Seminar: Apakah Keadilan dan Perlindungan Biaya Atas Layanan Kesehatan Membaik? Evaluasi Implementasi UHC Di Indonesia

Kerangka Acuan Kegiatan

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada

Menyelenggarakan

Seminar: Apakah Keadilan dan Perlindungan Biaya Atas Layanan Kesehatan Membaik? Evaluasi Implementasi UHC Di Indonesia

Auditorium Lantai 8 Gedung Tahir FK – KMK UGM
Kamis, 26 Maret 2020

  Latar Belakang

Universal Health Coverage (UHC) merupakan tantangan untuk semua negara untuk memastikan seluruh warganya dapat mengakses layanan kesehatan. Sejak tahun 2014, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan akses layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui program ini diharapkan mengurangi disparitas layanan kesehatan dan proteksi risiko finansial. Saat ini, Indonesia menghadapi masalah serius dalam implementasi program JKN ketika mengalami defisit di hampir setiap tahunnya. Meskipun demikian, fasilitas dan tenaga kesehatan juga masih tersentralisasi di kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah luar jawa atau pedesaan tidak dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan.. Oleh karena itu, pihak University of Harvard dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK Universitas Gadjah Mada melakukan kerjasama untuk melakukan analisis terkait equity dan perlindungan risiko finansial selama program JKN, dengan harapan menjadi bahan bukti untuk evaluasi pengambilan kebijakan.

  Tujuan

  1. Memberikan gambaran tantangan pencapaian equity dalam layanan kesehatan di Indonesia
  2. Mendiskusikan hasil awal atas analisis equity dan proteksi finansial layanan kesehatan di Indonesia
  3. Memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam memperbaiki equity dan proteksi finansial layanan kesehatan di Indonesia

  Narasumber dan pembahas

Narasumber:

  1. Fatimah T. Zahra PhD (Peneliti di Harvard University)
  2. dr. Firdaus Hafidz, MPH, PhD (Pengajar di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK - KMK UGM)
  3. Insan Rekso Adiwibowo, S.Psi., M.Sc. (Peneliti Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM)

Pembahas:

  1. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD (Kepala Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK - KMK UGM)
  2. dr. H. M. Subuh, MPPM (Staf ahli bidang ekonomi kesehatan, Kementerian Kesehatan)
  3. Prof. Peter Berman, M.Sc., PhD (Pengajar dan peneliti di Harvard University)
  4. dr. Ascobat Gani MPH, Dr.PH (Guru besar, dan Peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia)

  Peserta yang diharapkan

  • Praktisi Ekonomi Kesehatan
  • Pusat Kajian di Lingkungan FK-KMK UGM
  • Lembaga Pemerintah
  • BPJS Kesehatan
  • Lembaga Donor
  • Mahasiswa
  • Alumni

  Agenda Kegiatan

Hari, tanggal : kamis, 26 Maret 2020
Pukul : 08.30 - 12.40 WIB
Tempat : Auditorium Lantai 1, Gedung Tahir, FK – KMK UGM

Rundown Acara

Waktu Kegiatan Narasumber
08.30 – 09.00 Registrasi  
09.00 – 09.15 Pembukaan dan Sambutan dr. Yodi Mahendradhata, MSc. Ph.D (Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengembangan, FK-KMK UGM)
09.15 – 09.30 Pengantar Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc. Ph.D
 Moderator Sesi 1 : DR. Dra. Julita Hendrartini, M.Kes 
09.30 – 09.50 Bagaimana hubungan antara pengeluaran rumah tangga dan perlindungan risiko finansial layanan kesehatan? Fatimah T. Zahra Ph.D
09.50 – 10.20 Pembahas
  • dr. H. M. Subuh, MPPM
  • Prof. dr. Ascobat Gani MPH, Dr.PH
10.20 – 10.50 Diskusi  
10.50 – 12.30 Sesi 2
Moderator : dr. Rizki Tsalatshitakhair Mahardya, MPH., AAAK
10.50 – 11.10 Tantangan pencapaian equity layanan kesehatan di Indonesia: siapa yang merasakan manfaatnya? dr. Firdaus Hafidz As Shidieq, MPH, Ph.D
11.10 – 11.30 Manajemen data dan dashboard keadilan layanan kesehatan di Indonesia menggunakan data SUSENAS Insan Rekso Adiwibowo, S.Psi., M.Sc.
11.30 – 11.45

