Desentralisasi dan Hak Kesehatan
di Kabupaten Sukabumi, Jabar

Nama penulis  : Priscilla Magrath
Instituti          : Universitas di Arizona, US.
Kata kunci      : desentralisasi, bertanggung jawab, akuntabilitas, hak kesehatan, dilema

  Latar Belakang:

Beberapa peneliti mengusulkan bahwa desentralisasi pelayanan kesehatan di Indonesia belum mencapai tujuannya untuk meningkatkan mutu, kesesuaian dan akses pelayanan kesehatan. Kritik desentralisasi termasuk kekurangan transparansi dan akuntabilitas, kekurangan koordinasi, keturunan upaya preventif dan promotif dan kenaikan peran swasta, supaya kesehatan menjadi 'private good'. Tetapi sampai sekarang belum ada penelitian yang menggali perspektif pelaksana desentralisasi di tingkat kabupaten, walaupun hasil desentralisasi sangat tergantung motivasi dan upaya mereka.

  Metode dan Tujuan

Penelitian ini pakai pendekatan antropologi untuk mengerti bagaimana "desentralisasi" diinterpretasikan dan dilaksanakan di suatu kabupaten di Jabar. Berdasarkan 9 bulan 'partisipasi-observasi', termasuk 190 wawancara semi-struktur dan 9 kelompok terarah, saya memeriksa perspektif dan pengalaman petugas dan ahli kesehatan di dinas kesehatan, kabupaten Sukabumi, serta di beberapa puskesmas, praktek swasta dan desa terpilih. Pertanyaan saya termasuk: (i) pendapat responden, apa yang mungkin sekarang yang tidak mungkin sebelum desentralisasi? (ii) bagaimana petugas kesehatan mengerti bertanggung jawab pemerintah dalam sektor kesehatan sekarang dan di masa depan? (iii) apa maksudnya "hak kesehatan masyarakat" dan apa implikasinya untuk bertangung jawab pemerintah?

  Hasil

Dari perspektif petugas dinas kesehatan Sukabumi, perubahan dengan desentralisasi sangat signifikan dan positif, walaupun desentralisasi belum lengkap. Di sisi lain, di tingkat puskesmas baru mulai mengalami dampak desentralisasi. Jadi merupakan bahwa desentralisasi bertahap, dan derajat desentralisasi bervariasi dengan program. Jaminan kesehatan dipilih oleh responden sebagai contoh program yang belum desentralisasikan. Apalagi muncul suatu dilema bahwa jaminan kesehatan dari pusat bisa mengurangi kemandirian masyarakat yang diupayakan oleh pemerintah daerah/kabupaten.

Pendapat responden pemerintah seharusnya masih dominan dalam sektor kesehatan di Indonesia karena kebanyakan masyarakat belum mampu bayar praktek swasta. Bertanggung jawab pemerintah tergantung interpretasi 'hak kesehatan masyarakat'. Petugas kesehatan di Sukabumi mengutamakan wajib pemerintah untuk melindungi masyarakat, dan menginformasikan mereka tentang 'safe practices'. Tetapi ada yang menilai juga hak masyarakat untuk memilih pelayanan kesehatan sendiri, yang bisa bertentangan dengan pilihan yang dihitung paling selamat.

  Kesimpulan

Hasil penelitian ini tidak cocok dengan hasil penelitian lain tentang desentralisasi. Rupanya bahwa desentralisasi sudah menaikan motivasi dan upaya petugas dinas kesehatan di kabupaten Sukaubumi untuk melindungi hak kesehatan masyarakat dan mencapai target.

Saran

Dengan keadaan desentralisasi ada kecenderungan kenaikan variasi antara kabupaten/kota. Diusulkan bahwa 'case study' tentang dampak desentralisasi dilaksanakan di daerah lain di Indonesia untuk membandingkan dengan penelitian ini. Keperluan 'case study approach' sudah diidentifikasikan oleh beberapa peneliti 'health systems' untuk mengerti lebih kedalam proses implementasi reformasi di sektor kesehatan.

