Lokakarya Penguatan Sistem Kesehatan Mental Masyarakat

Lokakarya Penguatan Sistem Kesehatan Mental Masyarakat


8sept

Lokakarya terkait kesehatan mental diselenggarakan di Fakultas Psikologi, UGM pada 8-9 September 2014. Peserta yang hadir berasal dari berbagai pihak, antara lain dekan, pengajar di bidang psikiatri, kedokteran dan psikologi. Selain itu, hadir pula dokter, klinisi, psikolog, perawat dan lain-lain. Subandi, MA, PhD, Wadek Bidang Pengabdian Masyarakat Fakultas Psikologi menegaskan hari pertama akan diisi dengan diseminasi hasil penelitian. Kemudian, keesokan harinya akan diisi pertemuan dengan stakeholder dari Pusat.Acara ini merupakan penutupan kerjasama penelitian yang dilakukan oleh USAID, Harvard University, UGM dan Universitas Syiah Kuala. Tema besar yang diangkat ialah pengembangan layanan kesehatan mental di Indonesia. Proyek penelitian ini dilakukan pada Juli 2011-Juli 2014.

Latar belakang penelitian lintas negara ini ialah perlu dikembangkan kesehatan mental pasca konflikatau bencana, harapannya akan muncul sistem kesehatan mental yang baru sesuai perkembangan yang ada. Isu menarik yang berkembang akhir-akhir ini ialah UU Keswa tentang pemasungan. Ada banyak praktek pemasungan dengan beragam cara dan pembatasan waktu, ungkap Prof. Byron Good, PhD.

Pemasungan

Ada banyak cerita terkait pemasungan ini, lalu apa yang disebut dengan pemasungan? Pemasungan ialah pembatasan kegiatan dan hak-hak hidup dari seorang pasien. Seringkali pemasungan harus dilakukan karena care giver atau keluarga pasien gangguan jiwa tidak bisa selalu menunggui pasien. Terkadang karena mengurusi pasien atau anggota keluarga yang sedang sakit mentalnya, perekonomian dan kegiatan rutin seperti bekerja dan sekolah menjadi terhambat.

Selain itu, pengalaman pemasungan ini cukup memprihatinkan. Salah satu tenaga kesehatan yang berbagi pengalaman ialah Ners. M. Sunarto, M. Kep, Sp. Kep J, di Bima, NTB ada kasus pemasungan yang telah dilakukan selama 15 tahun. Akhirnya tenaga kesehatan yang 'menemukan' kasus tersebut segera membuat inovasi kayu untuk meluruskan kaki pasien. Ternyata teknologi itu tepat guna kaki pasien berhasil lurus kembali, namun kaki kiri sudah tidak dapat tertolong (wid).

 

Video Presentasi

Video Part 1

 

Video Part 2

Video Part 3

Materi Presentasi

   Pelayanan Kesehatan Jiwa pada Jaminan Kesehatan Nasional - Prof. Ali Ghufron
Studi Deskriptif pengalaman keluarga & pasien dengan gangguan mental yang di pasung dalam program bebas pasung 2012 
Model Dsicharge Pasien di Rumahsakit Jiwa Grhasia untuk Perawatan berkelanjutan bagi Pasien Psikiotik di Puskesmas Kabupaten Sleman
Sistem Rujukan Balik dan Pemulangan Pasien dan Pemulangan Pasien di RS Jiwa Grhasia DIY - Joep A. Djojodibroto
Training on Mental Health For Primary Health Care Workers to Provide Psychoeducation to Family Care Providers of Persons with A Psychotic Disorder - Carla, Warih, Ida, Siti
Peningkatan Kompetensi perawat CMHN dan GP Plus dalam meningkatkan kemandirian dalam pemberdayaan pasien gangguan jiwa berat paska pasung - M. Sunarto
Hubungan Antara Beban fisik , Beban Psikologis dan Ekstraversi dengan Penyesuaian Pada Family Caregiver Pasien Skizofrenia - Nadya Anjani Rismarini, S.Psi
Pelatihan Kesehatan Jiwa bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas (Mental Health Training on Medical Staffs in Primary Health Care) - Susi
Action Research for strengthening mental health care system in Indonesiain Indonesia - Sambutan Subandi
Mental Health Village Cadre Improvement Program: An Integrating Training Models - Ariana
   Kelompok Konsumen Fakultas Psikologi UGM
   Era Baru Kesehatan Mental Indonesia: Sebuah Kisah dari Desa Siaga - Alifa
Hubungan Antara Beban Sosial dan Ekstraversi dengan Penyesuaian Pada Family Caregiver Pasien Skizofrenia - Astrini
Hubungan antara persepsi dukungan keluarga sebagai pengawas minum obat (PMO) dengan Efikasi diri apda penderita TB - Nurlita

 

 

Menyiapkan berbagai Policy Brief untuk pemerintahan baru Indonesia

Terms of Reference

Hari ke 3
FORUM NASIONAL V JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA

Topik:

Menyiapkan berbagai Policy Brief untuk
pemerintahan baru Indonesia

Gedung Eyckman
Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran

Jumat, 26 September 2014, pukul 08.30 – 17.00

paper  Reportase Kegiatan

 

SINOPSIS: Buku Kebijakan Kesehatan, Prinsip dan Praktik 

Oleh Dr. Dumilah Ayuningtyas, MARS


buku

Penetapan kebijakan kesehatan memang rumit dan dinamis. Karena penetapan kebijakan kesehatan meliputi serangkaian komponen, proses, alokasi sumber daya, elit dan kekuasaan yang kesemuanya memiliki peran masing-masing. Intervensi kekuasaan dan tarik menarik kepentingan politik sering terjadi dalam proses Black Box of Policy Making Process sistem kebijakan. Dengan berbagai karakteristik khasnya, politisasi kesehatan lazim terjadi sehingga kebijakan kesehatan seringkali ditetapkan lebih berdasarkan aspek politis dibanding aspek rasionalitas. Kesehatan seolah menjadi sebuah komoditas yang diperjualbelikan. Tak hanya konteks politik, ekonomi, sosial budaya juga turut memengaruhi. Menjadi penting karenanya untuk mengetahui bagaimana proses pengembangan kebijakan berlangsung sebagai sebuah sistem dan siklus kebijakan mulai dari formulasi hingga evaluasi.

Dibuat dengan paparan sederhana, buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memahami dasar-dasar pengertian, pengambilan keputusan atau penetapan kebijakan kesehatan, proses pengembangan kebijakan berlangsung, serta analisis, advokasi dan juga pengajuan rekomendasi kebijakan kesehatan untuk memperkuat evidence based policy (kebijakan berbasis bukti). Beberapa aplikasi atau contoh formulasi, implementasi atau analisis kebijakan termaktub pula dalam buku ini.

 

  PENGANTAR

Tahun 2014 ini, Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Nasional takan dilakukan 5 kali di Bandung pada tanggal 24, 25 dan 26 September 2014. Dua hari pertama Forum Nasional berupa seminar-seminar hasil penelitian. Dalam seminar ini ada berbagai Kelompok Kerja yang dilakukan yaitu:

  1. Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak;
  2. Kebijakan Pembiayaan Kesehatan/ Asuransi;
  3. Kebijakan HIV/ AIDS;
  4. Kebijakan Gizi Masyarakat ;
  5. Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat;
  6. Kebijakan Pendidikan SDM Kesehatan ;
  7. Kebijakan Pelayanan Kesehatan

Pertanyaan yang selalu muncul adalah apa yang dapat dimanfaatkan dari pertemuan besar Forum Nasional seperti ini? Apakah hanya berbicara saja? Ataukah berkumpul dengan teman-teman? Ataukah menghasilkan sesuatu?

Untuk menjawab pertanyaan ini, di Bandung untuk pertama kali, Kelompok Kerja yang berkumpul akan bekerja sama untuk menghasilkan Policy Brief. Dalam konteks pentingnya hasil penulisan Policy Brief, tahun 2014 ini sangat istimewa karena menjelang adanya pemerintahan baru Presiden Jokowi yang tentunya mempunyai agenda program kesehatan. Oleh karena itu hasil dari Forum Nasional akan langsung diserahkan ke pemerintahan yang baru.

