Rangkaian Pelatihan Evidence Based for Health Policy-Making

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

Rangkaian Pelatihan Evidence Based for Health Policy-Making

Maret - Juli 2023

  PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan tidak dapat terlepas dari penggunaan data dan informasi kesehatan. Data kesehatan merupakan angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda - tanda, yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan. Sedangkan informasi kesehatan merupakan data kesehatan yang sudah diolah dan diproses menjadi bentuk yang bermakna serta bernilai bagi pengetahuan dan pembangunan kesehatan.

Banyak data kesehatan diperoleh baik melalui survey, program surveilans, monitoring, maupun evaluasi yang secara rutin dilakukan oleh otoritas - otoritas kesehatan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Analisis data kesehatan tersebut memegang peranan krusial dalam mendukung proses perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, maupun perbaikan sistem kesehatan dengan didasarkan pada bukti.

Data juga merupakan bagian dari evidence untuk menjadi suatu dasar bukti dalam menyusun dan menetapkan suatu kebijakan. Secara konsep, evidence atau bukti ini dapat diartikan sebagai 'kebijakan berbasis bukti' (Evidence Based Policy) yang sering dianggap sebagai hasil evolusi dari gerakan kedokteran berbasis bukti (Evidence Based Medicine) (Goldenberg 2005; Pawson 2006; Young et al. 2002). Pendekatan ini mengarahkan untuk setiap keputusan diambil untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan telah mempertimbangkan bukti atau evidence yang ada. Permasalahan yang diselesaikan dengan mengambil suatu keputusan atau penetapan kebijakan dari pengambil keputusan tanpa mempertimbangkan evidence dapat mengakibatkan kesalahan tipe III yaitu masalah tidak terselesaikan dan menimbulkan masalah baru lainnya (Dunn, 2003).

Namun, ketika EBP ini tersedia, banyak pengambil keputusan yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan memahaminya sehingga hasil dari EBP ini diperlukan pula jembatan atau diterjemahkan. Penerjemahan EBP ini dapat disebutkan dengan melakukan Knowledge Translation Product (Produk Penerjemahan Pengetahuan) yang memiliki fungsi untuk mengisi gap antara pengetahuan dan kebutuhan praktik. Ada banyak bentuk Knowledge Translation Product yang menjadi prioritas materi pelatihan, dua diantaranya; policy brief dan briefing notes. Dua produk ini banyak digunakan karena memiliki dampak lintas konteks dan topik. Policy brief dan briefing notes merangkum banyak evidence antara lain; evidence dari sumber global, lokal, dan kontekstual (wawancara informan kunci dengan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang ditargetkan). Policy Brief mengandung beberapa poin utama yang cukup lengkap yaitu pernyataan masalah, opsi atau elemen, dan pertimbangan implementasi. Sedangkan briefing notes lebih singkat, dengan cepat dan efektif memberi saran kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan tentang masalah publik yang mendesak dengan menyatukan bukti penelitian global dan bukti lokal.

  TUJUAN

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk:

  1. Memahami tentang data kesehatan
  2. Menganalisis dan menggunakan data kesehatan
  3. Memahami tentang kebijakan kesehatan
  4. Memahami analisis kebijakan kesehatan
  5. Memahami policy brief
  6. Mampu menyusun policy brief
  7. Memahami advokasi kebijakan

  PEMATERI

  1. Anis Fuad, S.Ked., DEA – Dosen & Peneliti Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, FK-KMK UGM
  2. Fariz Budi Arafat, S. Si., MStat. - Alumni S2 Australian National University
  3. Dr. Gabriel Lele, S.IP, M.Si – Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL, UGM
  4. Shita Listya Dewi, S.IP., MM, MPP – Kepala Divisi Kebijakan Kesehatan, PKMK FK - KMK, UGM
  5. Tri Muhartini, S.IP, MPA – Peneliti Kebijakan Kesehatan, PKMK FK - KMK, UGM

  TARGET PESERTA

  1. Akademisi Bidang Kesehatan
  2. Peneliti dan Konsultan Bidang Kesehatan
  3. Pejabat dan Staf Lembaga Pemerintahan Bidang Kesehatan
  4. Jejaring Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) atau/dan Mitra PKMK

  RANGKAIAN KEGIATAN

Kegiatan Detil Kegiatan Waktu Harga/kegiatan Harga Paketan
Online

Tahapan 1

Pelatihan Analisis Data di Bidang Kesehatan

  1. Opening: Big data di bidang kesehatan
  2. Introduction: Health data analysis with R
  3. Data Pre-Processing
  4. Data Visualization
  5. Exploratory Data Analysis (+ Modelling)

Rabu-Kamis,
8 – 9 Maret 2023
Pukul 10:00 - 12:00 WIB

Jumat, 10 Maret 2023
Pukul 08:00 - 10:00 WIB 

Rp. 1.000.000,-

Paket 1
[Tahap 1 - Tahap 4]
Rp. 4.000.0000,-

 

Paket 2
[Tahap 2 - Tahap 4]
Rp. 3.000.000,-

Tahapan 2

Memahami dan Penyusunan Produk Analisis Kebijakan

jadwal

 

  1. Peran Evidence dalam Penyusunan Kebijakan
  2. Memahami Analisis Kebijakan
    1. Merumuskan masalah kebijakan public atau kesehatan (problem structuring
Rabu,
10 Mei 2023
Rp. 1.500.000,-
  1. Penerapan pendekatan untuk melakukan prakiraan (forecasting) untuk mengetahui jika masalah diabaikan atas dasar infromasi/data.
Rabu,
17 Mei 2023
  1. Menentukan rekomendasi untuk tindakan kebijakan
Rabu,
24 Mei 2023

Tahapan 3

Memahami dan Penyusunan Produk Analisis Kebijakan: Penyusunan Policy Brief

[lanjutan modul tahap 2]

  1. Menyediakan Usulan Kebijakan dalam Policy Brief
    1. Mengenal Knowledge Translation
    2. Menulis Rumusan Masalah
    3. Menulis Usulan Kebijakan

[peserta wajib menghasilkan policy brief]

Jumat,
23 Juni 2023
Rp. 750.000,-

Tahapan 4

Strategi Advokasi Kebijakan Kesehatan

jadwal

  1. Mengenal Advokasi Kebijakan
    1. Definisi advokasi kebijakan
    2. Mengapa advokasi kebijakan penting?
    3. Ceritakan advokasi mu
  2. Menyusun Tujuan SMART
  3. Pemetaan Pemangku Kepentingan
    1. Identifikasi Target Pemangku Kepentingan
    2. Analisis Interest dan Power Pemangku Kepentingan
    3. Membangun Koalisi Advokasi Kebijakan 
Rabu,
26 Juli 2023
Rp. 1.000.000,-
  1. Membangun Pesan Advokasi Kebijakan
  2. Mengenal Alat dan Taktik Advokasi Kebijakan
  3. Komunikasi dalam Advokasi Kebijakan
  4. Rencana Advokasi Kebijakan
Kamis,
27 Juli 2023

*Khusus mahasiswa mendapatkan potongan sebesar 50% 

 

SERTIFIKAT

Peserta yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikat setelah seluruh tahapan pelatihan berakhir.

NARAHUBUNG

Pelatihan Tahap 1
Sensa Gudya Sauma Syahra
Tlp: +6287839011241
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pelatihan Tahap 2 – Tahap 4
Tri Muhartini
Tlp: +6289693387139
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kepesertaan dan Konfirmasi Pembayaran:
Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 082134116190
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Blended Learning Pelatihan Evidence Based for Health Policy-Making

KERANGKA ACUAN KEGIATAN BLENDED LEARNING

Rangkaian Pelatihan Evidence Based for Health Policy-Making

  Mei - Juli 2024

  LATAR BELAKANG

Secara konsep, evidence atau bukti ini dapat diartikan  sebagai 'kebijakan berbasis bukti' (Evidence Based Policy) yang sering dianggap sebagai hasil evolusi dari gerakan kedokteran berbasis bukti (Evidence Based Medicine / EBP) (Goldenberg 2005; Pawson 2006; Young et al. 2002). Pendekatan ini mengarahkan untuk setiap keputusan diambil untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan telah mempertimbangkan bukti atau evidence yang ada. Permasalahan yang diselesaikan dengan mengambil suatu keputusan atau penetapan kebijakan dari pengambil keputusan tanpa mempertimbangkan evidence dapat mengakibatkan kesalahan tipe III yaitu masalah tidak terselesaikan dan menimbulkan masalah baru lainnya (Dunn, 2003).

Namun, ketika EBP ini tersedia, banyak pengambil keputusan yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan memahaminya sehingga hasil dari EBP ini diperlukan pula jembatan atau diterjemahkan. Penerjemahan EBP ini dapat disebutkan dengan melakukan Knowledge Translation Product (Produk Penerjemahan Pengetahuan) yang memiliki fungsi untuk mengisi gap antara pengetahuan dan kebutuhan praktik. Ada banyak bentuk Knowledge Translation Product yang menjadi prioritas materi pelatihan, dua diantaranya; policy brief dan briefing notes. Dua produk ini banyak digunakan karena memiliki dampak lintas konteks dan topik. Policy brief dan briefing notes merangkum banyak evidence antara lain; evidence dari sumber global, lokal, dan kontekstual (wawancara informan kunci dengan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang ditargetkan). Policy Brief mengandung beberapa poin utama yang cukup lengkap yaitu pernyataan masalah, opsi atau elemen, dan pertimbangan implementasi. Sedangkan briefing notes lebih singkat, dengan cepat dan efektif memberi saran kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan tentang masalah publik yang mendesak dengan menyatukan bukti penelitian global dan bukti lokal.

