Dalam Rangka Continuing Medical Education
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Menyelenggarakan acara

Open Lecture & Workshop DHIS 2 - OpenMRS

13 Februari 2013
Di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

  PENGANTAR
 

Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada telah sukes menyelenggarakan kegiatan Open Lecture & Workshop DHIS 2 - OpenMRS dalam rangka Continuing Medical Education. Silakan klik pada judul topik di tabel jadwal kegiatan untuk mengunduh materi yang dipresentasikan.

 TUJUAN
 

1. Membahas konsep Open Source System
2. Membahas konsep dan pemanfaatan Telemedicine dalam pelayanan kesehatan
3. Memperkenalkan aplikasi DHIS2 & OpenMRS
   

   Silakan klik pada tombol berikut untuk mengunduh aplikasinya:

      

  JADWAL KEGIATAN
 

Hasil Reportase dari kegiatan tersebut dapat anda simak pada halaman berikut 

Diskusi Bulanan tahun 2013
Pembahasan Artikel Kebijakan dan Manajemen

Kelompok Kerja Kebijakan dan Manajemen Fakultas Kedokteran UGM

(Pukul 12.00 - 13.30 WIB)

  Pengantar

Perkembangan topik dan metode penelitian manajemen berjalan dengan sangat pesat. Perkembangan ini perlu diikuti dengan cara melakukan pembahasan terhadap artike-artikel kebijakan dan manajemen. Kegiatan ini sangat penting untuk pengembangan kapasitas para dosen, peneliti, dan konsultan yang tergabung pada kelompok kerja Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK UGM serta peminat lain. Kegiatan dilakukan sebulan sekali pada hari Kamis, di pertengahan bulan berjalan. Kegiatan akan dipancarkan melalui audiostreaming sehingga para peserta yang berada di luar Yogyakarta dapat mengikutinya.

  Tujuan
 

1. Membahas perkembangan topik yang menarik dalam kebijakan dan manajemen kesehatan
2. Membahas metode penelitian , pelatihan, dan konsultasi, yang dipergunakan di berbagai penelitian kebijakan dan manajemen
3. Menjadi forum untuk pengembangan kemampuan diri untuk para konsultan, peneliti, dan dosen di kelompok kerja kebijakan dan manajemen kesehatan;
4. Mengembangkan forum komunikasi antara dosen, peneliti, dan konsultan dalam kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan.

  Jadwal Acara dan Topik
 

Arsip Video Presentasi

 Arsip Audio Streaming

Sedang berlangsung Workshop mengenai "Mitigasi Perubahan Cuaca dan Kebijakan Adaptasi di sektor kesehatan". ("Climate Change Mitigation and Adaptation Policies - in the health sector"). Workshop diselenggarakan pada tanggal 21-25 januari 2013.

Kegiatan dilangsungkan di Unit Epidemiology and global health research, Umeå University, Umeå, Sweden. Pembaca web site ini dapat mengikuti acara ini melalui laporan harian mulai hari Selasa minggu depan.

Jadualnya adalah:
 

Dalam Rangka Annual Scientific Meeting (ASM) 2013
Fakultas Kedokteran UGM

Komisariat Kagama FK UGM

Kelompok Kerja MDG
Bekerjasama

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
Menyelenggarakan Semiloka Mengenai :

Penggunaan Data Kematian "Absolut" Untuk Meningkatkan Kinerja
program MDG4 dan MDG5 di Level Kabupaten/kota

Hari I : Ruang Senat, Lt2 KPTU FK UGM Yogyakarta
Hari II : Kunjungan Lapangan di Dinas Kesehatan Kab. Kulon Progo

Jumat-Sabtu, 8-9 Maret 2013

 PENGANTAR

Situasi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Indonesia memprihatinkan, kematian ibu dan kematian bayi tidak menurun, justru meningkat di berbagai propinsi dan kabupaten/kota. Mengapa kita tidak awas pada kematian yang meningkat? Apa yang kurang tepat selama ini? Apakah kesehatan ibu dan anak bukan merupakan isu penting? Dengan latar belakang seperti itu, terlihat bahwa selama ini sistem monitoring kinerja program KIA menggunakan angka "rates" bukan angka "absolut". Angka rates ini merupakan hasil dari berbagai survei, dan survei yang menggunakan metode berbeda akan membuahkan hasil yang berbeda pula.

