Badan Layanan Umum (BLU) sebagai organisasi pemerintah yang mengutamakan pelayanan publik telah turut andil dalam program-program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Di antaranya, BLU rumpun kesehatan khususnya rumah sakit menjadi rujukan penanganan pasien Covid dan BLU pendidikan tetap berjalan untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia Indonesia di tengah sejumlah pemberlakuan pembatasan aktivitas.

Acara telah terselenggara pada tanggal 19 Maret 2021, namun bapak/ibu dapat menyimak hasil kegiatan dan materi presentasi melalui link berikut

selengkapnya

Sebuah riset meta analisis dilakukan dengan menggunakan systematic literature review untuk menilai hubungan konsumsi junk food dengan gejala gangguan kesehatan mental. Sumber data dipilih dari artikel Pubmed dan Science Direct yang diterbitkan pada 2010 hingga 2020. Dari 5.079 judul artikel diperoleh, tujuh diantaranya memenuhi persyaratan yang relevan untuk meta analisis.

Hasilnya menunjukkan hubungan positif signifikan antara seringnya konsumsi junk food dengan potensi gejala masalah kesehatan mental. Masalah - masalah ini bisa diderita oleh semua kategori umur, termasuk anak - anak dan remaja. Di sisi lain, konsumsi junk food secara rutin/sering ditambah dengan merokok dan minum alkohol, serta kondisi obesitas, berkontribusi pada tumbuhnya masalah kesehatan mental. Penting bagi pembuat kebijakan mengetahui hasil penelitian ini dan mengembangkan pengendalian konsumsi junk food, terutama untuk anak - anak, guna meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat terhadap akibat negatif dari masalah kesehatan mental.

selengkapnya

Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas, dan FKM UI menerbitkan sebuah laporan yang dimaksudkan untuk memberikan informasi berkualitas bagi pembuat keputusan di Indonesia. Analisis ini berfokus pada intervensi non-medis dengan menyajikan skenario beserta dampak yang mungkin terjadi di setiap skenario. Secara umum, laporan ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menyajikan analisis yang dilakukan pada masa awal penularan. Bagian ini fokus pada transmisi COVID-19 di tingkat nasional dan menyajikan dua model epidemiologi yang memprediksi kemungkinaan kasus COVID-19 yang membutuhkan rawat inap.

Bagian ini juga menyajikan eksplorasi potensi kematian COVID-19 secara nasional. Tersaji model epidemiologi di dua provinsi yang berisiko tinggi untuk mewakili gambaran kondisi daerah. Bagian kedua laporan memberikan gambaran tentang penularan yang terjadi setelah diterapkan PSBB. Di bagian ini, kasus baru dan kematian diproyeksikan di tingkat nasional dan daerah. Pemodelan untuk kasus dan kematian juga mengikuti pendekatan yang sama. Tersaji indikator untuk pemantauan epidemi COVID-19 di Indonesia yang dibangun atas latar belakang Indonesia dengan keberagaman konteks dan sumber daya yang terbatas.

Selengkapnya

Campak merupakan salah satu penyebab utama kematian global pada balita. Adanya kelompok yang menolak imunisasi menyebabkan penurunan cakupan imunisasi. Pesan anti vaksin diketahui tersebar luas di media sosial. Identifikasi perilaku penolakan vaksin dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi program yang efektif. Sebuah penelitian dilakukan oleh Dwi Meilani dkk untuk mengetahui pandangan dari 2 komunitas anti vaksin di grup Facebook.

Hasil penelitian menemukan bahwa faktor penentu, seperti pengetahuan, keyakinan dalam perilaku kesehatan dan pencegahan penyakit, agama, budaya, dan kebijakan pemerintah berperan dalam membentuk persepsi informan tentang vaksin dan risiko penyakit. Faktor desain program vaksinasi dan keandalan sumber penghasil vaksin ditemukan menjadi faktor penghambat bagi informan untuk menerima vaksin. Kementerian Kesehatan disarankan agar meningkatkan kampanye vaksinasi melalui media sosial, melakukan kajian pengembangan vaksin, dan meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan terkait vaksin agar teknik komunikasi yang disampaikan dapat lebih efektif. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional pada Februari 2021.

selengkapnya

Pendekatan sistem faktor manusia dan ergonomi (HFE) menawarkan model untuk menyesuaikan sistem kerja dan proses perawatan sebagai respons terhadap krisis perawatan kesehatan seperti COVID-19. Menggunakan Sistem Engineering Initiative for Patient Safety (SEIPS), sebuah model sistem kerja dan keselamatan pasien, peneliti berusaha menjelaskan berbagai hambatan sistem kerja dan pengalaman fasilitator yang dialami oleh petugas kesehatan selama krisis COVID-19.

