Pandemi COVID-19 telah membatasi beberapa kegiatan umum untuk pasien hipertensi yang menjalani Program Manajemen Penyakit Kronis di tingkat pelayanan kesehatan primer. Sebuah studi dilakukan untuk untuk mengukur kualitas hidup pasien hipertensi yang menjalani Penatalaksanaan Penyakit Kronis Program di Puskesmas Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, selama pandemi COVID-19. Studi dilakukan secara cross-sectional pada 150 pasien hipertensi yang diambil sampelnya secara acak di puskesmas dari Juni hingga September 2021.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara usia, jenis kelamin, pendidikan, status ekonomi, status pekerjaan, status perkawinan, status rumah tangga, dan lokasi tempat tinggal dengan kepemilikan asuransi kesehatan swasta. Berdasarkan hasil penelitian ini, pasien hipertensi tanpa komplikasi memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang mengalami komplikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien yang rendah antara lain berpendidikan rendah (tidak mengenyam pendidikan tinggi), pengangguran, dan berpendapatan bulanan rendah. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional pada November 2023

selengkapnya

Peta jalan 2030 telah dikembangkan oleh WHO melalui konsultasi global yang ekstensif, dengan indikator yang ditetapkan untuk mengukur kemajuan terhadap target dan pencapaian. Kompendium indikator ini memberikan daftar indikator yang direkomendasikan secara komprehensif dan standar, termasuk 70 indikator inti yang disajikan dalam kerangka monitoring dan evaluasi. Tujuan dokumen ringkasan ini untuk memandu pemantauan dan evaluasi program dan dengan demikian meningkatkan kualitas dan efektivitasnya sejalan dengan tujuan peta jalan. Metadata terperinci disediakan untuk masing-masing indikator ini untuk memfasilitasi validitas, konsistensi internal, pengukuran standar, metode estimasi, dan keterbandingan data lintas negara.

Kompendium memiliki tiga komponen utama, yakni: (1) indikator peta jalan yang dikategorikan sebagai menyeluruh, lintas sektoral, dan spesifik penyakit; (2) indikator program untuk mengukur kemajuan tingkat negara terhadap indikator peta jalan, termasuk indikator rinci untuk pelacakan rutin kegiatan, intervensi dan data morbiditas, mortalitas dan kecacatan; dan (3) indikator tambahan untuk studi khusus dan analisis ad hoc menggunakan data sekunder, yang program penyakit tropis terabaikan bukan sumber data primer.

selengkapnya

Telekonsultasi merupakan salah satu bentuk telemedicine yang berkembang pesat selama masa pandemi COVID-19. Telekonsultasi klinis memberikan pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis, dan/atau memberikan pertimbangan/saran tata laksana. Terdapat beberapa isu yang menjadi persoalan telemedicine, termasuk masalah etik dan legalitas. Sebuah studi melakukan perbandingan antara peraturan dan perundangan-undangan terkait telekonsultasi yang berlaku pada masa pre pandemi COVID-19 dengan yang berlaku pada masa pandemi. Kemudian, mengkaji isu etik dan legal yang akan timbul pada masa endemi COVID-19.

Hasil kajian studi ini menyebutkan, jika peraturan pada masa pre pandemi kembali berlaku di masa endemi, maka akan timbul isu etik dan legal, yaitu telekonsultasi hanya dapat diberikan oleh fasyankes berupa RS, telekonsultasi tidak boleh langsung antara dokter-pasien. Aplikasi yang digunakan harus dari pemerintah, atau paling tidak terdaftar di kementerian kesehatan. Penegakan diagnosa melalui telemedicine menjadi tidak sesuai standar profesi dalam hal pemeriksaan fisik, sebab sulit dilakukan. Dokter tidak boleh melakukan peresepan eletronik secara terbuka, dan dokter harus dapat membuktikan tidak ada unsur kesengajaan pada kasus kebocoran data pasien dan peretasan rekam medis elektronik. Berdasarkan kajian ini, pemerintah perlu melakukan perubahan dasar hukum telekonsultasi yang sudah ada atau membuat peraturan perundang-undangan kekhususan telekonsultasi agar dokter memiliki perlindungan hukum. Artikel ini dipublikasikan pada Journal of Indonesian Health Policy And Administration pada September 2022.

selengkapnya

Pada awal Desember 2022, WHO mempublikasikan laporan pengeluaran kesehatan global, khususnya berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19. Hasil laporan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa pada 2020, tahun yang didominasi oleh munculnya COVID-19 serta krisis kesehatan dan ekonomi yang terkait, pemerintah di seluruh dunia menghadapi tantangan berkaitan dengan kondisi tersebut. Peningkatan tajam dalam belanja pemerintah untuk kesehatan di semua tingkat pendapatan negara mendukung kenaikan belanja kesehatan ke level tertinggi baru sebesar US$9 triliun (sekitar 11% dari PDB global).