Dalam kesempatan pertemuan di Bandung, akan disusun berbagai Policy Brief berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang dilakukan dua hari sebelumnya. Pada hari ke 3, Jumat 26 September 2014 diselenggarakan pertemuan untuk menyusun Policy Brief dan strategi penyampaiannya. Di dalam pertemuan ini juga akan dibahas sebuah Buku baru mengenai Kebijakan Kesehatan oleh Dr. Dumilah Ayuningtyas.

  TUJUAN

  1. Membahas Policy Brief dalam konteks Riset Kebijakan;
  2. Menyiapkan dan menyelesaikan isi policy Brief di setiap Kelompok Kerja;
  3. Membahas strategi penyampaian Policy Brief dengan berbagai mekanisme;
  4. Membatas agenda dan rencana untuk menyampaikan Policy Brief ke pemerintahan baru Presiden terpilih Jokowi dan Menteri Kesehatan.
  5. Membahas cara monitoring efektifitas Policy Brief.

  DETIL ACARA

Waktu

Acara

08.30 – 08.45

Pembukaan

08.45 – 09.30

Sesi I

Bedah Buku Dilakukan oleh Dr. Dumilah Ayuningtyas, MARS (Universitas Indonesia) mengenai Kebijakan Kesehatan

09.30 – 10.30

Diskusi Pengembangan Policy Brief untuk pemerintah baru

Isi:

  • Penulisan Policy Brief
  • Penyampaian: mekanisme penyampaian ke policy maker oleh Jaringan Kebijakan Kesehatan, Universitas, Perorangan.
  • Monitoring Policy Brief.
  • Persiapan Evaluasi Policy Brief untuk pertemuan tahun 2015.

Break Kopi  dan Teh

10.45- 11.45

Working Group bekerja untuk menyusun draft (Tahap 1)

Terdapat 7 Kelompok Kerja.

  1. Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak; 
  2. Kebijakan Pembiayaan Kesehatan/ Asuransi;
  3. Kebijakan HIV/ AIDS;
  4. Kebijakan Gizi Masyarakat ;
  5. Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat;
  6. Kebijakan Pendidikan SDM Kesehatan ;
  7. Kebijakan Pelayanan Kesehatan

12.00 – 13.00

Sholat Jumat

13.30- 15.00

Working Group bekerja untuk menyusun draft (Tahap 2)

15.30 – 16.30

presentasi Tiap Kelompok Kerja (@ 5 menit)

16.30 – 17.00

Plan of Action dan Penutup

  • Jadual penyampaian untuk Menteri Kesehatan di pemerintahan Jokowi
  • Agenda monitoring sampainya Policy Brief
  • Monitoring dampak policy Brief
  • Persiapan untuk evaluasi dalam pertemuan Forum Nasional di Padang tahun 2015.

 

 

 

 

 

 

Tantangan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia

ali 6sept

Pelayanan kesehatan primer yang menitikberatkan pada promosi dan prevensi dipertanyakan kalangan dokter muda. Bagaimana upaya tersebut dibebankan pada dokter, yang selama ini berkutat pada bidang kuratif atau pengobatan.

Hal itu mengemuka dalam seminar bertajuk "Tantangan Pelaksanaan dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Primer dan BPJS" yang diselenggarakan JEN, PDKMI dan Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, di Jakarta, Sabtu (6/9).

Tampil sebagai pembicara Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Prof Ali Ghufron Mukti itu dan anggota Komisi IX dari PDI-P, dr Surya Chandra Suropaty.

Prof Ali Ghufron mengakui, pendidikan kedokteran selama ini memang masih fokus pada bidang kuratif. Sementara pelayanan kesehatan, sejak diterapkannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan bergeser ke layanan kesehatan primer yang menekankan pada promosi dan prevensi.

"Ini pertanyaan paling jujur dari dokter, yang baru pertama saya dengar selama sosialisasi program JKN dan layanan primer. Siapakah yang bertanggungjawab atas promosi dan prevensi, karena dokternya sudah sibuk dengan kuratif," ucap Wamenkes kembali mempertanyakan.

Dijelaskan, pelayanan kesehatan primer merupakan kata kunci untuk melihat keberhasilan program JKN. Karena jika hal itu berkembang dengan baik, maka jumlah orang yang akan dirujuk ke rumah sakit semakin sedikit. Dengan demikian biaya kesehatan nasional semakin kecil.

"Dibanyak negara, layanan kesehatan primernya mencapai 80 persen, sementara biaya kuratifnya 20 persen. Jadi anggaran kesehatannya kecil. Kondisi sebaliknya terjadi di Indonesia, dimana anggaran kesehatannya 80 persen habis untuk kuratif," ujarnya.

Karena itu, lanjut Prof Ali Ghufron, sejak awal program JKN diterapkan pada 1 Januari 2014, pemerintah akan meningkatkan kompetensi dokter umum menjadi dokter layanan primer (LDP). Seorang LDP sedikitnya memiliki kompetensi terhadap 155 jenis penyakit yang banyak diderita masyarakat.

"Untuk itu, dokter umum yang akan menjadi LDP harus ikut pendidikan setara spesialis, sekitar 2 tahun lamanya agar memiliki kompetensi terhadap 155 jenis penyakit. LDP akan berperan sebagai mitra, pembina, koordinator dan komunikator segala kebutuhan pelayanan kesehatan dari komunitas yang dibinanya," tutur Prof Ali Ghufron.

Jika kompetensi LDP tersebut sudah diraih, menurut Prof Ali Ghufron, tak akan ada lagi pertanyaan siapakah yang menjalankan upaya promosi dan prevensi. Karena hal itu merupakan tanggungjawab LDP.

Karena selain menjadi gatekeeper, lanjut Prof Ali Ghufron, LDP diharapkan mampu berperan dalam upaya kesehatan masyarakat (UKM), seperti melakukan analisa masalah kesehatan di wilayahnya mulai dari pengumpulan data hingga melakukan surveillance.

Selain juga mampu melakukan manajemen Puskesmas, menggerakan masyarakat dan melakukan koordinasi lintas sektor. "Ini tantangan bagi Fakultas Kedokteran, terutama soal UKM ini," ucap Prof Ali Ghufron menandaskan.

cndra 6septHal senada dikemukakan dr Surya Chandra Suropaty. Ia sempat menyayangkan minimnya peran pemda dalam mendukung keberhasilan program JKN. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia merasa terlindungi kesehatan karena pemda-nya peduli.

"Pemda seharusnya bisa menyajikan data akurat peserta JKN by name by address sehingga tak ada lagi sasaran. Karena merekalah yang sesungguhnya memiliki data warga. Selain itu, pemda bisa melakukan pendataan daerah sehingga kebutuhan layanan primer bisa dipenuhi," ujarnya.

Jika nantinya program JKN berubah nama menjadi Kartu Indonesia Sehat diharapkan Presiden Terpilih Joko Widodo bisa melakukan koordinasi dengan kepala daerah untuk serius menangani masalah kesehatan masyarakat. Termasuk upaya promosi dan prevensinya. Sehingga anggaran kesehatan pemerintah bisa ditekan seminimal mungkin. (TW)

 

Materi Presentasi

Tantangan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Primer dalam Menunjang Pelaksanaan SJSN dan SKN - Prof. dr. Ali Ghufron Mukti
    Dr. Surya Chandra Surapati, MPH
    Prof Charles Sujardi FK Unika Atmajaya Jakarta
Upaya Promotif & Preventif yang (masih) terabaikan di Faskes Primer dalam era BPJS
    Pengembangan Pelayanan Kesehatan Primer

 

{jcomments on}

Kelompok Kebijakan HIV/AIDS

FORUM NASIONAL V
JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN

Tema :

"Tantangan Kebijakan Kesehatan dalam Pemerataan Kesehatan di Era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Masih Tingginya Hambatan
dalam Pencapaian MDG 4,5 dan 6"

Sub Tema :

Kelompok Kebijakan HIV/AIDS:
"Mengintegrasikan Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan"

Bandung, 24 - 27 September 2014

  PENDAHULUAN

Tahun 2015 merupakan tahun yang sangat strategis bagi penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Pertama, tahun depan merupakan awal pemerintahan baru yang memiliki visi dan misi kesehatan yang berbeda dengan pemerintahan yang saat ini. Kedua, tahun ini juga merupakan awal dari pelaksanaan Rencana Strategi dan Aksi Nasional Penanggulangan AIDS 2014-2019. Ketiga, tahun 2015 merupakan tahun awal untuk pelaksanaan model pendanaan program penanggulangan AIDS yang baru. Adanya perubahan-perubahan ini menuntut kita untuk selalu memantau dan mengawal pelaksanaan program penanggulangan AIDS agar semakin mampu untuk merealisasikan tujuan dari penanggulangan AIDS itu sendiri yaitu menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru; menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS; meniadakan diskriminasi terhadap orang dengan HIV dan AIDS (ODHA); meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan mengurangi dampak sosial ekonomi dari HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat (Permenkes No. 21 tahun 2013).