Kelompok Desentralisasi Kesehatan

Kerangka Acuan
Tantangan Kebijakan Kesehatan dalam Proses Desentralisasi Kesehatan

  Pendahuluan

Pasca di gulirkannya Desetralisasi Kesehatan tahun 2001, menunjukkan variasi pelaksanaan beberapa program kesehatan oleh pemerintah dalam mencapai berbagai indikator. Dalam kurun waktu 12 tahun ini masih banyak ditemui hambatan, kendala dalam proses perencanaan, penganggaran dan pembiayaan kesehatan. Program yang dilakukan oleh pemerintah, didukung dengan beberapa macam skema pembiayaan dan jaminan kesehatan untuk masyarakat agar bisa menjangkau fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan dasar sampai dengan fasilitas rujukan. Pembiayaan tersebut, antara lain; DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, BOK, Jamkesmas, Jampersal, Jamkesda, dan lain sebagainya. Bahkan system pembiayaan ini tidak dilakukan oleh pemerintah pusat saja, namun pemerintah daerah juga berpartisipasi. Skema pendanaan dari pemerintah menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Hal ini untuk mendukung berbagai permasalahan yang timbul di daerah atas skema pendanaan kesehatan dari Pemerintah.

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini antara lain melihat sumbatan dalam proses penganggaran dan pembiayaan dan aliran pendanaan dari sisi penawaran (dari pemerintah melalui pelayanan kesehatan primer di Puskesmas). Tujuan penelitian dari sisi penawaran, yaitu (1) permasalahan yang ada dalam penggunaan sumber daya dan dana oleh pelayanan kesehatan dasar di PUSKESMAS, (2) permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran, serta sumbatan dan hambatan yang ada di pelayanan kesehatan primer dengan focus kepada pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan target kepada rumah tangga miskin dan hampir miskin di Nusa Tenggara Timur, (3) Eksplorasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan mengenai perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan dalam pelayanan kesehatan dasar di PUSKESMAS, (4) Studi dokumen perundangangan dan regulasi terkait pelayanan kesehatan dasar di PUSKESMAS di tingkat pusat/kementrian.

   Tujuan 

1. Membahas hasil analisis awal penelitian penelusuran dana-dana Pemerintah di Provinsi NTT dan Jawa Timur
2. Membahas isu-isu terkini mengenai dana-dana dari pemerintah
3. Mengembangkan rekomendasi untuk kebijakan Perencanaan, Penganggaran dan Pembiayaan Kesehatan di Indonesia.
    

 Waktu Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan KONAS IAKMI pada :

Hari, tanggal  : Rabu – Sabtu, 4 – 7 September 2013
Tempat          : Hotel On The Rock Kupang dan Grand Mutiara Ballroom and Converence
                       Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

 Peserta

Forum ini mengundang para para pengambil kebijakan, akademisi (dosen dan staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, dan atau siapa pun yang tertarik dengan topik Desentralisasi kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini.

 Keterangan lebih lanjut:

Angelina Yusridar / Hendriana Anggi

Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile : +628111409442 / +6281227938882
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net 

Kelompok KIA

Kerangka Acuan

Simposium Perencanaan Berbasis Bukti dan Pengenalan Perencanaan
untuk Bidang Kesehatan Ibu dan Anak

  Pendahuluan

Kesehatan ibu dan anak di Indonesia masih memprihatinkan dan ada banyak hal yang perlu dibenahi untuk memperbaiki status kesehatan. Salah satunya adalah melalui perencanaan yang kuat dan pendanaan yang efisien, sehingga intervensi kesehatan dapat menjangkau populasi yang benar-benar membutuhkan.

Saat ini telah ada beberapa inisiatif untuk meningkatkan performa perencanaan di bidang kesehatan, dan berbagai pendekatan ini dapat dimanfaatkan oleh perencana di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga nasional. Perencanaan yang sistematis juga penting untuk dikuasai oleh para akademisi dan professional bidang kesehatan, karena proses perencanaan membutuhkan masukan dan konsultasi mendalam dengan peneliti, akademisi, hingga profesi lain yang terkait dengan kesehatan.

Salah satu inisiatif yang telah berlangsung selama beberapa tahun di Indonesia untuk bidang perbaikan perencanaan kesehatan ibu dan anak adalah Perencanaan Berbasis Bukti, yang dimulai di empat kabupaten/kota di Indonesia dan sekarang dalam tahap implementasi di tujuh kabupaten di Provinsi Papua. Inisiatif lain adalah MAF (Millennium Acceleration Framework) yang dikembangkan oleh UNDP di Jawa Tengah. Sesungguhnya berbagai pendekatan ini sama-sama bertujuan untuk memperbaiki sistem kesehatan melalui perencanaan yang sistematis di tingkat nasional dan terutama sub-nasional.

