Formasi aparatur sipil negara (ASN) tahun ini paling besar untuk SDM kesehatan. Jumlahnya mencapai 35 persen dari formasi yang ada. Formasi yang besar itu untuk mengisi kekurangan kebutuhan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan dan profesi kesehatan lainnya di daerah.

"Dari 100 ribu formasi ASN tahun ini, 35 ribu diantaranya diisi SDM Kesehatan," kata Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Setiawan Wangsaatmaja dalam Loknas Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, di Jakarta, Jumat (29/8).

Ia menjelaskan, sebaran formasi tenaga kesehatan antara lain untuk mengisi kebutuhan di Kemenkes sebanyak 2000 orang, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, di Kemendikbud untuk kebutuhan rumah sakit pendidikan dan memenuhi permintaan pemda di seluruh Indonesia.

"Termasuk di dalamnya tenaga kesehatan untuk rumah sakit daerah maupun daerah-daerah terpencil," ujarnya.

Penentuan kebutuhan formasi kesehatan, disebutkan Setiawan Wangsaatmaja didasarkan pada analisa beban kerja, kondisi geografi, pola penyakit, jumlah pasien, jenis Puskesmas (24 jam atau tidak) dan program unggulan di wilayah tersebut.

"Sekarang tidak bisa lagi main sisip-sisipkan supaya jadi pegawai. Kompetensinya harus sesuai. Karena disadari 70 persen dari rasio belanja pegawai ternyata untuk membayar pensiunan, 30 persennya untuk pegawai aktif. Kondisi ini kan sudah tidak sehat," ujarnya.

Ditanya soal masih banyak daerah terpencil yang belum memiliki tenaga kesehatan, Setiawan mengatakan, hal itu bisa diusulkan.

"Kami sangat mempertimbangkan kebutuhan daerah. Namun, ASN ini tidak bisa asal comot, harus memenuhi 3 kompetensi dasar, seperti wawasan kebangsaan, integritas dan intelegensia umum," kata Setiawan Wangsaatmaja menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Lokakarya Nasional Pengembangan dan Pemberdayaan (Loknas) PP SDM Kesehatan yang berlangsung selama 3 hari (27-29 Agustus) itu mengeluarkan 8 rekomendasi. Diharapkan, berbagai upaya perbaikan itu dapat meningkatkan kualitas SDM kesehatan Indonesia.

Demikian dikatakan Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM, Kementerian Kesehatan, Tri Tarayati saat menutup loknas PP SDM Kesehatan, di Jakarta, Jumat (29/8).

Rekomendasi itu disebutkan antara lain, perlunya dilakukan penajaman kebijakan PPSDM kesehatan yang dapat menjawab 2 tantangan yaitu globalisasi dan isu keadilan, serta kualitas pelayanan kesehatan.

Menyesuaikan strategi PP SDM kesehatan yang meliputi revitalisasi Tim KF-PSDM kesehatan dan revisi regulasi PP SDM kesehatan pendidikan tenaga kesehatan.

Selain itu, perlunya mengatur kembali pendayagunaan lulusan tenaga dokter spesialis pasca PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) untuk mengisi kebutuhan rumah sakit rujukan regional maupun nasional.

Rekomendasi lainnya adalah menyusun standar ketenagaan di Puskesmas, terkait pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Termasuk peran apoteker dalam program JKN yang belum diberdayakan secara optimal.

Ditambahkan, pendidikan tenaga kesehatan harus mengakomodir kebutuhan tenaga kesehatan promotif dan preventif. Hal itu penting agar program JKN tak lagi melulu soal pengobatan (kuratif) dan membebani keuangan negara.

Kementerian Kesehatan harus membangun sinergitas dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai regulator dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pengguna (user). Selama ini, Kemenkes tidak terlibat terlalu banyak dalam penyusunan program studi pendidikan kedokteran.

Sebagai produser pendukung tenaga kesehatan, sekolah menengah kejuruan (SMK) kesehatan perlu diperhatikan dalam pembinaan institusi pendidikan kesehatan.