Salah satu agenda kebijakan strategis yang ingin dikembangkan dalam upaya penanggulangan AIDS ke depan seperti termuat dalam rancangan SRAN 2015-2019 adalah memperkuat integrasi upaya penanggulangan AIDS ini ke dalam sistem kesehatan. Munculnya agenda ini merupakan bentuk kesadaran akan kenyataan bahwa upaya yang selama ini dilakukan masih mencerminkan pendekatan vertikal dan sangat didominasi oleh pusat baik pemerintah maupun mitra pembangunan internasional. Hal ini bisa terjadi karena sumber pembiayaan utama untuk penanggulangan AIDS masih sangat didiminasi oleh pusat. Pendekatan yang selama ini dilakukan berlum menunjukkan pelaksanaan sistem kesehatan yang terdesentralisasi. Peran daerah masih terbatas pada pelaksana program nasional pada satu sisi dan kebijakan daerah yang telah dibuat belum dilaksanakan secara konsisten pada sisi yang lain.

  TUJUAN

  1. Menyajikan hasil penelitian terkait dengan dengan upaya penanggulangan AIDS dan sistem kesehatan
  2. Membahas tentang strategi dan format integrasi upaya penanggulangan AIDS ke dalam sistem kesehatan untuk memperkuat pencapaian tujuan penanggulangan AIDS dan menjamin keberlangsungan upaya ini di masa depan.
  3. Menyediakan rekomendasi kontekstual dan operasional bagi integrasi upaya penanggulangan AIDS ke dalam sistem kesehatan.
  4. Memperkuat jaringan peneliti dan pengamat kebijakan HIV dan AIDS di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja implementasi kebijakan AIDS di Indonesia

 

Waktu Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan pada:
Hari, tanggal : Rabu – Sabtu, 24 – 27 September 2014
Tempat          : Trans Studio Bandung (Hari 1 & 2) dan Malaka Hotel
                        (Hari 3 & 4, to be confirm) Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

  AGENDA KEGIATAN

Rabu, 24 September 2014

07.30-08.00

Registrasi
Venue : Ballroom Trans Luxury Hotel

08.00-09.00

Laporan Ketua Panitia: Dr. Deni K Sunjaya, dr., DESS

Laporan Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan: Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

Pembukaan oleh Rektor Universitas Padjadjaran: Prof. Dr. Ganjar Kurnia, Ir., DEA

09.00-09.45

Keynote speech

Kendala dan Tantangan Pencapaian MDGs di Indonesia : Apakah JKN merupakan Panasea?
Prof. Dr. Armida Alisjahbana, SE (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas)

09.45-10.05

Rehat Pagi

10.05-11.30

Sesi Pleno 1 – Pencapaian MDGs

Moderator : Irvan Afriandi, dr., MPH., DrPH

Studi Komparatif Pencapaian MDGs dan Universal Coverage Antar Negara di Kawasan ASEAN
Dr. Deni K. Sunjaya, dr., DESS (Fakultas Kedokteran Unpad)

Tantangan Kebijakan Pasca MDGs 2015
Dr. Anung Sugihantono, dr., M.Kes (Dirjen Bina Gizi dan KIA Kemkes RI)

Perspektif Interdependensi Global Agenda Pasca MDGs 2015
Prof. Dr. Nila Moeloek, dr., SpM (Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs)

11.30 – 12.30

Sesi Pleno 2 – Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pencapaian MDGs

Moderator : Ilsa Nelwan, dr., MPH

Critical Issues in Strengthening Health System : a Health Sector Review
Dr. Nina Sardjunani, dra., MA (Deputy Menneg PPN / Kepala Bappenas Bid. SDM & Kebudayaan)

Current Evidences in Indonesian Health Systems Strenghtening
John Leigh (Australia – Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening)

Regulasi Penguatan Sistem Kesehatan di Indonesia
Sekretaris Jenderal Kemkes RI

Transformasi Pendidikan Tinggi Kesehatan dalam Memperkuat Sistem Kesehatan untuk Akselerasi Percepatan Pencapaian MDGs
Dr. Elsa P Setiawati, dr., MM ( Fakultas Kedokteran Unpad)

Peresmian Pameran JKKI dengan menggunting pita oleh Sekjen Kemkes RI

12.30-14.00

Rehat Siang

Sesi Poster 1

14.00-15.30

Sesi Paralel 1: Kebijakan AIDS

Launching Penelitian: Kajian Dokumen Kebijakan dan Program Penanggulangan AIDS dan Sistem Kesehatan di Indonesia

Pembicara:

  1. Suharni, MA

Pembahas:

  1. dr. Kemal Siregar, Ph.D* – Sekretaris KPAN
  2. dr. Nadia Tarmizi, M.Epid - Kementerian Kesehatan
  3. Prof. Irwanto – PPH Atma Jaya
  4. Dr. Irwan Julianto, MPH – Wartawan Senior Kesehatan

Moderator: Iko Safika, Ph.D

15.30-16.00

Rehat Sore

16.00 – 17.30

Sesi Paralel 2: Kebijakan AIDS

Pembiayaan Program HIV dan AIDS: Menuju Universal Access Layanan HIV dan AIDS

  1. dr. Nadia Tarmizi, M.Epid – Subdit AIDS Kemenkes: Strategi Pembiayaan Penanggulangan AIDS untuk mencapai Universal Access
  2. Edo Nasution - PKNI: Eksklusi Kelompok Populasi Kunci dalam Kepesertaan JKN
  3. dr. Aloysius Giyai, M.Kes - Dinas Kesehatan Provinsi Papua*: Strategi Penanggulangan AIDS dalam konteks Otonomi Khusus di Provinsi Papua
  4. dr. Mardiati Nadjib, Ph.D – PPK UI: Struktur Pembiayaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS: Analisis National AIDS Spending 2014
  5. Aang Sutrisno - Migunani: Politik Ekonomi Kebijakan Penanggulangan AIDS di Indonesia: Analisis Pemanfaatan Dana Bantuan Hibah untuk Penanggulangan AIDS di Indonesia.

Moderator: Ignatius Praptoraharjo, Ph.D

Kamis, 25 September 2014

07.30-08.30

Registrasi
Venue : Auditorium Trans Luxury Hotel

08.30-10.00

Sesi Pleno 3 – Diskusi Panel Monitoring dan Evaluasi JKN

Moderator : Prof. Dr. HM. Alimin Maidin, dr., MPH

Pembicara :

Donald Pardede, dr., MPPM (Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemkes RI)
Dr. Fachmi Idris, dr., M. Kes (Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan)
Dr. Chazali H. Situmorang, Apt., M.Sc.PH (Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional)

Pembahas :

Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
Dr. Henni Djuhaeni, dr., MARS

10.00-10.30

Rehat Pagi

10.30-12.00

Sesi Pleno 4 – Universal Coverage Lesson Learnt from Several Countries

Moderator : Irvan Afriandi, dr., MPH., DrPH

Achieving Universal Coverage : Lesson Learnt
John Langenbrunner (World Bank)

Achieving Universal Coverage : Lesson Learnt from Thailand
Viroj Tangcharoensathien

Implementation of Universal Coverage in Indonesia : Space for Improvement in Post – MDGs Era
Prof. Hasbullah Thabrany, dr., MPH., DrPH

12.00-13.30

Rehat Siang

Sesi Poster 2

13.30-15.00

 Sesi Paralel 3 : Kebijakan AIDS

Sesi Pleno 5 – Diskusi Panel Lesson Learnt : Pelaksanaan JKN di berbagai daerah di Indonesia

Strategi dan Aksi Nasional Penanggulangan AIDS 2015-2019

Pembicara :

  1. dr. Kemal Siregar, Ph.D* – Sekretaris KPAN

Pembahas

  1. Setia Perdana - GWL – Ina
  2. Aldo Napitu - OPSI
  3. dr. Trijoko Yudopuspito, MSc.PH – Subdit AIDS Kemenkes
  4. Hersumpana, MA – PKMK FK UGM

Moderator : Simplexius Asa, SH, MH.