  TUJUAN

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta untuk:

  1. Memahami tentang kebijakan kesehatan
  2. Memahami analisis kebijakan kesehatan
  3. Memahami policy brief
  4. Mampu menyusun policy brief
  5. Memahami advokasi kebijakan

  PEMATERI

  1. Dr. Gabriel Lele, S.IP, M.Si – Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL, UGM
  2. Shita Listya Dewi, S.IP., MM, MPP – Kepala Divisi Kebijakan Kesehatan, PKMK FK - KMK, UGM
  3. Tri Muhartini, S.IP, MPA – Peneliti Kebijakan Kesehatan, PKMK FK - KMK, UGM

  TARGET PESERTA

  1. Akademisi Bidang Kesehatan
  2. Peneliti dan Konsultan Bidang Kesehatan
  3. Pejabat dan Staf Lembaga Pemerintahan Bidang Kesehatan
  4. Jejaring Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) atau/dan Mitra PKMK

 

KEGIATAN ONLINE

Rangkaian Kegiatan Online

Materi Submateri Biaya

Tahapan 1 Analisis Kebijakan (14 – 16 Mei 2024)

Peranan evidence dalam penyusunan kebijakan

  1. Apa itu kebijakan?
    1. Definisi Kebijakan
    2. Proses Kebijakan 
  2. Mengenal evidence untuk analisis kebijakan
    1. Definisi Evidence Based Policy Making dan Evidence-Informed
    2. Evidence Synthesis untuk penyusunan kebijakan

Materi & Video pelatihan

selengkapnya

Memahami Analisis Kebijakan Kesehatan

  1. Analisis Kebijakan Kesehatan dalam Proses Kebijakan
  2. Perumusan Masalah dalam Analisis Kebijakan Kesehatan
    1. Jenis-jenis Masalah dalam analisis kebijakan
    2. Penetapan Masalah Prioritas
    3. Perumusan Masalah
  3. Metode Forecasting dalam Analisis Kebijakan Kesehatan
  4. Perumusan Alternatif/Opsi dan Rekomendasi Kebijakan

Tahapan 2 Policy Brief (21 – 22 Mei 2024)

Menyediakan Usulan Kebijakan Kesehatan dalam Policy Brief

  1. Mengenal Knowledge Translation (KT)
    1. Konsep KT
    2. Produk KT
    3. Struktur Policy Brief
  2. Menulis Rumusan Masalah dalam Policy Brief
    1. Pernyataan Masalah
    2. Ukuran Masalah
  3. Menulis Usulan Kebijakan

Materi & Video Pelatihan

Selengkapnya

Tahapan 3 Advokasi Kebijakan (12 – 13 Juni 2024)

Definisi advokasi kebijakan kesehatan

  1. Mengenal Advokasi Kebijakan
    1. Definisi advokasi kebijakan
    2. Mengapa advokasi kebijakan penting?
  2. Ceritakan advokasi mu

Materi & Video Pelatihan

Selengkapnya

Strategi advokasi kebijakan kesehatan

  1. Menyusun Tujuan SMART
  2. Pemetaan Pemangku Kepentingan
    1. Identifikasi Target Pemangku Kepentingan
    2. Analisis Interest dan Power Pemangku Kepentingan
    3. Membangun Koalisi Advokasi Kebijakan 
  3. Membangun Pesan Advokasi Kebijakan
  4. Mengenal Alat dan Taktik Advokasi Kebijakan
  5. Komunikasi dalam Advokasi Kebijakan
  6. Menyusun Rencana Advokasi Kebijakan

 

Form Pendaftaran

 

 

SERTIFIKAT

Peserta yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikat setelah seluruh tahapan pelatihan berakhir.

 

BIAYA

Pembayaran peserta dapat dilakukan dengan melalui transfer ke rekening panitia dengan Kode Unik 33, contoh Rp. 1.500.033. No. Rekening sebagai berikut:

No Rekening : 9888807171130003
Nama Pemilik : Online Course/ Blended Learning FK UGM
Nama Bank : BNI
Alamat : Jalan Persatuan, Bulaksumur Yogyakarta 55281

Catatan: pembayaran yang di lakukan dari beda Bank BNI, mohon bisa menggunakan biaya transfer online sebesar Rp. 6.500 tidak bisa menggunakan biaya BI Fast sebesar Rp. 2.500

 

NARAHUBUNG

Tri Muhartini
Tlp: +6289693387139
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kepesertaan dan Konfirmasi Pembayaran:
Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 082134116190
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Peluncuran buku Pengayaan Ilmu Kedokteran Untuk Mengatasi Masalah Klinis dan Kesehatan Masyarakat: Pengalaman Universitas Gadjah Mada (1993 - 2023)

Peluncuran buku

Pengayaan Ilmu Kedokteran Untuk Mengatasi Masalah Klinis dan Kesehatan Masyarakat: Pengalaman Universitas Gadjah Mada (1993 - 2023)

Webinar 1: 6 Maret 2024 (Hybrid)
Webinar 2: 13 Maret (Daring)
Webinar 3: 20 Maret (Daring)
Webinar 4: 27 Maret (Daring)

  LATAR BELAKANG

Dalam rangka Dies Natalis ke-78 FK-KMK UGM akan diluncurkan buku tulisan Prof. Laksono Trisnantoro dan teman-teman yang berisikan dinamika pengayaan ilmu kedokteran. Dalam perjalanan sebuah fakultas kedokteran, dapat terjadi atau tidak terjadi suatu proses pengayaan ilmu kedokteran. Buku ini membahas peran ilmu kebijakan dan manajemen dalam memperkaya ilmu kedokteran untuk menyelesaikan masalah klinis dan kesehatan masyarakat. Proses yang merupakan salah satu “enrichment” ilmu kedokteran ini dilakukan oleh UGM dan tercatat detil selama 30 tahun antara 1993 - 2023. Mengapa terjadi proses pengayaan? Di awal tahun 1990an ada tantangan keilmuan tentang bagaimana mengatasi masalah kesehatan masyarakat dan klinis. Apakah cukup dengan menggunakan ilmu-ilmu asli fakultas-fakultas kedokteran dan kesehatan seperti ilmu klinis, epidemiologi dan biostatistik, serta ilmu promosi kesehatan? Ataukah harus menggunakan ilmu yang berasal dari fakultas-fakultas di luar bidang kesehatan. Contoh adalah ilmu kebijakan dari fakultas ilmu sosial politik, ilmu ekonomi dan bisnis dari fakultas ekonomi, ilmu sejarah dari fakultas budaya, ilmu komputer di fakultas MIPA, sampai ke ilmu teknik rekayasa lingkungan dan bangunan untuk kesehatan lingkungan. Pengalaman UGM selama 30 tahun memberi jawaban bahwa pengayaan ilmu kedokteran dengan ilmu kebijakan dan manajemen sangat diperlukan dan dibuktikan terpakai. Dengan pengayaan ilmu ini dunia akademik dan dunia nyata merupakan satu kesatuan dalam menyelesaikan masalah riil. Para akademisi secara transdisiplin mampu menjadi salah satu pelaku aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah klinis dan kesehatan masyarakat. Akademisi tidak berfungsi hanya sebagai penonton atau komentator.

  TUJUAN

Peluncuran Buku ini dikemas dalam rangkaian Seri Webinar yang tersusun atas 4 episode. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah:

  1. Peluncuran karya terbaru Prof. Laksono Trisnantoro melalui acara webinar untuk menyiapkan para calon pembaca.
  2. Mencermati isi setiap Bab dengan detail melalui pembahasan-pembahasan.
  3. Mendiskusikan rekomendasi isi buku ke UGM dan universitas lain yang mempunyai rencana melakukan pengayaan ilmu kedokteran.

 

  TAHAPAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilakukan dalam Seri Webinar sebanyak 4 kali dengan pertimbangan bahwa peserta sebaiknya sudah membaca bukunya. Oleh karena itu Webinar 1 pada tanggal 6 Maret 2024 ditujukan terutama untuk memberi kesempatan para calon pembaca untuk membeli bukunya terlebih dahulu. Rincian tahapan kegiatan sebagai berikut:

Webinar 1: Upacara Peluncuran dan Membahas isi buku secara keseluruhan.

