• Good Governance Theory and the Quest for Good Governance in Nigeria
• Inpres No. 8 Tahun 2017 ttg Optimalisaasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
• Insurance Governance Risk Mangement
• PP N0. 17 Thn 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Nasional
• PP No. 18 Th 2016 ttg Perangkat Daerah
• PP No. 38 Th 2007 ttg Pembagian Wewenang Pemerintah
• PP No. 85 Th 2013 ttg Tata Cara Hub Antar lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
• System of Corporate Governance in the Insurance Sector
• The “Good Governance” Concept Revisited
• UU No. 23 Th 2014 ttg Pemerintahan Daerah
• UU No. 24 Th 2011 ttg BPJS
• UU No. 40 Th 2004 ttg SJSN

• Braveman, P., & Gruskin, S. (2003). Defining equity in health. Journal of Epidemiology and Community Health, 57(4), 254–258.
• Goddard, M., & Smith, P. (2001). Equity of access to health care services  Theory and evidence from the UK, 53, 1149–1162
• Peraturan Bersama BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017
• Permenkes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan JKN
• Perpres Nomor 19 Tahun 2016 Tentang JKN
• PMK No. 71 Th 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN
• PMK No. 99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN
• PMK_No. 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan JKN
• PP No 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
• UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
• Whitehead, M. (1992). The Concepts and Principles of Equity and Health. International Journal of Health Services, 22(3), 429–445.

Buku

• Bengoa, Rafael et al. 2006. Quality of Care : A Process for Making Strategic Choices in Health Systems. France: WHO Press
• Spath, Patrice et al. 2009. Introduction to Healthcare Quality Management. Washington: AUPHA Press
• Berchet, Caroline et al. 2017. Caring for Quality in Health: Lessons Learnt From 15 Reviews of Health Care Quality. OECD Health Care Quality Review Series

Jurnal

• Kapoor, Brig Pawan. 2011. Why Quality in Healthcare?. MJAFI; 67:206–208.
• Cleary, Paul and O’Kane, Margaret E. Evaluating the Quality of Health Care. E-Source : Behavioral & Social Sciense Research.
• Morris, Caitlin and Bailey, Kim. 2014. Measuring Health Care Quality: An Overview of Quality Measures. Issue Brief from Families USA
• Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Regulasi

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
• Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
• Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor HK.01.08/III/980/2017 Tahun 2017 dan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
• Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 046/MENKES/SK/II/2014 Tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

Kerangka Acuan Kegiatan

Evaluasi Kebijakan JKN Tahun 2018 – 2019
Menggunakan Pendekatan Realist Evaluation

PKMK FKKMK UGM

Pertemuan ke-6:

1. Sesi 2 Penulisan Proposal Evaluasi JKN dengan Pendekatan Realist Evaluation.

  Latar Belakang

Realistevaluation yang diperkenalkan oleh Pawson dan Tilley (1997) merupakan bentuk evaluasi berbasis teori, berdasarkan pada filosofi sains realis yang membahas pertanyaan apa yang berhasil, untuk siapa, dalam keadaan apa, dan bagaimana dilakukan. Pendekatan ini merupakan cara evaluasi implementasi kebijakan yang dirancang untuk menangkap aspek-aspek yang terjadi di lapangan. Realistevaluationsemakin banyak digunakan dalam penelitian kesehatan dan penelitian evaluasi lainnya.Asumsi yang dibangun dalam realistevaluationadalah bahwa program merupakan jelmaan dari teori. Artinya, setiap kali sebuah program dirancang dan diimplementasikan, akan selalu dipengaruhi oleh satu atau lebih teori tentang apa yang mungkin menyebabkan perubahan, meskipun teori tersebut tidak disebutkan secara eksplisit.

Pendekatan realistevaluation mensyaratkan bahwa teori-teori yang mendasari program dituangkan dalam hipotesis yang jelas tentang bagaimana, untuk siapa, sampai sejauh mana, dan dalam konteks apa sebuah program mungkin bekerja (menyebabkan perubahan). Evaluasi program yang dilakukan ditujukan untuk menguji dan memperbaiki hipotesis tersebut. Data yang dikumpulkan dalam realistevaluationyang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dampak dan proses implementasi program, konteks yang mungkin berdampak pada outcome, serta mekanisme tertentu yang mungkin menciptakan perubahan. Mengingat data yang diperlukan memiliki jangkauan yang luas, maka metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut juga dapat bervariasi. Metode pengumpulan data yang dipilih diharapkan cukup adekuat sehingga mampu menangkap intendeddan unintendedoutcome serta interaksi C-M-O yang menyebabkannya. Selain itu, bagaimana data mampu digunakan untuk mengembangkan, mendukung, menyangkal, maupun memperbaiki teori juga penting untuk dijelaskan dalam rencana analisis.