Pentingnya penguatan regulasi tentang tugas dan fungsi Badan pelatihan kesehatan daerah (Bapelkesda). Menjadikan Bapelkes sebagai Badan Layanan Umum (BLU) bila kapasitasnya telah memadai dan permintaan pasar pelatihan cukup besar. Selain berkolaborasi dengan organisasi profesi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian Negara. (TW)

PKMK kembali menggelar Diskusi Bulanan untuk para peneliti dan konsultannya. Kali ini, diskusi yang diangkat terkait dengan upaya pembelajaran online dan program KB. Diskusi diawali dengan sedikit gambaran dari dr. Rossi Sanusi, MPA, PhD. Pertemuan kedua, KM ialah cara menyampaikan info yang tepat pada waktu yang tepat. Supaya mempunyai daya saing yang lebih unggul. Melalui pelatihan, mentoring, wawancara untuk menggali orang yang lebih tahu.

Banyak langkah yang dilakukan untuk menyebarluaskan KM ini. Beberapa diantaranya: Mekanisme sederhana (lokakarya, magang dan sebagainya), melalui teknologi informasi (TI), process mapping dan conceptual frameworks serta communities of practices (COP). Apa yang dimaksud dengan COP? Seperti dijelaskan oleh Jean Lave dan Etiene Wanger, komunitas ini merupakan kelompok yang bekerja dalam suatu keahlian. Kemudian secara alami mereka tumbuh karena minat yang sama, atau khusus dibentuk untuk menambah pengetahuan, melalui berbagi informasi, dan pengalaman bersama.

Ini merupakan contoh best practice yang didanai USAID di bidang nurses, nursing dan mid wivery. dra. Retna Siwi Padmawati, MA kemudian memaparkan, program untuk pendidikan pekerja kesehatan yang fokus pada pengetahuan, bergantung pada resources dan pada materi yang tidak mudah diterapkan.

Poin penting yang digali oleh tema ini antara lain,

1. Apa kompetensi family training dan kompetensi?
2. Stratistik struktur grup.
3. Pergantian dan tantangan yang ada hubungannya dengan family planning.

Retna Siwi menyatakan usulan untuk pengembangan tema ini, tema family planning terlalu sederhana, maka harus diintegrasikan pada yang lebih besar dan agar tujuan pembelajaran yang terukur. Analisis selanjutnya, dunia kedokteran masih membutuhkan kompetensi non klinik misalnya: supply, logistik, manajemen dan lain-lain. Lalu diperlukan integrasi antar subjek dan tahun penelitian. Kadang apa yang disiapkan saat belajar tidak sesuai dengan kebutuhan saat kerja.

Preview penelitian ini 273 individu dan 65%-nya dari Asia, Afrika dan Amerika Tengah. Hampir pada seluruh kasus HIV/AIDS, tidak ada hubungan antara teori dan praktek, banyak instructor yang tidak menyediakan clinical services. Karena keterbatasan akses, kita bisa gunakan gateaway/internet.

Diskusi:

Trisasi (MMR UGM) menanyakan KB masih dipersepsikan berbeda, edukasinya: caranya bagaimana? Artikel ini 49 negara dengan 273 individu: partisipan ini sedikit, apakah ini mewakili keberhasilan program KB di negara masing-masing? KB ini banyak menyangkut faktor social agama yang mempengaruhi. Masalah sosial apa yang dihadapi para educator di beda benua.
Retna Siwi menjelaskan, jadi yang diteliti atau educator disini seperti mendaftar secara volunteer. Mereka tertarik dengan tema pendidikan online family planning. Riset ini mengikuti John Hopkins, karena terjadi ilmiah, maka siapapun bisa berkomentar. Educators nya juga belum jelas. Maka, ketika dicermati, penelitian ini untuk sharing (perilaku, cara berkomunikasi dan lain-lain) atau training (dari pengajar). Lebih jauh dalam artikel dikatakan bahwa penelitian ini lebih banyak ke sharing hasil diberlakukannya family planning.
Selengkapnya, silakan simak di sini:

Sharing best practices through online communities of practice: a case studyAnnamma Thomas, Grace P Fried, Peter Johnson, Barbara J Stilwell Human Resources for Health 2010, 8:25 (12 November 2010) Abstract | Full text | PDF

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk menutup Fakultas Kedokteran (FK) abal-abal, yang tak memenuhi persyaratan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Hal itu penting dilakukan untuk menjaga mutu Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan.

"Dua tahun lalu waktu saya baru jadi menteri, ada 74 Fakultas Kedokteran dan sebagiannya itu abal-abal. Saya minta FK yang seperti itu ditutup saja," kata Nafsiah Mboi saat membuka "Lokakarya Nasional Pengembangan dan Peningkatan SDM Kesehatan, di Jakarta, Kamis (28/8).