Pemaparan terutama Pengantar, serta diikuti selintas di Bagian 1, 2, dan 3 serta Penutup oleh Laksono Trisnantoro

Pelaksanaan: Hybrid
Hari/Tanggal : Rabu, 6 Maret 2024
Waktu : 13.00-15.00 WIB
Tempat : Gedung Tahir Lt. 8 dan Daring via Zoom (oleh PKMK)

WAKTU ACARA Narasumber
13.00-13.05 Pemutaran video bumper  
Registrasi peserta  
13.05-13.10 Pembukaan MC: Ni Galuh
13.10-13.20 Menyanyikan Indonesia Raya dan Hymne Gadjah Mada Ni Galuh dan Florisma
13.20-13.40

Sambutan dan pengantar: Upacara Peluncuran

  • Kepala Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes, Ph.D)
  • Dekan FK-KMK UGM
  • Rektor UGM atau yang mewakili
  • Sambutan dari UGM Press + Peluncuran Buku

video

13.40-14.50

Pembicara: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

Memperkenalkan buku Pengayaan Ilmu Kedokteran Untuk Mengatasi Masalah Klinis dan Kesehatan Masyarakat: Pengalaman Universitas Gadjah Mada (1993 - 2023)

video   materi

Pembahas:

Drs. Johny Setyawan, Akt, MBA

video

dr. R. Detty Siti Nurdiati Z, MPH., Ph.D., Sp.OG (K)

video

Dr. Phil. Gabriel Lele, S.IP., M.Si

video

Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, S.Gz., M.P.H.,RD

video

14.50-15.00
  • Informasi Pembelian Buku oleh UGM Press
  • Pengumuman tentang Webinar 2,3, dan 4.
  • Penutupan & foto bersama
UGM Press

 

Webinar 2 (13 Maret 2024)

Webinar 2: Membahas lebih rinci Bagian 1 buku ini mengenai “Pengalaman awal saat mengenalkan ilmu manajemen dan kebijakan di UGM dan di Dunia Nyata”

Proses pengayaan ilmu kedokteran di UGM tidak mudah. Di dunia akademik dan juga di dunia nyata sempat terjadi penolakan-penolakan karena sebagian pihak tidak paham mengenai manfaat kerjasama transdisiplin antar fakultas dan antar profesi. Walaupun proses pengayaan dilakukan tanpa proyek dan tanpa desain, beruntung terjadi proses dengan hasil yang positif dan melembaga. Saat ini akademisi di FK-KMK UGM melalui Departemen Kebijakan dan Manajemen dapat mengembangkan karir akademik dalam ilmu-ilmu kebijakan dan manajemen yang diaplikasikan di sektor kesehatan. Di sisi dunia nyata, para praktisi dan pengambil kebijakan kesehatan merasakan manfaat pengayaan ilmu kedokteran oleh ilmu kebijakan dan manajemen untuk mengatasi masalah pekerjaan mereka. Bagian ini membahas pengalaman pengayaan di masa-masa awal di tahun 1990an sampai tengah dekade 2000. Tercatat berbagai Gelombang pengayaan yang terjadi di fakultas kedokteran UGM yang menjadi pemicu perubahan.

Pelaksanaan:

Hari/Tanggal : 13 Maret 2024
Waktu : -
Tempat : Zoom
Link zoom : ugm.id/pikugm
Meeting ID : 815 7293 5173
Passcode : 123456
Streaming Youtube : http://ugm.id/hpmlive

Pembahas:

  1. Dr. dr. Sutoto M.Kes.
  2. Prof. dr. Hari Kusnanto Josef, Sp.KKLP, Dr.PH
  3. Dr. dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

 

Webinar 3 (20 Maret 2024)

Webinar 3: Episode ini mengenai “Aplikasi pengayaan ilmu kedokteran yang telah dijalankan di berbagai daerah di Indonesia” yang ditulis di Bagian 2.

Bagian 2 buku membahas penguasaan ilmu manajemen dan kebijakan yang semakin baik dalam tataran akademik yang kemudian diterapkan di lapangan yang mempunyai masalah. Terdapat 5 penggunaan pengayaan ilmu kedokteran secara intensif di berbagai isu penting sistem kesehatan. Dalam kegiatan tersebut, tanpa ada bantuan ilmu kebijakan dan manajemen tidaklah mungkin masalah yang ada di dunia nyata kesehatan masyarakat dan klinis dapat diatasi.

Pelaksanaan:

Hari/Tanggal : 20 Maret 2024
Waktu : -
Tempat : Zoom
Link zoom : ugm.id/pikugm
Meeting ID : 815 7293 5173
Passcode : 123456
Streaming Youtube : http://ugm.id/hpmlive

Pembahas:

  1. Prof. Dr. dr. M. Yani, M.Kes, PKK (Dosen FK-Universitas Syah Kuala Aceh)
  2. dr. Andi Sri Juliarty R. M.Kes / dr. Dio (Dinas Kesehatan Kota Balikpapan)
  3. Prof. dr. Ascobat Gani, MPH, Dr.PH (Universitas Indonesia)
  4. dr. Stefanus Bria Seran, M.P.H (mantan Kepala Dinas Kesehatan NTT)
  5. Prof. Dr. dr. Mudjtahid Ahmad Djojosugito, Sp.OT(K), MHA, MBA

 

Webinar 3 (27 Maret 2024)

Webinar 4: Episode ini akan membahas mengenai “Kesulitan yang terjadi dan strategi kedepan” yang merupakan Bagian 3 buku dan Penutup.

Bagian ini membahas detil mengenai mekanisme difusi inovatif dalam pengayaan ilmu kedokteran. Bagaimana asal muasal inovasi pengayaan ilmu digambarkan melalui refleksi pengalaman selama 30 tahun yang menggunakan pendekatan bukan proyek. Tarik ulur proses pengayaan, termasuk menunggu timing yang tepat untuk melembagakan inovasi, ketersediaan anggaran, menjadi pengalaman menarik untuk dibahas. Buku ini juga membahas prospek proses pengayaan di masa depan. Di abad ke-21 ini masalah kesehatan di Indonesia akan semakin banyak dan rumit antara lain meningkatnya penyakit-penyakit menular, penyakit tidak menular, sampai penyakit jiwa. Disamping itu ada masalah-masalah terkait infrastruktur antara lain pemerataan pelayanan kesehatan yang masih kurang dan mutu pelayanan yang belum sebaik di negara-negara tetangga. Secara paralel teknologi kedokteran khususnya bioteknologi, penggunaan digital, dan proses politik anggaran kesehatan berkembang semakin canggih. Oleh karena itu diyakini proses pengayaan ilmu kedokteran tidak akan berhenti, terus berjalan untuk mengatasi masalah klinis dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu universitas perlu secara by design untuk aktif dan melakukan pengayaan dari satu generasi dosen ke generasi dosen berikutnya.

Pelaksanaan:

Hari/Tanggal : 27 Maret 2024
Waktu : -
Tempat : Zoom
Link zoom : ugm.id/pikugm
Meeting ID : 815 7293 5173
Passcode : 123456
Streaming Youtube : http://ugm.id/hpmlive

Pembahas:

  1. Prof. Dr. Didi Achjari, S.E., M.Com., Al., CA (Dekan Fakultas Ekonomi dan Budaya UGM)
  2. Rahmat Hidayat, S.Psi., M.Sc., Ph.D (Dekan Fakultas Psikologi UGM)
  3. Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH (Dekan FK-KMK UGM)
  4. Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., DEA (Wakil Rektor 1)

 

 

  PESERTA DAN PEMATERI

Peserta dari UGM

  1. Dosen-dosen UGM yang tertarik untuk kegiatan transdisiplin, termasuk Dewan Guru Besar, Rektorat, Senat Universitas, MWA.
  2. Dosen-dosen di FK-KMK UGM yang tertarik dalam ilmu kebijakan dan manajemen. Dekanat dan Senat Fakultas, serta Kepala-Kepala Departemen.
  3. Dosen Program Studi KMK
  4. Pengelola atau Tim Program Studi KMK
  5. Peneliti PKMK
  6. Mahasiswa aktif Program Studi KMK: MMR, KMPK, KPMAK dan SIMKES angkatan 2023 dan 2022
  7. Alumni Program Studi KMK
  8. Residen yang tertarik.

Peserta dari luar UGM

  1. Menteri Kesehatan dan pimpinan yang tertarik.
  2. Pimpinan BPJS
  3. Pimpinan BKKBN
  4. Pimpinan dan Dosen fakultas kedokteran dan kedokteran gigi.
  5. Pimpinan dan dosen fakultas kesehatan masyarakat dan STIKES
  6. Pimpinan dan dosen Poltekkes
  7. Kepala-kepala Dinas Kesehatan yang tertarik
  8. Pimpinan Asosiasi-asosiasi pelayanan kesehatan dan Organisasi Profesi.

  KEGIATAN

  1. Memperkenalkan buku Pengayaan Ilmu Kedokteran Untuk Mengatasi Masalah Klinis dan Kesehatan Masyarakat: Pengalaman Universitas Gadjah Mada (1993 - 2023)
  2. Tanya jawab materi yang telah diberikan

  SEKRETARIAT

Prodi Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK UGM
Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 549432
PIC UGM: +6287730470698 (Nila)

 

 

 

 

 

Pembelajaran Kelembagaan untuk melakukan Penelitian Kebijakan bagi Fakultas-fakultas Kedokteran di Indonesia

Pembelajaran Kelembagaan untuk melakukan Penelitian Kebijakan
bagi Fakultas-fakultas Kedokteran di Indonesia

  PENDAHULUAN

Penelitian kebijakan kesehatan merupakan salah satu cabang ilmu yang baru berkembang, dan belum banyak dilakukan oleh dosen Fakultas Kedokteran (FK). Pemahaman dosen FK mengenai bagaimana melaksanakan penelitian kebijakan masih sangat terbatas. Situasi ini dapat dipahami karena ilmu analisis kebijakan berasal dari Fakultas Ilmu Sosial Politik, bukan dari ilmu-ilmu kedokteran.

Melakukan penelitian kebijakan bukanlah pekerjaan peneliti individual dengan tujuan menulis jurnal. Meneliti kebijakan mempunyai tujuan mempengaruhi proses pengambilan kebijakan di level pemerintah pusat, dan/atau propinsi, kabupaten/kota, bahkan desa. Dengan demikian penelitian kebijakan tidak lepas dari kemampuan FK sebagai lembaga untuk menjalankan sampai proses advokasi. Oleh karena itu diperlukan pembelajaran kelembagaan yang tersusun atas pembelajaran individu dan pembelajaran organisasi yang berjalan secara sinergis.