Webinar realist evaluation pada pertemuan keenam inimerupakansesi 2 penulisan proposal evaluasi JKN dengan pendekatan realistevaluation. Adapun proposal evaluasi JKN menggunakan pendekatan realistevaluationdibagi ke dalam 3 kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok Outcome Tata Kelola/ Governance
2. Kelompok Outcome Keadilan Sosial
3. Kelompok OutcomeMutu/ Kualitas

Harapannya, dengan mengikuti kegiatan ini peserta webinarturut berkontribusi dalam penulisan proposal evaluasi dengan cara memilih minimal salah satu kelompok outcome.

  Tujuan

Diskusi yang dikemas dalam bentuk webinar ini bertujuan untuk mengundang wakil dari:

1. Perguruan tinggi kesehatan, kedokteran, dan/atau ilmu sosial dan ilmu politik
2. Lembaga penelitian kesehatan dan kebijakan publik

untuk melakukan penyusunan proposal evaluasi kebijakan JKN menggunakan pendekatanrealistevaluation.
 
  Tempat dan Jadwal

Diskusi diselenggarakan melalui webinar pada 9Mei 2018 di Laboratorium Leadership, Gedung IKM Lantai 3 Pukul 13.00– 15.00 WIB. Adapun rundownacara adalah sebagai berikut.

Rekaman webinar

Apabila peserta berhalangan mengikuti webinar, seluruh materi kegiatan sebelumnya dapat dipelajari di http://bit.ly/MonevJKN2018.
 

Atau menghubungi narahubung dibawah ini:
Maria Adelheid Lelyana
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telp.: (0274) 549425
HP: +6281329760006

Dedik Sulistiawan
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
HP: +6285736810190

Kerangka Acuan Kegiatan

Evaluasi Kebijakan JKN Tahun 2018 – 2019
Menggunakan Pendekatan Realist Evaluation

PKMK FKKMK UGM

Pertemuan ke-7:

1. Sesi 3 Update Penulisan Proposal Evaluasi JKN dengan Pendekatan Realist Evaluation

  Latar Belakang

Realist evaluation yang diperkenalkan oleh Pawson dan Tilley (1997) merupakan bentuk evaluasi berbasis teori, berdasarkan pada filosofi sains realis yang membahas pertanyaan apa yang berhasil, untuk siapa, dalam keadaan apa, dan bagaimana dilakukan. Pendekatan ini merupakan cara evaluasi implementasi kebijakan yang dirancang untuk menangkap aspek-aspek yang terjadi di lapangan. Realistevaluationsemakin banyak digunakan dalam penelitian kesehatan dan penelitian evaluasi lainnya.Asumsi yang dibangun dalam realistevaluationadalah bahwa program merupakan jelmaan dari teori. Artinya, setiap kali sebuah program dirancang dan diimplementasikan, akan selalu dipengaruhi oleh satu atau lebih teori tentang apa yang mungkin menyebabkan perubahan, meskipun teori tersebut tidak disebutkan secara eksplisit.

Pendekatan realistevaluation mensyaratkan bahwa teori-teori yang mendasari program dituangkan dalam hipotesis yang jelas tentang bagaimana, untuk siapa, sampai sejauh mana, dan dalam konteks apa sebuah program mungkin bekerja (menyebabkan perubahan). Evaluasi program yang dilakukan ditujukan untuk menguji dan memperbaiki hipotesis tersebut. Data yang dikumpulkan dalam realistevaluationyang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dampak dan proses implementasi program, konteks yang mungkin berdampak pada outcome, serta mekanisme tertentu yang mungkin menciptakan perubahan. Mengingat data yang diperlukan memiliki jangkauan yang luas, maka metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut juga dapat bervariasi. Metode pengumpulan data yang dipilih diharapkan cukup adekuat sehingga mampu menangkap intendeddan unintended outcome serta interaksi C-M-O yang menyebabkannya. Selain itu, bagaimana data mampu digunakan untuk mengembangkan, mendukung, menyangkal, maupun memperbaiki teori juga penting untuk dijelaskan dalam rencana analisis.