Ia menambahkan, sejumlah FK abal-abal tersebut, kesalahannya adalah memiliki rumah sakit dan menerima mahasiswa melebihi kapasitas sampai 500-an orang. Dosennya pun bukan dosen tetap dan belum terakreditasi.

"Bahkan, ada FK yang menerima mahasiswa dari STM, SMK, bidan atau perawat," ujar Menkes.

Dalam Undang-undang Pendidikan Kedokteran disebutkan, Fakultas Kedokteran dan/atau Kedokteran Gigi memang harus memenuhi persyaratan memiliki rumah sakit pendidikan, tenaga pendidik yang tersertifikasi dan tenaga kependidikan, gedung untuk penyelenggaraan pendidikan, laboratorium biomedik, laboratorium keterampilan Klinis, laboratorium kesehatan masyarakat, dan beberapa syarat lainnya.

Nafsiah menilai, menciptakan SDM Kesehatan tidak boleh dikomersilkan, sehingga perguruan tinggi yang memiliki FK harus mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

"Jangan biarkan mereka mengkomersialisasi pendidikan kedokteran, mutu tidak boleh dikorbankan. Biaya pendidikan juga sudah diatur dan harus dipatuhi, sehingga tidak menjadi sumber mata pencaharian oknum tertentu," katanya.

Saat didesak berapa sesungguhnya jumah FK abal-abal tersebut, Menkes enggan menyebutkan. Namun, fakta yang ditemui selama kunjungan kerja di daerah telah dilaporkan ke Kemendibud sebagai pemegang perizinan.

"Datanya sudah dilaporkan. Tinggal Kemendikbud berani tidak ambil tindakan. Karena kewenangan memberi atau mencabut izin FK swasta ini kan dikbud," ujar Nafsiah.

Sementara itu, Untung Suseno Sutardjo, Kepala Badan Pusat pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDM) Kemenkes menambahkan, saat ini ada 74 FK di Indonesia. Dari jumlah itu, 54 FK diantaranya sudah menghasilkan lulusan dokter. "Sisanya belum ada lulusan," ujarnya.

Ditanya apakah jumlah 20 FK yang belum punya lulusan sebagai FK abal-abal, Untung Suseno mengatakan, jumlah pastinya ia tidak tahu. Namun, beberapa dari jumlah itu sudah dilaporkan ke Kemendikbud.

"Sebenarnya FK-nya izin, tapi dalam pelaksanaannya tak sesuai standar. Bagaimana menghasilkan lulusan yang bagus kalau sarana dan prasarana minim, tidak empunyai dokter tetap, tidak memiliki rumah sakit untuk pelatihan, tak ada ruang praktikum," kata Untung Suseno menandaskan. (TW)

{jcomments on}

Terbukanya pasar bebas ASEAN, termasuk bidang jasa kesehatan akan menimbulkan masalah jika tidak didukung sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memiliki nilai saing baik di tingkat regional maupun global. Akan banyak tenaga kesehatan asing yang bekerja, sehingga menggusur tenaga kesehatan Indonesia.

Hal itu dikemukakan Andreasta Meliala, dosen dan peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam pralokakarya Nasional (Loknas) Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 2014, yang digelar di Jakarta, pada Rabu (27/8) malam.

Dalam Loknas yang akan berlangsung hingga Jumat (29/8) itu menampilkan pembicara lain Kutut Priyambada, Kepala Laketmas Bapelkes Jawa Timur dan Direktur Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur, H Ramli.

Upaya peningkatan mutu SDM kesehatan, lanjut Andreas, harus dimulai dari sistem pendidikan. Masih banyak fakultas kedokteran di Indonesia yang belum menerapkan kurikulum yang sama, minim sarana dan prasarana yang memadai serta tidak memiliki evaluasi internal maupun eksternal.

"Di Thailand, sebagian besar fakultas kedokteran didirikan oleh pemerintahnya. Sementara di Indonesia, justru lebih banyak FK swasta dibanding negerinya. Sehingga sulit mengontrol output FK kita," ujarnya.

Begitupun dengan input-nya, Andreasta mencontohkan lagi Thailand, yang dalam penerimaan mahasiswa baru FK menerapkan passing grade (batas kelulusan) dengan angka 90. Sementara di Indonesia rata-rata pada angka 64.

"Karena itu, banyak lulusan dokter kita yang tidak siap 100 persen langsung praktek. Tetapi harus ikut pelatihan ini dan itu dulu, baru percaya diri," ujarnya.