Pembelajaran Individu untuk melakukan penelitian kebijakan

PKMK FK-KMK UGM telah mempunyai pembelajaran individu yang membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menganalisis kebijakan kesehatan, memahami implikasi kebijakan, dan secara efektif melakukan advokasi.
Silahkan klik di sini untuk mempelajari Riset Kebijakan bagi dosen-dosen yang tertarik: 

klik disini

Pembelajaran Organisasi

Pembelajaran organisasi bersifat kolaboratif lintas Departemen di berbagai FK untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan riset kebijakan. Pelatihan akan langsung “hands-on” dengan topik masalah kesehatan prioritas dan data sekunder yang dapat dianalisis.

  TUJUAN

Kegiatan pembelajaran ini bertujuan untuk:

  1. Mendorong dosen FK untuk mempelajari secara individual topik penelitian kebijakan dengan mengacu pada modul yang ada di web.
  2.  Menyusun proposal penelitian kebijakan dengan 3 opsi topik:
    • Penelitian kebijakan Pengendalian Penyakit Jantung
    • Penelitian kebijakan Pengendalian Penyakit Diabetes
    • Penelitian kebijakan Pengendalian Penyakit Mata.
  3. Menyusun artikel jurnal untuk riset kebijakan
  4. Menyusun Policy Brief dan melakukan advokasi disetiap level pemerintahan
  5. Melakukan keterampilan analisis data sekunder dengan menggunakan data sample 1% BPJS
  6. Meningkatkan kemampuan mengelola proyek penelitian kebijakan secara multi-years dan multi-sites.

   METODE

Pembelajaran ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode daring.

  TARGET PESERTA

Kegiatan ini dapat diikuti oleh FK di Indonesia yang mengirimkan peserta dalam 4 kelompok:

Kelompok 1: Dosen yang meneliti mengenai kebijakan:

  1. Penelitian kebijakan Pengendalian Penyakit Jantung
    Berasal dari Departemen IKM/IKP/IKK dengan Departemen Kardiologi
    • Penulisan proposal penelitian kebijakan
    • Penulisan artikel jurnal untuk riset kebijakan
  2. Penelitian kebijakan Pengendalian Penyakit Diabetes:
    Berasal dari Departemen IKM/IKP/IKK dengan Departemen Penyakit Dalam
    • Penulisan proposal penelitian kebijakan
    • Penulisan artikel jurnal untuk riset kebijakan
  3. Penelitian kebijakan Pengendalian Penyakit Mata.
    Berasal dari Departemen IKM/IKP/IKK dengan Departemen Penyakit Mata.
    • Penulisan proposal penelitian kebijakan
    • Penulisan artikel jurnal untuk riset kebijakan

Kelompok 2: Analis Data

  • Pengelolaan data Sekunder

Kelompok 3: Penyusun Advokasi

  • Pengelolaan Policy Brief sampai metode penyusunan grafis

Kelompok 4: Manajemen Penelitian.

  KOMPETENSI

Kompetensi yang diharapkan sebagai hasil pembelajaran meliputi:

  1. Kemampuan menggunakan data rutin untuk analisis kebijakan
  2. Kemampuan untuk mengembangkan riset kebijakan yang komprehensif hingga advokasi kebijakan
  3. Kemampuan menghasilkan jurnal artikel bersama atau mandiri
  4. Kemampuan membuat Policy Brief.
  5. Kemampuan mengelola penelitian.

RANGKAIAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Persiapan Pembelajaran: bulan Juni - Juli 2024
Para calon peserta kelembagaan diharapkan untuk mempelajari Pembelajaran Individu mengenai Penelitian kebijakan.
silahkan klik link berikut:

klik disini

Disamping itu ada berbagai referensi untuk Riset Implementasi yang dapat dipelajari di sini:

referensi

 

  UJIAN UNTUK PEMBELAJARAN PERORANGAN

Diharapkan para calon peserta dapat melakukan ujian untuk menilai kemampuan diri. Jika sudah merasa mampu, tidak perlu menempuh ujian. Silahkan klik untuk mendaftar ujian dengan biaya Rp 200.000,- per orang.

Kegiatan akan dibuka dalam Munas BKS-IKM-IKK-IKP di Semarang:

2 Agustus 2024, Pukul 13.30 - 17.00 WIB
Fakultas Kedokteran Unisula Semarang

Kegiatan Pembelajaran Lembaga terdiri atas 4 Kelompok:

Kelompok 1: Peneliti Kebijakan

No Kegiatan Jumlah Pertemuan Waktu Pembicara & Penyelenggara
1 Penyusunan Proposal Penelitian Kebijakan
  1. Pengantar: Bentuk-bentuk Penelitian Kebijakan
  2. Identifikasi Masalah dan Kebijakan
  3. Identifikasi pemangku kepentingan yang akan dilibatkan
  4. Metodologi penelitian
  5. Prinsip Etika dalam Penelitian

1 kali pertemuan

berjalan paralel untuk: Jantung, Diabetes, Mata

6 Agustus 2024 Prof. dr. Ari Probandari. Ph.D
2 Penggunaan Data
  1. Pengantar Penggunaan Data dalam Penelitian
  2. Penyajian Data untuk Pengambilan Keputusan
  3. Etika dan Privasi dalam Pengelolaan Data
  4. Pengelolaan dan Penyimpanan Data
 1 kali pertemuan 7 Agustus 2024 Dr. dr. Guardian Yoki Sanjaya, MHlthInfo
3 Penulisan Artikel
  1. Struktur dan Komponen Artikel Jurnal
  2. Etika Penulisan dan Penyusunan Artikel Jurnal
  3. Proses Review dan Publikasi
1 kali pertemuan dan waktu mandiri 8 Agustus 2024 Prof. dr. Ari Probandari. Ph.D

 

Kelompok 2: Analis Data

No Kegiatan Jumlah Pertemuan Waktu Pembicara & Penyelenggara
1 Analisis Data
  1. Data pre-processing
  2. EDA, reporting descriptive data
  3. Analysis & visualization
2 kali pertemuan 14 – 15 Agustus 2024 dr. Ahmad Watsiq Maula, MPH/dr. Fadhilah K. Larasati

 

Kelompok 3: Policy Brief

No Kegiatan Jumlah Pertemuan Waktu Pembicara dan Penyelenggara
1 Penulisan Policy Brief
  1. Struktur Penulisan Policy Brief
  2. Menulis Rumusan Masalah dalam Policy Brief
  3. Menulis Opsi dan/atau Rekomendasi dalam Policy Brief
  4. Strategi pemanfaatan Policy Brief
  5. Grafis design
2 kali pertemuan 21 – 22 Agustus 2024 Tri Muhartini, S.IP, MPA/ Shita Listya Dewi, S.IP, MM, MPP

 

Kelompok 4: Manajemen Proyek Penelitian

No Kegiatan Jumlah Pertemuan Waktu Pembicara dan Penyelenggara
1 Pengelolaan dan Manajemen Penelitian
  1. Manajemen Lembaga Penelitian (case study: PKMK)
  2. konsep manajemen proyek dan mengelola kegiatan
  3. Budgeting dalam Proyek
2 kali pertemuan 28 – 29 Agustus 2024 Sealvy Kristianingsih, SE. MSc.

 

 

  BIAYA

  • Setiap topik pembelajaran dikenakan biaya Rp 2.500.000,- per Fakultas Kedokteran (FK).
  • Jika mengikuti 3 topik dikenakan biaya Rp 7.500.000,- per Fakultas Kedokteran (FK).

Jumlah Peserta dari 1 Fakultas Kedokteran (FK) dapat berjumlah 5 - maksimal 10 orang.

link pendaftaran

 

  NARAHUBUNG

Kepesertaan dan Konfirmasi Pembayaran:
Via Angraini (Kepesertaan)
Telp: 0822-8141-5646

 

 

 

Peningkatan Kapasitas Organisasi Poltekkes dalam Melakukan Penelitian Kebijakan

Peningkatan Kapasitas Organisasi Poltekkes
dalam Melakukan Penelitian Kebijakan

Seri Webinar dan Pelatihan 2024

  PENDAHULUAN

Penelitian kebijakan kesehatan merupakan salah satu cabang ilmu yang baru berkembang. Pemahaman kalangan akademis yang membidangi masalah kebijakan kesehatan mengenai bagaimana melaksanakan penelitian kebijakan masih sangat terbatas. Penelitian Kebijakan tidak lepas dari kemampuan lembaga peneliti untuk menjalankan. Ada ciri sangat penting dalam riset kebijakan yaitu hasilnya tidak hanya untuk jurnal, tapi juga untuk pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Oleh karena itu perlu diadakan peningkatan kapasitas Lembaga yang akan meneliti kebijakan melalui pelatihan yang mencakup:

  • Penulisan proposal penelitian kebijakan
  • Penulisan artikel jurnal untuk riset kebijakan
  • Pengelolaan Policy Brief sampai metode penyusunan grafis
  • Pengelolaan data Sekunder menggunakan komputer.
  • Manajemen Penelitian

  TUJUAN

Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk:

  1. Menyusun proposal sebuah penelitian kebijakan
  2. Menyusun artikel jurnal untuk riset kebijakan
  3. Menyusun policy brief dan melakukan advokasi
  4. Melakukan ketrampilan analisis data sekunder
  5. Kemampuan mengelola proyek Penelitian Kebijakan.

   METODE

Pelatihan ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode Workshop daring.

  TARGET PESERTA

Kegiatan ini dapat diikuti oleh Poltekkes di Indonesia yang mengirimkan peserta dalam 4 kelompok:

  • Kelompok 1: Peneliti
  • Kelompok 2. Pengelola Policy Brief
  • Kelompok 3. Analis Data
  • Kelompok 4: Pengelola Penelitian.