Webinar realist evaluation pada pertemuan keenam inimerupakansesi 2 penulisan proposal evaluasi JKN dengan pendekatan realistevaluation. Adapun proposal evaluasi JKN menggunakan pendekatan realistevaluationdibagi ke dalam 3 kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok Outcome Tata Kelola/ Governance
2. Kelompok Outcome Keadilan Sosial
3. Kelompok OutcomeMutu/ Kualitas

Harapannya, dengan mengikuti kegiatan ini peserta webinarturut berkontribusi dalam penulisan proposal evaluasi dengan cara memilih minimal salah satu kelompok outcome.

  Tujuan

Diskusi yang dikemas dalam bentuk webinar ini bertujuan untuk mengundang wakil dari:

1. Perguruan tinggi kesehatan, kedokteran, dan/atau ilmu sosial dan ilmu politik
2. Lembaga penelitian kesehatan dan kebijakan publik

untuk melakukan penyusunan proposal evaluasi kebijakan JKN menggunakan pendekatan realist evaluation.
 
  Tempat dan Jadwal

Diskusi diselenggarakan melalui webinar pada 24 Mei 2018 di Laboratorium Leadership, Gedung IKM Lantai 3 Pukul 09.00– 12.00 WIB. Adapun rundown acara adalah sebagai berikut.

Apabila peserta berhalangan mengikuti webinar, seluruh materi kegiatan sebelumnya dapat dipelajari di http://bit.ly/MonevJKN2018

Pendaftaran

Bagi peserta yang mewakili Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian yang berminat untuk mengikuti webinar ini dapat mendaftar secara online melalui:
Registration URL: https://attendee.gotowebinar.com/register/5568436347821334273 
Webinar ID: 502-999-067

Atau menghubungi narahubung dibawah ini:
Maria Adelheid Lelyana
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telp.: (0274) 549425
HP: +6281329760006

Dedik Sulistiawan
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
HP: +6285736810190

Kerangka Acuan Kegiatan

Evaluasi Kebijakan JKN Tahun 2018 – 2019
Menggunakan Pendekatan Realist Evaluation

PKMK FKKMK UGM

Pertemuan ke-8:

1. Sesi 4 Update Penulisan Proposal Evaluasi JKN dengan Pendekatan Realist Evaluation.

  Latar Belakang

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tahun 2018 telah memasuki tahun kelima. Hingga tahun 2017, tercatat sekitar 195,2 juta jiwa telah menjadi peserta JKN per 1 April 2018. Hal ini berarti sekitar 71,99% penduduk telah terlindungi dalam skema JKN. Sementara itu, RKAT BPJS Kesehatan di tahun 2018 mentargetkan 197,3 juta penduduk atau sekitar 76,62% menjadi peserta JKN. Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tercatat sekitar 21.763. Sedangkan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) dilaporkan sekitar 2.292 telah bermitra dengan BPJS Kesehatan. Ditinjau dari aspek utilisasi layanan kesehatan, laporan bulanan BPJS Kesehatan sampai dengan Desember 2017 menyebutkan sekitar 219,6 juta peserta mengakses layanan kesehatan, yang terdiri atas 66,7% pemanfaatan di FKTP, 29,3% di poliklinik rawat jalan FKRTL, dan 4 % rawat inap FKRTL.

Sepintas, capaian – capaian ini terlihat sangat meyakinkan. Akan tetapi, hasil monitoring dan riset – riset di berbagai wilayah menunjukkan adanya variasi pelaksanaan JKN di Indonesia. Kebijakan tingkat provinsi/ kabupaten/ kota, faktor geografis, keanekaragaman sosial-budaya, kemampuan ekonomi masyarakat serta konteks yang berbeda – beda di masing-masing wilayah mempengaruhi mulus atau tidaknya pelaksanaan JKN di masing – masing kabupaten/ kota. Berdasarkan kegiatan ini diketahui pula bahwa terjadi disparitas pelayanan kesehatan yang diperburuk dengan dinyatakan defisit-nya BPJS Kesehatan sehingga berpotensi menurunkan mutu layanan kesehatan.