Pembahasan

  • Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc. PhD
  • Prof. Peter Berman, M.Sc., Ph.D
11.45 – 12.00
12.00 – 12.30 Diskusi Moderator
12.30 – 12.40 Penutupan Dr. dr. Andreasta Meliala, MAS. M.Kes (Direktur Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK UGM)

Link webinar URL: https://attendee.gotowebinar.com/register/8278562099942954242 
Webinar ID: 950-925-291

  Narahubung

Maria Lelyana
Kontak 0813 2976 0006
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Seminar Apakah Virus Menjadi Ancaman Terbesar Umat Manusia di Muka Bumi Ini?

Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat dan
Departemen Kebijakan & Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM
Menyelenggarakan

Seminar
Apakah Virus Menjadi Ancaman Terbesar Umat Manusia di Muka Bumi Ini?

Rabu, 4 Maret 2020

  Latar Belakang

Perubahan iklim dan peningkatan resistensi anti mikroba telah mendorong peningkatan munculnya new-emerging diseases dan re-emerging diseases yang berpotensi pandemik dengan karakteristik risiko kematian yang tinggi dan penyebaran yang sangat cepat. Globalisasi yang mengakibatkan peningkatan mobilitas manusia dan hewan lintas negara serta perubahan gaya hidup manusia juga telah berkontribusi mempercepat proses penyebaran wabah menjadi ancaman keamanan kesehatan global.

Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 menyatakan bahwa terdapat dua WNI di Indonesia yang positif terjangkit virus Corona. Jokowi menyebut dua orang warga negara Indonesia (WNI) yang ini tertular dari kontak dengan warga negara Jepang yang positif Corona dan sedang mengunjungi Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini, dua WNI tersebut telah dibawa ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta.

Virus corona ini bahkan telah membuat Pemerintah Arab Saudi menangguhkan perjalanan umrah, yang tentunya berpengaruh pada masyarakat yang hendak melaksanakan umrah maupun bisnis baik dari sisi biro perjalanan, perbankan, dan bahkan usaha mikro kecil menengah yang menjadi penunjang.

Dari konteks nasional, pertemuan ini diharapkan dapat mendorong penguatan ketahanan kesehatan nasional dan lebih meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam menghadapi ancaman virus.

  Tujuan

  1. Membahas perilaku virus yang dalam dekade terakhir mengguncangkan perekonomian global
  2. Mendiskusikan perkembangan terbaru virus dan penyakit menular
  3. Membahas penguatan Global Health Security di Indonesia

  Narasumber

Prof. Amin Soebandrio PhD (Direktur Lembaga Eijkman)

materi

dr. Dicky Budiman MScPH PhD (Can) (Griffith University Australia)

materi

Fasilitator: dr. Yodi Mahendradhata PhD (Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengembangan FK - KMK UGM)

  Narahubung

Siti (08112545352)
Heny (08157936822)

 

Seminar Apakah Kenaikan Iuran BPJS yang dibatalkan MA Mampu Menerapkan Prinsip Keadilan Sosial dalam JKN ataukah Sebaliknya?

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran,
Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada

Menyelenggarakan

Seminar Apakah Kenaikan Iuran BPJS yang dibatalkan MA menerapkan prinsip Keadilan Sosial dalam JKN ataukah sebaliknya?

Kamis, 12 Maret 2020 

Reportase seminar

  Latar Belakang

Pemerintah memberlakukan tarif iuran BPJS Kesehatan yang baru melalui Peraturan Presiden No. 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Peraturan tersebut menaikkan iuran sebesar dua kali lipat dari sebelumnya. Kenaikan iuran mengubah tarif PBI menjadi Rp 42.000, PBPU kelas III Rp 42.000, kelas II Rp 110.000 dan kelas III Rp 160.000. Alasan dari pemerintah menaikkan tarif karena jumlah defisit meningkat pada setiap tahun, khususnya 2019 diprakirakan naik menjadi 32 triliun yang sebelumnya pada 2018 defisit telah mencapai 19,4 triliun. Untuk itu, pemerintah mengambil keputusan menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan agar kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat terus berlangsung. Namun, kebijakan kenaikan iuran tidak mendapatkan sambutan baik, khususnya bagi tarif kelas III PBPU.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, dana PBI APBN yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu (berdasarkan UU SJSN 2004), ternyata mempunyai sisa lebih dari 25 T selama 5 tahun ini. Sementara untuk PBPU ada defisit 62 T. Terjadi subsidi salah sasaran.