  RANGKAIAN KEGIATAN PELATIHAN

No Kegiatan Jumlah Pertemuan Waktu Pembicara & Penyelenggara
1 Penyusunan Proposal Penelitian Kebijakan
  1. Pengantar: Bentuk-bentuk Penelitian Kebijakan
  2. Identifikasi Masalah dan Kebijakan
  3. Identifikasi pemangku kepentingan yang akan dilibatkan
  4. Metodologi penelitian
  5. Prinsip Etika dalam Penelitian
2  kali pertemuan 24 – 25 Juli 2024 Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK, Universitas Gadjah Mada
2 Penulisan Artikel
  1. Struktur dan Komponen Artikel Jurnal
  2. Etika Penulisan dan Penyusunan Artikel Jurnal
  3. Proses Review dan Publikasi
1 kali pertemuan 26 Juli 2024 TBA
2 Analisis Data
  1. Opening: Big data di bidang kesehatan
  2. Practice session 1: EDA, reporting descriptive data
  3. Practice session 2: Data pre-processing
  4. Practice session 3: Data modeling (regression, forecasting)
  5. Practice session 4: Simple data visualization
2 kali pertemuan 30 – 31 Juli 2024 Pusat Kebijakan dan Manajemen kesehatan (PKMK), FK-KMK, Universitas Gadjah Mada
3 Penulisan Policy Brief
  1. Struktur Penulisan Policy Brief
  2. Menulis Rumusan Masalah dalam Policy Brief
  3. Menulis Opsi dan/atau Rekomendasi dalam Policy Brief
  4. Strategi pemanfaatan policy brief
  5. Grafis design
2 kali pertemuan  30 – 31 Juli 2024 Pusat Kebijakan dan Manajemen kesehatan (PKMK), FK-KMK, Universitas Gadjah Mada
4 Pengelolaan dan Manajemen Penelitian
  1. Manajemen Lembaga Penelitian (case study: PKMK)
  2. konsep manajemen proyek dan mengelola kegiatan
  3. Budgeting dalam Proyek
2 kali pertemuan 24 – 25 Juli 2024 Pusat Kebijakan dan Manajemen kesehatan (PKMK), FK-KMK, Universitas Gadjah Mada

 

  BIAYA

  • Poltekkes kecil
    (jumlah dosen kurang dari 100) Rp 5.000.000 juta/ Poltekkes untuk empat kategori pelatihan
    Peserta di 4 kelompok sekitar 20 orang
  • Poltekkes besar
    (jumlah dosen lebih dari 100) RP 7.500.000 juta/ Poltekkes untuk empat kategori pelatihan
    Peserta di 4 kelompok sekitar 30 orang

  NARAHUBUNG

Kepesertaan dan Konfirmasi Pembayaran:
Maria Lelyana (Kepesertaan)
Telp: 0274-549425 / 082134116190
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

On-Going Project

Kegiatan yang Sedang Dilaksanakan


WHO JKN

 

Tinjauan tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Implementasi, Tantangan, dan Solusi Penguatan Potensial (Sebagai Masukan untuk Studi Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN 2025-2029)

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada (PKMK UGM) bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan World Health Organization (WHO) Indonesia melakukan penelitian mengenai implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diharapkan dapat mengeksplorasi isu atau tantangan yang muncul, regulasi, dan solusi potensial yang dapat diadopsi untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 - 2029. Analisis dilakukan melalui proses scoping review, pemanfaatan data sekunder, pendekatan realist evaluation, focus group discussion (FGD) dan analisis kebijakan. Penelitian ini dilakukan pada tiga level yakni nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

PENELITI

Peneliti dalam kegiatan ini terdiri dari:

  1. Prof. Laksono Trisnantoro, Ph.D
  2. dr. Likke Prawidya Putri, MPH, PhD
  3. M. Faozi Kurniawan, MPH
  4. Tri Muhartini, MPA
  5. Nopryan Ekadinata, MPH
  6. Ardhina Nugrahaeni, MPH
  7. Herma Setiyaningsih, S.Si
  8. Ester Febe, MPH
  9. Mashita Inayah R., S.Gz
  10. Yoga Prajanta

Perwakilan Universitas Lokal yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari:

  1. Dr. Adiatma Y.M Siregar, S.E., M. Econ. St dari Universitas Padjadjaran untuk lokasi penelitian di Jawa Barat
  2. Dr. Juanita, M.Kes dari Universitas Sumatera Utara untuk lokasi penelitian di Sumatera Utara
  3. dr. Wahyu Sulistya Affarah, MPH, Sp.KL, Subsp. PP(K) dari Universitas Mataram untuk lokasi penelitian di Nusa Tenggara Barat

PROPOSAL

Berikut ini adalah proposal usulan ke WHO dan Bappenas yang menjelaskan tujuan, hasil, metode dan rencana penelitian.

Proposal Selengkapnya

NASIONAL

Pada level nasional, penelitian dilakukan dengan melakukan scoping review, mengidentifikasi pengaruh penetapan regulasi per tahun terhadap situasi JKN berdasarkan data sekunder dan melakukan FGD terkait isu-isu kebijakan JKN (asuransi sosial, ekuitas, preventif-promotif, pengendalian mutu dan fraud, dan FKTP serta kapitasi. Dalam bagian nasional ini disajikan laporan besar, seri FGD, dan protokol penelitian untuk daerah.

Laporan Besar Nasional

Laporan besar menjadi dokumen utama yang menjawab seluruh tujuan penelitian dan menjelaskan  Implementasi, Tantangan, dan Solusi  JKN di tingkat nasional, provinsi penelitian dan kabupaten/kota penelitian. Dalam laporan besar juga menjelaskan informasi terkait isu kebijakan asuransi sosial, ekuitas, preventif-promotif, pengendalian mutu dan fraud, dan FKTP serta kapitasi yang dilakukan dalam FGD nasional. Hasil dari laporan besar dapat diakses dalam link berikut:

Dokumen Selengkapnya


Progress:

  • Data analisis situasi implementasi JKN sudah tersedia
  • Analisis regulasi JKN sudah tersedia
  • Indikator potensial sudah ada usulannya
  • Semua data rutin tahun 2014-2021 sudah diperbaiki

Catatan:

  • Masih dalam proses revisi narasi 2019 – 2021
  • Kurang visualisasi data OOP
  • Kurang hasil FGD Nasional
  • Belum ditetapkan rekomendasi penguatan JKN

FGD I Isu Kebijakan 1: Prinsip asuransi Kesehatan sosial yang tidak dijalankan (Belum Dilaksanakan)

FGD I bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai prinsip asuransi kesehatan sosial yang tidak dijalankan dalam JKN meliputi adanya adverse selection dalam PBPU dan penerapan asuransi sosial dalam JKN, serta memperoleh usulan strategi masa depan untuk mengatasi masalah tersebut. FGD I akan dilaksanakan pada Rabu, 18 Januari 2023 dengan menghadirkan para pemangku kebijakan. Informasi lebih dalam silahkan akses kerangka acuan kegiatan dan dokumen pembahasan FGD di bawah:

KERANGKA ACUAN

Dokumen Pembahasan

catatan: Menunggu Jadwal Bappenas

FGD II Isu Kebijakan 2: Prinsip Ekuitas yang belum dijalankan dengan baik (Sudah Dilaksanakan)

FGD II yang mengangkat topik “Isu kebijakan: Prinsip ekuitas yang belum dijalankan dengan baik” ini bertujuan untuk mengeksplorasi informasi tentang manfaat medik yang tinggi di JKN, kondisi supply side yang tidak merata selama penyelenggaraan JKN, pandangan pemangku kepentingan tentang kebijakan single pool, informasi tentang belum berjalannya kebijakan kompensasi di daerah sulit dalam implementasi JKN. FGD I akan dilaksanakan pada Kamis, 19 Januari 2023 dengan menghadirkan para pemangku kebijakan. Informasi lebih dalam silahkan akses kerangka acuan kegiatan dan dokumen pembahasan FGD di bawah:

KERANGKA ACUAN

Dokumen Pembahasan

Halaman Transkrip

FGD III Isu Kebijakan 3: Pelayanan preventif dan promotif yang terdesak anggarannya (Belum Dilaksanakan)

FGD III mengangkat topik “Isu kebijakan: Pelayanan Preventif dan Promotif yang Terdesak Anggarannya” ini bertujuan untuk mengeksplorasi informasi tentang situasi pengeluaran kesehatan tingkat nasional dan daerah, serta kondisi pembiayaan kesehatan untuk pelayanan preventif dan promotif. FGD ini akan menghadirkan para pemangku kebijakan sebagai narasumber. Informasi lebih dalam silahkan akses kerangka acuan kegiatan dan dokumen pembahasan FGD di bawah:

KERANGKA ACUAN

DOKUMEN PEMBAHASAN


catatan: Menunggu Jadwal Bappenas

FGD IV Isu Kebijakan 4: FKTP dan Kapitasi yang tidak pernah naik (Menunggu jadwal Bappenas)

KERANGKA ACUAN

Dokumen Pembahasan


Catatan: KAK sedang diproses Bappenas

FGD V Isu Kebijakan 5: Pengendalian Mutu dan Fraud (Menunggu jadwal Bappenas)

KERANGKA ACUAN


Catatan: KAK sedang diproses Bappenas

Protokol Penelitian

Protokol penelitian merupakan panduan peneliti dalam mengumpulkan data lapangan di Provinsi  Jawa Barat, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Protokol ini memandu Tim UGM dan Mitra Perguruan Tinggi memahami realist evaluation (RE), kebutuhan data di daerah, daftar pertanyaan focus group discussion (FGD) di daerah dan template penulisan laporan di daerah.