Berdasarkan kondisi ini, evaluasi kebijakan JKN penting dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami kebijakan dan program terkait JKN yang meliputi apa yang berhasil, mengapa berhasil, serta dalam konteks seperti apa kebijakan dijalankan. Terdapat 8 indikator sesuai dengan sasaran dalam Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012 – 2019 yang akan menjadi obyek evaluasi. Kedelapan sasaran tersebut diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu tata kelola/ governance, keadilan sosial, dan mutu/ kualitas layanan kesehatan.

Webinar realist evaluation pada pertemuan keenam ini merupakan sesi ke-4 penulisan proposal evaluasi JKN dengan pendekatan realist evaluation. Adapun proposal evaluasi JKN menggunakan pendekatan realist evaluation dibagi ke dalam 3 kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok Outcome Tata Kelola/ Governance
2. Kelompok Outcome Keadilan Sosial
3. Kelompok Outcome Mutu/ Kualitas

Harapannya, dengan mengikuti kegiatan ini peserta webinar turut berkontribusi dalam penulisan proposal evaluasi dengan cara memilih minimal salah satu kelompok outcome.

  Tujuan

Diskusi yang dikemas dalam bentuk webinar ini bertujuan untuk mengundang wakil dari:

1. Perguruan tinggi kesehatan, kedokteran, dan/atau ilmu sosial dan ilmu politik
2. Lembaga penelitian kesehatan dan kebijakan publik

untuk melakukan penyusunan proposal evaluasi kebijakan JKN menggunakan pendekatanrealistevaluation.
 
  Tempat dan Jadwal

Diskusi diselenggarakan melalui webinar pada 6 Juni 2018 di Laboratorium Leadership, Gedung IKM Lantai 3 Pukul 09.00– 12.00 WIB. Adapun rundown acara adalah sebagai berikut

Apabila peserta berhalangan mengikuti webinar, seluruh materi kegiatan sebelumnya dapat dipelajari di http://bit.ly/MonevJKN2018 

Link Webinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/1745900611192994817 
Webinar ID: 662-185-571  

Atau menghubungi narahubung dibawah ini:
Maria Adelheid Lelyana
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telp.: (0274) 549425
HP: +6281329760006

Dedik Sulistiawan
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
HP: +6285736810190

Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan Pendekatan Realist Evaluation
Metode Pengumpulan Data dan Theory Testing dalam Realist Evaluation

Reporter: Relmbuss Biljers

Selasa, 24 April 2018. Webinar evaluasi JKN dengan pendekatan realist evaluation kali ini merupakan webinar kelima dengan tujuan untuk penyusunan proposal evaluasi JKN tahun 2018. Webinar ini dimoderatori oleh Dedik Sulistiawan, MPH. Moderator menyampaikan bahwa melalui webinar kali ini, peserta dapat menentukan tujuan proposal ke dalam kelompok sasaran JKN. Ketiga kelompok sasaran JKN tersebut terdiri dari kelompok tata kelola, keadilan sosial dan mutu pelayanan kesehatan.

Materi pertama disampaikan oleh dr Tiara Marthias, MPH melalui webinar dari Australia. Tiara menyegarkan kembali pengetahuan tentang pendekatan realist evaluation. Evaluasi sosial seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan “apakah program JKN ini berhasil?”, namun harus dapat menjawab “Apa yang berhasil/efektif, untuk siapa dan dalam hal apa saja, sejauh mana keberhasilannya, dalam konteks apa serta bagaimana proses pencapaian keberhasilan tersebut?”.

Pertanyaan lengkap tersebut dapat dijawab dengan pendekatan realist evaluation. Pendekatan realist evaluation dapat menggunakan metode yang sudah ada baik metode Rapid Impact Assessment, Pre-post Design, dan Action Research, sehingga berbagai jenis data dapat digunakan. Pendekatan realist evaluation juga dapat menggunakan alat/instumen yang telah tervalidasi. Pengumpulan data dalam realist evaluation harus berdasarkan evidence-based. Teori realist evaluation berdasarkan Westhorp menyatakan bahwa penggunaan metode baik kualitatif, kuantitatif maupun kategorik bergantung pada perkembangan teori yang cocok dengan context, mechanism, dan outcome.

Pendekatan realist evaluation ini akan menguji teori (theory testing) atau membangun teori (theory building), sehingga akan berpengaruh pada pemilihan sampel. Membangun teori, contohnya design grounded-theory dengan pendekatan realist evaluation akan mendapatkan variasi sampel yang maksimal, sedangkan pengujian teori akan menggunakan sampel secara purposif. Penekanan dalam penentuan sampel dalam realist evaluation menekankan pada pengertian bahwa Subyek memiliki informasi berbeda-beda dalam realist evaluation, tergantung peran dan fungsinya masing-masing.