Namun berbagai kelompok masyarakat tetap menganggap keputusan pemerintah telah membuat beban hidup masyarakat semakin berat. Tarif iuran BPJS Kesehatan yang sekarang juga dinilai tidak berkeadilan, karena masyarakat semakin sulit mengakses pelayanan dengan jaminan kesehatan yang mahal. Penolakan kenaikan bergulir hingga pada 9 Maret 2020 melalui putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran dalam Peraturan Presiden No. 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

Pertanyaan pentingnya apakah keputusan Perpres telah tepat? Apakah kenaikan iuran menciptakan ketidakadilan atau justru meningkatkan keadilan sosial? Apakah layak dana tidak terpakai PBI APBN untuk menutup defisit di PBPU? Kemudian apakah putusan MA dapat mengantarkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia? Hal-hal ini akan dibahas berdasarkan data yang ada di DaSK (Dashboard Sistem Kesehatan) di www.kebijakankesehatanindonesia.net.

  Tujuan

  1. Memahami aplikasi prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam JKN yang seharusnya terjadi.
  2. Untuk memahami dilema kenaikan tarif iuran jaminan kesehatan dari berbagai sudut pandang.
  3. Untuk memperluas pandangan mengenai kenaikan tarif iuran jaminan kesehatan, berbasis data.
  4. Untuk memahami upaya bangsa pasca keluarnya putusan MA tentang Tarif Iuran PBPU BPJS.

  Pemantik

  1. M Faozi Kurniawan dan Tri Aktariyani, Peneliti Kebijakan JKN PKMK FK-KMK UGM
  2. Eko Prasetyo, Social Movent Institute
  3. Serikat Pekerja Yogyakarta
  4. BPJS Kesehatan*

  Hasil

Dari diskusi diharapkan menghasilkan beberapa hal, yaitu:

  1. Meluasnya sebaran data mengenai kebijakan JKN atau BPJS Kesehatan yang dimiliki oleh PKMK FK-KMK UGM.
  2. Mencari solusi pasca terbitnya keputusan MA.

Peserta yang diharapkan hadir:

  1. Aliansi Buruh Yogyakarta
  2. Aliansi Masyarakat untuk Akses Keadilan – DIY
  3. BEM FKKMK UGM
  4. DEMA FISIPOL UGM
  5. DEMA Justicia UGM
  6. Federasi Serikat Mandiri (FSPM) DIY
  7. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
  8. LBH Yogyakarta
  9. LSM Gunungan
  10. MAP Corner UGM
  11. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Managemen Asuransi Kesehatan FK-KMK UGM
  12. Rekan Media
  13. Rifka Annisa
  14. Serikat Buruh Kerakyatan
  15. Yayasan SATUNAMA Yogyakarta.

  Waktu dan agenda Kegiatan

Hari, tanggal : kamis, 12 Maret 2020
Pukul : 13.00 - 16.10 WIB
Tempat : Common Room, Lt. 1 Gedung Penelitian dan Pengembangan FK-KMK UGM

Rundown Acara

Waktu Kegiatan Pemantik
13.00 – 13.10

Pembukaan
BPJS dan Keadilan Sosial bagi seluruh bangsa Indonesia: antara kebijakan populis dan realita keuangan negara.

materi

Prof. Laksono Trisnantoro
Sesi I: Situasi sebelum Keputusan MA
13.10 – 13.25 Eksistensi BPJS Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu Eko Prasetyo, Direktur Social Movement Institute
13.25 – 13.40 Dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan kesejahteraan hidup pekerja (buruh)

Aliansi Buruh Yogyakarta

13.40 – 13.55

Proyeksi Keuangan BPJS sebelum keputusan MA: Apakah dapat mencapai Keadilan Sosial?
Pendekatan berbasis data melalui DaSK

materi

M Faozi Kurniawan
Tri Aktariyani
13.55 – 14.30 Diskusi
Sesi II: Proyeksi Pasca Keputusan MA
14.30 – 14.45

Proyeksi Keuangan BPJS setelah keputusan MA: Apakah akan menurunkan prinsip Keadilan Sosial?
Pendekatan berbasis data melalui DaSK

materi

M Faozi Kurniawan
Tri Aktariyani

14.45 – 15.45

Pembahasan dan Diskusi

Pembahas

  • Dinas Kesehatan DI Yogyakarta
  • Didik Kusnaini, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan
  • BPJS Kesehatan*
15.45 – 16.00

Penutupan
Whats next ?

