Satellite Session 1.43 – 1.44

Performance Based Incentive Research

Incentivizing Quality in Maternal, Neonatal and Child Health Service

Strategi performance-based incentive (PBI) termasuk result-based financing (RBF) telah diterapkan secara luas di low- and middle-income countries (LMICs) untuk mencapai target dalam pelayanan kesehatan, outcome kesehatan dan cost containment. Saat ini, rata-rata strategi PBI dari sisi supply di LMICs lebih berfokus pada unit pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalah sangat rendahnya utilisasi faskes dibandingkan dengan fokus pada pengukuran kualitas pelayanan. Hal yang harus disadari ialah kualitas pelayanan penting bagi kesinambungan program, sehingga kini mulai banyak negara dari LMICs yang mencari pengukuran-pengukuran kualitas pelayanan yang berhubungan dengan peningkatan outcome kesehatan, untuk dimasukkan dalam sistem PBI.

Hal tersebut menjadi dasar dikembangkannya materi dalam sesi ini. Sebastian Bauhoff, seorang leader dalam Tehnical PBI dari University Rresearch Co., USA bertindak sebagai moderator. Para pembicara antara lain Stephen Brenner (peneliti dari Heidelberg University, Jerman), Fannie Kachale (Direktur Reproductive Health, Kemenkes Malawi), Ronald Mutasa (Health Specialist dari World Bank Group, Washington DC) yang kali ini diwakili oleh salah satu anggota timnya dan Jurrien Toonen (Senior Advisor, Dutch Royal Tropical Institute Netherland).

Salah satu poin menarik dari diskusi pada sesi ini adalah penggunaan balanced scorecard bukan hanya untuk mengukur kinerja dan mutu outcome kesehatan pada program pemberian insentif untuk peningkatan mutu layanan ibu dan anak, melainkan dimulai dari prosesnya. Ada beberapa keuntungan menggunakan BSC, antara lain adanya feedback yang dapat digunakan untuk menyusun strategi selanjutnya dalam implementasi program. Namun pembicara juga mengungkapkan beberapa kelemahannya antara lain tidak terlihat apakah prosesnya sudah baik, bagian mana dari proses yang sudah lengkap atau tidak lengkap, serta bagaimana caranya mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki dan dimodifikasi.

Pada konsep Result-Based Financing, ada tiga hal yang perlu menjadi fokus, yaitu cost-effectiveness, kejujuran dan equity. Cost effectiveness misalnya apakah alokasi anggaran untuk pengadaan komputer memang betul meningkatkan kinerja pelayanan atau justru pemborosan. Konsep kejujuran dalam pengukuran kinerja hanya dapat diterapkan jika ada check and balance terkait dengan mutu pelayanan. Equity terkait dengan situasi dimana terkadang sulit mengeluarkan staf atau anggota tim meskipun yang bersangkutan under performance. Untuk itu, organisasi perlu mengembangkan sistem pay for performance untuk memastikan terjadinya keadilan diantara saf dan anggota tim.

Menurut para panelis, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan untuk lebih memahami dan memudahkan implementasi konsep PBI dan RBF yaitu:

1. adanya rasa kepemilikan terhadap program dari dinas kesehatan setempat (kasus Malawi),
2. memahami mengapa sistem tersebut bisa bekerja dengan baik dan bagaimana cara kerjanya dan nyang tidak kalah pentingnya memahami bagaimana mendefinisikan kualitas pelayanan dalam konteks penelitia,n
3. dokumentasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa depan, misalnya bagaimana memberi insentif bagi supervisor dan manajer untuk memastikan adanya feedback untuk menjaga kualitas pelayanan,
4. kemampuan dalam melihat intervensi potensial yang dapat dilakukan.

Reporter: Putu Eka Andayani

Satellite Session 1.41

Social Exclusion and Health System: How do vulnerable groups experience health system?

Sesi ini mempresentasikan pengalaman-pengalaman riset pada kelompok rentan yang biasanya terpinggirkan/marginal. Mereka yang termasuk dalam kelompok rentan antara lain masyarakat migran, orang asli/aborigin, orang yang dikucilkan atau tidak mendapat pelayanan dari program karena jarak sosial dan jarak fisik yang jauh, usia tua, pengungsi, dan kelompok disable. Sesi ini mempresentasikan enam hasil penelitian dari beberapa negara yaitu Ethiopia, Australia, India, Afrika Barat, dan Afrika Selatan.