Moderator : Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat : Prof. Dr. Nanan Sekarwana, dr., SpA(K)., MARS

Studi Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Timur : Dodo, Dolu Y, Illu DIS – Universitas Nusa Cendana

Studi Kasus di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam : Kepala Dinkes Prop. NAD

Studi Kasus di Kab. Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat : Bupati Kab. Teluk Bintuni

Pembahas : Prof. Akmal Taher, dr., SpU(K)

(Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemkes RI)

15.00-15.30

Rehat Sore

15.30-17.00

Sesi Paralel 4 & 5 : Kebijakan AIDS

 

Tata Kelola Program Penanggulangan HIV dan AIDS

  1. Shanti Riskiyani, SKM, M.Kes: Anak Tiri Mengatur Anak Kandung: Hambatan KPA Prov Sulsel dalam Penanggulangan HIV dan AIDS
  2. Simplexius Asa, SH, MH: Urgensi Sosialisasi dalam Pembentukan dan Penerapan Peraturan Daerah tentang HIV dan AIDS
  3. Siradj Okta, SH, LLM: Forensik HIV: Prekondisi Kriminalisasi dalam Kebijakan AIDS Nasional
  4. Esthi Susanti H, M.Si: Refleksi pengalaman implementasi dan advokasi kebijakan hiv-aids selama 22 tahun
  5. Kurniawan Rachmadi, SKM, M.Si. : Efek Samping Kebijakan Penarikan Obat d4T di Indonesia
  6. Adiatma Y.M Siregar : Biaya Perawatan HIV / AIDS di Indonesia Berdasarkan Saat Dimulainya Perawatan dan Tingkat Kesakitan
  7. Ranu Sewdas : Keterlibatan Publik Dalam Penentuan Prioritas Untuk Pengendalian HIV & AIDS di Jawa Barat

Moderator: Dr. dr. Windu Purnomo, MS

17.00–19.00

Istirahat dan Makan Malam

19.00–21.00

Layanan Program Penanggulangan HIV dan AIDS

  1. dr. Nyoman Sutarsa, MPH: Barriers to integrating HIV and AIDS Servicies into CHC in Bali Province
  2. Anindita Gabriella, M.Psi : Layanan Kesehatan Jiwa dalam Penanggulangan HIV dan AIDS
  3. Lita Sri Andayani, SKM M.Kes: Kajian Perlunya Peningkatan Peran Bidan KIA dalam upaya Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Janin
  4. Dewi Rokhmah, SKM, M.Kes: Implikasi Mobilitas Penduduk dan Gaya Hidup Seksual terhadap Penularan HIV/AIDS di Kabupaten Jember
  5. Sudirman Nasir, Ph.D: Peran Pendamping dalam Mengadvokasi Pengurangan Perlakuan Diskriminatif yang dialami ODHA dalam mengakses layanan HIV dan AIDS di Kota Makassar
  6. Rozar Prawiranegara : HIV-AIDS Priority Setting using AFR-MCDA in West Java, Indonesia

Moderator: Melkior Tappy, SKM, MPH

Jumat, 26 September 2014

 

Kelompok Kebijakan AIDS

Agenda Fornas V

 

Ruang:  (TBC)
Jaringan Peneliti Universitas

Ruang:(TBC)
Blended Learning “Kebijakan AIDS”

Ruang: (TBC)

Pelatihan Penulisan Policy Brief

Pendaftaran dapat dilakukan melalui :

dr. Nita Arisanti

FK Unpad

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dan copy keThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biaya Pendaftaran : Rp 200.000,-

08.00–10.00

Pembahasan Laporan Penelitian Penanggulangan AIDS dan Sistem Kesehatan

Modul 1: Sistem Kesehatan

dr. Nyoman Sutarsa, MPH

10.00-10.30

Break

10.30-12.00

Modul 2: Organisasi Sistem Kesehatan

Dr. dr. Dwi Handono, M.Kes

12.00–13.00

Break

13.00–15.00

Modul 3: Perluasan Respon AIDS dan Sistem Kesehatan

Drs. M. Suharni. MA

 

Break

15.30 – 17.00

Penutupan

Modul 4. Penguatan Sistem Komunitas

Ig. Hersumpana, Ssi, MA

Sabtu, 27 September 2014

Waktu

Ruang: TBC

Kebijakan AIDS: Sub Kelompok ‘Blended Learning’

08.00 – 10.00

Modul 5. Layanan HIV, aksesibilitas dan Artikulasi Kepentingan kelompok Populasi Kunci dan Masyarakat

dr. Trijoko Yudopuspito, MSc.PH

10.00-10.30

Break

10.30 – 12.00

Modul 6. Penulisan Paper Kebijakan

dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

12.00 – 13.00

LUNCH BREAK

13.00 – 15.00

RTL Blended Learning

15.00 – 15.30

Break

15.30 – 16.00

Penutupan

 

  PESERTA

Forum ini mengundang para para pengambil kebijakan, akademisi (dosen, staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, atau semua pihak yang tertarik dengan kebijakan HIV/AIDS untuk mengikuti kegiatan ini.

 

Kategori

Tgl. 1 – 20 September 2014

Setelah 20 September 2014

Umum

Rp. 1.250.000,-

Rp. 1.500.000,-

Mahasiswa

Rp. 750.000,-

Rp. 1.000.000,-

 

  Pendaftaran dan Tempat Penyelenggaraan

Wisnu Firmansyah atau Sri Hartuti
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : (0274) 549425 - hunting
Mobile : 081215182789 (Wisnu) dan 081931734353 (Sri Hartuti)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net  atau www.kebijakanaidsindonesia.net 

 

Kelompok Pengembangan Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia

KERANGKA ACUAN
Kelompok Pengembangan Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia

dalam

FORUM NASIONAL V JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN KERJA SAMA
Jaringan Kebijakan Kesehatan

Tema :

"Tantangan Kebijakan Kesehatan dalam Pemerataan Kesehatan
di Era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Masih Tingginya
Hambatan 
dalam Pencapaian MDG 4,5 dan 6"

Sub Tema :

Kelompok Kerja Kesehatan Ibu dan Anak (KIA):
"Perumusan Rekomendasi Program dan Kebijakan KIA melalui
Pembelajaran Implementasi Program dan Inisiatif Perencanaan KIA"

Hotel Trans Luxury, Bandung
24- 26 September 2014

 Pendahuluan:

Indonesia menghadapi cukup banyak tantangan dalam mencapai target MDGs (4) dan MDGs (5). Data terakhir menunjukan kenaikan yang drastis pada Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012). Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) mengalami penurunan yang lambat (SDKI, 2012). Padahal tidak sedikit upaya kebijakan maupun program kesehatan yang telah digagas sebelumnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan di bidang Kesehatan Ibu Anak (KIA). Maka evaluasi dan rekomendasi terhadap program KIA dari segi perencanaan hingga implementasinya menjadi fokus utama dalam Fornas ke V JKKI.

Era desentralisasi dan Jaminan Kesehatan Nasional juga menimbulkan tantangan tersendiri. Identifikasi faktor penghambat dan pendukung terhadap proses perumusan, pengembangan dan implementasi kebijakan KIA di era ini penting dilakukan. Minimnya alokasi anggaran pemerintah untuk program KIA dan belum terwujudnya integrasi antar lintas sektoral dan antara pusat – daerah merupakan sebagian dari kebutuhan akan perencanaan dan implementasi yang lebih strategis.

Diperlukan pengkaijan terhadap perencanaan kesehatan berdasarkan bukti serta analisa bottleneck yang telah ada di Indonesia. Peran para akademisi serta praktisi kesehatan saat ini untuk mendukung perbaikan perencanaan kesehatan di Indonesia melalui Investment Case, Sister Hospital, EMaS, Millennium Acceleration Framework (MAF), Microplanning Puskesmas dan ASIA diharapkan dapat menjadi sumber rekomendasi. Akselerasi antara pusat dan daerah dalam strategi menurunkan AKI, AKB dan AKABA di Indonesia harus diwujudkan. Melalui Fornas JKKI ke V ini selain pemaparan akan evaluasi hingga rekomendasi program dan kebijakan KIA diharapkan dapat terbangun jaringan peneliti dan pengamat kebijakan KIA di Indonesia yang mampu saling berkoordinasi.