Di negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah-atas, belanja perlindungan sosial juga meningkat tajam pada saat pemerintah berupaya melindungi populasi dari dampak ekonomi COVID-19. Berbeda dengan kesehatan dan perlindungan sosial, pertumbuhan belanja pendidikan relatif rendah. Negara-negara menghadapi tantangan lebih lanjut untuk mempertahankan pengeluaran publik yang meningkat pada sektor kesehatan dan sektor sosial lainnya dalam menghadapi kondisi ekonomi makro yang memburuk dan pembayaran utang yang meningkat. Ini juga mencakup tantangan untuk mempertahankan dukungan eksternal bagi negara-negara berpenghasilan rendah, dalam hal memastikan pengurangan kemiskinan, memastikan akses ke layanan kesehatan, dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi pandemi.

selengkapnya

MERIDIAN Alumni Berbagi merupakan kerjasama Unit Alumni dan Organisasi Mahasiswa dan KAGAMA Kedokteran. Tahun ini agenda yang diselenggarakan ialah Alumni Berbagi dan Medical Charity Run-back to campus.

Alumni Berbagi digelar dalam format talkshow dengan tema karir bagi mahasiswa dan alumni muda untuk memberikan inspirasi dan wawasan kepada peserta dalam menentukan serta memantapkan jalur karir yang akan dipilih. Menteri Kesehatan RI memberikan keynote speech dalam kegiatan tersebut pada Sabtu (26/11/2022), video selengkapnya dapat disimak pada link berikut

klik disini

Minat Utama Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Prodi S2 HPM FK-KMK UGM menyelenggarakan weminar dengan tema “Transformasi Sistem Kesehatan dalam Perspektif Desentralisasi Kesehatan dan Peran Serta Swasta”, webinar telah diselenggarakan pada Rabu, 28 Desember 2022, pukul 10.00 – 12.00 WIB. Sebagai pengantar dan pembukaan diisi oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD. 

Narasumber pada webinar ini adalah Faisal Mansur, SKM, MPH (Peneliti dan Konsultan PKMK FKKMK UGM) dan terdapat beberapa pembahas diantaranya Dr. Andi Sri Juliarty R, M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan), Dr. Mohamad Subuh, MPPM (Ketua Umum Pusat ADINKES), Dr. R. Heru Ariyadi, MPH (Ketua Umum Pusat ARSADA) dan drg. I. Ichsan Hanafi, MARS (Ketua Umum Pusat ARSSI). Video dokumentasi dapat diakses pada link berikut

selengkapnya

Anggota parlemen memiliki peran penting dalam Universal Health Coverage (UHC), yang dapat mengubah masyarakat dengan memungkinkan setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang mereka butuhkan dan menghilangkan ketidaksetaraan yang ada saat ini. Peran inti pembuatan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan menempatkan anggota parlemen dalam posisi unik untuk menanggapi kebutuhan penduduk secara umum, dan konstituen mereka secara khusus. Peran itu tidak sederhana, juga tidak bebas dari tantangan. Namun, ada sejumlah alat dan pendekatan yang dapat digunakan anggota parlemen untuk melenturkan otot parlementer mereka dan memastikan UHC menjadi prioritas dan kenyataan di setiap negara.

