xvideos spankbang watchfreepornsex foxporn pornsam pornfxx porn110

Modul 1. Konsep dan Studi Kebijakan Publik

Narasumber:

  • Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
  • Shita Listyadewi
  • Erna Irawati, S.Sos, M.Pol Adm/ Dr. Ambar Widaningrum, MA

Fasilitator: Relmbuss Biljers Fanda SKM, MPH

  Deskripsi

Modul ini memfasilitasi pemahaman pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan tentang cakupan ilmu kebijakan publik dan perkembangannya melalui pembelajaran tentang Kebijakan Publik dalam Kehidupan Bernegara, Perkembangan Ilmu Kebijakan Publik, Siklus Kebijakan Publik, Aktor dalam Kebijakan Publik, Agenda Setting (isu, masalah, dan agenda), serta Praktek. Diharapkan peserta memiliki kemampuan untuk menjelaskan hubungan antara masalah publik dan peran negara, serta mampu mengidentikasi jenis-jenis studi kebijakan.

  Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini Peserta diharapkan memahami:

  1. Menjelaskan fenomena dalam masyarakat (sosial, politik, budaya dan lainnya) dan hubungannya dengan kebijakan publik.
  2. Menunjukkan hubungan antara berbagai fenomena dalam masyarakat sebagai bahan penyusunan kebijakan.
  3. Menyimpulkan konsep urusan/masalah publik dan privat (public vs private affairs).
  4. Mengidentikasi urusan/masalah publik dan privat (public vs private affairs).
  5. Menyebutkan peran negara (kapan dan bagaimana) dalam menyelesaikan permasalahan publik.
  6. Menjelaskan konsep dan jenis studi kebijakan.
  7. Mendemonstrasikan hubungan antara permasalahan publik dan jenis kebijakan.

  Sub Modul

1. Fenomena dalam Masyarakat, Peran Negara, dan Hubungannya dengan Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Kebijakan publik lahir karena tuntutan-tuntutan yang merupakakan serangkaian pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik. Transformasi ini dilakukan oleh berbagai aktor negara, dimana negara menjadi aktor utama. Namun demikian, dalam lingkungan Negara yang demokratis, peran ini tentunya tidak selalu menjadi peran dominan pemerintah. Seluruh aktor kebijakan, pemerintah dan non pemerintah secara kolektif bisa memberikan kontribusinya.

HANDOUT   materi

Referensi

  1. Public Policy Analysis (Fischer et al, 2007)
  2. Policy Analysis and Planning (Patton et al, 2013)

2. Konsep, Jenis Studi Kebijakan, serta Masalah Publik dan Privat (Publik VS Private Affairs)

Kebijakan memiliki berbagai jenis seperti; kebijakan substantif dan kebijakan prosedural, kebijakan distributif, kebijakan regulatif dan kebijakan re-distributif, kebijakan material dan kebijakan simbolis, dan kebijakan yang berhubungan dengan barang publik (public goods) dan barang privat (private goods). Berbagai jenis kebijakan tersebut dibuat dan disesuaikan dengan jenis permasalahan yang timbul di masyarakat dan pembangunan. Saat ini kondisi berbagai jenis kebijakan tersebut masih perlu ditingkatkan untuk dapat dikatakan sebagai kebijakan yang berkualitas yang memiliki karakter forward looking (mengarah pada outcome dan mempertimbangkan dampak jangka panjang), joined up (proses perumusannya dikelola dengan baik, holistic view, berkoordinasi dengan institusi yang lain), serta communication (dalam proses perumusan juga mempertimbangkan strategi mengkomunikasikan kepada publik).

HANDOUT   materi

Referensi

  1. Policy Engamenet (Court et al, 2006)
  2. Public Policy Analysis (Fischer et al, 2007)
  3. Guide to Policy Making (NIE, 2016)

 

 

Pre Test

Soal dapat diakses pada link dibawah dengan memasukkan user dan password yang dikirimkan oleh panitia.
Soal berjumlah 10 Pilihan ganda. Pre test dapat dilakukan sebelum Modul 1 dimulai

Link Pre TEST


Jadwal Tatap Muka

Kegiatan tatap muka melalui webinar akan diselenggarakan pada:
Hari Selasa, 4 September 2018 Pukul 13.00-15.00 WIB

rekaman webinar

 

Post Test

Soal dapat diakses pada link dibawah, soal berjumlah 10 Pilihan ganda. Post test dapat diakses pada hari jumat. Post Test dapat diselesaikan dan disubmit paling lambat hari Sabtu, 8 September 2018.

link POst Test

{jcomments on}