Hal senada dikemukakan Kutut Priyambada. Sebagai institusi yang mengurusi pelatihan bagi tenaga kesehatan, pihaknya banyak menerima tenaga kesehatan yang ingin meningkatkan keahliannya.

"Meski permintaan berlimpah, kami tetap menerapkan standar tertentu. Tidak asal terima. Sehingga pelatihan kesehatan ini bisa terukur output-nya, karena dari input-nya benar," ucap Kutut.

Ia sempat menyayangkan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang asal untuk memenuhi kegiatan rutin. Dampaknya, kualitas tenaga kesehatan tak kunjung naik, meski sudah digelar pelatihan sana sini.

"Itu yang kami tidak mau. Pelatihan harus dibuat dengan benar, agar hasilnya terlihat. Kompetensinya juga harus dilihat agar yang ikut tidak orang yang itu-itu saja, karena sekadar memenuhi kegiatan rutin," kata Kutut menegaskan.

Sementara itu, Kepala Poltekkes Kaltim, H Ramli mengungkapkan, kendala yang dihadapi daerah dalam mengembangkan SDM kesehatan, mulai dari minimnya tenaga pengajar, fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti internet yang sering mati, hingga minimnya tempat praktik bagi mahasiswa.

"Kendala ini jadi tantangan bagi kami untuk rajin menjalin kerjasama dengan banyak pihak. Selama ini kendala bisa kita hadapi meski hasilnya belum optimal," kata Ramli menegaskan. (TW)

 {jcomments on}

Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi meluncurkan situs Observatori SDM Kesehatan Indonesia. Situs tersebut diharapkan bisa menjadi forum dialog bagi semua pemangku kepentingan dan pemerhati SDM kesehatan seputar data, informasi dan kebijakan terkini SDM kesehatan.

"Semoga situs ini memberi manfaat dalam menetapkan kebijakan dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang berbasis bukti," kata Nafsiah Mboi disela Lokakarya Nasional Pengembangan SDM Kesehatan Indonesia, di Jakarta, Kamis (28/8).

Menkes menambahkan, data dan informasi yang akurat, dapat dipercaya dan tersedia secara tepat waktu, sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil berbasis data sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Ia memaparkan situasi SDM kesehatan Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada 2013, rasio tenaga kesehatan (dokter, perawat dan bidan) telah mencapai 2,25 per 1000 penduduk. Angka tersebut hampir mendekati ambang batas minimal badan kesehatan dunia WHO yaitu 2,3 per 1000 penduduk untuk negara yang dinyatakan krisis SDM kesehatan.

Secara rinci, saat ini rasio dokter 38,1 per 100 ribu penduduk, dokter spesialis 9,9 per 100 ribu penduduk, apoteker 9,2, perawat 111,1, dan bidan 81 per 100.000 penduduk. Sementara persentase Puskesmas tanpa dokter juga mengalami penurunan dari 14 persen pada 2012 menjadi 9,8 persen pada 2013, dengan rata-rata ketersediaan dokter per Puskesmas adalah 1,8 dokter.

Tantangan bidang SDM kesehatan yang masih harus diatasi, disebutkan antara lain, ketidaksesuaikan antara kapasitas produksi SDM kesehatan dan pendayagunaannya, maldistribusi, kualitas yang belum sesuai standar kompetensi serta migrasi tenaga kesehatan.

Untuk itu, Nafsiah menegaskan, Pemerintah akan memperbaiki perencanaan kebutuhan SDM kesehatan dengan dukungan sistem dan pengawasan mutu tenaga kesehatan.

Beberapa program pokok Kemenkes, antara lain pelatihan dokter layanan primer untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelatihan bagi tenaga promosi kesehatan, program internship atau magang dokter, uji coba sistem peningkatan karir perawat, hingga penempatan dokter di daerah terpencil.

Sementara Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kemenkes, Untung Suseno Sutardjo mengatakan, fungsi yang akan dikembangkan situs dengan alamat www.observatorisdmkindonesia.org mencakup penelitian, pengembangan kebijakan, advokasi dan dialog diantara pemangku kepentingan.

"Karena itu perlu dukungan semua pihak agar data yang kami sajikan benar-benar akurat dan terpercaya," kata Untung Suseno.

Ditambahkan, situs observatori ini juga menjadi bagian dari Tim Koordinasi dan Fasilitas Pengembangan Tenaga Kesehatan (TKFPTK) yang dibiayai bersama Kemenkes dan WHO Indonesia. (TW)