Campak merupakan salah satu penyebab utama kematian global pada balita. Adanya kelompok yang menolak imunisasi menyebabkan penurunan cakupan imunisasi. Pesan anti vaksin diketahui tersebar luas di media sosial. Identifikasi perilaku penolakan vaksin dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi program yang efektif. Sebuah penelitian dilakukan oleh Dwi Meilani dkk untuk mengetahui pandangan dari 2 komunitas anti vaksin di grup Facebook.

Hasil penelitian menemukan bahwa faktor penentu, seperti pengetahuan, keyakinan dalam perilaku kesehatan dan pencegahan penyakit, agama, budaya, dan kebijakan pemerintah berperan dalam membentuk persepsi informan tentang vaksin dan risiko penyakit. Faktor desain program vaksinasi dan keandalan sumber penghasil vaksin ditemukan menjadi faktor penghambat bagi informan untuk menerima vaksin. Kementerian Kesehatan disarankan agar meningkatkan kampanye vaksinasi melalui media sosial, melakukan kajian pengembangan vaksin, dan meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan terkait vaksin agar teknik komunikasi yang disampaikan dapat lebih efektif. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional pada Februari 2021.

selengkapnya

Pendekatan sistem faktor manusia dan ergonomi (HFE) menawarkan model untuk menyesuaikan sistem kerja dan proses perawatan sebagai respons terhadap krisis perawatan kesehatan seperti COVID-19. Menggunakan Sistem Engineering Initiative for Patient Safety (SEIPS), sebuah model sistem kerja dan keselamatan pasien, peneliti berusaha menjelaskan berbagai hambatan sistem kerja dan pengalaman fasilitator yang dialami oleh petugas kesehatan selama krisis COVID-19.

Peneliti mengusulkan lima prinsip yang didasarkan pada pendekatan sistem HFE yang terkait untuk pandemi baru, diantaranya: (a) patuh pada local-expertise , (b) memfasilitasi perilaku adaptif, (c) meningkatkan interaksi antara elemen sistem dan level di sepanjang perjalanan pasien, (d) flesksibel merubah tujuan proses yang ada dan (e) mendorong pembelajaran berkelanjutan yang dinamis. Artikel ini dipublikasikan pada International Journal for Quality in Health Care, pada Januari 2021.

selengkapnya

WHO mengeluarkan Rencana Kesiapan dan Respon Strategis COVID-19 untuk 2021 dan dokumen yang menyertainya yang bertujuan untuk memandu tindakan terkoordinasi yang harus diambil di tingkat nasional, regional, dan global untuk mengatasi tantangan yang sedang berlangsung dalam menanggapi COVID-19, mengatasi ketidakadilan, dan plot jalan keluar dari pandemi. Rencana Kesiapan dan Respons Strategis 2021 disusun berdasarkan pelajaran tentang virus dan respons kolektif selama 2020, dilanjutkan dengan menerjemahkan pengetahuan ke dalam tindakan strategis.

Rencana ini dibangun di atas pencapaian dan juga berfokus pada tantangan baru, untuk mengurangi, misalnya, risiko yang terkait dengan varian baru. Rencana tersebut juga mempertimbangkan jalan yang harus kita tempuh menuju pengiriman diagnostik dan vaksin yang aman, adil dan efektif sebagai bagian dari keseluruhan strategi untuk berhasil mengatasi pandemi COVID-19.

selengkapnya

Studi pembelajaran penanganan COVID-19 disusun oleh tim Gugus Tugas Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan dari WHO Indonesia. Studi ini mencakup 11 topik yang terdiri dari : 1) Aspek kesehatan (kapasitas keamanan kesehatan, kapasitas pelayanan kesehatan, upaya promotif - preventif dan manajemen respons) dan 2) Aspek non-kesehatan (pemanfaatan inovasi teknologi berbasis litbang, pengelolaan ekonomi, penyelenggaraan pendidikan, kehidupan beragama di masa pandemi, peran tokoh dan organisasi keagamaan, kehidupan social budaya, perlindungan perempuan, anak dan pemuda, serta sistem dan mekanisme perlindungan sosial). Data dan informasi dikumpulkan melalui empat metode, yakni studi literatur, analisis data sekunder, wawancara berkelompok (FGD), dan sumber info lainnya. Publikasi ini diterbitkan pada 22 Februari 2020.

selengkapnya

Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kab/kota, tenaga kesehtaan, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh pemerintah pusat, dengan melibatkan pemerintah daerah propinsi, kab/kota dan badan hukum/badan usaha. Pelaksanaannya dilakukan melalui vaksinasi program dan vaksinasi gotong royong. Penerima vaksin baik vaksinasi program dan vaksinasi gotong royong tidak dipungut biaya/gratis.

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan bertahap sesuai kesediaan vaksin. Penetapan kelompok penerima vaksin, terbagi atas : 1) tenaga keshetaan, asisten kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, 2) masyarakat lanjut usia dan tenaga pelayanan publik, 3) masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi serta 4) masyarakat lainnya. Regulasi ini juga memuat pembahasan lainnya mengenai persiapan pelaksanaan vaksin hingga intervensinya. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, peraturan menteri kesehatan No. 84 Tahun 2020 ditarik dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini ditetapkan pada 24 Februari 2021.

selengkapnya

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sudah masuk ke tahap 2 dengan target kelompok usia lanjut dan pekerja publik. Vaksinasi untuk target kelompok ini akan dimulai di Jakarta dan ibu kota provinsi untuk seluruh provinsi di Indonesia. Namun dalam fase awal diprioritaskan dahulu untuk Jawa dan Bali dimana lebih dari 65 persen kasus COVID-19 nasional tercatat.