Penelitian oleh Befirdu Jimu di Ethiopia tentang "Persepsi tentang seks yang tidak aman dan penggunaan kontrasepsi oleh para perempuan migran" menunjukkan bahwa mereka sering mendapat perlakuan tidak baik secara seksual dari para perantara yang menguruskan visa dan pekerjaannya di Arab Saudi. Mereka juga dipaksa untuk menjual seks secara komersial. Pengetahuan mereka tentang seks yang tidak aman serta penggunaan kontrasepsi sangat rendah. Mereka berpendidikan sangat rendah dan kjetika akan berangkat, mereka tidak dibekali dengan pelatihan dalam bahasa yang mereka mengerti. Mereka beresiko terhadap seks yang tidak aman dan meningkatkan kesadaran untuk menggunakan kontrasepsi adalah hal yang sangat kritis, karena hal ini merupakan hak kesehatan reproduksi bagi mereka.

Dari Australia, penelitian oleh Kelaher dkk, tentang keterlibatan masyarakat Aborigin dalam "health regional governance" atau tata kesehatan daerah sangat berhubungan dengan perbaikan outcome kesehatan mereka dan bagi reformasi kesehatan Australia. Penelitian diadakan pada Juli 2008-Desember 2012 dan pengukuran dilakukan sebelum terbentuknya "Indigenous Health National Partnership Agreement (IHNPA)" dimana serapan kesehatan masyarakat dan "preventable hospitalization" dinilai. Setelah adanya IHNPA, terjadi serapan yang lebih tinggi dalam penilaian kesehatan dan terjadi penurunan drastic angka hospitalisasi dari beberapa tindakan yang seharusnya dapat dicegah. Utamanya, masyarakat Aborigin mempunyai suara yang lebih kencang di pemerintahan.

Namun, lain halnya dengan penelitian Peterson dkk, dalam penelitian tentang bagaimana pengalaman hidup sebagai pengungsi dialami, dan bagaimana informasi tentang kesehatan diberikan. Penelitian ini unik karena merekrut pengungsi sendiri untuk mengakses/mencapai masyarakat yang sulit dijangkau yaitu pengungsi itu sendiri. Lima orang peneliti pengungsi menceritakan bagaimana kehidupan sesama pengungsi di Brisbane, Australia. Mereka bingung terhadap komplesitas sistem kesehatan. Lalu, tentang masalah budaya mengancam konsultasi kesehatan, trust/kepercayaan antara pengungsi dan health providers, rasisme, bahasa yang tidak dipahami, dan sebagainya juga teridentifikasi. Strategi yang diusulkan untuk memperbaiki kesehatan mereka adalah memperbanyak penelitian bersama dengan pengungsi agar tercapai peningkatan keterlibatan dengan health provider dan juga memperbesar kapasitas masyarakat, untuk memperbaiki "health literacy," tentu saja dengan fokus untuk memperbaiki outcome kesehatan.

Di Gujarat, India, penelitian Nanjappan dkk, tentang suatu kelompok masyarakat yang disebut "Dalit" dilakukan untuk mengetahui konsekuensi politik dan sosial ekonomi karena menjadi "Dalit." Dalit adalah kasta terendah di India dan umumnya dikenal di Gujarat. Penelitian ini mewawancarai wanita "Dalit" yang rata-rata tidak mempunyai tanah dan ternak, serta dipaksa untuk mencari pekerjaan keluar desanya sebagai pekerja bangunan dan pekerja tambang. Mereka dianggap kotor dan hina, bahkan orang melecehkan mereka. Wanita "Dalit" ini mengatakan mereka tidak pernah bergaul dengan masyarakat di sekitarnya. Hubungan dengan masyarakat selalu ditandai dengan penghinaan dan caci maki. Mereka juga tidak diikutkan di dalam program suplementasi gizi yang ada di Gujarat. Walaupun kesehatan dan pelayanan kesehatan adalah hak dan dilindungi oleh undang-undang yang ada, "Dalit" mempunyai kondisi yang kritis karena tidak tersentuh oleh proteksi negara. Politisi dan pengambil keputusan di bidang kesehatan serta penyedia layanan kesehatan harus memikirkan hal ini dan menyamakan hak mereka dengan warga masyarakat yang lain.