Dengan hanya mengandalkan data survei yang berupa rates, program KIA menjadi tidak riil karena hanya berhadapan dengan gambaran angka, tidak sempat membayangkan bahwa yang mati itu adalah manusia nyata. Mengkonkritkan program KIA menjadi penting karena selama ini sistem kesehatan dan segala programnya jarang yang berani menggunakan penurunan kematian ibu dan kematian bayi sebagai tujuan terukur. Kita tidak tahu bagaimana menghubungkan penurunan kematian ibu dan kematian bayi dengan program. Akibatnya dalam pelaksanaan program KIA tidak ada pacuan (peningkatan adrenalin) untuk para pelaku kegiatan.

Di Propinsi DIY dan Propinsi NTT, dilakukan kegiatan dengan menggunakan data absolut untuk meningkatkan adrenalin para pelaku kegiatan. Di NTT program dilakukan sejak tahun 2010 dengan bertumpu pada program Sister Hospital, sementara di DIY dilakukan pada tahun 2012 dengan menggunakan model surveilans respon dan peningkatan perhatian pada kejadian nyata kematian ibu dan kematian bayi. Kedua propinsi ini juga menata sistem rujukan dengan mengembangkan manual rujukan KIA.

  TUJUAN KEGIATAN

Tujuan Umum:

Merumuskan model penggunaan data absolut untuk meningkatkan kepedulian dan memacu "adrenalin" pelaku kegiatan KIA, dan mengenalkan manual rujukan KIA di level kabupaten/kota

Tujuan Khusus:

1. Membahas pengalaman NTT dalam menggunakan data absolut kematian Ibu dan kematian Bayi melalui program Sister Hospital (tahun 2010 – 2012), dan penerapan manual rujukan KIA
2. Membahas pengalaman DIY dalam menggunakan data absolut kematian Ibu dan kematian Bayi di tahun 2012 menggunakan model surveilans respon, dan penerapan manual rujukan KIA
3. Membahas keuntungan dan kerugian menggunakan data absolut dalam konteks penghitungan rates.

Hasil yang diharapkan:

1. Tersedianya model program KIA yang berbasis surveilans respon dengan menggunakan data absolut
2. Penyebaran manual rujukan KIA
3. Peningkatan keinginan pemerintah kabupaten, propinsi, dan Kementerian Kesehatan untuk menggunakan prinsip surveilans respons kematian dan manual rujukan.

  JADUAL ACARA :
 

Yang diharapkan hadir

• Pimpinan Kementerian Kesehatan
• Pimpnan Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota
• Pimpinan Bagian IKM, Obsgin, Kesehatan Anak di Fakultas Kedokteran
• Pemerhati dan konsultan manajemen program KIA
• Mahasiswa Pascasarjana

  PENDAFTARAN

Diharapkan peserta dapat mendaftarkan secara kelompok . Biaya pendaftaran adalah:

1 orang Rp 250.000,-
2 orang Rp 400.000,-
3 orang Rp 500.000,-
4 orang Rp 600.000,-
> 4 orang : penambahan Rp. 150.000,- per orang

Biaya Kunjungan Lapangan : Rp. 100.000 per orang (max 30 orang)

Fasilitas : Konsumsi selama meeting dan sertifikat ber-SKP IDI

Pendaftaran dilakukan ke:
Hendriana Anggi
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM (sayap utara) Lt. 2
Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281
Telp : 0274 - 549425
HP    : 081227938882
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dalam Rangka Annual Scientific Meeting 2013
Fakultas Kedokteran UGM

Komisariat Kagama FK UGM

Kelompok Kerja Manajemen Pendidikan Tinggi Kedokteran
bekerjasama dengan

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
Menyelenggarakan Semiloka Mengenai :

Tata Kelola Pendidikan Residen Dalam Konteks Hubungan
Fakultas Kedokteran dengan Rumahsakit Pendidikan

Ruang Seminar Gedung Administrasi Pusat RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta,
Senin, 4 Maret 2013

 PENGANTAR

Hubungan FK dan RS Pendidikan Utama dan Jaringan RS Pendidikan

Hubungan RS Pendidikan dengan fakultas kedokteran mempunyai berbagai variasi, yaitu :

• Tipe 1. FK tidak mempunyai RS Pendidikan sendiri. Contoh: Harvard Medical School dan University of Melbourne tidak mempunyai rumahsakit pendidikan sendiri.
• Tipe 2. FK mempunyai RS sendiri, misal Groningen University
• Tipe 3. Mempunyai sendiri tapi masih bekerjasama dengan jaringan. Contoh adalah UGM yang saat ini sedang mengembangkan rumahsakit pendidikan sendiri.