Meteri selanjutnya dipaparkan oleh Prof. Laksono Trisnantoro melalui webinar dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Kesehatan RI. Prof Laksono menyampaikan bahwa implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional telah berjalan lebih dari 3 tahun dan akan memasuki tahun kelima. Evaluasi terhadap peta jalan menuju JKN perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap 8 sasaran tersebut dan evaluasi tidak hanya pada mutu pelayanan tetapi pada aspek tata kelola dan keadilan sosial. Hasil monitoring implementasi JKN pada 2017 yang dilakukan oleh Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) UGM menyatakan peluang sasaran untuk aspek mutu pelayanan dapat tercapai.

Hasil monitoring tersebut juga menunjukkan bahwa peluang tercapainya keadilan sosial tidak tercapai pada 2019. Proposal evaluasi JKN dengan pendekatan realist evaluation ini akan menghasilkan data secara kompohensif dan akan ditindaklanjuti dengan analisis kebijakan tersebut. Analisis kebijakan akan mengarahkan ke berbagai opsi kebijakan yang dapat diterapkan di masa mendatang.

Selanjutnya, diskusi dimulai dengan pertanyaan dari para peserta, langung terkait dengan teknis proposal maupun terkait dengan perumusan metode realist evaluation yang akan dilaksanakan. Pertanyaan tersebut diakomodir melalui pertanyaan peserta yang hadir langung di ruang Leadership FKKMK UGM, di Litbang Kementerian kesehatan mapun yang bergabung melalui webinar. Pada akhir webinar, terdapat closing statement. Prof Laksono Trisnantoro membimbing peserta-peserta yang akan terlibat dalam proposal evaluasi JKN untuk masuk ke dalam ketiga kelompok proposal yang telah diakomodir oleh PKMK UGM. Tiara Martias menambahkan dengan adanya proposal-proposal evaluasi JKN yang masuk dapat memberikan harapan tentang sensitivitas keadilan tidak hanya terpaku pada mutu layanan kesehatan di era JKN. Hermansyah menutup webinar dengan mengatakan bahwa kementerian kesehatan perlu melihat potensi dari kementerian kesehatan sendiri, dan berharap akan mendapatkan model pendekatan yang komprehensif untuk melakukan evaluasi JKN.

Lampiran pertanyaan sesi diskusi:

1. Jhon Henry: apakah terdapat alokasi dana yang mendukung penelitian evaluasi JKN? Apakah memungkinkan untuk melakukan koordinasi proposal melalui tatap muka? Untuk perumusan metode sendiri, bagaimana menentukan mechanism dan outcome yang tepat untuk setiap daerah?
   
   1. Prof Laksono Trisnantoro: kita akan melaksanakan pembuatan proposal dalam 2 bulan terakhir ini. Masing-masing proposal akan mengacu pada 8 sasaran JKN itu sendiri, dan PKMK telah membagi 8 sasaran tersebut ke dalam 3 kelompok yaitu kelompok tata kelola, keadilan sosial, dan mutu pelayanan. Faktanya biaya untuk melakukan tatap muka tersebut mahal, maka PKMK mendorong menggunakan aplikasi Whatsapp Group dan diskusi via website dengan cara mengisi kolom komentar. Untuk dana penelitian, pada dasar konsep dari pembuatan proposal ini adalah pemberdayaan universitas sehingga mampu membiayai penelitian tersebut. Namun saat ini telah terjadi penjajakan dengan Litbang Kementerian Kesehatan, apakah dalam evaluasi JKN menggunakan pendekatan realist evaluation atau tidak.
2. Budi Santoso: Apakah ada kajian tentang pengelolaan dana untuk kebijakan JKN? Apakah memungkinkan kekurangan dana JKN bisa dilakukan peminjaman terhadap Bank?
   