Terdapat ageda pelatihan penyusunan policy brief hari ke-3, dengan tujuan menghasilkan policy brief untuk pemerintahan yang baru. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi pemerintahan yang baru agar dapat merumuskan kebijakan dengan landasan yang kuat melalui pertimbangan rekam jejak program maupun kebijakan yang telah atau sedang berlangsung di Indonesia. Penentuan program dan kebijakan baru maupun keberlanjutan dari yang telah terlaksana dilakukan melalui tahap perolehan rekomendasi dari para peneliti dan pemerhati kebijakan KIA sebagai bentuk sumbangsih kepada bangsa. Sehingga diharapkan melalui Fornas V JKKI ini akan tercipta bentuk komunikasi yang terarah dan strategis antara pembuat rekomendasi (peneliti dan pengamat) dengan pemangku kepentingan. Berbagai rekomendasi (program maupun penelitian) dapat teridentifikasi dengan jelas terutama penyusun kebijakan KIA di masa mendatang.

  Tujuan:

  1. Membahas pendekatan perencanaan kesehatan berdasarkan bukti serta analisa bottleneck yang telah ada di Indonesia dan bagaimana para akademisi serta praktisi kesehatan dapat mendukung perbaikan perencanaan kesehatan di Indonesia, melalui pemaparan hasil pembelajaran dari:
    1. Penelitian terbaru di bidang kesehatan ibu dan anak di Indonesia
    2. Inisiatif Perencanaan & Penganggaran Berbasis Bukti Sektor KIA (Investment Case) di Provinsi Papua
    3. Program Sister Hospital di NTT
    4. Program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EmaS) di Jawa Tengah
    5. Millennium Acceleration Framework (MAF)
    6. Integrated Microplanning (IMP) Puskesmas di Provinsi Papua
    7. Inisiatif Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA)
    8. District-Team Problem Solving (DPTS) di level nasional dan daerah
    9. Program penguatan kepemimpinan dan tatakelola pemerintahan untuk kesehatan USAID-Kinerja
  2. Mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung perumusan, pengembangan dan implementasi kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak di era desentralisasi
  3. Menyediakan rekomendasi bagi penyusunan kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak di masa depan
  4. Membangun jaringan peneliti dan pengamat kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja implementasi program dan kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak

 

  Waktu Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan.

Hari, tanggal  : Rabu – Jumat, 24 – 26 September 2014
Tempat         : Hotel Trans Luxury, Bandung

Agenda Kegiatan:

Waktu

Keterangan Acara dan Ruangan

 

24 Sept 2014

Ruangan: Tentative

 

07.30 – 08.00

Registrasi Peserta Forum Nasional

 

08.00 – 09.00

Laporan Ketua Panitia

Laporan Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

Pembukaan oleh Rektor Universitas Padjajaran

Dr. dr. Deni K Sunjaya, DESS

Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA

09.00 – 10.00

Keynote speech:
Kendala Pencapaian MDGs di Indonesia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas)

10.00 – 10.30

Coffee Break

 

10.30 – 12.00

Sesi Panel 1 –Pencapaian MDGs

 

12.00 – 13.30

Lunch Break

 

13.30 – 15.00

Sesi Poster 1

Presentasi Abstrak KIA

 

Sesi Paralel 1 : Kebijakan KIA

Ruangan: Tentative

 

Tantangan Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia:

Pemaparan Hasil Penelitian Kesehatan Ibu dan Anak di Indonesia

  1. Health Seeking Behavior untuk KIA: Hasil Temuan di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur
  2. Opsi Sistem Pengukuran Kematian Ibu dalam Mendukung Evidence-Based Policy Making
  3. Determinan Kematian Ibu di Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara.
  4. Hasil Implementasi dan Pembelajaran dari Program Sister Hospital di Provinsi NTT.

  5. Program EMaS di Provinsi Jawa Tengah

  6. Strengthening Leadership and Management Capacities for Health Service Delivery (Kinerja) – USAID

 

 

 

Dr.Dra. Atik Tri Ratnawati, MA 
(PKMK FK, Universitas Gadjah Mada)

Dr. Siti Nurul Qomariah, PhD
(FKM Universitas Indonesia)

Juanita Abubakar, MM
(FKM Universitas Sumatera Utara)

Stefanus Bria Seran, MD, MPH
(Dinkes Provinsi NTT)

Dr. Hartanto Hardjono, MMedSc
(EMaS Project, Provincial Team Leader
Central Java)

Dr. Marcia Soumoukil , MPH
(USAID Kinerja/RTI)

Moderator

Prof. Dr. dr. Alimin Maidin, MPH

Pembahas

dr. Elizabeth Jane Soepardi, MPH, DSc..
(Direktur Bina Kesehatan Anak, Kementrian Kesehatan RI) – in confirmation

dan Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, PhD (Bappenas)

15.00 – 15.30

Coffe Break

 

15.30 – 17.00

Sesi Paralel 2 : Kebijakan KIA

Ruangan : Tentative

 

Pembelajaran dari inisiatif perencanaan dan penganggaran untuk sektor KIA

  1. Investment Case di Provinsi Papua
  2. District Team Problem Solving (DTPS) Perspektif dan Perkembangan Level Nasional
  3. District Team Problem Solving (DTPS) Kota Kupang
  4. Microplanning untuk KIA di Provinsi Papua dan lainnya
  5. ASIA (Analisa Situasi Ibu dan Anak)
  6. Millennium Acceleration Framework (MAF) UNDP

 

Ir. Agustinus Bagio, M. MT 
(Bappeda Provinsi Papua)

dr. Gita Maya Koemara Sakti, MHA
(Direktorat Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan Indonesia)

Agustinus Hake 
(Bappeda Kota Kupang)

Drg. Alloysius Giyai, M.Kes
(Dinkes Provinsi Papua)

Hikmah, ST, Msi 
(Kabupaten Polewali Mandar)

Dr. Arum Atmawikarta, MPH
(Sekretaris Eksekutif MDGs Nasional) 

Moderator

dr. Tiara Marthias, MPH

Pembahas

Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, PhD (Bappenas)

dr. Azhar Jaya, SKM, MARS (Biro Perencanaan dan Anggaran Kementrian Kesehatan RI)

25 Sept 2014

Ruangan: Tentative

 

07.30 – 08.30

Registrasi Peserta

 

08.30 – 10.00

Sesi Pleno 2  – Diskusi Panel Monitoring dan Evaluasi JKN

 

10.00 – 10.30

Coffee Break

 

10.30 – 12.00

Sesi Pleno 3Universal Coverage Lesson Learnt from Several Countries

 

12.00 – 13.30

Lunch Break

 

13.30 – 15.00

Sesi Pleno 4 - Diskusi Panel Lesson Learn: Pelaksanaan JKN di berbagai daerah di Indonesia

13.30 – 15.00

Rencana Kegiatan Fornas JKKI Selanjutnya

15.30 – 16.00

Coffee Break

 

16.00 – 17.30

Sesi Paralel 4 Kebijakan KIA

 

Ruangan : Tentative

 

Presentasi Free Paper:

Paper 1:
Prevalensi Rasio Pelayanan Kesehatan Maternal dan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Menyongsong era JKN di Indonesia

Presenter

Niniek Lely Pratiwi, Hari Basuki

Paper 2:
Tantangan dalam Perencanaan dan Penganggaran Program Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Papua

Deni Harbianto, et al.

Paper 3:
Perubahan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak di Era Jaminan Kesehatan Nasional

Nurul Khotimah

Paper 4:
Pengaruh Pendidikan Kesehatan tentang Kehamilan Risiko Tinggi Melalui Layanan Pesan Singkat terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil

Esti Hitatami dkk

Paper 5:
Tantangan Pencapaian Target MDG's di Daerah Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara

Krispinus Duma

Paper 6:
Prediksi Kematian Neonatal Menurut Penyebab Kematian dengan Model ARIMA Box Jenkins Tahun 2008-2013 di RSUD Prof DR. W. Z. Johannes Kupang

Herlin Pricilia Pay

Paper 7:
Kontribusi Program CSR Perusahaan dalam KIA (Studi Implementasi Mobil Sehat di Daerah Sulit)

Dwi Endah, SKM

Moderator

Dr. Nyoman Anita Damayanti, drg.,MS

17.30 – Selesai

Penutupan

 

26 Sep 2014

Ruangan: Tentative

 

08.00 – 15.00

Pelatihan Penulisan Policy Brief:

(Tim Pokja KIA mengikuti workshop)

 

15.00 – 16.00

Penutupan Forum Nasional

 

 

  Peserta

Forum ini mengundang para para pengambil kebijakan, akademisi (dosen, staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, atau semua pihak yang tertarik dengan kebijakan Kesehatan Ibu Anak (KIA) untuk mengikuti kegiatan ini.