Prof. Laksono Trisnantoro

materi

 

 

  Narahubung

Tri Muhartini
Tlpn/Hp: 0274 549425 / 089693387139
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Reportase Pertemuan Jejaring Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Balitbangkes Kemenkes RI

Jakarta, 5 - 7 Desember 2019

10des 5

Sesi 1
Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebagai Rujukan Kebijakan Kesehatan 

Materi ini disampaikan oleh Kepala Badan Litbangkes membuka sesi dengan isu kesehatan masyarakat yang saat ini dan masa mendatang akan menjadi target program serta kebijakan pemerintah. Isu - isu tersebut, yaitu peningkatan upaya promotif dan preventif, penurunan angka stunting, optimalisasi program JKN, pengembangan alat dan obat kesehatan. Kemudian dilanjutkan bahwa sistem penelitian dan pengembangan kesehatan terdiri dari tiga pilar utama, yakni sistem kesehatan nasional, pendidikan dan lembaga penelitian.

Pertemuan Jaringan Penelitian dan Pengembangan Balitbangkes kali ini khusus mengundang akademisi kesehatan masyarakat. Hal ini berbeda dari tahun lalu, dimana kami mengundang berbagai disiplin kesehatan. Tetapi, ternyata sulit menyatukan berbagai ide - ide terbaik yang beragam tersebut. Harapan kami pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang silahturahmi semata tetapi ada rencana konkret yang dapat diimplementasikan untuk perbaikan kesehatan, seperti menggali potensi - potensi penelitian yang dapat disinergikan, diskusi berkala dan rencana tindak lanjut.

Litbangkes Kemenkes adalah lembaga riset yang bertujuan untuk memberikan data dan fakta agar dapat diadopsi menjadi kebijakan atau inovasi perbaikan program kesehatan. Menurut data Balitbangkes, 70% penelitian yang dilakukan oleh Litbangkes digunakan untuk kebijakan, dan 30% nya untuk inovasi program kesehatan komunitas. Sesuai komitmen Presiden yaitu peningkatan kebijakan berbasis data akurat. Kegiatan penelitian harus diarahkan pada program prioritas atau CORA (Client Oriented Research Activity). Riset - riset yang dilaksanakan selama ini terbagi menjadi 4 yakni 1) riset kesehatan nasional, 2) riset bidang, 3) riset pembinaan dan 4) riset kompetitif. Harapan Balitbangkes dengan adanya kegiatan ini integrasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sektor kesehatan melalui peelitian dapat berjalan sesuai Perpres Nomor 79 Tahun2019.

Selama ini penelitian yang dilakukan akademisi cenderung pada jurnal dan sitasi. Hal ini hanya berdampak dari peneliti, bagi peneliti dan oleh peneliti, atau hanya sedikit berperan untuk masyarakat. Masa mendatang kita akan dorong penelitian dan data menjadi dasar pembuatan kebijakan. Memang dalam proses kebijakan kental akan politik. Tetapi, sebagai akademisi kita tidak boleh anti pada politik. Politik hanya alat untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang berhasil guna. Apabila diperhatikan di media pun, narasi para politikus cenderung tidak berdasar. Penelitian - penelitian yang akan dikoordinasikan dan diintegrasikan ini akan menjadi indikator kualitas kebijakan. Jadi, tidak hanya pada tahap formulasi kebijakan, tetapi juga evaluasi.

Sebagai infomasi dalam ranah kebijakan ada tiga sifat kebijakan yang bersama - sama bisa kita upayakan perubahannya, yaitu kebijakan yang bersifat strategis (butuh perubahan UU), manajerial (perubahan peraturan pemerintah/ kementerian), dan teknis, seperti contohnya data dari IHME yang menjadi bahan penyusunan RJMN. Sinergisitas kolam pengetahuan dan pengambilan keputusan harus mengalirkan manfaat kepada kesehatan masyarakat. Tentu, tantangan ke depan adalah advokasi. Tidak apa, advokasi adalah sebuah kompetisi bagaimana meyakinkan aktor (pemangku kepentingan dan masyarakat) atas ide/gagasan yang kita susun untuk menyelesaikan permasalahan seperti stunting, AKI, AKB. Perlu diketahui bersama bahwa Indonesia saat ini darurat PTM. Padahal banyak program yang sudah disusun dan dikembangkan. Artinya, masih dibutuhkan inovasi perbaikan program pada sektor kesehatan.