Dua paper lain adalah tentang keikutsertaan lansia dalam program asuransi yang disebut "Social Health Protection (SHP)" di Afrika Barat.; serta keikutsertaan warga yang mempunyai masalah kesehatan mental di Cape Town. Mayoritas lansia di Afrika Barat tidak terdaftar dalam skema perlindungan SHP karena mereka justru tidak diharuskan membayar premi. Akibat tidak membayar premi, mereka (seperti) tidak diberi informasi sehingga mereka tidak mendaftarkan diri. Hal lain juga ditemukan bahwa walaupun premi tidak membayar, tetapi untuk mendapatkan kartu mereka harus membayar registrasi. Solusinya, agar para lansia mendaftar, mereka harus diberi informasi, tidak perlu membayar registrasi, dan perlunya pengurusan kartu dibuat di mayarakat terpencil Senegal. Kasus yang hampir sama juga terjadi di Afrika Selatan. Di Cape Town, orang dengan penyakit mental dieksklusikan karena mereka dianggap "defaulter" atau orang yang lalai. Mereka tidak mendapatkan informasi, akses pelayanan, dan sebagainya karena sering lupa bahwa mereka punya janji kepada health provider. Mereka dianggap sebagai orang yang lalai atau tidak peduli, dan mempunyai interaksi negatif dengan pemberi layanan. Penelitian ini telah mengungkapkan mekanisme bagaimana kelompok masyarakat tersebut diekslusi dari pelayanan kesehatan dan menunjukkan poin-poin yang secara sistematis harus dilihat pemerintah untuk memasukkan mereka secara sistematis dalam sistem layanan kesehatan.

Kasus dalam presentasi pelitian-penelitian di atas juga banyak terdapat di Indonesia secara keseluruhan. Keadaan dan kesehatan orang-orang yang rentan seperti TKW/TKI, masyarakat terpencil dan asli, pelayanan pada lansia, masyarakat miskin, dan lain-lain banyak yang belum diteliti. Informasi tentang kelompok ini belum banyak digali dan diteliti.

Reporter: Retna Siwi P

Satellite Session 2.61 - 2.63/Part 1

Process, Methods And Stakeholders in Knowledge Translation and Participatory Decision-Making

Sesi ini menyajikan beberapa hasil penelitian yang menjadi contoh penerapan dari participatory decision making. Penelitian pertama disampaikan oleh Colin Baynes, seorang manajer program dari Ifakara Health Institute, Columbia University, Tanzania. Penelitiannya mencoba menjelaskan mengenai bagaimana task shifting pada tenaga kesehatan dalam program KB injeksi mempengaruhi pembelajaran masyarakat, proses partisipasi dan transfer pengetahuan untuk memperkuat sistem kesehatan.

Total ada 101 desa yang terlibat, 50 diantaranya dengan tenaga kesehatan dan 51 tanpa tenaga kesehatan yang dievaluasi dengan menggunakan indikator mencapaian layanan ibu dan anak melalui survey demografis. Dengan menerapkan Participatory Action Research (PAR), ia dan timnya antara lain memberdayakan populasi kunci untuk membangun strategi organisasi dan mencari solusi, mengembangkan milestone yang didorong oleh kapasitas lokal dalam menemukan solusi dan learning by doing. Hasilnya, terjadi perubahan sikap dan perilaku masyarakat dari yang tadinya tidak percaya atau bahkan menolak, menjadi menerima dan siap menggunakan alat kontrasepsi injeksi. Namun masih ada tantangan berupa kesinambungan sumber daya hingga pengaruh budaya dan kepercayaan terhadap alat pengatur kehamilan.