Mekanisme pendaftarannya terbagi menjadi dua, yakni berbasis fasilitas kesehatan (pemerintah) dan vaksinasi massal di tempat. Mekanisme berbasis faskes disediakan melalui link yang ada di website Kemenkes dan KPCPEN. Nantinya vaksin akan diberikan sesuai dengan lokasi fasyankes (baik RS atau puskesmas) terdekat. Mekanisme massal diselenggarakan oleh organisasi/instansi yang bekerjasama dengan Kemenkes dan Dinas Kesehatan.

selengkapnya

Menindaklanjuti arahan Presiden RI agar dilakukan perpanjangan kebijakan PPKM berbasis mikro dan lebih mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa/Kelurahan, maka diinstruksikan khsusunya pada Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali beserta Bupati dan Walikota dengan wilayah prioritas masing - masing agar mengatur PPKM mikro sampai ke tingkat RT dan RW. PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah (zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah).

Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk posko tingkat desa/kelurahan dan posko kecamatan. Kebutuhan pembiayaan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhannya. Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak 23 Februari 2021 hingga 8 Maret 2021 dengan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target selama 6 minggu berturut - turut.

selengkapnya

Pada 8 Februari 2021, Menteri Kesehatan menetapkan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) sebagai salah satu metode dalam pemeriksaan COVID-19 untuk pelacakan kontak, penegakkan diagnosis dan skrining COVID-19 dalam kondisi tertentu. Pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab terhadap ketersediaan RDT-Ag di puskesmas guna penegakkan diagnosis dan pelacakan kontak. Sedangkan penyediaan untuk fungsi skrining, dilakukan sesuai ketentuan perundang - undangan.

Penggunaan RDT-Ag harus memperhatikan kriteria pemilihan, penggunaan, alur pemeriksaan, fasilitas pemeriksaan dan petugas pemeriksa, pengelolaan spesimen, keselamatan hayati (biosafety), pencatatan dan pelaporan, penjaminan mutu pemeriksaan, dan pengelolaan limbah pemeriksaan. Untuk meningkatkan performa RDT-Ag, maka pemeriksaan dilakukan pada fase akut (dalam waktu 7 hari pertama sejak onset gejala). Performa RDT-Ag semakin menurun setelah fase akut dilalui.

selengkapnya

Selama pandemi COVID-19, Korea Selatan telah berhasil mencapai cakupan yang sangat baik untuk jaminan kesehatan nasional atau universal health coverage. Hyejin Lee dkk melakukan sebuah studi untuk melihat apakah disparitas/ status social ekonomi berpengaruh pada kesehatan berkaitan dengan kasus COVID-19 bagi peserta penerima jaminan kesehatan nasional. Studi ini menggunakan metode retrospektif dengan melibatkan 7.590 pasien terkonfirmasi COVID-19 di Korea Selatan hingga 15 Mei 2020.

Hasilnya menunjukkan bahwa tipe asuransi yang dimiliki tidak memiliki asosiasi dengan Odd Ratio fatalitas kasus. Peneliti memang menemukan adanya disparitas social ekonomi pada prevalensi dan fatalitas kasus COVID-19, namun hal tersebut bukan karena status social ekonomi, melainkan adanya kondisi kesehatan yang buruk sebelumnya pada pasien tersebut. Studi ini juga menunjukkan disparitas yang disebabkan oleh status social ekonomi rendah itu sendiri dapat dikurangi dengan penyediaan jaminan kesehatan nasional, bahkan jika sistem perawatan kesehatan runtuh. Upaya agar kondisi pandemi lebih baik, pengurangan cost-sharing, testing dan tatalaksana yang cepat, perilaku pencegahan transmisi penyakit dan kesiapsiagaan regional harus dipertimbangkan untuk dilakukan. Artikel ini dipublikasi pada The Lancet Regional Health – Western Pacific pada Desember 2020.

selengkapnya

Pada 10 Februari 2021, Presiden Jokowi menetapkan Perpres RI No.14 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres No. 99 Tahun 2020. Beberapa perubahan yang termuat diantaranya adalah ketentuan ayat (2) pasal 4 terdapat penambahan kerjasama dengan lembaga/badan internasional dalam rangka penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19; penghapusan ayat (4), (5) dan (6) pada Pasal 6 yang berisi mengenai penjelasan lebih rinci terkait ketentuan badan usaha (nasional dan internasional); perubahan ketentuan ayat (1) dan 92) Pasal 11; Penambahan Pasal 13A dan Pasal 13B diantara Pasal 13 dan Pasal 14; Penambahan Pasal 15A dan Pasal 15B diantara Pasal 15 dan Pasal 16; Perubahan ketentuan pada Pasal 19.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf o Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 130) dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 berdasarkan Peraturan Presiden ini.

selengkapnya