 

  Keterangan lebih lanjut:

Wisnu Firmansyah
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, FakultasKedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile :+62 812 15182789
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net  

 

 

Kelompok Kerja Pembiayaan Kesehatan Indonesia

KERANGKA ACUAN (TOR)
Kelompok Kerja Pembiayaan Kesehatan Indonesia

dalam

FORUM NASIONAL V JARINGAN KEBIJAKAN KESEHATAN KERJA SAMA
Jaringan Kebijakan Kesehatan

Tema :

"Tantangan Kebijakan Kesehatan dalam Pemerataan Kesehatan di Era Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Masih Tingginya Hambatan
dalam Pencapaian MDG 4,5 dan 6"

Sub Tema :

Kelompok Kerja Pembiayaan Kesehatan:
"Tantangan Kebijakan Pembiayaan Kesehatan dalam Era JKN"

Komplek Trans Studio, Bandung
24- 26 September 2014

  PENDAHULUAN

Jaminan Kesehatan Nasional sebagai amanat UU No 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah terselenggara di Indonesia pada awal 1 Januari 2014. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah menyebabkan reformasi pembiayaan kesehatan di Indonesia. Tujuan JKN yaitu tercapainya keadilan pelayanan kesehatan. Kebijakan JKN ini untuk mendorong terpenuhinya ketidakmerataan di berbagai wilayah di Indonesia terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan akses pelayanan kesehatan karena kondisi geografis yang berbeda. Di lain pihak, UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur besaran anggaran kesehatan pusat yaitu 5 persen dari APBN di luar gaji, sedangkan APBD Propinsi dan Kab/Kota adalah 10 persen di luar gaji, dengan peruntukannya 2/3 untuk pelayanan publik. Hal yang menarik adalah anggaran pemerintah pusat dari tahun ke tahun yang rawan akan pemotongan anggaran karena keterbatasan celah fiskal.

Sumber pembiayaan di Indonesia (2005-2011) dari data NHA 2013 (Soewondo et. al. 2013) mengalami dinamika yang menarik. Peningkatan sumber anggaran ini terutama diarahkan untuk biaya pengobatan (kuratif), namun bagaimana dengan anggaran untuk program promotif dan preventif. Penelitian di berbagai propinsi menunjukkan bahwa pembiayaan untuk pelayanan kesehatan preventif dan promotif masih rendah (data dari studi PHCFBS dan PBB). Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah menganggap bahwa pelayanan kesehatan preventif dan promotif di tingkat primer merupakan tanggung jawab pusat. Akibatnya di berbagai daerah, APBD untuk operasional Puskesmas hampir tidak ada.

Dalam situasi pembiayaan kesehatan yang dinamis ini, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia yang dimulai sejak 1 Januari tahun 2014 memberikan andil yang besar terhadap reformasi sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. JKN diharapkan secara bertahap menjadi tulang punggung untuk mencapai Universal Health Coverage di tahun 2019 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Beberapa isu penting pada pembiayaan JKN ini yaitu apakah manfaat JKN dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah dan apakah anggaran investasi kesehatan meningkat baik di level k-Kementrian k-Kesehatan maupun di pemerintah daerah. Investasi kesehatan yang dimaksud adalah infrastruktur, peralatan, dan investasi sumber daya manusia. Situasi ini akan dibahas dalam sesi-sesi khusus untuk Monitoring Jaminan Kesehatan Nasional dengan pertanyaan kritis: Apakah JKN akan memperburuk situasi pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia?

Untuk mendukung rekomendasi kebijakan pembiayaan kesehatan dapat disosialisasikan dengan baik, forum JKKI ini juga mengagendakan penyusunan policy brief pada hari ke-3. Tujuan pelatihan ini adalah menghasilkan berbagai policy brief untuk pemerintahan yang baru.

Peran pemerintah, akademisi, peneliti, pemerhati kesehatan, dan masyarakat saat ini sangat dibutuhkan untuk mendukung berjalannya JKN di Indonesia serta membantu penyempurnaan sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Akselerasi antara pusat dan daerah dalam strategi pemerataan dan keadilan pelayanan kesehatan di Indonesia harus diwujudkan. Melalui Fornas JKKI ke V ini selain pemaparan evaluasi JKN dan rumusan rekomendasi program dan kebijakan pembiayaan kesehatan, forum ini diharapkan dapat membangun jaringan peneliti dan pengamat kebijakan pembiayaan kesehatan di Indonesia yang saling berkoordinasi.

  TUJUAN

  1. Membahas reformasi pembiayaan kesehatan di Indonesia
    1. Hasil-hasil penelitian pembiayaan kesehatan di Indonesia, termasuk NHA dan berbagai studi lainnya.
    2. Monitoring dan Evaluasi JKN: Studi awal Pelaksanaan di awal tahun 2014
  2. Mengidentifikasi permasalahan pembiayaan kesehatan di Indonesia
  3. Mengusulkan rekomendasi yang bisa dihasilkan untuk penyusun kebijakan pembiayaan kesehatan
  4. Membangun jaringan peneliti dan pengamat kebijakan pembiayaan kesehatan di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan monitoring kebijakan sistem pembiayaan kesehatan Indonesia.

tempat  WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan.

Hari, tanggal :Rabu – Jumat, 24 – 26 September 2014
Tempat         :Komplek Trans Studio, Bandung

 

  Agenda Kegiatan:

Waktu

Keterangan Acara dan Ruangan

 

24 September 2014

Ruangan: Tentative

 

07.30 – 08.00

Registrasi Peserta Forum Nasional

 

08.00 – 09.00

Laporan Ketua Panitia

Laporan Ketua Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia

Pembukaan oleh Rektor Universitas Padjajaran

Dr. dr. Deni K Sunjaya, DESS

Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA

09.00 – 10.00

Keynote speech:

Kendala Pencapaian MDGs di Indonesia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas)

10.00 – 10.30

Coffee Break

 

10.30 – 12.00

Sesi Pleno 1Pencapaian MDGs

Moderator: Irvan Afriandi, dr., MPH.,DrPH

Studi Komparatif Pencapaian MDGs dan Universal Coverage Antar Negara di Kawasan ASEAN

Tantangan Kebijakan Pasca MDGs 2015

Perspektif Interdependensi Global Agenda Pasca MDGs 2015

Sesi Pleno 2 - Penguatan sistem kesehatan dalam Pencapaian MDGs

Moderator: Ilsa Nelwan, dr., MPH.

Critical Issues in Strengthening Health System: a Health Sector Review

Current Evidences in Indonesian Health Systems Strengthening

Regulasi Penguatan Sistem Kesehatan di Indonesia

Transformasi Pendidikan Tinggi Kesehatan dalam Memperkuat Sistem Kesehatan untuk Akselerasi Percepatan Pencapaian MDGs

Speaker:

Dr. Deni K Sunjaya, dr., DESS (Fakultas Kedokteran Unpad)

Dr. Anung Sugihantono,dr.,M.Kes (Dirjen Bina Gizi dan KIA Kemkes RI

Prof. Dr. Nila Moeloek, dr., SpM (Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs)

 

 

 

 

 

Dr. Nina Sardjunani,dra.,MA (Deputi Menneg PPN/Kepala Bappenas Bid. SDM & Kebudayaan)

John Leigh (Australia-Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening)

Sekretaris Jenderal Kemkes RI

Dr.Elsa P Setiawati, dr.,MM (Fakultas Kedokteran Unpad)

12.00 – 13.30

Lunch Break

 

13.30 – 14.15

   

Sesi Paralel 1 : Kebijakan Pembiayaan

Ruangan: Tentative

 

Primary Health Care Financing and Expenditure Bottleneck Study (20')

Moderator : Dr.Dumillah Ayuningtyas, dra.,MARS

Speaker

M. Faozi Kurniawan, SE., Akt ., MPH

Pembahas:

Drg. Tini Suryanti Suhandi
Kepala Biro Perencanaan Kemenkes RI

Diskusi (25’)

 

14.15– 15.00

Analisis Peran Pemerintah dalam Implementasi JKN

Putu Astri Dewi Miranti 

Potensi Peran Lembaga Sosial dalam Sistem Kesehatan di Era JKN

Hilmi Sulaiman Rathomi

Kajian Media: Analisis Awal Penyelenggaraan JKN

Budi Eko Siswoyo

Analisis Kebijakan dan Hubungan Purchaser dengan Providers dalam Era JKN di Indonesia tahun 2014

Vini Aristianti, dkk

Advokasi Keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan dengan Pendekatan Ekonomic Lost (Studi Kasus Keberlanjutan Program JPKMU dalam BPJS Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat)

Kasman Makassau

Utilisasi Jaminan Kesehatan Di Wilayah Timur Indonesia Analisis Berdasarkan IFLS 2012

Haerawati Idris 
 

Diskusi

 

15.00 – 15.30

Coffe Break

 

15.30 – 16.15

Sesi Paralel 2 : Kebijakan Pembiayaan Kesehatan

Ruangan : Tentative

 

Pembelajaran dari Hasil Penelitian Pembiayaan Kesehatan di Indonesia

Studi NHA di Indonesia (20')

Speaker

Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhD

Marianus Sae (Bupati Ngada)

Diskusi

Diskusi (25’)

 

Moderator: 

Sharon Gondodiputro, dr., MARS., MH

16.15-17.00

Public Health Insurance in Eastern Indonesia: Is It True Benefit? (Analysis of Indonesian Family Life Survey Data East 2012)

Isak Iskandar 

 

Gambaran JKN di Kalimantan Timur Menuju UHC

Rahmat Bakhtiar dan Krispinus Duma 

Perbandingan Sistem Pembiayaan Sebelum dan Sesudah JKN di Kabupaten Kuningan tahun 2014

Cecep Heriana

Masyarakat Meragukan Mutu Layanan Kesehatan Gratis: Persepsi Masyarakat terhadap Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Jawa Timur

Nurul Jannatul F

Tantangan dan Skenario Pelaksanaan Kebijakan JKN di Wilayah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (Studi Kasus di Wilayah Provinsi NTT

 

Dominirsep O Dodo

Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan di Puskesmas Martapura

Fauzie Rahman, dkk 

 

25 September 2014

   

07.30 – 08.30

Resume Hari 1

 

08.30 – 10.00

Sesi Pleno 3  – Diskusi Panel Monitoring dan Evaluasi JKN

Moderator: Prof.Dr.HM. Alimin Maidin, dr., MPH

Pembicara:

Donald Pardede, dr., MPPM (Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemkes RI)

Dr. Fachmi Idris, dr., M.Kes (Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan)

Dr. Chazali H Situmorang, Apt., M.Sc.PH (Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional)

 

Pembahas:

Prof.dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD (UGM)

Dr. Henni Djuhaeni, dr., MARS (UNPAD)

10.00 – 10.30

Coffee Break

 

10.30 – 12.00

Sesi Pleno 4Universal Coverage Lesson Learnt from Several Countries

Achieving Universal Coverage: Lesson Learnt

Achieving Universal Coverage: Lesson Learnt from Thailand

Implementation of Universal Coverage in Indonesia: Space for Improvement

Speaker:

John L (Wordl Bank)

Viroj Tangcharoensathien

Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH., DrPH

12.00 – 13.30

Lunch Break

 

13.30 – 15.00

Sesi Pleno 5 - Diskusi Panel Lesson Learnt: Pelaksanaan JKN di berbagai daerah di Indonesia

Studi Kasus di Jabar

Studi Kasus di Prov NTT

Studi Kasus di DKI Jakarta

Studi Kasus di Kab. Bintuni Papua Barat

Speaker:

Tim Dept IKM FK UNPAD dan DInkes Prop Jabar

Tim IKM FKM UNDANA

Ka Dinkes Prop. DKI Jakarta

Ka Dinkes Kab Bintuni/Eka Suraji, dr., PhD

15.00 – 15.30

Rencana Kegiatan Fornas JKKI Selanjutnya

15.30 – 16.00

Coffee Break

 

16.00 – 16.55

Sesi Paralel  3 Kebijakan Pembiayaan Kesehatan

Ruangan : Tentative

 

Free Paper 7

 

Free Paper 8

 

Free Paper 9

 

17.00-17.30

Resume Akhir

 

17.30 – Selesai

Penutupan

 

26 September 2014

Ruangan: Tentative

 

08.00 – 15.00

Pelatihan Penulisan Policy Brief:

(Tim Pokja Pembiayaan Kesehatan mengikuti workshop)

 

15.00 – 16.00

Penutupan Forum Nasional

 

 

  PESERTA

Forum ini mengundang para para pengambil kebijakan, akademisi (dosen, staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, atau semua pihak yang tertarik dengan kebijakan Pembiayaan Keseghatan di Indonesia untuk mengikuti kegiatan ini.

 

  Keterangan lebih lanjut:

Wisnu Firmansyah
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, FakultasKedokteran UGM
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
Mobile :+62 812 15182789
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net  

 

 

Bedah Buku: Evidence-Based Practice: Menjembatani Kesenjangan antara Penelitian dan Praktik dalam Pelayanan Kesehatan

bedahbuku

Buku ini merupakan karya Prof. dr. Moh. Hakimi, Sp.OG(K) PhD. Latar belakang penyusunan buku ini ialah penulis berharap dokter dapat memberikan bukti terbaik untuk pertanyaan klinis atau evidence based. Selain itu, praktisi kesehatan tidak memiliki cukup waktu untuk membahas satu hal. Evidence based ini menggantikan paradigma lama yaitu praktek kedokteran yang didominasi pengalaman atau experience based practice. Awal tahun 80-an, ada paradigma baru yaitu praktek kedokteran harus berbasis bukti, kita tidak lagi menekankan intuisi. Mengapa hal ini penting? Jadi, hal yang kita (dokter-Red) lakukan sudah diteliti dan terbukti bermanfaat. Praktisi kesehatan abad 21 harus memahami kosa kata baru di evidence based practice. Praktek kedokteran merupakan praktek seumur hidup atau selalu baru, ada pengetahuan, tata cara, harapan, jadi kita perlu melakukan yang terbaik untuk pasien, kita perlu dokter yang mengevaluasi diri dan meningkatkan kompetensinya dengan banyak sumber terbaru. Selain itu, dunia kedokteran atau kesehatan kita membutuhkan Kemkes yang mendukung, misalnya dengan berlangganan Cochrane Library seperti yang sudah dilakukan Malaysia. Tidak heran, banyak warga Indonesia yang berobat ke Malaysia berkat perkembangan tersebut.

dr Mubasysyr Hasanbasri, MA sebagai pembahas dalam acara ini menyatakan, praktek kedokteran ialah praktek yang mengobati. Poin pertama yang disampaikan pembahas, FK sendiri ingin dokter berbasis pada science. FK mempromosikan agar ide ini terjadi, namun, banyak juga dokter yang tidak berfokus pada evidence tetapi berfokus pada obat. Poin kedua ialah konteks buku ini di Indonesia, provider pengobatan bukan hanya dokter, malah lebih banyak yang lain. Praktek pengobatan yang tidak berbasis science ini harus diamati, agar lebih berhati-hati. Hal ini diperparah sayangnya masyarakat percaya dengan iklan seperti 'kesembuhan' dari pengobatan alternatif. Jika secara professional, maka pemberi layanan akan disumpah demi kepentingan pasien. Namun sayangnya, Kemkes membiarkan praktek ini, sementara dokter ingin masyarakat lebih peduli dengan praktek pengobatan. Misalnya negara tetangga yaitu Malaysia, standar pengobatannya sudah terbuka. Poin ketiga ialah tanggung jawab perguruan tinggi (PT) bagaimana membangun mahasiswa sebagai professional. Jika ingin mengkaji evidence, kita bisa menengok situs Cochrane. Evidence yang ditemukan Cochrane, lembaga yang mengkaji mana yang paling kuat dari banyak hasil evidence/penelitian.

Diskusi:

Nurjayati (Perpus UGM), treatment sakit di Belanda yaitu hanya diberi saran untuk beristirahat. Apakah psikologi masyarakat kita yang jika tidak diberi obat, maka akan sembuh sendiri atau sembuh karena sugesti dokternya?