Peneliti mengusulkan lima prinsip yang didasarkan pada pendekatan sistem HFE yang terkait untuk pandemi baru, diantaranya: (a) patuh pada local-expertise , (b) memfasilitasi perilaku adaptif, (c) meningkatkan interaksi antara elemen sistem dan level di sepanjang perjalanan pasien, (d) flesksibel merubah tujuan proses yang ada dan (e) mendorong pembelajaran berkelanjutan yang dinamis. Artikel ini dipublikasikan pada International Journal for Quality in Health Care, pada Januari 2021.

selengkapnya

WHO mengeluarkan Rencana Kesiapan dan Respon Strategis COVID-19 untuk 2021 dan dokumen yang menyertainya yang bertujuan untuk memandu tindakan terkoordinasi yang harus diambil di tingkat nasional, regional, dan global untuk mengatasi tantangan yang sedang berlangsung dalam menanggapi COVID-19, mengatasi ketidakadilan, dan plot jalan keluar dari pandemi. Rencana Kesiapan dan Respons Strategis 2021 disusun berdasarkan pelajaran tentang virus dan respons kolektif selama 2020, dilanjutkan dengan menerjemahkan pengetahuan ke dalam tindakan strategis.

Rencana ini dibangun di atas pencapaian dan juga berfokus pada tantangan baru, untuk mengurangi, misalnya, risiko yang terkait dengan varian baru. Rencana tersebut juga mempertimbangkan jalan yang harus kita tempuh menuju pengiriman diagnostik dan vaksin yang aman, adil dan efektif sebagai bagian dari keseluruhan strategi untuk berhasil mengatasi pandemi COVID-19.

selengkapnya

Studi pembelajaran penanganan COVID-19 disusun oleh tim Gugus Tugas Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan dari WHO Indonesia. Studi ini mencakup 11 topik yang terdiri dari : 1) Aspek kesehatan (kapasitas keamanan kesehatan, kapasitas pelayanan kesehatan, upaya promotif - preventif dan manajemen respons) dan 2) Aspek non-kesehatan (pemanfaatan inovasi teknologi berbasis litbang, pengelolaan ekonomi, penyelenggaraan pendidikan, kehidupan beragama di masa pandemi, peran tokoh dan organisasi keagamaan, kehidupan social budaya, perlindungan perempuan, anak dan pemuda, serta sistem dan mekanisme perlindungan sosial). Data dan informasi dikumpulkan melalui empat metode, yakni studi literatur, analisis data sekunder, wawancara berkelompok (FGD), dan sumber info lainnya. Publikasi ini diterbitkan pada 22 Februari 2020.

selengkapnya

Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kab/kota, tenaga kesehtaan, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh pemerintah pusat, dengan melibatkan pemerintah daerah propinsi, kab/kota dan badan hukum/badan usaha. Pelaksanaannya dilakukan melalui vaksinasi program dan vaksinasi gotong royong. Penerima vaksin baik vaksinasi program dan vaksinasi gotong royong tidak dipungut biaya/gratis.

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan bertahap sesuai kesediaan vaksin. Penetapan kelompok penerima vaksin, terbagi atas : 1) tenaga keshetaan, asisten kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, 2) masyarakat lanjut usia dan tenaga pelayanan publik, 3) masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial dan ekonomi serta 4) masyarakat lainnya. Regulasi ini juga memuat pembahasan lainnya mengenai persiapan pelaksanaan vaksin hingga intervensinya. Pada saat peraturan menteri ini berlaku, peraturan menteri kesehatan No. 84 Tahun 2020 ditarik dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini ditetapkan pada 24 Februari 2021.

selengkapnya

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sudah masuk ke tahap 2 dengan target kelompok usia lanjut dan pekerja publik. Vaksinasi untuk target kelompok ini akan dimulai di Jakarta dan ibu kota provinsi untuk seluruh provinsi di Indonesia. Namun dalam fase awal diprioritaskan dahulu untuk Jawa dan Bali dimana lebih dari 65 persen kasus COVID-19 nasional tercatat.

Mekanisme pendaftarannya terbagi menjadi dua, yakni berbasis fasilitas kesehatan (pemerintah) dan vaksinasi massal di tempat. Mekanisme berbasis faskes disediakan melalui link yang ada di website Kemenkes dan KPCPEN. Nantinya vaksin akan diberikan sesuai dengan lokasi fasyankes (baik RS atau puskesmas) terdekat. Mekanisme massal diselenggarakan oleh organisasi/instansi yang bekerjasama dengan Kemenkes dan Dinas Kesehatan.

selengkapnya

Menindaklanjuti arahan Presiden RI agar dilakukan perpanjangan kebijakan PPKM berbasis mikro dan lebih mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa/Kelurahan, maka diinstruksikan khsusunya pada Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali beserta Bupati dan Walikota dengan wilayah prioritas masing - masing agar mengatur PPKM mikro sampai ke tingkat RT dan RW. PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah (zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah).

Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk posko tingkat desa/kelurahan dan posko kecamatan. Kebutuhan pembiayaan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhannya. Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak 23 Februari 2021 hingga 8 Maret 2021 dengan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target selama 6 minggu berturut - turut.

selengkapnya