Dalam Pengembangan

DI Yogyakarta

DI Yogyakarta merupakan salah satu provinsi terpilih di Pulau Jawa dalam studi Realist Evaluation ini. Informasi mengenai panduan pengambilan data di Provinsi DI Yogyakarta disajikan melalui protokol di bawah: 

Dokumen Selengkapnya   Hasil FGD    Laporan


Progress: FGD sudah dilaksanakan, transkrip FGD sudah tersedia, draft laporan sementara sudah ada

Catatan: Kurang data rutin

Jawa Barat

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terpilih di Pulau Jawa dalam studi Realist Evaluation ini. Informasi mengenai panduan pengambilan data di Provinsi Jawa Barat disajikan melalui protokol di bawah: 

Dokumen Selengkapnya      Hasil FGD


Progress: FGD sudah dilaksanakan, transkrip FGD sudah tersedia, draft laporan sementara sudah ada

Sumatera Utara

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi terpilih di luar Pulau Jawa dalam studi Realist Evaluation ini. Informasi mengenai panduan pengambilan data di Provinsi Sumatera Utara disajikan melalui protokol di bawah: 

Dokumen Selengkapnya      Hasil FGD      Laporan


Progress: FGD sudah dilaksanakan, transkrip FGD sudah tersedia

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi terpilih di luar Pulau Jawa dalam studi Realist Evaluation ini. Informasi mengenai panduan pengambilan data di Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan melalui protokol di bawah: 

Dokumen Selengkapnya      Hasil FGD      LAPORAN


Progress: FGD sudah dilaksanakan, transkrip FGD sudah tersedia

Jadwal

FGD Tingkat Daerah

Daerah Hari, Tanggal Waktu
FGD Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung

Kabupaten Garut

Senin, 30 Januari 2023

Senin, 30 Januari 2023

Selasa, 31 Januari 2023

10.00 – 12.00 WIB

13.00 – 15.00 WIB

10.00 – 12.00 WIB

FGD Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kota Mataram

Kabupaten Sumbawa Barat

Senin, 30 Januari 2023

Senin, 30 Januari 2023

Selasa, 31 Januari 2023

08.30 – 11.30 WITA

13.30 – 16.00 WITA

09.00 – 11.30 WITA

FGD Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara

Kota Medan

Kabupaten Nias Selatan

Senin, 6 Februari 2023

Senin, 6 Februari 2023

Rabu, 8 Februari 2023

10.00 – 12.00 WIB

13.00 – 15.00 WIB

10.00 – 12.00 WIB

FGD DI Yogyakarta

Provinsi DI Yogyakarta

Kabupaten Sleman

Kabupaten Gunungkidul

Senin, 6 Februari 2023

Selasa, 7 Februari 2023

Kamis, 9 Februari 2023

13.00 – 15.00 WIB

13.00 – 15.00 WIB

13.00 – 15.00 WIB

FGD dengan Bappenas

Topik Hari, Tanggal Waktu
Ekuitas Senin, 13 Februari 2023 09.00 – 11.00 WIB

Referensi

Referensi

  1. Aditama, L., Athiyah, U., Utami, W., & Rahem, A. (2019). Adherence behavior assessment of oral antidiabetic medication use: a study of patient decisions in long-term disease management in primary health care centers in Surabaya. Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, 30(6).
  2. Aizawa, T. (2019). The impact of health insurance on out-of-pocket expenditure on delivery in Indonesia. Health Care for Women International, 40(12), 1374-1395.
  3. Aktariyani, T., Kurniawan, M. F., Chandra, Hasri, E. T., Rahma, P. A., Muhartini, T., & Trisnantoro, L. 2020. Dokumen Daftar Isian Masalah (DIM) Penguatan Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Yogyakarta: PKMK FK-KMK UGM
  4. Anggondowati, T., Deviany, P. E., Latief, K., Adi, A. C., Nandiaty, F., Achadi, A., Kalter, H. D., Weaver, E. H., Rianty, T., Ruby, M., Wahyuni, S., Riyanti, A., Lisnawati, N., Kusariana, N., Achadi, E. L., & Setel, P. W. (2022). Care-seeking and health insurance among pregnancy-related deaths: A population-based study in Jember District, East Java Province, Indonesia. PloS One, 17(3), e0257278.
  5. Anindya, K., Lee, J. T., McPake, B., Wilopo, S. A., Millett, C., & Carvalho, N. (2020). Impact of Indonesia’s national health insurance scheme on inequality in access to maternal health services: A propensity score matched analysis. Journal of Global Health, 10(1), 010429.
  6. Arifin, H., Widiasih, R., Pradipta, R. O., & Kurniawati, Y. (2021). Regional disparities and their contribution to the coverage of the tetanus toxoid vaccine among women aged 15–49 years in Indonesia. F1000Research, 10.
  7. Cahyono, M. N., Efendi, F., Harmayetty, H., Adnani, Q. E. S., & Hung, H. Y. (2021). Regional disparities in postnatal care among mothers aged 15-49 years old: An analysis of the Indonesian Demographic and Health Survey 2017. F1000Research, 10, 153.
  8. Chalkley, M., Hidayat, B., Ramadani, R. V., & Aragón, M. J. (2022). The sensitivity of hospital coding to prices: evidence from Indonesia. International journal of health economics and management, 22(2), 147-162.
  9. Chandra, Hasri, E. T., Kurniawan, M. F., Rahma, P. A., Fanda, R. B., Marthias, T., & Aktariyani, T. (2020). Laporan Hasil Penelitian Evaluasi JKN di 13 Provinsi [Laporan] Yogyakarta: PKMK FK-KMK UGM
  10. Cheng, Q., Asante, A., Susilo, D., Satrya, A., Man, N., Fattah, R. A., ... & Wiseman, V. (2022). Equity of health financing in Indonesia: A 5-year financing incidence analysis (2015–2019). The Lancet Regional Health-Western Pacific, 21, 100400.
  11. Couturier, V., Srivastava, S., Hidayat, B., & De Allegri, M. (2022). Out-of-Pocket expenditure and patient experience of care under-Indonesia’s national health insurance: A cross-sectional facility-based study in six provinces. The International Journal of Health Planning and Management, 37 Suppl 1, 79–100.
  12. Erlangga, D., Ali, S., & Bloor, K. (2019). The impact of public health insurance on healthcare utilisation in Indonesia: evidence from panel data. International Journal of Public Health, 64(4), 603–613.
  13. Fauzi, R., Kyi, Y. P., Mon, M. M., Munira, L., Herman, B., Hounnaklang, N., & Viwattanakulvanid, P. (2021). Factors affecting optimal antenatal care utilization in Indonesia: implications for policies and practices. Journal of Public Health Policy, 42(4), 559-573.
  14. Haemmerli, M., Powell-Jackson, T., Goodman, C., Thabrany, H., & Wiseman, V. (2021). Poor quality for the poor? A study of inequalities in service readiness and provider knowledge in Indonesian primary health care facilities. International journal for equity in health, 20(1), 1-12.
  15. Hardhantyo, M., & Chuang, Y.-C. (2021). Urban-rural differences in factors associated with incomplete basic immunization among children in Indonesia: A nationwide multilevel study. Pediatrics and Neonatology, 62(1), 80–89.
  16. Herwansyah, H., Czabanowska, K., Kalaitzi, S., & Schröder-Bäck, P. (2022). Exploring the Influence of Sociodemographic Characteristics on the Utilization of Maternal Health Services: A Study on Community Health Centers Setting in Province of Jambi, Indonesia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(14), 8459.
  17. Jacobs, B., Ir, P., Bigdeli, M., Annear, P. L., & Van Damme, W. (2012). Addressing access barriers to health services: an analytical framework for selecting appropriate interventions in low-income Asian countries. Health Policy and Planning, 27(4), 288–300.
  18. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Sebuah Analisis Kebijakan untuk Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional 2021-2021. Yogyakarta: PKMK FK-KMK UGM
  19. Johar, M., Soewondo, P., Pujisubekti, R., Satrio, H. K., & Adji, A. (2018). Inequality in access to health care, health insurance and the role of supply factors. Social Science & Medicine, 213, 134-145.
  20. Kementerian Kesehatan (2014). Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan 2014. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Diakses dari  https://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_5ccec1a68fc80.pdf
  21. Kementerian Kesehatan (2015). Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan 2015. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Diakses dari https://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_5ce03af14a3bd.pdf
  22. Kementerian Kesehatan (2016). Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan 2016. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Diakses dari https://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_5ce048c5ac16d.pdf
  23. Kementerian Kesehatan (2017). Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan 2017. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Diakses dari https://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_5ce048f6350a6.pdf
  24. Kementerian Kesehatan (2018). Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan 2018. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Diakses dari https://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_5d723353de376.pdf
  25. Kementerian Kesehatan (2019). Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan 2019. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Diakses dari https://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_5f4c956cd7643.pdf
  26. Kementerian Kesehatan (2020). Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan 2020. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Diakses dari https://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_60e522078c711.pdf
  27. Kementerian Kesehatan (2021). Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan 2021. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Diakses dari https://ppid.kemkes.go.id/uploads/img_62e0a3a899ae6.pdf
  28. Kementerian Keuangan (2013). Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2013, Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses dari https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/612c70be-c47a-429a-abad-1de65ec7d2df/rapbnp-2013.pdf
  29. Kementerian Keuangan (2014). Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2014, Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses dari https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/d64087ea-50b0-4386-9056-85797f17e75c/nota-keuangan-apbnp-2014.pdf
  30. Kementerian Keuangan (2015). Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2015, Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses dari https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/85dd7729-bfc4-48ce-946c-287a43e24ed0/nota-keuangan-apbn-p-2015.pdf
  31. Kementerian Keuangan (2016). Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2016, Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses dari https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/aef9e1ca-eb39-493b-854b-72ffbef5c5f0/nota-keuangan-apbnp-2016.pdf
  32. Kementerian Keuangan (2017). Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2017, Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses dari https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/5e7336cf-1681-4f5f-a1c9-a8730029c560/nota-keuangan-rapbnp2017.pdf
  33. Kementerian Keuangan (2018). Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2018, Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses dari https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/a4aacf70-c401-4f28-9876-1466e3b2febf/nota-keuangan-apbn-2018-rev.pdf
  34. Kementerian Keuangan (2019). Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2019, Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses dari https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/846de72b-3436-41b0-8729-b00082582373/nota-keuangan-beserta-apbn-ta-2019.pdf
  35. Kementerian Keuangan (2020). Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2020, Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses dari https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/137af82f-a46b-4cea-a0c8-59fc2ee68f7e/nota-keuangan-beserta-apbn-ta-2020.pdf
  36. Kementerian Keuangan (2021). Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2021, Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses dari https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/287bee92-01a7-40c9-ad5f-09eeb48e66d6/buku-ii-nota-keuangan-beserta-apbn-ta-2021.pdf
  37. Kementerian Keuangan (2022). Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022, Jakarta, Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses dari https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/fc5d556e-eee6-4e2e-9af1-8374f68fed21/Buku-II-Nota-Keuangan-Beserta-APBN-TA-2022.pdf?ext=.pdf
  38. Kesuma, Z. M., & Chongsuvivatwong, V. (2015). Utilization of the Local Government Health Insurance Scheme (JKA) for maternal health services among women living in underdeveloped areas of Aceh Province, Indonesia. Asia Pacific Journal of Public Health, 27(3), 348-359.
  39. Kesuma, Z. M., & Chongsuvivatwong, V. (2016). Comparison of satisfaction with maternal health-care services using different health insurance schemes in aceh province, Indonesia. Indian Journal of Public Health, 60(3), 195.
  40. Kosasih, D. M., Adam, S., Uchida, M., Yamazaki, C., Koyama, H., & Hamazaki, K. (2022). Determinant factors behind changes in health-seeking behaviour before and after implementation of universal health coverage in Indonesia. BMC public health, 22(1), 1-21.
  41. Laksono, A. D., Rukmini, R., & Wulandari, R. D. (2020). Regional disparities in antenatal care utilization in Indonesia. PloS One, 15(2), e0224006.
  42. Laksono, A. D., Wulandari, R. D., Zuardin, Z., & Nopianto, N. (2021). The disparities in health insurance ownership of hospital-based birth deliveries in eastern Indonesia. BMC health services research, 21(1), 1-8.
  43. Liyanto, E., Nuryana, D., Cahyani, R. A., Utomo, B., & Magnani, R. (2022). How well are Indonesia’s urban poor being provided access to quality reproductive health services?. Plos one, 17(4), e0265843.
  44. Madyaningrum, E., Chuang, Y.-C., & Chuang, K.-Y. (2018). Factors associated with the use of outpatient services among the elderly in Indonesia. BMC Health Services Research, 18(1), 707.
  45. Marthias, T., McPake, B., Carvalho, N., Millett, C., Anindya, K., Saputri, N. S., Trisnantoro, L., & Lee, J. T. (2022). Associations between Indonesia’s national health insurance, effective coverage in maternal health and neonatal mortality: a multilevel interrupted time-series analysis 2000-2017. Journal of Epidemiology and Community Health. https://doi.org/1136/jech-2021-217213
  46. Muhartini, T., Candra, Salim, A., Fanda, R. B., & Nugrahaeni. A. (2021) Laporan Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Program JKN-KIS berdasarkan Kapasitas Fiska. [Laporan]. Diakses dari https://drive.google.com/file/d/1ZxOYbtA4buhCX7d-LK2C0oYsNsd2hoUZ/view?usp=share_link
  47. Mukti, A. G., Jaya, C., & Suhardi, R. L. (2022). Current condition of social security administrator for health (BPJS Kesehatan) in Indonesia: contextual factors that affected the national health insurance. Medical Journal of Indonesia, 31(2), 87-90.
  48. Mulyanto, J., Kringos, D. S., & Kunst, A. E. (2019). The evolution of income-related inequalities in healthcare utilisation in Indonesia, 1993–2014. PLoS One, 14(6), e0218519.
  49. Nasution, S. K., Mahendradhata, Y., & Trisnantoro, L. (2020). Can a National Health Insurance Policy Increase Equity in the Utilization of Skilled Birth Attendants in Indonesia? A Secondary Analysis of the 2012 to 2016 National Socio-Economic Survey of Indonesia. Asia-Pacific Journal of Public Health / Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health, 32(1), 19–26.
  50. Nugraheni, W. P., Mubasyiroh, R., & Hartono, R. K. (2020). The influence of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) on the cost of delivery services in Indonesia. PloS One, 15(7), e0235176.
  51. Pratiwi, A. B., Setiyaningsih, H., Kok, M. O., Hoekstra, T., Mukti, A. G., & Pisani, E. (2021). Is Indonesia achieving universal health coverage? Secondary analysis of national data on insurance coverage, health spending and service availability. BMJ open, 11(10), e050565.
  52. Putra, I. G. N. E., Astuti, P. A. S., Suarjana, I. K., Mulyawan, K. H., Duana, I., Kurniasari, N. M. D., & Putra, I. W. G. A. E. (2018). Factors associated with participation in pulmonary tuberculosis screening using chest X-ray among diabetes mellitus type II patients in Denpasar, Bali, Indonesia. Tuberculosis Research and Treatment, 2018.
  53. Putri, N. K., Wulandari, R. D., Syahansyah, R. J., & Grépin, K. A. (2021). Determinants of out-of-district health facility bypassing in East Java, Indonesia. International Health, 13(6), 545-554.
  54. Rahayu, Y. Y. S., Araki, T., & Rosleine, D. (2020). Factors affecting the use of herbal medicines in the universal health coverage system in Indonesia. Journal of ethnopharmacology, 260, 112974.
  55. Rizal, M. F., & van Doorslaer, E. (2019). Explaining the fall of socioeconomic inequality in childhood stunting in Indonesia. SSM-population health, 9, 100469.
  56. Robbers, G. M. L., Bennett, L. R., Spagnoletti, B. R. M., & Wilopo, S. A. (2021). Facilitators and barriers for the delivery and uptake of cervical cancer screening in Indonesia: a scoping review. Global health action, 14(1), 1979280.
  57. Sambodo, N. P., Van Doorslaer, E., Pradhan, M., & Sparrow, R. (2021). Does geographic spending variation exacerbate healthcare benefit inequality? A benefit incidence analysis for Indonesia. Health Policy and Planning, 36(7), 1129–1139.
  58. Satibi, S., Andayani, T. M., Endarti, D., Suwantara, I. P. T., Wintariani, N. P., & Agustini, N. P. D. (2019). Comparison of real cost versus the Indonesian case base groups (INA-CBGs) tariff rates among patients of high-incidence cancers under the National health insurance scheme. Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP, 20(1), 117.
  59. Solikha, D. A., Ariteja, S., & Soewondo, P. 2020. Bedah Anggaran Kesehatan. Jakarta Pusat: Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kedeputian Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas
  60. Sparrow, R., Budiyati, S., Yumna, A., Warda, N., Suryahadi, A., & Bedi, A. S. (2017). Sub-national health care financing reforms in Indonesia. Health Policy and Planning, 32(1), 91-101.
  61. Suhadi, R., Linawati, Y., Virginia, D. M., & Setiawan, C. H. (2015). Early implementation of universal health coverage among hypertension subjects in Sleman district of Yogyakarta. Acta Medica Indonesiana, 47(4).
  62. Trisnantoro L, Hendrartini Y, Susilowati T, Meliala A, Kurniawan M.F, Putra, W.D.R. (2014). Skenario pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional: Apakah ada potensi memburuknya ketidakadilan sosial di sektor kesehatan? Studi awal dalam monitoring JKN di 12 Propinsi: Periode Monitoring I: bulan Januari – Juni 2014 [Laporan]. Yogyakarta: PKMK FK-KMK UGM
  63. Wang, W., Temsah, G., & Mallick, L. (2017). The impact of health insurance on maternal health care utilization: evidence from Ghana, Indonesia and Rwanda. Health policy and planning, 32(3), 366-375.
  64. Wardani, L., & Gultom, Y. M. L. (2022). Health Care Infrastructure Limits the Ability of the Poor to Utilize National Health Insurance: The Case of Indonesia. Asia-Pacific Journal of Public Health / Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health, 34(1), 137–139.
  65. Wardhana, M. P., Gumilar, K. E., Rahmadhany, P., Rosita Dewi, E., & Laksana, M. A. C. (2020). INA-CBGs claim versus total hospital cost: A vaginal delivery investigation at Airlangga University Academic Hospital, Indonesia. Journal of Public Health Research, 9(4), 1999.
  66. Wulandari, R. D., Laksono, A. D., Nantabah, Z. K., Rohmah, N., & Zuardin, Z. (2022). Hospital utilization in Indonesia in 2018: do urban-rural disparities exist? BMC Health Services Research, 22(1), 491.