Dengan didirikannya RS Pendidikan oleh fakultas kedokteran maka timbul pertanyaan tentang bagaimana implikasinya terhadap Bagian-bagian klinik di fakultas kedokteran. Saat ini yang terjadi adalah, Bagian Klinik Fakultas Kedokteran, misal Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK UGM mempunyai hubungan secara historis dengan SMF Kesehatan Anak RS Dr. Sardjito. Ada kemungkinan Kepala Bagian IKA FK UGM menjadi Kepala SMF RS Sardjito (Lihat Gambar 1).

Gambar 1. Skema hubungan Bagian Klinik dengan SMF RS Pendidikan

Dalam hal ini secara historis Bagian Klinik FK bekerja bersama SMF RS Pendidikan. Situasi ini sudah terjadi bertahun-tahun. Namun ketika terjadi perkembangan baru, seperti adanya RS Akademik dan kenyataan yang semakin sulit dipungkiri bahwa RS Pendidikan dan FK merupakan dua lembaga yang terpisah, maka perlu pemikiran baru. Salah satu pemikiran baru adalah: Bagian Klinik di FK merupakan gabungan dari berbagai SMF RS pendidikan dan jaringannya (Lihat Gambar 2).

Gambar 2. Alternatif skema hubungan Bagian Klinik dengan SMF RS RS Pendidikan

Model kedua ini menujukkan bahwa anggota Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK UGM dapat terdiri dari:

1. SMF Kesehatan Anak RS. Dr. Sardjito.
2. SMF Kesehatan Anak RS Akademik UGM
3. SMF Kesehatan Anak RS Suradji Klaten
4. SMF Kesehatan Anak RSD Banyumas
5. dan berbagai RS pendidikan jaringan lainnya

Hubungan ini sangat penting dalam pengembangan RS Pendidikan karena rumahsakit ini yang seharusnya menjadi "wakil" Indonesia dalam kompetisi pelayanan kesehatan internasional.

Pengembangan Residen

Dalam konteks hubungan RS Pendidikan dengan fakultas kedokteran, status Residen dalam kegiatan di RS Pendidikan belum jelas; apakah sebagai siswa atau pekerja professional. Secara de-jure, residen adalah bagian dari peserta didik di FK UGM. Sementara itu de-facto Residen adalah bagian dari SMF di RS Sardjito dan melayani masyarakat. Dalam hal ini belum ada kontrak perorangan antara RS Pendidikan dan residen, menyangkut pelayanan klinik, hukum, dan hak serta kewajibannya. Pengembangan hak dan kewajiban.

Tata kelola residen yang belum baik saat ini menyebabkan berbagai efek samping yang berat, antara lain; residen harus membayar dana pendidikan yang dapat besar jumlahnya, hubungan antara residen yunior dan residen senior belum tertata sehingga terjadinya praktek-praktek bullying (menindas yang lemah) masih ada di berbagai tempat; mutu pelayanan rumahsakit menjadi sulit dikembangkan.

Dalam konteks BPJS, residen dibutuhkan untuk mendukung pelayanan sebagaimana para residen di berbagai negara di dunia. Di Amerika Serikat, dana untuk pengembangan residen diambilkan dari jaminan kesehatan. Hal ini menjadi penting, namun sensitive karena akan menyangkut system remunerasi bagi residen. Sebagai tenaga medik yang memberikan jasa pelayanan kepada pasien, residen berhak mendapatkan insentif. Akan tetapi selama ini belum ada system insentif yang jelas untuk residen. Sebagian dana diberikan kepada SMF atau dokter pendidik klinis senior yang mengawasi.

