Pendahuluan

Kebijakan publik membahas bagaimana isu publik disusun (constructed), didefinisikan, dan diletakkan di agenda kebijakan dan agenda politik (Parsons, 2001). Analisis diperlukan untuk mengetahui substansi kebijakan dan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan (Dunn, 2004). Seorang analis kebijakan juga harus dapat mengikuti tahapan proses perumusan kebijakan, baik yang bersifat teknokratis maupun politis. Mempertimbangkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 45 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya serta Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Analis Kebijakan, maka Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) akan menyelenggarakan blended learning untuk pelatihan menjadi Analis Kebijakan. Bukan hanya bersama dengan Lembaga Administrasi Negara dan Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, tapi PKMK juga melibatkan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia sebagai tenaga pengajar dan fasilitator dalam serangkaian pelatihan.

  Metode Pelatihan

Pelatihan ini dirancang bagi akademisi, praktisi, peneliti yang ingin mendalami perannya sebagai Analis Kebijakan; baik tingkat pusat, provinsi, dan kab/ kota. Sebagai bahan ajar, modul utama dari LAN dan PUSAKA akan dikembangkan dengan lebih banyak studi kasus yang aplikatif berbasis data dan bukti

  Modul Pelatihan

Topik yang akan diperdalam dalam serangkaian blended learning mencakup :

1. Konsep dan Studi Kebijakan Publik
2. Metodologi Riset Kebijakan
3. Stakeholder Mapping
4. Analisis Kebijakan Publik
5. Dokumentasi Saran Kebijakan
6. Konsultasi Publik
7. Advokasi Kebijakan

Anda dapat mengakses konten modul selengkapnya apabila sudah melakukan pendaftaran sebagai peserta pelatihan angkatan 2 tahun 2018

pendaftaran

  Jadwal Pelatihan

Pelatihan dimulai bulan September - Oktober 2018 dan dilaksanakan selama 2 bulan (1 sesi per minggu)

Sebagai catatan:

Materi, referensi, dan arsip yang lainnya akan didokumentasikan dalam website blended learning http://bit.ly/BLAnalisisKebijakan. Dalam rangka memperdalam modul 2 terkait metodologi riset kebijakan, tim pengelola secara paralel akan mengajak peserta untuk berpartisipasi dalam program evaluasi kebijakan JKN. Selain itu, untuk memperdalam modul 4 terkait analisis kebijakan publik, tim pengelola akan menyelenggarakan diskusi ilmu lintas fakultas bersama tim FISIPOL yang membahas mengenai peran analis kebijakan pada tanggal 2 Oktober 2018. Di sesi akhir pasca modul 7, tim pengelola juga akan menyediakan seminar tatap muka pada 2 November 2018 untuk overview modul dan simulasi hasil pembelajaran yang telah diterima oleh peserta blended learning.

  Output Pelatihan

Diharapkan dengan pelatihan ini, peserta dapat :

1. Memahami Konsep dan Studi Kebijakan Publik
2. Memahami Metodologi Riset Kebijakan
3. Memahami Teknik Stakeholder Mapping
4. Memahami Teknik Analisis Kebijakan Publik
5. Memahami Teknik Dokumentasi Saran Kebijakan
6. Memahami Teknik Konsultasi Publik
7. Memahami Teknik Advokasi Kebijakan

  Narasumber

1. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
2. Shita Listyadewi
3. Erna Irawati, S.Sos, M.Pol Adm/ Dr. Ambar Widaningrum, MA
4. Erwan Agus Purwanto, Ph.D/ Meita Ahadiyati Kartikaningsih, S.SI, MPP
5. Dr. Muhammad Taufiq, DEA/ Philips J. Vermonte, Ph.D
6. Dr. Anwar Sanusi, MPA/ Dra. Reni Suzana, MPPM
7. Dra. Elly Fatimah, M.Si/ Prof. Dr. Eko Prasojo
8. Dr. Adi Suryanto, M.Si/ Sutoro Eko, S.IP., M.Si
9. Dr. PM. Marpaung, M.Sc

  Tim Fasilitator

1. M. Faozi Kurniawan, SE, Akt., MPH
2. Budi Eko Siswoyo, SKM, MPH
3. drg. Puti Aulia Rahma MPH
4. Eva Tirtabayu Hasri S.Kep.,MPH
5. Madelina Ariani, SKM, MPH
6. Barkah Wahyu Prasetyo SE., Ak
7. Relmbuss Biljers Fanda SKM, MPH
8. Sabran, SKM., MPH

  Contact Person

Maria Adelheid Lelyana
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
mobile phone: 081329760006
Telp/Fax (hunting) (+62274) 549425