Meningkatnya biaya kesehatan dan penuaan populasi menjadi tantangan bagi keberlanjutan sistem kesehatan, terutama di kawasan Asia-Pasifik yang menghadapi fragmentasi layanan. Keterlibatan sektor swasta, termasuk Asuransi Kesehatan Swasta (PHI), mulai diakui sebagai strategi untuk mendukung pembiayaan dan akses layanan.
Regional Knowledge Event 2025, diselenggarakan oleh Asia-Pacific Network for Health Systems Strengthening (ANHSS) bersama The Chinese University of Hong Kong, menghadirkan dua kegiatan utama yaitu Policy Course (sesi pembelajaran mendalam seputar kebijakan sistem kesehatan) dan Regional Knowledge Event – diskusi bersama para pakar industri.
Pre- Hybrid Seminar
Sebagai bagian dari persiapan menuju kegiatan utama di Hong Kong, akan diselenggarakan pula Hybrid Seminar di Indonesia yang membahas implementasi Private Health Insurance (PHI). Seminar ini menjadi ruang awal berbagi gagasan dan memperluas jejaring peneliti serta pemangku kepentingan yang berminat dalam pengembangan asuransi kesehatan swasta. Rangkaian kegiatan selengkapnya dapat di akses pada link berikut
Evidence atau bukti ini dapat diartikan sebagai 'kebijakan berbasis bukti' (Evidence Based Policy) yang sering dianggap sebagai hasil evolusi dari gerakan kedokteran berbasis bukti (Evidence Based Medicine / EBP). Pendekatan ini mengarahkan untuk setiap keputusan diambil untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan telah mempertimbangkan bukti atau evidence yang ada. Ada banyak bentuk Knowledge Translation Product yang menjadi prioritas materi pelatihan, dua diantaranya; Policy Brief dan Briefing Notes.
Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk memahami tentang kebijakan kesehatan, analisis kebijakan kesehatan, menyusun policy brief dan memahami advokasi kebijakan. Pelatihan ini akan dimulai dari bulan Mei hingga Juli 2025. Narasumber berasal dari Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM serta konsultan dan peneliti dari PKMK FK-KMK UGM. Informasi jadwal dan pendaftaran silahkan akses pada link berikut
Sebuah artikel memaparkan tantangan dalam penyediaan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi seperti Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, implementasinya masih belum optimal. Survei yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama jaringan organisasi penyandang disabilitas menemukan bahwa banyak fasilitas kesehatan belum memenuhi standar yang ramah disabilitas.
Temuan ini mencakup ketiadaan fasilitas seperti handrail, kursi roda, komputer pembaca nomor urut, huruf braille, dan toilet yang sesuai untuk penyandang disabilitas. Selain itu, keterbatasan jumlah dan distribusi tenaga medis yang terlatih dalam menangani pasien disabilitas turut menjadi hambatan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan penyandang disabilitas diperlukan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif dan setara bagi semua.
Salah satu reformasi pembiayaan kesehatan guna mencapai UHC pada negara berpenghasilan rendah adalah pengenalan atau perluasan asuransi kesehatan untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan dasar, termasuk perawatan kesehatan ibu dan reproduksi. Sebuah studi dilakukan untuk menilai dampak kausal asuransi kesehatan pada pemanfaatan layanan kesehatan ibu dan reproduksi serta perlindungan finansial di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah. Penelitian dilakukan melalui systematical review pada studi yang diterbitkan dalam bahasa Inggris sejak 2010, yang melaporkan dampak asuransi kesehatan terhadap pemanfaatan kesehatan ibu dan reproduksi dan atau perlindungan finansial. Sebanyak 17 studi memenuhi kriteria inklusi. Sebagian besar penelitian menemukan bahwa asuransi kesehatan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap setidaknya empat kunjungan perawatan antenatal (ANC), persalinan di fasilitas kesehatan, dan persalinan yang dibantu oleh tenaga terampil dengan efek pengobatan. Tidak ada bukti bahwa asuransi kesehatan telah meningkatkan perawatan pascanatal, akses ke kontrasepsi, dan perlindungan finansial untuk layanan kesehatan ibu dan reproduksi.
Studi ini menyimpulkan bahwa pengenalan atau perluasan berbagai jenis asuransi kesehatan dapat menjadi intervensi yang berguna untuk meningkatkan pemanfaatan layanan ANC (menerima setidaknya empat kunjungan ANC) dan perawatan persalinan (persalinan di fasilitas kesehatan dan persalinan dibantu oleh bidan terampil) di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah. Namun, penelitian lebih lanjut menggunakan metode evaluasi dampak yang ketat diperlukan untuk menyelidiki dampak kausal dari cakupan asuransi kesehatan terhadap perawatan pascanatal.
Sebuah Pada April 2024, Program Malaria Global meluncurkan strategi operasional baru yang menjelaskan arah teknisnya untuk periode 2024–2030. Strategi tersebut berfokus pada empat pendorong utama untuk mempercepat respons malaria di seluruh dunia: kepemimpinan teknis, norma dan standar, alat dan inovasi baru, serta informasi strategis untuk dampak. Laporan ini mendokumentasikan kemajuan program dalam menerapkan strategi tersebut pada tahun pertamanya. Laporan ini menguraikan kemajuan dalam menerapkan strategi operasional pada tahun pertamanya. Meskipun strategi tersebut diterbitkan pada April 2024, laporan tersebut mencakup kegiatan yang dilakukan oleh Program Malaria Global dari Januari hingga Desember.
Sebuah studi menyelidiki dampak aturan kelayakan usia cakupan tanggungan terhadap kesehatan dan pemanfaatan layanan kesehatan oleh dewasa muda di bawah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia. Dengan menggunakan desain diskontinuitas regresi, analisis data administratif JKN mendokumentasikan penurunan cakupan yang signifikan sebesar 14,6 hingga 20,9 poin persentase diantara dewasa muda pada usia 21 tahun (batas usia yang diberlakukan oleh aturan tersebut).
Dengan menggunakan survei rumah tangga yang mewakili secara nasional, studi ini menunjukkan bahwa hilangnya cakupan asuransi tidak mengubah status kesehatan dewasa muda tetapi secara nyata menurunkan pemanfaatan layanan rawat jalan di antara mereka yang sakit. Secara khusus, ada penurunan mendadak sebesar 5,3 hingga 8,4 poin persentase dalam kemungkinan dewasa muda melakukan kunjungan rawat jalan dalam sebulan terakhir, yang terutama disebabkan oleh rendahnya pemanfaatan layanan perawatan primer. Studi ini juga menemukan peningkatan kemungkinan pengobatan sendiri dan penggunaan pengobatan tradisional, yang menunjukkan efek substitusi. Analisis lebih lanjut menunjukkan dampak yang lebih besar pada mereka yang miskin, kurang berpendidikan, dan tinggal di wilayah dengan biaya layanan kesehatan yang lebih tinggi.