Sesi 2
Peran Kemenristek/BIRN dalam Koordinasi Pelaksanaan Litbangkes di Institusi Pendidikan Tinggi

Kepala BIRN menyampaikan bahwa total biaya penelitian adalah sebanyak 35 Trilyun, dimana 10 Trilyun digunakan untuk riset sedangkan sisanya digunakan untuk membayar peneliti dan biaya operasional. Selain itu, data mencatat bahwa banyak sekali penelitian yang memang secara sah dapat dipertanggungjawabkan pada BPK, tetapi tidak efisien atau overlapping dalam pelaksanaannya, misalnya penelitian padi. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) digagas oleh Presiden 2017 - 2024 atau untuk menyongsong 100 tahun Indonesia. Menurut hasil penelitian internasional, pada usia satu abad itu, Indonesia diprediksi akan menduduki peringkat atas pertumbuhan ekonomi. Hipotesis ini memang belum tentu tercapai, tetapi ini adalah sebuah harapan, oleh karenanya pemerintah menginginkan penelitian harus terkoordinasi dan terintegrasi bersama oleh BIRN agar mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, berkelanjutan dan independen dalam IPTEK.

Meskipun saat ini potret lembaga penelitian yang tersebar di badan/ kementerian/ lembaga pemerintah menunjukkan tumpang tindih, tetapi regulasi telah selesai dibentuk dan siap diimplementasikan untuk integrasi penelitian para akademisi dan lembaga K/L terkait, yang perlu disinergikan yakni pada perencanaan, program, anggaran dan sumber daya. Untuk melaksanakan RIRN, kementerian menyusun dan menetapkan prioritas riset nasional yang berlaku selama lima tahun, meliputi fokus riset untuk setiap bidang, topik riset, target pencapaian, tema riset, institusi pelaksanan dan rencana alokasi anggaran.

10des 1

Munculnya Lembaga BIRN tentu patut disambut optimis untuk iklim dunia penelitian mendatang. Tetapi, terkait penelitian sektor kesehatan yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 42 dan Pasal 50 UU Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, selama ini Balitbangkes terus berupaya untuk mengarahkan program penelitian kepada program prioritas nasional (kesehatan). Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, telah merancang sebuah dashboard penyediaan data terpadu. Dashboard tersebut rencananya akan menampilkan data internal (kemenkes), eksternal (kementerian keuangan, BPJS, dan sebagainya) dan akan mencermati sentimen media sosial terhadap isu kesehatan. Data - data yang disajikan harus memenuhi standar Validity, Objectivity, Availability, dan Reality (VOAR).

10des 1

Sesi 3 Diskusi Kelompok

Beberapa diskusi yang berlangsung diringkas sebagai berikut,
“Kampus belum mempunyai program sinergi yang menghubungkan penelitian kemenristek BRIN dengan kementerian kesehatan. Selanjutnya perlu dijelaskan form untuk mengontrol Dashboard Satu Data yang disediakan oleh Pusdatin – Kemenkes. Sebagai catatan data Riskesdas seringnya tidak sesuai dengan yang ada di lapangan/ kondisi. Penelitian - penelitian ke depan diharapkan menguatkan metode kualitatif, karena semua tidak bisa diwakilkan dengan angka - angka. Indonesia memiliki etnografi dan social ekonomi yang bervariasi. Selain itu, beberapa hasil penelitian mengungkapkan dua penyebab terbesar stunting yakni tidak mencukupi nutrisi yang dibutuhkan tubuh menurut kesehatan masyarakat dan asap rokok oleh peneliti ekonom. Kita mengetahui bersama bahwa sektor kesehatan dipengaruhi 70% faktor eksternal dalam keberhasilan program dan kebijakannya. Kampus - kampus diyakini telah banyak menuliskan solusi dari persoalan kesehatan masyarakat. Tetapi, bagaimana tindak lanjut agar solusi tersebut dapat dirumuskan sebagai kebijakan. Penulisan rekomendasi kebijakan itu juga harus menjadi perhatian. Ranah universitas sulit menjangkau agenda setting, karena itu berada pada tatanan eksekutif dengan legislatif.