Sesi ini bertujuan untuk memperkenalkan pendekataan perencanaan untuk KIA melalui analisa sumbatan sistem kesehatan atau bottleneck serta untuk mengadvokasi adaptasi pendekatan-pendekatan ini untuk seluruh daerah di Indonesia.

   Tujuan

Membahas pendekataan perencanaan kesehatan yang menggunakan bukti serta analisa bottleneck yang telah ada di Indonesia dan bagaimana para akademisi serta praktisi kesehatan dapat mendukung perbaikan perencanaan kesehatan di Indonesia, melalui pemaparan:

1. Pendekatan Millennium Acceleration Framework di tingkat provinsi, dan
2. Inisiatif Perencanaan Berbasis Bukti di tingkat kabupaten

Kerangka Acuan
Tantangan Kebijakan Kesehatan dalam Menghadapi Stagnasi Pencapaian MDG4 dan MDG5

  Pendahuluan

Upaya pencapaian tujuan MDGs 4 dan 5 menemui berbagai tantangan di Indonesia. Pemerintah telah menggulirkan berbagai program yang dapat mengatasi secara langsung masalah KIA serta beberapa program yang bersifat mendukung pelaksanaan proram KIA tersebut. Provinsi NTT telah menyusun kebijakan 'Revolusi KIA' sebagai bukti komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah KIA di NTT. Direktorat Jenderal Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan RI sedang mengembangkan program EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival). Program EMAS diharapkan dapat meningkatkan kualitas PONED dan PONEK, memperbaiki sistem rujukan, dan meningkatkan akses masyarakat untuk menggunakan fasilitas kesehatan.

Selain dua program besar KIA di atas, pemerintah Indonesia telah melaksanakan dua program yang diharapkan mendukung upaya pencapaian tujuan MDGs 4 & 5 secara langsung maupun tidak langsung, yaitu dengan menyediakan Jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat) dan Jampersal (jaminan persalinan). Kedua skema jaminan kesehatan ini bertujuan membantu masyarakat miskin, khususnya kelompok rawan (ibu, anak-anak, dan lansia), untuk mendapatkan akses penanganan kesehatan primer dan perawatan lanjutan. Akan tetapi, persentase penggunaannya masih dipertanyakan. Masih banyak pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah tidak digunakan oleh masyarakat miskin karena ketidakterjangkauan akses, ketiadaan sumber daya manusia, kesenjangan sosial yang terlalu lebar, dan kualitas pelayanan tidak sesuai dengan permintaan masyarakat. Dalam pemilihan perawatan primer, banyak keputusan yang dibuat antara tenaga kesehatan dan pasien berhubungan dengan kemampuannya untuk mengelola dirinya sendiri sebagai implikasi dari efek pasien menjalani sebuah tes dan atau dirujuk untuk mendapatkan perawatan khusus.

Melalui jaringan kebijakan kesehatan Indonesia, penelitian 'Health Seeking Behavior' dilaksanakan untuk mengeksplorasi fenomena pemanfaatan pelayanan kesehatan primer oleh masyarakat miskin dan hampir miskin di dua provinsi (Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur). Penelitian HSB dilaksanakan untuk menggali faktor yang mempengaruhi utilisasi pelayanan kesehatan primer dari sudut pandang masyarakat. Penelitian ini merupakan hasil kerja sama tiga universitas, yaitu Universitas Nusa Cendana, Universitas Airlangga, dan Universitas Gadjah Mada. Saat ini penelitian HSB telah menghasilkan temuan dari fase kualitatif. Salah satu temuan yang signifikan berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak. Temuan tersebut akan turut disajikan dalam sesi pembahasan program besar KIA di Indonesia.

