Dalam situasi pandemi COVID-19, hampir semua masyarakat harus mengikuti dan mematuhi berbagai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bagian Deputi perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan bekerja sama dengan UN Woman menerbitkan sebuah panduan yang dapat digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga atau organisasi pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan perempuan pekerja migran Indonesia.

panduan ini sebagai upaya meningkatkan perlindungan hak perempuan Indonesia pada masa pandemic COVID-19. Panduan ini meliputi panduan pencegahan, penanganan dan pemulihan sebelum bekerja, pada masa bekerja dan pada masa repatriasi dan purna kerja. Adapun target intervensinya ditujukan untuk perempuan pekerja migran yang terpapar COVID-19 dan terdampak secara ekonomi dan sosial, kerentanan mengalami kekerasan berbasis gender dan perdagangan manusia.

Selengkapnya

World Bank Indonesia meluncurkan virtual event yang membahas Public Expenditure Review Indonesia tahun 2020, yang disiapkan atas kolaborasi pemerintah Indonesia dan World Bank. Laporan virtual event membahas beberapa hal, yakni: 1) apakah tingkat belanja Indonesia berkelanjutan dan memadai untuk mengatasi tantangan pembangunan Indonesia, baik secara agregat maupun di dalam sektor? Bentuk pengeluaran dan reformasi penerimaan pajak apa yang dibutuhkan untuk memulihkan ruang fiskal paska COVID-19?; 2) Apakah sumber daya publik telah digunakan secara efisien dalam memberikan layanan publik? Apa instrumen utama bagi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas belanja?; dan 3) Apakah sumber daya publik telah digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan Indonesia?.
link terkait klik disini

Kegiatan ini berlangsung pada 22 – 25 Juni 2020 pada pukul 09.00 – 11.00 wib. Reportase dan materi kegiatan dapat diakses pada link berikut

reportase hari 1    hari 2    hari 3    hari 4

Dalam situasi kompleksitas lingkungan kesehatan seperti saat ini, perubahan adalah sesuatu yang biasa. Penerapan teknologi membantu mengubah cara pandang kita untuk melakukan manajemen pasien dan proses keterlibatan dari sisi tenaga kesehatan. Pelayanan kesehatan tentu saja berusaha keras memberikan pelayanan dengan kualitas tinggi dan bebas error. Dalam membantu mendukung ketercapaian hal tersebut, Harvard Medical School menawarkan sebuah program menarik, yakni Safety, Quality, Informatics and Leadership (SQIL).

Program komperhensif ini bertujuan untuk memfasilitasi para tenaga kesehatan dalam membentuk skill kepemimpinan yang unggul baik secara lokal maupun global. Terdapat empat tema program utama, yakni patient safety, qulity improvement, informatics dan leadership. Kandidat partisipan dalam program ini paling tidak sudah menyelesaikan program master/S2 atau sedang menempuh studi doctoral dengan gambaran partisipan terbesar berasal dari Asia (40%).

selengkapnya

Penggunaan masker merupakan bagian komprehensif dalam pencegahan penyebaran penyakit pernapasan yang berasal dari virus, termasuk COVID-19. Masker digunakan untuk perlindungan bagi orang sehat atau sebagai kontrol sumber virus. Namun, penggunaan masker tetap perlu dilengkapi dengan perilaku kontrol kebersihan lainnya seperti mencuci tangan dengan sabun, pembatasan jarak dan tindakan yang mendukung pencegahan transmisi.

Petunjuk penggunaan masker yang diterbitkan WHO ini sebagai update pedoman sebelumnya (6 April 2020) dengan semakin banyak hasil studi yang menyebutkan relevansi penggunaan masker dalam mencegah transmisi virus. Secara spesifik, WHO mengatur penggunaan jenis masker berdasarkan siapa pelakunya, setting lokasi yang ditentukan, tujuan penggunaan dan tipe masker yang perlu diguanakan (masker medis/ maskes non-medis). Tidak hanya itu, manajemen pemilihan jenis masker kain dan tujuan penggunaannya juga diatur oleh WHO, berikut dengan manajemen pengelolaan masker yang telah digunakan demi menjaga penyebaran transmisi secara tidak langsung.

Selengkapnya

Pandemi COVID-19 yang berkaitan dengan penularan melalui droplet infeksius, tentu menjadi perhatian saat ini. Berdasarkan cepatnya proses transmisi dan tingkat fatalitas kasus yang tinggi, maka penelusuran resiko dan analisa prognosis penting untuk dilakukan. Obesitas diketahui memiliki hubungan dengan gangguan sistem imunitas, yang berdampak pada tingginya kerentanan tubuh terhadap infeksi COVID-19.

