil analisis kebijakan (policy works) dalam bentuk saran kebijakan yang efektif. Bab ini akan memberikan penjelasan pentingnya bukti berbasis data dalam formulasi kebijakan untuk mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti. Saran-saran kebijakan yang diajukan oleh para Analis Kebijakan apabila tersusun dengan baik dapat memudahkan dan meyakinkan pengambil keputusan atau pembuat kebijakan dalam mempertimbangkan rekomendasi kebijakan dari para Analis Kebijakan

  Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan diharapkan mampu mendokumentasikan hasil analisis kebijakan (policy works) yang dinilai dari kemampuan peserta dalam:

  1. Menjelaskan bentuk dokumentasi hasil analisis kebijakan (policy works).
  2. Mengkategorikan bentuk-bentuk saran kebijakan.
  3. Menyusun kembali hasil analisis kebijakan dalam bentuk saran kebijakan.

  Sub Modul

1. Bentuk Dokumentasi Hasil Analisis Kebijakan

Para pejabat publik sebagai pembuat kebijakan dituntut untuk dengan cepat dan tepat dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan-permasalahan publik sehingga permasalahan tersebut dapat segera diatasi. Untuk dapat melakukan hal ini semua, maka para pembuat kebijakan perlu didukung oleh data dan informasi yang akurat yang diperoleh dari para analis kebijakan. Data dan informasi tersebut perlu dikelola dan didokumentasikan (knowledge management) sesuai dengan kaidah ilmiah agar memudahkan pengambil keputusan atau pengguna lain untuk memanfaatkannya.

handout   materi

 

Referensi

  1. Clarence, Emma. (2002). “Technology Reinvented: The New Evidence Based Policy Movement”. Public Policy and Administrative, V.17(13). Pp.1-11
  2. Buse, Kent, et al. (2005). Making Health Policy. London: Open University Press
  3. Moran, Michael, et al. (2006). The Oxford Handbook of Public Policy. New York: Oxford University Press
  4. Fischer. Frank. Miller, Gerald J. Sidney, Mara S. (2007). Handbook of Public Policy Analisys Theory, Politics, and Methods. CRC Press

 

2. Kategori Bentuk Saran Kebijakan

Salah satu tantangan perumusan kebijakan adalah keberadaan sistem perumusan kebijakan yang mengandalkan pembuatan kebijakan berbasis bukti. Bahkan terhadap permasalahan kompleks yang segera membutuhkan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Analis kebijakan dalam hal ini harus mampu memaparkan data dan informasi empiris dalam sebuah dokumen ilmiah yang bisa menjadi pegangan bagi pengambil kebijakan untuk memutuskan alternatif terbaik dari saran/ rekomendasi kebijakan yang disusun oleh analis kebijakan. Model dari saran kebijakan mempunyai karakteristik sendiri yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Tiap bentuk saran kebijakan memiliki karakter yang berbeda, dilihat dari perbedaan pada aspek pembaca, fokus masalah, konteks penggunaan dan metodologi. Apabila analis kebijakan berhadapan dengan kendala waktu, disarankan untuk menggunakan bentuk dokumentasi saran kebijakan yang lebih ringkas seperti policy brief atau policy memo.

handout   materi

 

Referensi

  1. FrameWork Institute. 2002. Framing Public Issues. Washington DC: FrameWorks Institute
  2. Young, Eoin and Quinn, Lisa, 2002, Writing E ective Public Policy Papers, Local Government Public Service Reform Initiative, Budapest
  3. Tsai, 2006, Guidelines for Writing a Policy Brief

 

 

  Jadwal Tatap Muka

Kegiatan tatap muka melalui webinar akan diselenggarakan pada:
Hari Selasa, 9 Oktober 2018 Pukul 13.00-15.00 WIB

Registration URL: https://attendee.gotowebinar.com/register/3386889831916688386 
Webinar ID: 179-958-947

  Latihan

link Pretest / post test

Soal dapat diakses dengan memasukkan user dan password yang dikirimkan oleh panitia. Soal berjumlah 10 pilihan ganda. Post test dapat diselesaikan dan disubmit paling lambat hari Jumat, 12 Oktober 2018.

 

{jcomments on}