   Tujuan

1. Membahas program besar KIA untuk mencapai tujuan MDGs 4 & 5 di tingkat pusat
2. Membahas program besar KIA untuk mencapai tujuan MDGs 4 & 5 di tingkat daerah
3. Membahas temuan fase kualitatif penelitian "Health Seeking Behavior" dengan berfokus pada pola pencarian pelayanan kesehatan oleh masyarakat miskin dan hampir miskin serta faktor-faktor apa saja yang berpengaruh (salah satu fokus yang diangkat adalah upaya pencarian layanan kesehatan berkaitan dengan masalah kesehatan ibu dan anak).
4. Membahas pendekataan perencanaan kesehatan yang menggunakan bukti serta analisa bottleneck yang telah ada di Indonesia dan bagaimana para akademisi serta praktisi kesehatan dapat mendukung perbaikan perencanaan kesehatan di Indonesia, melalui pemaparan:
   
   1. Pendekatan Millennium Acceleration Framework di tingkat provinsi, dan
   2. Inisiatif Perencanaan Berbasis Bukti di tingkat kabupaten

Kelompok KIA - 1

Kerangka Acuan
Tantangan Kebijakan Kesehatan dalam Menghadapi Stagnasi Pencapaian MDG4 dan MDG5

  Pendahuluan

Upaya pencapaian tujuan MDGs 4 dan 5 menemui berbagai tantangan di Indonesia. Pemerintah telah menggulirkan berbagai program yang dapat mengatasi secara langsung masalah KIA serta beberapa program yang bersifat mendukung pelaksanaan proram KIA tersebut. Provinsi NTT telah menyusun kebijakan 'Revolusi KIA' sebagai bukti komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah KIA di NTT. Direktorat Jenderal Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan RI sedang mengembangkan program EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival). Program EMAS diharapkan dapat meningkatkan kualitas PONED dan PONEK, memperbaiki sistem rujukan, dan meningkatkan akses masyarakat untuk menggunakan fasilitas kesehatan.

Selain dua program besar KIA di atas, pemerintah Indonesia telah melaksanakan dua program yang diharapkan mendukung upaya pencapaian tujuan MDGs 4 & 5 secara langsung maupun tidak langsung, yaitu dengan menyediakan Jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat) dan Jampersal (jaminan persalinan). Kedua skema jaminan kesehatan ini bertujuan membantu masyarakat miskin, khususnya kelompok rawan (ibu, anak-anak, dan lansia), untuk mendapatkan akses penanganan kesehatan primer dan perawatan lanjutan. Akan tetapi, persentase penggunaannya masih dipertanyakan. Masih banyak pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah tidak digunakan oleh masyarakat miskin karena ketidakterjangkauan akses, ketiadaan sumber daya manusia, kesenjangan sosial yang terlalu lebar, dan kualitas pelayanan tidak sesuai dengan permintaan masyarakat. Dalam pemilihan perawatan primer, banyak keputusan yang dibuat antara tenaga kesehatan dan pasien berhubungan dengan kemampuannya untuk mengelola dirinya sendiri sebagai implikasi dari efek pasien menjalani sebuah tes dan atau dirujuk untuk mendapatkan perawatan khusus.

Melalui jaringan kebijakan kesehatan Indonesia, penelitian 'Health Seeking Behavior' dilaksanakan untuk mengeksplorasi fenomena pemanfaatan pelayanan kesehatan primer oleh masyarakat miskin dan hampir miskin di dua provinsi (Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur). Penelitian HSB dilaksanakan untuk menggali faktor yang mempengaruhi utilisasi pelayanan kesehatan primer dari sudut pandang masyarakat. Penelitian ini merupakan hasil kerja sama tiga universitas, yaitu Universitas Nusa Cendana, Universitas Airlangga, dan Universitas Gadjah Mada. Saat ini penelitian HSB telah menghasilkan temuan dari fase kualitatif. Salah satu temuan yang signifikan berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak. Temuan tersebut akan turut disajikan dalam sesi pembahasan program besar KIA di Indonesia.

   Tujuan

1. Membahas program besar KIA untuk mencapai tujuan MDGs 4 & 5 di tingkat pusat
2. Membahas program besar KIA untuk mencapai tujuan MDGs 4 & 5 di tingkat daerah
3. Membahas temuan fase kualitatif penelitian "Health Seeking Behavior" dengan berfokus pada pola pencarian pelayanan kesehatan oleh masyarakat miskin dan hampir miskin serta faktor-faktor apa saja yang berpengaruh (salah satu fokus yang diangkat adalah upaya pencarian layanan kesehatan berkaitan dengan masalah kesehatan ibu dan anak).