Sebuah systematical review menggunakan empat basis data utama: Cochrane, MEDLINE, EMBASE dan PubMed dilakukan oleh Alice Tamara dan Dicky L. Tahapary untu meninjau hubungan antara obesitas dan prognosis kasus COVID-19. Hasilnya menunjukkan bahwa obesitas termasuk pada resiko independen dan merupakan faktor prognosis berdasarkan tingkat keparahan dari kasus COVID-19 yang memerlukan perawatan medis lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, kelompok obesitas perlu menjadi kelompok yang perlu diperhatikan baik dalam bentuk intervensi treatmen yang agresif ataupun pencegahan penyakit pada kelompok rentan ini. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Diabetes & Metabolic Syndrome yang diakses dari laman Elsevier pada Mei 2020.

selengkapnya

Seperti yang kita ketahui, virus COVID-19 dapat menular antar manusia melalui kontak secara langsung. Sebuah riset dilakukan oleh Derek K Chu et al, untuk menginvestigasi efek dari melakukan pembatasan sosial, penggunaan face mask, dan pelindung mata dari transimisi virus pada setting pelayanan dan non pelayanan kesehatan. Riset ini menggunakan metode sistematikal review dan meta-analisis dari seluruh database yang ada hingga 3 Mei 2020. Temuan riset ini mendukung pemberlakukan pembatasan sosial sejauh 1 meter/lebih dan penyediaan perhitungan kuantitatif untuk pelacakan kontak/contact tracing.

Penggunaan face mask, respirator dan pelindung mata dalam setting kesehatan/non kesehatan perlu diinformasikan secara luas sesuai dengan konteksnya, berdasarkan temuan yang menunjukkan bahwa penggunaan ketiga hal tersebut berpengaruh pada penurunan resiko infeksi virus. Penelitian lanjutan melalui robust randomized trials perlu dilakukan untuk menguatkan bukti intervensi dengan lebih baik, namun hasil systematic review ini sudah sangat kuat sebagai panduan sementara dalam menghadapi COVID-19 saat ini.

selengkapnya

Peraturan Gubernur 51 Tahun 2020 ini dibuat sebagai panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif. Tujuannya antara lain meningkatkan partisipasi untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta, mendorong agar diterapkannya PHBS dan secara sadar mematuhi protokol kesehatan, dan mendorong pemulihan aspek kehidupan sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak.

Secara umum, pada masa transisi, akan diberlakukan 4 hal utama, yaitu (1) Penerapan PHBS pencegahan COVID-19; (b) Peningkatan penanganan kesehatan; (c) Penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat; (d) Pengendalian moda transportasi.

selengkapnya

Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi di seluruh dunia, demikian halnya mengubah cara hidup manusia dengan memunculkan istilah kondisi normal baru dimana masyarakat pada akhirnya harus hidup berdampingan dengan ancaman virus COVID-19.

Pada 27 Mei 2020, Menteri Dalam Negeri menetapkan sebuah dokumen regulasi untuk membantu memberikan pedoman sebagai upaya mengembalikan aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan pada kondisi sebelum terjadinya COVID-19. Pada dokumen ini, dijelaskan secara lengkap mengenai pemetaan kondisi persebaran infeksi COVID-19, Kemampuan pemerintah dalam penanganan kesehatan masyarakat yang terinfeksi COVID-19, Kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penelusuran kontak dan lain sebagainya.

Selengkapnya

Pedoman tata laksana COVID-19 yang diterbitkan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bersifat multidisiplin dan dibuat untuk memudahkan tenaga medis yang berada pada garda terdepan untuk mengaskses informasi terkait penanganan COVID-19 terbaru di Indonesia. Pedoman ini disusun atas prakarsa perhimpunan profesi kedokteran untuk peningkatan pelayanan COVID-19. Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan penyakit COVID-19. Terdapat 10 topik besar panduan yang ada pada pedoman ini yang di - update pada 16 Mei 2020.

selengkapnya

Presiden RI melalui Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2020 resmi menaikkan iuran BPJS untuk kelas I dan II setelah sebelumnya ada penurunan. Kenaikan iuran ini berlaku pada 1 Juli 2020, khususnya pada kelompok peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Adapun rincian iuran tersebut yakni Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II dan Rp 42.000 untuk kelas III (dengan biaya yang dibayar oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 16.500 sebagai bantuan iuran). Pada 2021 nanti, Rp 35.000 ditanggung oleh PBPU dan BP, sementara hanya Rp 7.000 yang hanya dibayar oleh pemerintah pusat/daerah sebagai bantuan iuran.

Untuk April, Mei dan Juni 2020, peserta PBPU dan BP membayar Rp 25.500 untuk kelas III, Rp 51.000 untuk kelas II dan Rp 80.000 untuk kelas I. Sementara Januari, Februari dan Maret 2020, peserta membayar Rp 42.000 untuk kelas III, Rp 110.000 untuk kelas II dan Rp 160.000 untuk kelas I. Regulasi ini resmi diterbitkan di Jakarta pada 6 Mei 2020.

Selengkapnya