Sebuah riset dilakukan untuk mendokumentasikan dampak kebijakan terkait PSBB terhadap kunjungan pasien penanganan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta. Sejak Januari sampai 7 Agustus 2020, terdapat 24 regulasi tingkat nasional dan daerah, dimana 100 regulasi mengatur mengenai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bersamaan dengan penerbitan kebijakan tersebut, pada 25 Maret – 5 Juli 2020 jumlah angka kunjungan pasien penanganan COVID-19 di rumah sakit fluktuatif. Walaupun pemerintah pusat dan daerah telah menerapkan kebiajakan untuk mentupayakan pembatasan sosial, kunjungan pasien rumah sakit baik itu pasien dalam pengawasan dan pasien konfirmasi positif masih belum menunjukkan penurunan secara signifikan.

Selama Maret hingga Juli, tidak terjadi lonjakan pasien yang ekstrim yang melampaui kapasitas kesehatan setempat. Artinya kebijakan pembatasan sosial ini mampu menekan tingkat kunjungan pasien. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki waktu untuk menyiapkan kapasitas lonjakan (surge capacity) dengan memperbaiki maupun meningkatkan kapasitas layanan kesehatan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada April 2021.

Selengkapnya

The Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) dari WHO meminta Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) untuk memberikan dukungan untuk meninjau bukti keamanan vaksinasi pada wanita hamil dan menyusui. Hal ini dilakukan terkait adanya ketidakpastian tentang keamanan vaksinasi terutama bagi wanita hamil. bukti yang terkait dengan masalah ini terbatas, karena uji klinis vaksin sebelum pemberian lisensi biasanya tidak mencakup wanita hamil dan menyusui. Laporan yang tersedia juga memberikan data pasca perizinan yang terbatas, karena sekali lagi, wanita hamil biasanya tidak disertakan dalam uji klinis.

Laporan ini menyajikan tinjauan pustaka yang relevan tentang keamanan vaksinasi wanita hamil. Selain meninjau literatur yang diterbitkan, GACVS menghubungi otoritas pengatur dan perusahaan farmasi untuk mendapatkan hasil yang berkelanjutan program surveilans untuk vaksin yang mengandung pertusis dan meningokokus pada wanita hamil.

selengkapnya

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan guncangan ganda, pada kesehatan dan ekonomi. Pada 1 Maret 2021, COVID-19 telah menelan korban lebih dari 2,5 juta jiwa dan memicu resesi ekonomi yang melampaui kemerosotan ekonomi sejak Perang Dunia II. World Bank mempublikasikan sebuah makalah mengenai topik kesehatan, nutrisi dan populasi (health, nutrition and population). Hampir semua negara merespon dengan peningkatan pengeluaran yang pesat selama 2020 untuk mengendalikan pandemi serta melindungi masyarakat, bisnis dan pekerjaan.

Makalah ini terbagi menjadi 2 bagian besar. Bagian pertama, membahas dampak dari pandangan makro fiskal pada tiga sumber utama pengeluaran kesehatan. Proyeksi penurunan belanja pemerintah per kapita untuk kesehatan diperkirakan akan terjadi bersamaan dengan penurunan tingkat pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan dan kemungkinan penurunan pembangunan bantuan kesehatan. Bagian kedua, membahas pilihan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran di bidang kesehatan. Pilihan ini mencakup strategi untuk membuat penyesuaian fiskal dan penyaluran ke bagian yang paling tepat sejalan dengan menjaga kestabilan neraca skema jaminan kesehatan sosial.

Selengkapnya

Kementerian Agama, mempublikasikan SE Nomor 3 Tahun 2021 dengan tujuan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan protokol kesehatan, sekaligus mencegah dan mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat dari resiko COVID-19. Umat Islam wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan sesuai syariah, dengan menganjurkan sahur dan buka puasa di rumah masin - masing. Dalam kegiatan buka puasa bersama, tetap harus dilaksanakan dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas dan menghindari kerumunan. Demikian halnya pada pelaksanaan shalat berjamaah, ibadah itikaf, tadarus qur’an, peringatan nuzulul qur’an. Pengajian, ceramah, taushiyah, kultum Ramadan dan kuliah shubuh dilakukan dengan durasi paling lama 15 menit.

Vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan di bulan Ramadan berpedoman pada fatwa MUI Nomor 13 tahun 2021 dan hasil ketetapan fatwa ormas lainnya. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2O21 dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, kecuali jika perkembangan COVID-19 semakin negatif berdasarkan pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk seluruh wilayah negeri atau pemerintah daerah di daerahnya masing - masing.

selengkapnya

Pedoman ini merupakan inovasi dari World Health Organizaton (WHO), didorong oleh kebutuhan mendesak akan kolaborasi global untuk memberikan panduan COVID-19 yang dapat dipercaya dan terus berkembang yang menginformasikan kebijakan dan praktik di seluruh dunia. WHO telah bermitra dengan lembaga non profit Magic Evidence Ecosystem Foundaton (MAGIC) untuk dukungan metodologi dan pengembangan serta penyebarluasan guna pencegahan dan pengobatan COVID-19.

Pedoman ini akan memasukkan rekomendasi baru tentang terapi lain untuk COVID-19 dan pembaruan dari rekomendasi sebelumnya. Oleh karena itu, pedoman ini ditulis, disebarluaskan, dan diperbarui di MAGICapp, dengan format yang ramah pengguna dan struktur yang mudah dinavigasi yang mengakomodasi bukti dan rekomendasi yang diperbarui secara dinamis, dengan fokus pada apa yang baru namun tetap mempertahankan pedoman yang disusun sebelumnya.

selengkapnya

Sebuah penelitian dilakukan melalui Rapid Analysis dengan Media Content Analysis melalui data sekunder berupa kebijakan COVID-19 Kota Surakarta pada sektor pemerintahan, sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan, periode Maret - Mei 2020. Analisis dilakukan dengan model segitiga kebijakan dan SWOT. Terdapat 22 kebijakan dengan aktor Walikota Surakarta, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama Kota Surakarta serta konteks meliputi keenam sektor tersebut.