Di masa mendatang diharapkan ada perubahan dimana residen akan mendapatkan pendapatan dari komponen jasa pelayanan yang berasal dari Jamkesmas/BPJS atau masyarakat umum. Pembayaran ini akan diatur alam system remunerasi. Dapat dibayangkan bahwa system baru untuk mebyar residen ini merupakan hal yang kontroversial.

  TUJUAN KEGIATAN
 

1. Membahas hasl positif dan negative dua model hubungan fakultas kedokteran dengan rumahsakit pendidikan
2. Membahas pengamatan situasi pendidikan residen saat ini.
3. Membahas jenjang keahlian residen dan remunerasinya.

Hasil yang diharapkan:

1. Pemikiran baru mengenai hubungan antara fakultas kedokteran dengan rumahsakit pendidikan
2. Model penjenjangan keahlian residen
3. Draft model remunerasi residen dan sumber pembiayaannya.

Siapa yang diharapkan hadir :

•  Pimpinan fakultas kedokteran
•  Pimpinan RS pendidikan
•  Kepala-kepala SMF
•  Kepala PPDS
•  Anggota Bakordik
•  Pemerhati manajemen pendidikan tinggi kedokteran-kesehatan
•  Residen

 JADWAL ACARA

Senin, 4 Maret 2013

Petunjuk menyaksikan video dengan slide materi :

1. Silahkan download slide materi terlebih dahulu yang ada di kolom narasumber
2. Buka materi presentasi pada saat melihat rekaman video
   
   

Dalam Rangka Annual Scientific Meeting 2013
Fakultas Kedokteran UGM

Komisariat Kagama FK UGM

Kelompok Kerja Leadership dan Kebijakan SDM Kesehatan
bekerjasama dengan

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM
menyelenggarakan Semiloka mengenai :

Kebijakan Retensi Bagi Dokter dan Dokter Spesialis
Agar Kerasan di Daerah Sulit
dan
Kemungkinan Membentuk Asosiasi Dokter di Daerah Sulit

Ruang Senat FK UGM, Yogyakarta,
Rabu dan Kamis, 6 dan 7 Maret 2013

 PENGANTAR
 

Dalam era BPJS, kebijakan untuk menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan di daerah terpencil merupakan satu keharusan. Tanpa ada akses, pencapaian Unversa Coveraga hanya berlaku di atas kertas.

Masalah Sumber Daya Manusia kesehatan merupakan factor penghambat besar dalam mengembangkan akses di daerah sulit. Masalah utama yang dihadapi saat ini adalah ketersediaan dokter dan dokter spesialis di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah kurang diminati. Penyebaran dokter dan dokter spesialis tidak merata, karena sebagian besar bekerja di daerah dengan penduduk yang padat, terutama di Pulau Jawa.

Minat dokter dan dokter spesialis untuk bekerja di daerah terpencil sangat kurang. Jikapun dokter atau dokter spesialis berkenan untuk bekerja di daerah remote tersebut, maka jangka waktu kerjanya pun sangat singkat. Tingkat retensi dokter dan dokter spesialis bekerja di daerah terpencil sangat rendah.

WHO tahun 2010 telah menganjurkan berbagai model pendistribusian tenaga kesehatan ke daerah rural agar dapat diterapkan untuk mengatasi masalah distribusi tenaga kesehatan. Anjuran tersebut dikembangkan berdasarkan berbagai masukan dan evidence yang di dapatkan dari berbagai negara yang mengalami maldistribusi tenaga kesehatan. Berbagai model tersebut diantaranya: memilih mahasiswa/pelajar yang siap ditempatkan di daerah rural, mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan daerah rural, membangun program magang di daerah rural, sampai dengan pengiriman tenaga berbasis tim ke daerah rural.

Apakah anjuran tersebut dapat diterapkan di Indonesia? Pada dasarnya Indonesia telah memiliki berbagai model distribusi tenaga kesehatan. Model tersebut sejatinya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga di daerah rural. Namun demikian, implementasi dari model tersebut mengalami kendala di lapangan oleh karena adanya beberapa hambatan. Hambatan tersebut berupa tidak harmonisnya kebijakan dan regulasi yang berlaku di lapangan. Hambatan berikutnya adalah adanya standar yang tinggi, yang diterapkan oleh Asosiasi Profesi, untuk pendidikan bagi kelompok profesional tertentu. Kemudian terdapat pula hambatan non teknis, seperti misalnya: mangkirnya tenaga kesehatan, tidak kembalinya tenaga kesehatan ke daerah rural, lambatnya insentif oleh karena sistem komunikasi yang terbatas, dan kurang menariknya kompensasi immaterial bagi tenaga kesehatan di daerah rural.