Penelitian kedua terkait dengan pengendalian tembakau yang dilakukan atas kerjasama antar sektor di India. Penelitian yang dilakukan oleh Pragati Hebbar (Advocacy Officer, di Institute of Public Health Bangalore, India) dan timnya ini melibatkan kepolisian, pemerintah kota, sektor transportasi, informasi, pendidikan, serta sektor kesehatan itu sendiri. Intervensi yang dilakukan antara lain pemasangan signage dan berbagai petunjuk terkait larangan merokok di area publik dan bus umum oleh polisi dan mengedukasi masyarakat. Pembelajaran yang didapat adalah pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan isu-isu implementasi. Peran yang jelas dalam menginstitusionalisasi implementasi dan meningkatkan motivasi dan kemampuan, serta review secara terus menerus merupakan komponen penting untuk mentransformasi kebijakan ke pelaksanaannya. Diperlukan kepemimpinan dalam sektor pemerintah maupun swasta. Selain itu, pekerjaan yang melibatkan antar-sektor seperti ini membutuhkan perlu selalu didorong secara aktif, perlu jaringan kerja yang nyata serta kerangka kerja kebijakan sebagai pendukung.

Penelitian ketiga yang dipresentasikan oleh Nasreen Jessani, seorang calon PhD di John Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA. Penelitian ini sedikit berbeda dengan riset-riset lainnya karena meneliti dari aspek penghasil pengetahuan, yaitu universitas, untuk mencari jawaban apakah ada "broker" pegetahuan akademik di Kenya. Ada enam perguruan tinggi di Kenya yang menjadi tempat penelitian, dimana sebuah eksplorasi terhadap jaringan riset-ke-kebijakan di berbagai fakultas dilakukan. Dari rantai riset ke kebijakan, ternyata pihak-pihak yang terlibat dapat digolongkan kedalam tiga kelompok, yaitu knowledge producers, knowledge brokers dan knowledge users. Di Kenya, yang tergolong penghasil pengetahuan antara lain institusi akademik, Think Tanks, unit penelitian milik pemerintah dan NGOs. Yang tergolong knowledge brokers antara lain media, organisasi advokasi, KT Platforms dan bahkan juga ada institusi akademik. Knowledge users antara lain masyarakat, praktisioner, pengambil keputusan dan pembuat kebijakan serta stakeholder lain (sektor privat dan kelompok lain yang berkepentingan). Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa academic knowledge brokers (AKB) memang benar ada yang berperan menghubungkan antara academic researcher dengan pembuat kebijakan. AKB seringkail bersifat invisible, memiliki posisi yang unik di lingkungan akademis, berkemampuan tinggi serta kredibel. (pea)

Reporter: Putu Eka Andayani

Satellite Session 1.43 - 1.44

The Role of Non-Traditional Health-Care Providers

Sesi ini mempresentasikan penelitian pada logistik ketersediaan pemberi layanan kesehatan non-tradisional namun bukan dokter yang telah berpraktek di banyak negara. Mereka adalah kader (dalam istilah international), asisten apoteker, bidan (dengan pendidikan minimal) atau provider tingkat menengah dan melihat peran mereka dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang harus disediakan oleh sistem kesehatan "utama" dan apa saja tantangan-tantangan yang mereka hadapi.

Berbeda dengan istilah kader di Indonesia yang biasanya adalah penduduk setempat yang bekerja secara sukarela, kader di sini adalah mereka yang berpendidikan SMA tetapi dilatih menjadi pekerja sosial selama 3-6 bulan pelatihan. Pelatihan kader seperti ini telah dilakukan di banyak negara seperti India, Malawi, Nepal, dan Afrika. Dalam keadaan pasokan pekerja pelayanan kesehatan yang terbatas, mereka dapat menjadi tumpuan pelayanan kesehatan jika diatur dengan baik.

Brown dkk, dari People that Deliver (PtD) Denmark melakukan evaluasi "supply-chain management (SNM)" di Burkina Faso, the Dominican Republic, Ethiopia, Indonesia, Liberia, Mozambique, dan Namibia namun hanya lima yang dapat dilaporkan. Di negara-negara ini telah dilatih petugas kesehatan yang akan membantu mengatasi askes. Penyelenggara kegiatan kemudian diwawancarai tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan penempatan mereka dalam mengatasi masalah supply. Secara umum, penyediaan pemberi kesehatan dari masyarakat ini memerlukan waktu lama karena harus melihat penerapan dan evaluasinya di lapangan. Selain itu, diperlukan reformasi persepsi, kebijakan dan praktek, karena sudah terbiasa dengan health provider yang standar; perlu mengkonversi pengeluaran sekarang menjadi investasi, dan melihat pada keuntungan secara akumulatif, dan terakhir harus country-driven. Jika hal tersebut tudak dilakukan, maka pengadaan tenaga kesehatan yang dikembangkan akan sulit diterima.