  Peserta

Forum ini mengundang para pengambil kebijakan, akademisi (dosen, staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, dan atau siapa pun yang tertarik dengan kebijakan kesehatan terutama dalam topic KIA untuk mengikuti kegiatan ini.

Kerangka Acuan Kelompok BPJS

FORUM NASIONAL IV JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN

Kerja Sama
Jaringan Kebijakan Kesehatan dengan IAKMI

Tema:
Tantangan Kebijakan Kesehatan di Indonesia dalam Menghadapi Stagnasi Pencapaian MDG4
dan MDG5, dan Semakin Meningkatnya Penyakit Tidak Menular dan AIDS

Grand Mutiara Ballroom and Converence & Hotel On The Rock Kupang

Kupang, 4-7 September 2013

   Pendahuluan

Tujuan pengendalian AIDS seperti yang telah ditetapkan dalam Strategi dan Rencana Aksi Nasional 2010-2014 dan Permenkes No. 21 tahun 2013 tentang penanggulangan AIDS adalah menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru; menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS; meniadakan diskriminasi terhadap orang dengan HIV dan AIDS (ODHA); meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan mengurangi dampak sosial ekonomi dari HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat. Namun demikian hingga saat ini, berbagai tantangan dan kendala untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berbagai tantangan dan kendala ini antara lain: Penurunan Prevalensi HIV sesuai dengan target MDG belum tercapai, Universal Access untuk Layanan HIV belum tercapai, Pengetahuan komprehensif tentang AIDS masih rendah, Perubahan perilaku pada populasi kunci masih bervariasi (penggunaan kondom masih rendah, penggunaan jarum suntik steril sudah relatif tinggi, tes HIV masih belum optimal), Stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV dan AIDS termasuk dengan orang yang melakukan perilaku berisiko masih kuat dan yang lebih mendasar lagi adalah kebijakan dan program dan penanggulangan AIDS di Indonesia belum memperkuat sistem kesehatan yang ada karena masih bersifat parsial. Situasi ini jika tidak disikapi dengan kebijakan kesehatan yang hati-hati, cermat dan tepat, maka investasi yang selama ini sudah dilakukan akan sia-sia.

Oleh karena itu dalam Forum Tahunan ke IV Jaringan Kebijakan Kesehatan untuk pertama kalinya akan dibuka ruang diskusi untuk membicarakan berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan AIDS selama ini. Diharapkan diskusi ini akan mampu untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat sekaligus memungkinkan pengembangan dan implementasi kebijakan AIDS yang lebih baik.

   Tujuan

1. Membahas kebijakan dan program HIV dan AIDS yang selama ini berjalan, termasuk berbagai pencapaian untuk memenuhi target MDG 6
2. Mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung perumusan, pengembangan dan implementasi kebijakan HIV dan AIDS di era desentralisasi
3. Menyediakan rekomendasi bagi penyusunan kebijakan penanggulangan AIDS di masa depan.
4. Membangun jaringan peneliti dan pengamat kebijakan HIV dan AIDS di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja implementasi kebijakan AIDS di Indonesia
    

 Waktu Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan KONAS IAKMI pada :

Hari, tanggal  : Rabu – Sabtu, 4 – 7 September 2013
Tempat          : Hotel On The Rock Kupang dan Grand Mutiara Ballroom and Converence
                      Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

  Peserta

Forum ini mengundang para para pengambil kebijakan, akademisi (dosen dan staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, perwakilan kelompok yang terdampak HIV dan AIDS (pekerja seks, pengguna narkoba, Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, Waria, Orang dengan HIV) atau siapa pun yang tertarik dengan kebijakan AIDS untuk mengikuti kegiatan ini.