Faktanya, sampai hari ini tenaga kesehatan di Indonesia masih menumpuk di daerah urban. Mengapa hal ini dapat terjadi? Salah satu sebabnya adalah karena kebijakan distribusi tenaga kesehatan di Indonesia masih menggunakan pendekatan satu kebijakan untuk semua area. Padahal, pada kenyataannya, situasi di daerah DTPK, DBK, dan DKDm sangat berbeda dengan darah lainnya. Daerah DTPK, DBK, dan DKDm memerlukan dukungan kebijakan yang khusus, agar semua regulasi, standar operasional, sampai dengan penilaian kinerja dapat secara spesifik bernuansa daerah DTPK, DBK, dan DKDm. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa rule of the game untuk daerah DTPK, DBK, dan DKDm seharusnya tidak sama dengan daerah yang normal.

Kebijakan untuk pengembangan akses dapat dilakukan melalui pendekatan kebijakan pendidikan kedokteran dan kebijakan di pelayanan. Kedua kebijakan tersebut seharusnya bersifat sinergis. Tujuan kebijakan di atas diharapkan dapat meningkatkan retensi dan rasa krasan/betah/nyaman tenaga dokter di daerah sulit.

Salah satu program inovasi yang dilakukan adalah penerimaan mahasiwa kedokteran Nias pada tahun 2008, serta program Sister Hospital NTT yangh dimulai pada tahun 2010. Kedua program tersebut berusaha untuk menerapkan kebijakan afirmatif dalam penerimaan mahasiswa kedokteran dan spesialis. Pada tahun 2013, kedua program tersebut akan dibahas untuk dipelajari kemungkinan pengembangannya.

Salah satu hal penting dalam kebijakan retensi dokter spesialis adalah perlu dipertimbangkan untuk membentuk asosiasi dokter di daerah sulit. Di Australia, sudah lama ada perhimpunan dokter yang bekerja di daerah sulit. Asosiasi ini mengelola mekanisme kontinyuitas pelayanan, training yang spesifik untuk daerah sulit, sampai dengan mempersiapkan dukungan untuk anggota keluarga. Keberadaan asosiasi ini sangat membantu pemerintah untuk menjaga ketersediaan pelayanan di daerah sulit.

  TUJUAN KEGIATAN
 

1. Membahas masalah Akses pelayanan BPJS dengan situasi penyebaran SDM yang tidak merata dan kebijakan retensi dokter dan dokter spesialis
2. Membahas pengalaman strategi dalam pendidikan dan penempatan tenaga dokter di daerah remote dengan kasus NTT dan Sister Hospital.
3. Membahas kemungkinan terbentuknya "perkumpulan dokter di daerah sulit" untuk mendukung upaya penyebaran dan peningkatan retensi dokter serta dokter spesialis

  JADWAL KEGIATAN

Petunjuk menyaksikan video dengan slide materi :

1. Silahkan download slide materi terlebih dahulu yang ada di kolom narasumber
2. Buka materi presentasi pada saat melihat rekaman video
    

Peserta yang diharapkan hadir :

•  Pimpinan Kementerian Kesehatan
•  Pimpnan Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten daerah sulit
•  Dokter dan dokter spesialis di daerah sulit
•  Residen dari daerah sulit
•  Mahasiswa kedokteran
•  Pimpinan fakultas kedokteran
•  Konsultan system kesehatan

  PENDAFTARAN

Diharapkan peserta dapat mendaftarkan secara kelompok. Biaya pendaftaran adalah:

1 orang Rp 250.000,-
2 orang Rp 400.000,-
3 orang Rp 500.000,-
4 orang Rp 600.000,-

Fasilitas : Konsumsi selama meeting dan sertifikat ber-SKP IDI

INFO dan PENDAFTARAN :

Hendriana Anggi
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Gedung IKM (sayap utara) Lt. 2
Fakultas Kedokteran UGM
Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281
Telp : 0274 - 549425
HP : 081227938882
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.