Selanjutnya adalah presentasi Crawford tentang meningkatkan akses dan penggunaan obat yang rasional di Malawi melalui pelatihan asisten apoteker. Dia memulai presentasinya dengan keterbatasan staf farmasi akan menghasilkan pencatatan data dan management obat yang buruk. Kualitas data yang buruk akan mengakibatkan seringnya kekurangan obat. Banyak juga terjadi adanya personel yang tidak memiliki kualifikasi di bidang obat tetapi memberikan obat kepada pasien, sehingga klinisi akan menghabiskan waktu di logistik dan pemberian obat. Program ini merupakan program 3 tahun kerjasama kementrian kesehatan Malawi dengan University of Washington dengan mendidik 150 siswa menjadi asisten apoteker selama 2 tahun. Tujuan pemerintah adalah mendidik 650 siswa sampai tahun 2020. Materi pelatihan lebih banyak praktek daripada di kelas. Sebelum pelatihan, sebanyak 65% dokter mengatakan menghabiskan waktu untuk urusan logistikobat, setelah pelatihan dan penerapan, hanya kurang dari 10% yang menghabiskan waktu mengurusi obat. Mereka juga mengatakan senang karena telah mampu fokus kepada pelayanan pasien daripada mengurusi masalah obat.

Pengalaman di Malawi hampir sama dengan yang terjadi di India di Provinsi Chhattisgarh. Mereka telah mendidik Rural Medical Assistant (MHA) dan Rural Health Practitioners (RHP) selama tiga tahun dan mereka berperan membantu dokter untuk melayani pasien. Dalam perkembangannya, banyak yang tidak tertarik dan pelatihan ini harus ditutup di tahun 2008. Namun demikian, kurang lebih 1000 RHP sudah dididik di provinsi tersebut. Pada tahun 2006, di Assam, pelatihan yang sama sudah dilakukan. Pada tahun 2013, telah ditempatkan 370 RMA di pusat kesehatan masyarakatnya, sehingga mereka maksimal dalam berperan secara kuratif, promotif, dan preventif. Keberhasilan ini telah membentuk persepsi pembuat kebijakan di India untuk bisa menerima mereka sebagai tenaga kesehatan tingkat menengah. Tantangannya adalah, karena banyaknya "quack" di India, banyak dari mereka yang kemudian menyebut dirinya dokter dan melakukan praktek pengobatan di luar pengawasan dokter yang sesungguhnya.

Di Nepal, hal yang sama diterapkan untuk kesehatan ibu. Nepal telah mendidik dan menempatkan sekitar 4000 wanita "skilled birth attendants (SGAs)" yang dapat dipanggil sewaktu-waktu selama 24 jam. Namun penelitian oleh Alison Morgan dari Nossal Institute for Global Health, University of Melbourne ini hanya mewancara 22 orang wanita SGA. Para informan ini mengakui ada beberapa factor yang dibutuhkan agar lingkungan dapat menerima mereka, termasuk adanya dukungan yang terus-menerus terhadap mereka, infrastruktur yang memadai, supply dan obat yang adequate, serta jalur rujukan yang tepat dari sisi waktu maupun tempat. Mereka juga mengatakan bahwa lebih baik bekerja berpasangan daripada sendirian. Dengan adanya informasi dari penelitian ini, peneliti mengatakan bahwa pedoman kesehatan ibu harus diubah dan memasukkan di dalamnya semua temuan yang ada dalam penelitian ini.

Di Indonesia, pelatihan dan pendidikan seperti ini sudah banyak dilakukan. Namun, penelitian untuk mengevaluasi keberadaan mereka jarang dilakukan. Pelatihan setahun atau dua tahun kepada bidan desa adalah hal yang sama seperti di Nepal, namun banyak hal harus dievaluasi dari program tersebut dan hasilnya perlu untuk disebarluaskan.