 Keterangan lebih lanjut:

Angelina Yusridar / Hendriana Anggi

Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile : +628111409442 / +6281227938882
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net 

Kerangka Acuan Kelompok BPJS

FORUM NASIONAL IV JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN

Kerja Sama
Jaringan Kebijakan Kesehatan dengan IAKMI

Tema:
Tantangan Kebijakan Kesehatan di Indonesia dalam Menghadapi Stagnasi Pencapaian MDG4
dan MDG5, dan Semakin Meningkatnya Penyakit Tidak Menular dan AIDS

Grand Mutiara Ballroom and Converence & Hotel On The Rock Kupang

Kupang, 4-7 September 2013

  Pendahuluan

Harapan masyarakat Indonesia memiliki Jaminan Kesehatan Nasional semakin besar dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Udang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang akan mulai bekerja tahun 2014. BPJS merupakan badan hukum dengan tujuan yaitu mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam peyelenggaraannya BPJS ini terbagi menjadi dua yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan akan menyelenggarakan program jaminan kesehatan di mana program ini akan segera dimulai pada tahun 2014. Pelaksanaan BPJS tahun 2014 didukung pendanaan dari pemerintah sebesar Rp. 26 triliun yang dianggarkan di RAPBN 2014. Anggaran tersebut dipergunakan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp. 16.07 triliun bagi 86,4 juta masyarakat miskin sedangkan sisanya bagi PNS, TNI dan Polri.

Menyongsong pelaksanaan BPJS 2014 inilah banyak hal yang harus dipersiapkan baik oleh pemerintah di tingkat pusat dan pemerintah tingkat daerah. Pembangunan infrastruktur yang terus dipercepat, persiapan distribusi sumber daya manusia untuk mendukung pelayanan kesehatan terus dilakukan, peraturan-peraturan seperti RPP tentang pengelolaan keuangan, aspek BPJS Kesehatan, rancangan Perpres tentang besaran iuran jaminan kesehatan, Perpres tentang dewan pengawas dan direksi BPJS, Permenkes turunan tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat yang terus digodok, sampai dengan bagaimana pengawasan yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan BPJS tahun 2014.

Namun demikian hingga saat ini, berbagai tantangan dan kendala bermunculan dalam upaya persiapan pelaksanaan BPJS tahun 2014. Berbagai tantangan dan kendala ini antara lain: kurangnya infrastruktur di daerah, peralatan dan perlengkapan yang masih belum ada dan terdistribusi di daerah, kurangnya sumber daya manusia yang siap untuk melakukan pelayanan, universal akses yang masih menjadi hambatan terbesar, pengetahuan masyarakat mengenai BPJS, koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan berbagai macam isu yang masih harus ditangani oleh pemerintah, akademisi, peneliti, pemerhati kesehatan, kelompok profesi dan lembaga independen lain. Dukungan untuk mengatasi tantangan dan kendala ini harus disikapi dengan kebijakan kesehatan yang hati-hati, cermat dan tepat, sehingga investasi yang selama ini sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

Oleh karena itu dalam Forum Tahunan ke IV Jaringan Kebijakan Kesehatan akan dibuka ruang diskusi untuk membicarakan berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan BPJS 2014 ini. Diharapkan diskusi ini akan mampu untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat sekaligus memungkinkan pengembangan dan implementasi kebijakan BPJS 2014 untuk Jaminan Kesehatan yang lebih baik.

  Tujuan

1. Membahas kebijakan dan pelaksanaan program BPJS 2014 terutama program Jaminan Kesehatan.
2. Menyiapkan proposal untuk monitoring pelaksanaan BPJS di tahun 2014 secara multi universitas.
3. Membangun jaringan peneliti, akademisi, oraganisasi profesi dan pemerhati kesehatan dalam pengawasan pelaksanaan BPJS di Indonesia.
    

 Waktu Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan KONAS IAKMI pada :

Hari, tanggal  : Rabu – Sabtu, 4 – 7 September 2013
Tempat          : Hotel On The Rock Kupang dan Grand Mutiara Ballroom and Converence
                      Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

 Peserta

Forum ini mengundang para para pengambil kebijakan, akademisi (dosen dan staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, dan atau siapa pun yang tertarik dengan Kebijakan BPJS 2014 untuk mengikuti kegiatan ini.

 Keterangan lebih lanjut:

Angelina Yusridar / Hendriana Anggi

Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile : +628111409442 / +6281227938882
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net 

Susunan acara “Welcome dinner”

Tanggal pelaksanaan   : 3 September 2013
Tempat                      : Restoran Subasuka
Jumlah peserta           : 45 orang

Download Slides