WHO menerbitkan sebuah dokumen yang dapat memberikan arahan mengenai hal tersebut, seperti halnya pendekatan-pendekatan sukses yang diadopsi oleh negara-negara lain yang dapat dipelajari. Setiap bagian dari buku pegangan ini dirancang sebagai sumber daya yang berdiri sendiri, memberikan ringkasan penjelasan tentang masalah yang relevan dan bagaimana hal itu dapat digunakan untuk memajukan UHC. Tiap bagiannya juga dilengkapi dengan rekomendasi dari WHO dan IPU, tindakan yang dapat dipertimbangkan oleh anggota parlemen, contoh negara, dan takeaways kunci dan pesan. Pembaca yang membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang UHC juga dapat merujuk sumber daya dan bahan referensi yang tercantum dalam dokumen ini.

selengkapnya

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia memerlukan kebijakan cost sharing yang tepat, terutama untuk penyakit yang membutuhkan pembiayaan terbesar. Sebuah studi dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk membayar dibawah program JKN pada pasien dengan penyakit katastropik di Yogyakarta, Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi cross-sectional menggunakan kuesioner terstruktur melalui wawancara langsung.

Hasilnya, dua dari setiap lima (41,2%) peserta memiliki kemauan untuk membayar cost sharing. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta di Yogyakarta tidak memiliki kemauan untuk membayar pembagian biaya di bawah skema JKN. Beberapa faktor seperti jenis kelamin, pendidikan, ukuran keluarga, pekerjaan, pendapatan individu, pendapatan rumah tangga, tempat pengobatan, rencana asuransi kesehatan, dan apakah seseorang menerima rawat inap atau rawat jalan ditemukan mempengaruhi keinginan untuk membayar dengan skema cost sharing. Ada tiga langkah yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk membayar dengan skema cost sharing, diantaranya penyesuaian premi dengan sosial ekonomi, sosialisasi menyeluruh mengenai prinsip, paket manfaat, hingga tingginya biaya untuk perawatan penyakit katastropik, serta peran pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanannya.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk menganalisis pola penggunaan layanan, rujukan, dan pengeluaran perawatan HIV di bawah Skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan cakupan pengobatan HIV. Sejak September 2020, diperkirakan 543.100 orang di Indonesia hidup dengan HIV, namun hanya 352.670 (65%) yang sadar status mereka, dan hanya 139.585 (26%) yang menjalani pengobatan. Indonesia berupaya untuk memperluas tanggapan terhadap HIV. Salah satunya dengan menggantikan pendanaan donor yang menurun melalui cakupan layanan HIV/AIDS via JKN. Studi dilakukan dengan metode kuantitatif – cross-sectional guna menilai situasi terkini, cakupan layanan dan pengeluaran di bawah skema yang didanai asuransi kesehatan domestik di Indonesia.

Hasilnya, sebagian besar pasien HIV (81%) yang pertama kali mencari perawatan di tingkat layanan primer dirujuk ke rumah sakit. 72,5% dari pasien HIV menerima pengobatan antiretroviral (ART) melalui JKN; 22% di tingkat perawatan primer; dan 78% di rumah sakit. Tingkat rujukan dari fasilitas perawatan primer publik hampir dua kali lipat (45%) dari penyedia swasta (24%). Tujuan rujukan umum adalah rumah sakit tingkat yang lebih tinggi: Kelas B 48%, dan Kelas C 25%, diikuti oleh Kelas A terendah di 3%. Dari temuan ini, terlihat masih kurangnya representasi ODHA (Orang yang Hidup dengan HIV) yang telah ditanggung oleh JKN karena 25% dari total ODHA yang menggunakan ART dapat memperoleh akses melalui skema lain.

selengkapnya

Sebuah studi dilakukan untuk menguji pengaruh faktor layanan internal (penyedia layanan,proses layanan, dan lingkungan layanan) pada kualitas layanan dan loyalitas perilaku pasien di Puskesmas Indonesia. Studi cross-sectional ini dilakukan di 14 kabupaten di provinsi Aceh pada September-Desember 2020. Data dikumpulkan di 102 PHC yang dipilih secara acak dari 137 Puskesmas yang memiliki Unit Rawat Inap di provinsi.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa dua elemen layanan layanan faktor internal (penyedia layanan dan lingkungan layanan) berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan Puskesmas. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada loyalitas perilaku pasien terhadap Puskesmas. Namun kualitas layanan tidak berfungsi sebagai variabel intervening antara faktor layanan internal (penyedia layanan, proses layanan, dan lingkungan layanan) dan loyalitas perilaku pasien. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan berpengaruh langsung terhadap loyalitas perilaku pengguna puskesmas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan loyalitas pasien untuk menggunakan layanan primary health care, kualitas layanan harus ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas penyediadan lingkungan fisik dan sosial di puskesmas. Artikel ini dipublikasikan di F100Research Journal pada Mei 2022.

selengkapnya