Sebuah pertemuan komite darurat dilakukan oleh Direktur Jendral WHO menindaklanjuti wabah virus coronavirus 2019 yang baru - baru ini terjadi di Tiongkok dan dikabarkan mulai menyebar ke Korea, Jepang, Thailand dan Singapura. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan saran dan membuat keputusan akhir pada Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).

Pada 23 Januari 2020, Komite Emergensi berukumpul kembali untuk mempelajari informasi yang diberikan oleh otoritas Tiongkok tentang evolusi epidemiologis terbaru dan langkah - langkah manajemen resiko yang diambil. Saat ini dilaporkan terjadi peningkatan jumlah kasus, dugaan kasus, provinsi yang terkena dampak dan proporsi kematian sebesar 4% (17 dari 557) dengan kondisi rincian wabah terlampir. Berdasarkan hasil pertemuan yang diikuti oleh berbagai pihak, Komite Emergensi memformulasikan beberapa saran dan masukan ke WHO, penduduk Tiongkok, negara - negara lainnya dan masyarakat global. Artikel ini dipublikasikan di Newsroom WHO pada 23 Januari 2020.

selengkapnya

Pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk pekerja perempuan sejak sebelum kehamilan hingga hari pertama kehidupan perlu dilakukan, mengingat begitu banyak resiko yang dimiliki oleh pekerja perempuan. Sebuah riset dilakukan oleh Tri Martiana dkk pada 500 pekerja wanita di sebuah kawasan industri di Jawa Timur dengan tujuan untuk memberikan gambaran karakteristik layanan kesehatan ibu dan anak pekerja perempuan dengan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa cakupan imunisasi dasar pada anak sangat baik, dimana 99% pekerja memberikan imunisasi dasar.

Sebagian besar pekerja wanita telah secara rutin melakukan pemeriksaan kehamilan (56,6%), dimana mayoritas pemeriksaan dilakukan pada bidan (67%) dan proses persalinan dilakukan melalui bidan (43,05%). 47,7% pekerja telah memberikan ASI Eksklusif. Layanan kesehatan ibu dan anak sudah cukup dapat diterima dengan baik, hanya saja promosi kesehatan dan penyediaan layanan KIA tetap harus dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan hasil yang lebih optimal dan mengurangi proses pemeriksaan dan persalinan pada dukun. Artikel ini dipublikasikan pada Indian Journal of Public Health Research and Development pada Mei 2019.

selengkapnya

Sebuah riset dilakukan oleh Heny Lestary, Sugiharti dan Suparmi yang bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan jaminan kesehatan untuk pemeriksaan kehamilan dan pelayanan persalinan pada ibu hamil dan bersalin. Riset ini melibatkan 517 responden yang berasal dari Kota Bandar Lampung, Kota Pelembang, Kab Lebak, Kab Karawang, Kota Semarang, Kota Surabaya, dan Kota Makasar.

Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 11% responden tidak memiliki jaminan kesehatan. Dari responden yang memiliki jaminan kesehatan, hanya 73,0% diantaranya yang memanfaatkan untuk pemeriksaan kehamilan dan 88,3% memanfaatkan untuk persalinan. Analisis multivariat menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berhubungan dengan pemanfaatan jaminan kesehatan untuk pemeriksaan kehamilan, dan persalinan. Sosialisasi lebih luas masih dibutuhkan agar pemanfaatan jaminan kesehatan untuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan semakin tinggi, terutama pada Pasangan Usia Subur (PUS). Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Ekologi Kesehatan Kementerian Kesehatan pada Desember 2019.

selengkapnya

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selalu mengalami defisit anggaran, sehingga pemerintah terus berupaya untuk meminimalkan defisit anggaran dengan meningkatkan besaran iuran bulanan untuk peserta mandiri kelas satu dan dua. Selain itu, sistem pembayaran juga mengalami perubahan yaitu dari bersifat individu menjadi kolektif untuk seluruh anggota keluarga. Sebuah riset dilakukan oleh Zulfa A. Agustina, Nailul Izza, dan Ummu Aimanah dengan tujuan untuk menganalisis hubungan sistem pembayaran iuran satu keluarga (kolektif) terhadap perpindahan kelas kepesertaan dan kepatuhan peserta dalam membayarkan iuran bulanan. Metode penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional, dengan sampel penelitian adalah peserta BPJS mandiri di Kabupaten Malang yang terpilih secara acak.