Regulasi

  1. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
  6. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
  7. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS Kesehatan
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang pencegahan kecurangan (fraud)
  11. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Dan Peserta Bukan Pekerja
  12. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
  13. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 2/2015 Tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi Dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
  14. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
  16. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
  17. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
  18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
  19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
  20. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
  21. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang penerapan kendali mutu dan kendali biaya pada penyelenggaraan program JKN
  22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
  23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
  24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Permenkes 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
  25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
  26. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerataan Peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
  27. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
  28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
  29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
  30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan
  31. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Pelayanan Penapisan atau Skrining Kesehatan Tertentu serta Peningkatan Kesehatan bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis Dalam Program Jaminan Kesehatan
  32. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pemberian Dana TalanganPeraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
  33. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
  34. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan, dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan
  35. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Pelayanan Kesehatan Dengan Asuransi Kesehatan Tambahan Dalam Program Jaminan Kesehatan
  36. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Pencegahan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
  37. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
  38. Keputusan Direktur Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1811/2022 tentang Petunjuk Teknis Kesiapan Sarana Prasarana Rumah Sakit dalam Penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional

 

Sosialisasi Buku Ekonomi Kesehatan pada Universitas di Indonesia dalam Mendukung Penguatan Jaringan Kebijakan Kesehatan Nasional

Kerangka Acuan Kegiatan Webinar

Sosialisasi Buku Ekonomi Kesehatan pada Universitas di Indonesia dalam Mendukung Penguatan Jaringan Kebijakan Kesehatan Nasional

   Latar Belakang

USAID HFA (U.S. Agency for International Development Health Financing Activity) bekerjasama dengan Pusat Kebijakan, Pembiayaan, dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak PDK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memiliki salah satu tujuan yaitu melembagakan pengetahuan berbasis bukti sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembiayaan kesehatan berkelanjutan, dan menggunakan bukti ini untuk meningkatkan kualitas belanja serta meningkatkan ruang fiskal untuk kesehatan. Beberapa kegiatan akan fokus pada pengembangan kapasitas pelaku dan lembaga Indonesia untuk menghasilkan dan menerapkan bukti pada kebijakan melalui 1) pengembangan buku ekonomi kesehatan yang ditulis oleh ekonom kesehatan muda; 2) memperkuat kapasitas berbagai instansi pemerintah dalam pembiayaan dan penetapan harga; dan 3) memperkuat jaringan, seperti Jejaring Kebijakan Kesehatan (HPN), untuk meningkatkan upaya berbagi pengetahuan.

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai salah satu konsorsium HFA, pada 2021 telah melakukan asesmen ke 10 universitas di Indonesia yang terdiri dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Universitas Udayana, Universitas Nusa Cendana, Universitas Mulawarman, Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Kristen Indonesia Maluku, dan Universitas Ahmad Dahlan. Hasil asesmen menjelaskan bahwa dari 10 universitas tersebut telah melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah. Namun, kerjasamanya masih terbatas untuk pembiayaan kesehatan di daerah karena rendahnya minat dosen dalam penelitian mengenai isu pembiayaan kesehatan dan ketersediaan data pembiayaan kesehatan yang sulit diakses. Disisi lain, pengembangan kapasitas terkait pembiayaan kesehatan juga masih terbatas diterima oleh 10 universitas lokal tersebut.

Untuk itu, PKMK UGM akan melakukan sosialisasi buku ekonomi kesehatan dengan harapan dapat menambah informasi dan pemahaman kepada universitas, pemerintah daerah dan lembaga lainnya. Ke-6 buku ekonomi kesehatan yang telah dikembangkan Pusjak PDK dan HFA terdiri dari: Buku Seri 1 tentang Pengantar Ekonomi Kesehatan; Buku Seri 2 tentang Pembiayaan Kesehatan; Buku Seri 3 tentang Belanja Kesehatan Strategis; Buku Seri 4 tentang Evaluasi Ekonomi dan Penilaian Teknologi Kesehatan; Buku Seri 5 tentang Akun Kesehatan Nasional; dan Buku Seri 6 tentang Manajemen Keuangan dan Akuntansi Dalam Ekonomi kesehatan. Paparan terhadap 6 topik dari Buku Ekonomi Kesehatan yang telah dikembangkan dapat menambah pengetahuan universitas lokal dan pemerintah daerah terhadap konsep pembiayaan kesehatan.

   Tujuan 

  1. Tujuan Umum
    Sosialisasi di universitas lokal dan pemerintah daerah sebagai bagian dari HPN dalam penguatan kebijakan dan implementasi pembiayaan kesehatan di kabupaten/kota.
  2. Tujuan Khusus
    1. Menyelenggarakan sosialisasi kepada universitas potensial menggunakan materi Buku Ekonomi Kesehatan.
    2. Meningkatkan pemahaman universitas lokal dan pemerintah daerah terhadap konsep dan aplikasi pembiayaan kesehatan dalam perencanaan, penganggaran dan belanja kesehatan Kesehatan.

Hasil yang diharapkan

Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta dari universitas lokal dan pemerintah daerah tentang pembiayaan kesehatan yang diukur sebelum paparan buku I dan sesudah paparan buku terakhir (ke-6) yang dapat diisi oleh peserta secara online.

   Target Peserta

  • Dosen di Fakultas/Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Kebijakan Kesehatan, Kedokteran, Ekonomi Kesehatan, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Sosial-Politik dari 10 universitas di Indonesia yang telah disebutkan sebelumnya.
  • Pemerintah Daerah yang terdiri dari: Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)/Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sekretariat Daerah (Sekda) dan BPJS Kesehatan di Sumatera Utara, Bali, Papua, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Surabaya, Maluku, dan Yogyakarta.

   Waktu Kegiatan

Hari, tanggal : 1, 8, 15, 22 dan 29 November 2022
Waktu : 13.00 - 15.00 WIB
Metode kegiatan : daring/online

   Detil Kegiatan

Waktu

Kegiatan

Pembicara

Selasa,
1 November 22
Pukul 13.00 – 15.00 WIB

Buku 1 Pengantar Ekonomi Kesehatan

Dr. Abdillah Ahsan, S.E., M.S.E - Penulis Buku Ekonomi Kesehatan Seri I sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

MATERI   video

DR. Dian Kusuma, S.K.M., M.P.H., Sc.D. - Penulis Buku Ekonomi Kesehatan Seri I sekaligus Lecturer in Global Health di City University Of London

MATERI   video

Buku 2 Pembiayaan Kesehatan

Dr. Adiatma Y.M Siregar, S.E., M. Econ. St. - Penulis Buku Ekonomi Kesehatan Seri 2 sekaligus Peneliti di Center for Economics and Development Studies (CEDS) Universitas Padjadjaran

VIDEO

Estro Dariatno Sihaloho, S.E., M.Si -  Penulis Buku Ekonomi Kesehatan Seri 2 sekaligus Peneliti di Center for Economics and Development Studies (CEDS) Universitas Padjadjaran

MATERI   VIDEO

Selasa, 8 November 22

Pukul 13.00 – 15.00 WIB

Buku 3 Belanja Kesehatan Strategis (BKS)

Julita Hendrartini, Dr., drg., CHIP, CHIA. - Penulis Buku Ekonomi Kesehatan Seri 3 sekaligus Dosen Departemen Manajemen Kebijakan Kesehatan, FKKMK, Univeristas Gadjah Mada;

MATERI   VIDEO

Firdaus Hafidz, dr., M.P.H., Ph.D.- Penulis Buku Ekonomi Kesehatan Seri 3 sekaligus Dosen Departemen Manajemen Kebijakan Kesehatan, FKKMK, Univeristas Gadjah Mada.

MATERI   VIDEO

Selasa, 15 November 22

Pukul 13.00 – 15.00 WIB

Buku 4 Evaluasi Ekonomi dan Penilaian Teknologi Kesehatan

 

Prof. Dr. Mardiati Nadjib, drg., M.Sc - Penulis Buku Ekonomi Kesehatan Seri 4 sekaligus Dosen Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Univeristas Indonesia;

MATERI 1   MATERI 2   VIDEO

Septiara Putri, S.KM., M.P.H - Penulis Buku Ekonomi Kesehatan Seri 4 sekaligus Dosen Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Univeristas Indonesia.

MATERI 1   MATERI 2   VIDEO

Selasa, 22 November 22

Pukul 13.00 – 15.00 WIB

Buku 5 Akun Kesehatan Nasional

Prastuti Soewondo, S.E., M.P.H., Ph.D - Penulis Buku Ekonomi Kesehatan Seri 5 sekaligus Dosen Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, FKM UI dan Staf Khusus Menteri Kesehatan periode 2020-2024

materi   video

Examinar, S.K.M, MKM - Penulis Buku Ekonomi Kesehatan sekaligus anggota tim National Health Accounts (NHA) Indonesia

video

Euis Ratna Sari, S.K.M, ME.KK - Penulis Buku Ekonomi Kesehatan sekaligus anggota tim National Health Accounts (NHA) Indonesia

video

Selasa, 29 November 22

Pukul 13.00 – 15.00 WIB

Buku 6 Manajemen Keuangan dan Akuntansi Dalam Ekonomi Kesehatan

 

Dr. Dra. Chriswardani Suryawati. M.Kes - Penulis Buku Ekonomi Kesehatan Seri 6 sekaligus Dosen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (AKK) di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro

materi   video

Puguh Priyo Widodo, Amd., R.M.I.K., S.Si., S.K.M., M.M.R.S., A.A.A.K - Penulis Buku Ekonomi Kesehatan Seri 6 sekaligus Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang

video