   1. Prof Laksono Trisnantoro : Saat ini sedang dilaksanakan pembuatan proposal untuk mengevaluasi tata kelola dalam kebijakan JKN. Poin tersebut akan masuk ke dalam sasaran pertama yaitu apakah BPJS sudah beroperasi dengan baik. Dari hasil penelitian, nantinya akan dilihat kekuatan sumber dana untuk menjalankan skema jaminan kesehatan nasional.
   2. Tiara Marthias: pertanyaan tersebut memang benar tepat untuk menjawab sasaran tata kelola. Kita perlu mendefinisikan pengertian BPJS kesehatan beroperasi dengan baik. Realist evaluation tepat digunakan untuk menilai BPJS beroperasi dengan baik untuk keadaan seperti apa? Untuk daerah yang mana? Lalu akan mengalami defisit anggaran pada kondisi seperti apa?
3. Juanita: BPJS menawarkan dana perguruan tinggi dalam melakuakan penelitian. Apakah dana tersebut masih ada dan bisa dipakai?
   
   1. Prof Laksono Trisnantoro: memang benar BPJS telah menyediakan dana penelitian untuk evaluasi JKN ini. Namun yang perlu kita pertimbangkan adalah penelitian ini harus berjalan secara independen tanpa harus ada filterisasi dari BPJS. Sehingga penelitian tersebut dapat menghasilkan hasil tanpa ada conflict of interest.
4. Siti: instrumen atau metode yang nantinya akan disusun dalam proposal, apakah perlu divalidasi terlebih dahulu dan apakah tidak membawa ke arah metode kualitatif? Apakah perlu mengevaluasi CMO untuk semua program activity dalam theory of building? Apakah tepat menganalisis program activity untuk kebijakan yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah?
   
   1. Tiara Marthias: sebenarnya dalam realist evaluation sebaiknya menggunakan instrumen yang telah divalidasi, namun yang lebih penting dalam realist evaluation adalah kecocokan instrumen dengan konteks sasaran yang akan dikaji. Kita harusnya lebih fleksibel untuk outcome, tidak sekaku teori Pwason. Untuk program activity, kita harus memperhatikan program activity mana yang lebih prioritas menurut pemerintah daerah, dan juga apakah program activity itu dapat dibiayai dana yang ada. Penentuan program activity yang beragam dapat memperkaya keilmuan dalam teori maupun praktik, karena realist evaluation dapat diterapkan untuk segala tingkatan pemerintahan.
   2. Prof Laksono Trisnantoro: pembagian srtuktur kelompok proposal dalam evaluasi JKN ini dapat menghasilkan evaluasi yang lebih komphensif. Misalnya di Sumatera Utara, temuan hasil penelitian tentang tata kelola Sumatera Utara dapat dibawa sampai ke tingkat provinsi bahkan sampai ke tingkat national. Kami berharap dengan adanya bantuan dari universitas lokal dalam mendorong mahasiswa tingkat strata 2 dan strata 3 untuk menggunakan metode ini.
5. Oly: dalam penelitian realist evaluation, outcome apa yang dipakai atau parameternya seperti apa? Konteks seperti apa? Apakah realist evaluation dapat menjembatani antara penilaian pusat ke kebutuhan daerah?
   
   1. Prof Laksono Trsinantoro: kami membatasi hanya untuk 8 kelompok sasaran sesuai dengan peta JKN, sehingga kami dapat melihat secara rinci kedalam sasaran tersebut. Realist evalution tidak hanya menjawab pertanyaan apakah JKN ini berhasil atau tidak secara umum, namun kita akan memiliki data secara menyeluruh tentang pelaksanaan JKN. Sehingga kita perlu melihat kepada sasaran atau populasi yang penelitian. Realist evalution akan dilanjutkan dengan analisis kebijakan. Untuk saat ini, kami tidak ambisius untuk melakukan realist evaluation di semua kabupaten.
   2. Tiara Marthias: Litbang Kementerian Kesehatan telah menetapkan mechanism dan outcome sendiri, sehingga diperlukan prioritas mechanism dan outcome berdasarkan peraturan yang ada. Untuk peneliti yang berasal dari akademisi, tujuan realist evaluation bukan untuk menyediakan CMO untuk seluruh kabupaten kota, melainkan realist evaluation dapat membantu dalam menentukan middle theory range yang tidak terlalu umum dan juga tidak terlalu spesifik.

Data kualitatif berupa rekamaman hasil wawancara mendalam dituliskan dalam transkrip wawancara, yang kemudian akan dituangkan ke dalam konfigurasi Context-Mechanism-Outcome (C-M-O) untuk memudahkan proses analisis menggunakan pendekatan realist evaluation. Sedangkan data kuantitatif dianalisis sebagai penunjang, terutama untuk menggambarkan capaian-capaian outcome yang sedang dievaluasi.