Hasilnya menunjukkan bahwa responden cenderung tetap pada kelas kepesertaan yang sama, patuh dalam pembayaran iuran dan juga cenderung mendukung adanya sistem pembayaran kolektif yang ditetapkan oleh BPJS. Hasil uji statistik menunjukkan penerapan sistem pembayaran iuran kolektif tidak berhubungan dengan terjadinya perpindahan kelas kepesertaan dan berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran. Upaya edukasi dan sosialisasi kepada peserta BPJS mandiri perlu terus dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran peserta dalam kepatuhan membayar iuran serta memberdayakan kelompok - kelompok masyarakat. Artikel ini dipublikasikan pada Buletin Penelitian Sistem Kesehatan pada 2019.

Selengkapnya

Sistem jaminan sosial merupakan komponen penting dari pembangunan sosial yang merata dan perang terhadap kemiskinan. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan tonggak sejarah dimulainya reformasi menyeluruh tentang sistem jaminan sosial. Meskipun menjadi agenda penting, kepesertaan jaminan sosial di Indonesia tidak bisa dicakup secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Winih Budiarti dan Titik Harsanti ini bertujuan untuk mengidentifikasi cakupan kepesertaan jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan di Provinsi Bangka Belitung yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian.

Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kepesertaan jaminan kesehatan pekerja sektor pertanian di Provinsi Bangka Belitung 2017 masih lebih rendah dibandingkan dengan pekerja sektor non-pertanian. Pendapatan perbulan, ijazah terakhir yang dimiliki, Indeks Modal Sosial, dan jam kerja selama seminggu merupakan determinan kepesertaan jaminan kesehatan pekerja sektor pertanian di Bangka Belitung.Artikel ini dipublikasikan oleh Jurnak Kebijakan Kesehatan Indonesia pada 2019.

selengkapnya

Praktik kolaborasi interprofessional atau Interprofessional Collaborative Practice (IPCP) dalam mendukung layanan kesehatan yang baik adalah sebuah proses yang dinamis dan kontekstual. Sebuah riset dilakukan oleh Ardi Findyartini, Daniel R. Kambey, Rezki Y. Yusra, Amandha Boy Timor, Candrika D. Khairani dkk bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi tenaga kerja saat ini terhadap IPCP dan mengeksplorasi tantangan dan hambatan terkait nilai social budaya dan faktor lain yang berpengaruh pada penerapan IPCP.

Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap praktik kolaboratif antarprofesional adalah positif. Terdapat perbedaan yang dapat dikaitkan dengan latar belakang profesional, lamanya pengalaman kerja dan usia. Faktor - faktor di tingkat organisasi, kelompok dan individu berkontribusi dalam proses pelaksanan IPCP pada pengaturan pelayanan di Fasilitas Kesehatan, termasuk faktor sosial budaya, seperti kecenderungan untuk menghindari tendensi tertentu, perbedaan kekuasaan dan budaya kolektif. Artikel ini dipublikasikan pada Journal of Interprofessional Education and Practice pada Desember 2019.

selengkapnya

Pemerintah berupaya mendayagunakan secara khusus sumber daya manusia kesehatan dalam kurun waktu tertentu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) melalui program Nusantara Sehat (NS). Sebuah riset dilakukan oleh Ida D. Sari, Harimah Hendrawan dan R. Halim untuk mengevaluasi dampak program NS terhadap indeks kesehatan masyarakat dengan menggunakan Pre and Post Test Intervention with Control. Evaluasi dilakukan di 15 provinsi, 27 kabupaten dan 60 puskesmas pada Februari – Desember 2017.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan rata - rata indeks kesehatan (meningkat pada tahun 2015 ke tahun 2017), baik pada puskesmas intervensi maupun kontrol, dengan peningkatan indeks kesehatan masyarakat lebih tinggi pada puskesmas intervensi dibandingkan puskesmas kontrol. Untuk hasil lebih lanjut, diperlukan analisis terkait sustainabilitas program NS dan analisis biaya manfaat terhadap program NS untuk memberikan intervensi pelayanan kesehatan yang lebih optimal dan efektif. Artikel ini dipublikasikan pada Health Science Journal of Indonesia pada Juni 2019.