10des 3

Sesi 4 Hasil Pleno Diskusi

Berdasarkan diskusi bersama dirangkum bahwa dalam integrasi penelitian untuk utilisasi yang sebesar - besarnya menjadi kebijakan perbaikan kesehatan masyarakat. Potensi - potensi yang dapat digunakan dalam ranah perguruan tinggi ialah pusat studi, PBL, skipsi/ tesis/ disertasi, kurikulum, kemampuan analisis dan SDM. Sedangkan, peran dari perguruan tinggi yakni pendampingan wilayah kabupaten/ kota terhadap data rutin serta analisisnya untuk menjadi program/ kebijakan perbaikan kesehatan. Penyediaan media literasi atau komunikasi yang telah digagas UGM melalui Data Sistem Kesehatan Nasional (DaSK) sebagai medium penyampaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan maupun khalayak umum. Untuk rencana aksi dalam diskusi ini antara lain membuat forum pertemuan untuk mendiskusikan validitas data - data dan controlling Dashboard Kemenkes, merancang Pub Med versi Indonesia, penyediaan payung hukum peneliti bersama industry dalam menciptakan inovasi alat atau produk kesehatan lainnya.

10des 4

Berdasarkan pertemuan jaringan penelitian dan pengembangan kesehatan, tindak lanjut yang akan dilakukan PKMK FK - KMK UGM sebagai berikut:

  1. Menjalin kerja sama bersama Balitbang Kemenkes RI untuk merancang riset tematik dan operasional agar mampu meningkatkan penggunaan data akurat sebagai dasar pembentukan kebijakan.
  2. Mendiseminasikan Data Sistem Kesehatan Nasional (DaSK) yang telah dikembangkan sejak 2018 ke Pusdatin, Balitbangkes Kemenkes dan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat yang hadir dalam pertemuan
  3. Mengajak kemitraan berbagai perguruan tinggi untuk melakukan analisis kebijakan kesehatan melalui webinar
  4. Mengkonsep pelatihan penulisan Policy Brief untuk perbaikan kebijakan kesehatan
  5. Pengembangan DaSK untuk menjadi corong informasi dan rekomendasi kebijakan tingkat pusat maupun lokal daerah.

Reporter: Tri Aktariyani

10des 5

 

 

 

Reportase ISQua’s 36th International Conference

Reportase ISQua’s 36th International Conference 
Innovate, Implement, Improve: Beating the Drum for Safety, Quality, and Equity

Cape Town, 20-23 Oktober 2019 

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan berkesempatan untuk menghadiri konferensi internasional yang diselenggarakan oleh International Society for Quality in Health Care (ISQua) ke - 36. Helatan ini diselenggarakan di Cape Town International Convention Centre dan berlangsung pada 20-23 Oktober 2019. Dengan mengusung tema Innovate, Implement, Improve: Beating the Drum for Safety, Quality, and Equity, helatan ini ingin menyerap semangat dari budaya Afrika untuk menginspirasi inovasi - inovasi besar melalui pemikiran kreatif dan kemajuan dengan menggunakan teknologi. Konferensi ini merupakan agenda internasional yang sangat besar, mewadahi 500 poster dan 250 presentasi dengan pembicara dari 40 negara dan diselenggarakan secara bersama - sama oleh ISQua, The Council of Health Service Accreditation of Southern Africa (COHSASA), dan Mediclinic.

Pra Konferensi

Minggu, 20 Oktober 2019

Hari pertama rangkaian kegiatan ISQua ke - 36 diawali dengan beberapa seri pra konferensi. Pra konferensi ini merupakan agenda tambahan yang dipersiapkan panitia untuk mewadahi perwakilan dari berbagai negara agar dapat berbagi pengalaman dan mendalami isu - isu sektor mutu layanan kesehatan.

Terdapat tujuh seri pra konferensi, yang pertama terkait pentingnya evaluasi eksternal dalam meningkatkan kepuasan dan keselamatan pasien serta untuk mencapai tujuan - tujuan klinis. Sesi ini diisi oleh, antara lain, Ryan Swiers, David Greenfiels, Jeffrey Braithwaite, dan Carsten Engel. Para pembicara menilai pentingnya akreditasi dan akreditasi seperti apa yang mampu membantu meningkatkan kinerja sebuah rumah sakit. Evaluasi eksternal dinilai akan lebih bermakna dan mampu membawa perbaikan apabila turut melibatkan pasien, pengguna layanan, dan keluarga mereka.