Prof. Hakimi menjawab banyak dokter yang praktek menurut keyakinan masing-masing. "Nah, hal ini yang harus dikurangi melalui praktek berbasis bukti", tambah Hakimi. Jadi kondisinya, sistem pelayanan kesehatan dan praktek kedokteran yang sudah berbeda. Sistem pembayaran di luar negri dibayarkan oleh pihak ketiga. Perilaku dokter harus diatur dalam peraturan yang jelas, namun hal ini belum diatur di Indonesia. Dulu, dokter adalah dewa yang menentukan segala-galanya. Di era ini, dokter harus menjelaskan masalah dan memberi beberapa opsi pemecahannya.

dr. Mubasysyr menyatakan banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya ada pihak farmasi yang mensponsori. Lalu keadaan ini diperparah dengan perlindungan konsumen yang masih buruk. Menuruut hemat saya, karena ini menyangkut hak asasi yang kuat, kita perlu membuat dan menegakkan legalitas obat, ungkap Mubasysyyr. Kemudian, Prof. Hakimi menjelaskan bahwa melalui The Cochrane Library, kita bisa cek obat yang kita konsumsi sesuai atau tidak. Harus ada pmberdayaan pasien.

dr. Mubasysyr menambahkan jika ada sistem kesehatan yang baik, pelayanan Negara kita bisa meningkat kualitasnya. Pemberdayaan masyarakat perlu kita lakukan dan ini bersifat kolektif, kita perlu melahirkan public health advocacy. Prof. Hakimi menegaskan perilaku dokter dan pasien yang tidak professional, banyak juga pasien self doctoring dan konsultasi ke dokter google. Watchfull waiting- menunggu tapi waspada, itu yang sebaiknya kita lakukan saat belum memutuskan tindakan medis apa yang diambil untuk kita atau saudara kita. Ada dokter yang terlihat sibuk sendiri-sendiri. Kita harus cari second opinion, dokter spesialis selalu mencari second opinion ke teman sejawatnya. Kita ada catatan RS yang bertanggung jawab itu. Malaysia dan Singapura, mereka lebih update dan ini bukan suatu hal yang aneh jika masayarakat Indonesia banyak yang berobat kesana. Maka, pekerjaan rumah kita ialah kepercayaan masyarakat harus diperbaiki. Belajar dari praktek di negara maju, kita bisa melihat statistik, mana RS yang melakukan operasi tertentu. Jadi kita bisa memilih, poinnya RS itu akuntabel bisa membangun kepercayaan.

Diskusi:

Sinse dan refleksiologi, bagaimana jika dilihat dari kacamata medis?

Prof. Hakimi menyatakan dua hal tersebut sudah diterima di Barat, asal aman, tidak apa-apa.

dr. Mubasysyr, menegaskan masalah dosis itu yang tidak jelas untuk oengobatan alternatif. Saya menganjurkan kita harus tahu obat tersebut dan kontennya. Lembaga pengawasan obat di Amerika, dan jika diteliti maka benaritu berbahaya. Kita harusnya meragukan. Kita ada di lautan pengobatan yang luar biasa, pengawasan obat dan provider layanan tidak jelas/tidak ketat.

Kesimpulan: kita harus mewaspadai praktek pengobatan yang tidak berbasis keilmuan dan kita harus mencari evidence sendiri. Semua harus ada bukti otentiknya.

  Video Rekaman

SESI I PART I

SESI I PART 2

SESI II PART 1

SESI II PART 2

 

 

{jcomments on}

Pengalaman Kabupaten Sambas Membuat Nakes Bertahan Di Daerah Terpencil

Setiap tahun pemerintah menaikkan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang mau mengabdi di daerah terpencil. Namun, ternyata materi tak menjadi pendorong. Kuncinya, kepedulian pemerintah daerah.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Ketut Sukarja. Pada satu panel di Loknas PPSDM kesehatan yang digelar, di Jakarta, Jumat (29/8).

Ketut Sukarja menuturkan, selama kurun 2007-2010, kabupaten Sambas minim tenaga kesehatan. Puskesmas maupun rumah sakit di daerah itu minim tenaga dokter.

"Saat ditempatkan di Sambas 2007 itu saya langsung berdialog dengan bupati dan BKD setempat mencari solusi bagaimana agar dokter dan tenaga kesehatan lainnya mau mengabdi di Sambas," ujarnya.

Hasil pertemuan itu disepakati untuk memberi insentif yang layak bagi dokter baru maupun dokter spesialis. Insentif dokter diberikan sebesar Rp 500 ribu per bulan dan insentif dokter spesialis Rp 5 juta," ujarnya.

Kebutuhan akan dokter kemudian diajukan ke BKD, lanjut Ketut, tak lama para dokter pun berdatangan ke Kabupaten Sambas. Setiap tahun insentif ditingkatkan, untuk dokter pegawai tidak tetap (PTT) menjadi sekitar Rp 6 juta dan dokter spesialis menjadi Rp 15 juta per bulan. "Itu baru insentif saja," ujarnya.

Dan yang tak kalah penting, menurut Ketut Sukarja, keberadaan dokter di "orang" kan. Artinya, bukan saja mereka diberi fasilitas yang bagus, tetapi juga dibantu pengurusannya sebagai pegawai negeri sipil.

"Kami harus mau repot mengurusi agar bisa menjadi PNS di Sambas. Hal ini dapat dukungan dari BKD. Sehingga jalannya jadi lebih mudah," ujarnya.

Karena itu, lanjut Ketut, dari 27 Puskesmas yang ada di Sambas saat ini sudah ada satu dokter. Dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sudah memiliki 4 dokter spesialis.

"Kami sudah minta pada BKD agar dokter di Puskesmas ditingkatkan menjadi 2 orang," ujarnya.

Upaya lain, lanjut Ketut, Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat mengelola keuangannya sendiri. Dari dana itu mereka bisa membiayai kebutuhan dokternya sendiri.

"Dana kapitasi setiap Puskesmas di Sambas mencapai Rp 100 juta. Kebutuhan tenaga kesehatan bisa diatasi dengan dana itu. Jadi tenaga kesehatan bukan masalah lagi di Sambas," katanya menandaskan. (TW)

 

{jcomments on}

  • angka jitu
  • togel 4d
  • agen togel
  • slot 4d
  • bandar toto 4d
  • togel 4d
  • togel online
  • rajabandot
  • slot gacor
  • toto macau
  • toto macau
  • toto macau
  • toto macau
  • situs toto
  • situs slot
  • rtp live slot
  • toto slot
  • bandar slot
  • toto macau
  • bandar togel online
  • togel online
  • togel sdy
  • togel online
  • toto macau
  • hongkong lotto
  • hongkong lotto
  • situs slot
  • slot gacor
  • bandar slot 4d
  • bandar slot
  • bandar slot gacor
  • bandar slot gacor
  • slot dana
  • toto macau
  • bandar togel 4d
  • wengtoto
  • toto hk
  • slot dana
  • hk lotto
  • toto sdy
  • slot gacor
  • slot 5000
  • toto slot
  • toto togel 4D
  • toto macau
  • slot thailand
  • slot gacor
  • togel sidney
  • live draw sgp
  • Bandar Slot
  • bandar slot gacor
  • togel macau
  • toto slot
  • slot qris
  • slot toto 4d
  • Toto Togel 4D
  • sdy lotto
  • bola gacor
  • slot 5000
  • toto hongkong
  • toto slot
  • slot 5000
  • slot 5000
  • toto togel
  • slot 5000
  • slot 5000
  • slot 5000
  • situs toto
  • toto macau
  • BATASRAJABANDOT
  • slot 777
  • slot gacor
  • slot gacor
  • Bandar Slot
  • Situs Slot
  • Bandar Slot
  • Slot Gacor
  • situs slot
  • situs slot
  • Bandar Situs Slot Gacor
  • slot online
  • bokep
  • toto slot
  • Slot Demo
  • situs togel
  • bola slot
  • slot gacor
  • hitam slot
  • permainan slot
  • dewa slot
  • agent slot
  • slot toto
  • slot gacor
  • slot gacor
  • toto slot
  • akun demo slot
  • toto slot
  • slot gacor
  • slot gacor
  • https://heylink.me/iblbettotoslot
  • toto slot
  • slot88
  • situs toto
  • slot 5000