selengkapnya

Isu strategis tenaga kesehatan salah satunya adalah pengembangan tenaga kesehatan belum dapat memenuhi pelayanan/pembangunan kesehatan. Kualitas tenaga kesehatan di Indonesia belum memiliki daya saing dalam memenuhi permintaan tenaga kesehatan dari luar negeri. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 Pasal 88 merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap peningkatan kualitas tenaga kesehatan. Di Kabupaten Banyumas, sebanyak 4,39% atau 221 orang dari jumlah total tenaga kesehatan memiliki latar belakang lulusan pendidikan di bawah Diploma III. Sebuah riset dilakukan oleh Yuditha N. K. Risqi, Laksono Trisnantoro dan Dwi H. Sulistyo dengan tujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan UU Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 88 tentang Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma III di Kabupaten Banyumas.

Hasilnya diketahui bahwa implementasi kebijakan UU Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 88 tentang Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma III di Kabupaten Banyumas dilaksanakan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau. Kebijakan UU No 36 Tahun 2014 diimplementasikan melalui kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berupa Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Implementasi kebijakan UU Nomor 36 Tahun 2014 telah dilaksanakan di Kabupaten Banyumas sejak lama. Namun demikian, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tenaga kesehatan tersebut sehingga dapat disusun strategi pengembangan tenaga kesehatan di masa yang akan datang. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Desember 2019.

Selengkapnya

Pemerintah telah membuat Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS - PK) dengan puskesmas sebagai ujung tombak pelaksanaan program ini. Kualitas dari implementasi program PIS - PK dapat dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah disediakan oleh Kementerian Kesehatan dengan menitikberatkan pada proses dan output. Sebuah penelitian dilakukan oleh Eva Rusdiana dan Retno Widiarni untuk melakukan evaluasi program PIS - PK dengan pendekatan sistem (input - proses - output - outcome) melalui desain kualitatif.

Hasil yang ditemukan masih terdapat beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan, diantaranya petugas puskesmas harus menyempurnakan survei yang belum selesai yang dilakukan oleh pihak ketiga sehingga hal ini akan menjadi tugas tambahan bagi mereka; Kebijakan tentang standar prosedur operasional survei di lapangan belum juga dibuat dan penetapan Surat Keputusan yang belum maksimal; Belum ada kesatuan persepsi tentang Definisi Operasional yang digunakan dalam PIS - PK sehingga akan berdampak secara tidak langsung pada kualitas data yang dihasilkan dan mempengaruhi pemanfaatan data yang kurang maksimal oleh puskesmas. Perlu adanya penguatan sumber daya manusia berupa proses pembelajaran berkelanjutan, penguatan kebijakan baik pusat maupun daerah yang akan berdampak pada meningkatnya kinerja para karyawan sebagai surveyor dan data yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik. Artikel ini dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada Desember 2019.

selengkapnya

Stop TB Partnership meluncurkan pembukaan aplikasi untuk pembuatan proposal berkenaan dengan pelibatan pendanaan masyarakat sipil pada program TB dengan judul “2019 Challenge Facility for Civil Society Funding”. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Politik PBB tentang TB dan Rencana Global untuk eliminasi TB dengan pelibatan dan penanaman pada komunitas, hak dan gender dalam memberikan pelayanan dan respon atas kasus TB yang lebih adil.

Tersedia pendanaan dengan jumlah USD 25.000 hingga USD 150.000. Deadline pengumpulan proposal ini adalah 3 Februari 2020 (18.00 Central Europian Time).

selengkapnya