Sesi kedua membahas masyarakat praktisi Afrika dimana para pembicara dari berbagai negara di regional Afrika berbagi beragam pengalaman inovasi kesehatan yang telah mereka lakukan di negara masing - masing, serta bagaimana inovasi tersebut mampu membantu menyelesaikan kesulitan dan tantangan yang mereka alami.

Di sesi ketiga, para pembicara memperkenalkan berbagai elemen kunci, peluang, dan tantangan dalam perencanaan mutu untuk membuat perbaikan dalam kualitas pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien. Sesi ini diselenggarakan bersamaan dengan sesi keempat yang menekankan penggunaan patient reported outcome (PRO) untuk membawa suara pasien ke dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang terbukti dapat meningkatkan kemitraan klinisi - pasien, tujuan - tujuan kesehatan, dan nilai layanan kesehatan. Peserta dibekali dengan pengetahuan mengenai aplikasi PRO di berbagai negara, teknik implementasi PRO dengan pendekatan praktis bertahap (stepwise practical approach), dan berdiskusi dengan sesama peserta mengenai bagaimana mengimplementasikan PRO dalam setting pekerjaan masing - masing peserta.

Paralel dengan semua sesi sebelumnya, sesi kelima merupakan sesi prakonferensi paling meriah karena di sesi ini perwakilan - perwakilan dari regional Afrika, Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, Amerika, dan Pasifik Barat mempresentasikan produk - produk inovasi mutu di negara mereka masing - masing dalam sesi bertajuk “ISQua First Quality Competition.” Sesi ini berlangsung dari pagi hingga sore dan mendapat sambutan antusias dari peserta konferensi.

Sesi pra konferensi yang keenam berbentuk lokakarya dengan tema “Developing Quality Improvement Skill Workshop,” yang mengajak peserta untuk belajar bagaimana menyatukan ide - ide peningkatan mutu ke dalam praktik sehari - hari berdasarkan Deming’s Profound Knowledge.

Sesi prakonferensi terakhir diselenggarakan oleh WHO untuk membahas isu mengenai pengurangan kejadian bahaya yang terkait dengan proses pengobatan. WHO dalam kesempatan ini menginisiasi WHO Global Patient Safety Challenge dengan medication without harm sebagai topik utamanya.

Hari pertama diakhiri dengan acara ramah tamah yang diinisiasi oleh pengurus ISQua untuk menjamu tamu - tamu yang telah datang untuk hadir dalam helatan konferensi internasional ISQua yang ke - 36 ini. Konferensi akan secara resmi dimulai esok harinya dan para peserta sudah penasaran akan ada ide - ide apa yang didatangkan dalam konferensi ini.

 

Reporter: Insan Rekso Adiwibowo, perwakilan PKMK UGM menghadiri konferensi IsQUA 2019 di Cape Town (20 – 23 Oktober 2019)

 

Pelatihan Blended Learning Analisis Kebijakan

Kerangka Acuan Kegiatan

Pelatihan Blended Learning Analisis Kebijakan

Agustus – September 2019 (Webinar)

diselenggarakan oleh
PKMK FK - KMK UGM dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

  Latar Belakang

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik. Aktivitas ini tidak dimaksudkan menggantikan politik, tetapi kolaborasi para teknokrasi dari berbagai disiplin ilmu, dan pelaku kebijakan dengan tujuan memberikan informasi yang bersifat deskriptif, evaluatif, dan/ atau preskriptif pada suatu masalah publik. Kebijakan adalah tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan - tujuan tertentu. Kebijakan yang dibentuk tersebut tak jarang menuai banyak kritik, dan tidak operasional. Memang kebijakan merupakan produk penilaian subjektif dari manusia, dan bersifat dinamis.

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kualitas kebijakan publiknya, jika kebijakan publiknya buruk bisa dipastikan keadaan negara tersebut juga tidak jauh dari kualitas kebijakan publiknya. Penguasaan materi analisis kebijakan publik merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat luas, bukan kelompok kekuasaan politik tertentu. Untuk hal tersebut, PKMK FK - KMK UGM berinisiatif menyelenggarakan Blended Learning Analisis Kebijakan.

Sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan program JKN secara tidak langsung mengubah sistem kesehatan nasional. Sudah tentu, perubahan tersebut akan memproduksi kebijakan -kebijakan baru dalam sektor kesehatan. Untuk mengawal kebijakan kesehatan yang unggul penting untuk para pelaksana kebijakan, konsultan, dan akademisi membekali diri dalam pelatihan analisis kebijakan yang didesain untuk memiliki pemahaman tentang dinamika dan konteks kebijakan publik di Indonesia melalui konsep analisis kebijakan, teknik analisis kebijakan, pengambilan keputusan, dan dokumentasi saran kebijakan (policy brief/policy memo).

  Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta akan mampu menguasai proses analisis keijakan publik, yang dinilai dari kemampuan:

  • Menjelaskan konsepsi analisis kebijakan yang secara rasional bisa dijalankan
  • Menghitung manfaat analisis kebijakan
  • Menjelaskan berbagai teknik dalam analisis kebijakan
  • Menunjukkan berbagai kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan
  • Mendemonstrasikan penggunaan teknik analisis sesuai dengan kriteria penilaian/pengambilan keputusan
  • Mampu merumuskan solution analysis secara sederhana namun substantif ke dalam dokumentasi kebijakan, berupa policy brief.

 &nbspPartisipasi

a. Narasumber

  1. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,PhD – Pengamat Kebijakan Kesehatan
  2. Dr. Riant Nugroho – Direktur Institute for Policy Reform
  3. Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara

b. Peserta

  1. Kementerian Kesehatan
  2. Badan Perencanaan Daerah
  3. Akademisi
  4. Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, FKG, Fakultas Farmasi, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, STIKES, dan fakultas kesehatan lainnya

  Kegiatan

Tempat: Ruang Common Room - Gedung Litbang FK - KMK UGM

No Kegiatan Pokok Bahasan Narasumber Waktu & Tempat
1 Pemahaman Konsep Dasar Analisis Kebijakan
  • Indikator hasil belajar
  • Konsep dasar analisis kebijakan
  • Langkah dalam melakukan analisis kebijakan
  • Kompetensi analis kebijakan
  • Latihan

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,PhD (Pengamat Kebijakan Kesehatan)

Kamis 1 Agustus 2019

Pkl: 10.00 - 12.00 WIB

2 Kriteria dan Teknik dalam Analisis Kebijakan
  • Indikator hasil belajar
  • Kriteria dalam analisis kebijakan
  • Menetapkan kriteria evaluasi
  • Kategori kriteria evaluasi
  • Teknik dalam analisis kebijakan
  • Latihan
Dr. Riant Nugroho   (Direktur Institute for Policy Reform)

Kamis 8 Agustus 2019

Pkl: 10.00 - 12.00 WIB

3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif kebijakan
  • Indikator hasil belajar
  • Mengembangkan dan merumuskan alternative kebijakan
  • Penilaian dan permalan dalam setiap alternatif
  • Evaluasi alternatif kebijakan
  • Latihan

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara

Kamis 22 Agustus 2019

Pkl: 10.00 - 12.00 WIB

4 Penyusunan Dokumen Analisis Kebijakan (Policy brief)
  • Teknik penyusunan gagasan tertulis dalam bentuk policy brief
  • Strategi pemilihan saluran publikasi dan dokumentasi konsultasi public
  • Bentuk akuntabilitas public dalam suatu perumusan kebijakan sekaligus justifikasi suatu usulan

Prof.dr.Laksono Trisnantoro, M.Sc.,PhD (Pengamat Kebijakan Kesehatan)

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara

Kamis 22 Agustus 2019

Pkl: 10.00 - 12.00 WIB

  Informasi dan pendaftaran

Biaya Registrasi Peserta *)

  Jarak-jauh Onsite

Program 1:
Pelatihan Blended Learning Analisis Kebijakan:
Agustus – September 2019

Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,-

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia:

No Rekening    : 9888807171130003
Nama Pemilik   : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank      : BNI
Alamat            : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Bukti transfer pembayaran tersebut di kirim melalui (pilih salah satu) dengan diberi nama lengkap peserta

  • Fax ke 0274-549425
  • Email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Whatsapp Messenger ke No. 08111019077 / 082116161620

Pendaftaran peserta dapat dilakukan online melalui website Kebijakan Kesehatan Indonesia:

  Contact person:

Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 08111019077
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tari (informasi konten)
HP: 0897 6060 427
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.