Dirumuskan 5 model strategi utama, yakni: (1) Membentuk kebijakan turunan terkait sanksi pelanggaran; (2) Membentuk dan mensosialisasikan buku pedoman untuk masyarakat meliputi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 beserta edukasi hukum; (3) Memfokuskan strategi pada pemberdayaan masyarakat dengan kerjasama stakeholder lain; (4) Membentuk situs/aplikasi khusus sebagai sarana informasi dan komunikasi risiko; dan (5) Memformulasikan kebijakan pada sektor ekonomi kreatif. Pemkot Surakarta telah responsif menetapkan kebijakan derivatif yang selaras dengan pemerintah pusat dengan mengaplikasikan 5 model strategi utama untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia.

selengkapnya

Keterlibatan mahasiswa kedokteran dalam membantu menangani kasus COVID-19 di pusat kesehatan masih menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Sejumlah peneliti melakukan survey guna mengevaluasi kondisi persiapan dan persepsi dari mahasiswa kedokteran sebagai sukarelawan dalam menangani COVID-19. Survey dilakukan berbasis website pada seluruh mahasiswa kedokeran Indonesia. Hasilnya, 48,7% responden menyatakan kesediaannya untuk menjadi relawan, sementara 18,6% memiliki kesiapan yang memadai untuk berlatih. Pelajar laki - laki, pelajar dengan pengalaman kerja sukarela sebelumnya di bidang kesehatan atau non kesehatan, dan pelajar dari universitas negeri atau tinggal di Indonesia Tengah (versus Jawa) memiliki nilai yang lebih tinggi untuk kesediaan menjadi sukarelawan.

Kekurangan tenaga medis, rasa tanggung jawab, dan permintaan para pemangku kepentingan menjadi alasan utama meningkatkan kemauan responden untuk menjadi sukarelawan; sedangkan sebaliknya, takut akan kesehatannya sendiri, ketiadaan obat COVID-19, dan rasa takut merugikan pasien adalah faktor utama yang mengurangi kesediaan mereka untuk menjadi sukarelawan. Temuan ini menunjukkan bahwa pelatihan dan perlindungan yang tepat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa para mahasiswa dapat menjadi sukarelawan secara efektif dalam pandemi ini. Pembuat kebijakan tidak boleh mengabaikan potensi mahasiswa kedokteran sebagai pendukung sistem kesehatan.

selengkapnya

WHO baru saja mempublikasikan sebuah panduan untuk melalukan sistem kontrak pada pemberian pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Ketersediaan dokumen panduan ini bukan untuk mengadvokasi agar sistem kontrak menjadi jawaban bagi semua negara, namun jika kemudian sebuah negara melakukan sistem kontrak, mereka bisa merujuk pada dokumen ini.

Panduan tersebut menguraikan proses langkah demi langkah untuk melakukan sistem kontrak di kondisi darurat yang diatur pada empat langkah utama, yakni : 1) Penentuan tujuan dan struktur kontrak; 2) Perencanaan proses pengadaan; 3) Pengadaan dan penandatanganan kontrak; dan 4) Pemantauan hubungan kontraktual. Pada setiap langkah-nya, panduan ini menguraikan keputusan utama yang harus diambil, risiko yang melekat (terutama dalam kesehatan di konteks darurat/emergency), dan bagaimana hal tersebut dapat dimitigasi secara praktikal.

selengkapnya

Saat ini, kelompok kandidat penerima vaksin COVID-19 sedang disiapkan sebagai salah satu cari mengakhiri pandemi, namun pasien kanker dengan imuosupresan tidak termasuk kriteria penerima vaksin. Sebuah riset dilakukan guna membahas pilihan yang dapat diambil untuk memberikan vaksin yang aman pada pasien kanker dengan imunnosupresan menggunakan metode literature review.

Hasilnya didapatkan 200 artikel yang kemudian dikurasi menjadi 13 artikel sesuai kriteria inklusi. Berdasarkan literatur, pasien kanker yang mengalami imunosupresi memiliki pilihan untuk menggunakan vaksin yang saat ini sedang dikembangkan, dengan tetap melibatkan kewaspadaan untuk vaksin hidup yang dilemahkan dan resiko potensi penularan. Waktu vaksinasi juga perlu disesuaikan sebelum atau setelah kondisi imunosupresif. Selain itu, kekebalan COVID-19 yang lebih lengkap dapat dicapai melalui sinergi antara vaksinasi individu dan kekebalan kelompok (herd immunity) . Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Berkala Epidemiologi Universitas Airlangga pada Januari 2021.

selengkapnya

Pada 19 Maret 2021, MUI keluarkan Fatwa No. 14 tahun 2021 terkait yang menyatakan hukum penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca pada saat ini adalah dibolehkan (mubah). Terdapat 5 alasan yang mendasari fatwa MUI ini termasuk karena kebutuhan kondisi mendesak yang menduduki kondisi darurat, keterangan ahli tentang adanya bahaya (risiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19, serta ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (herd immunity). 

Vaksin COVID-19 AstraZeneca yang ada di Indonesia adalah produksi SK Bioscience Co. Ltd., Andong, Korea Selatan. MUI pun meminta pemerintah terus mengikhtiarkan ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci serta mewajibkan umat Islam berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan bebas dari wabah COVID-19.

selengkapnya