Arsip Diskusi Bulanan PKMK 2013
Topik Surveilans Respons

Tanggal	Tema	Makalah yang ditelaah	Materi Lengkap
8 Mei 2013	Surveilans Respons kematian ibu	Maternal death surveillance and response, Bulletin of the World Health Organization 2011;89:779-779A.

Arsip Diskusi Bulanan PKMK 2013
Topik Kebijakan dan Manajemen

Tanggal	Tema	Makalah yang ditelaah	Materi Lengkap
23 Juli 2013	Principal-agent theory & Self-determination theory	Ri Gopalan, S.S., & Durairaj, V. (2012). Addressing maternal healthcare through demand side financial incentives: experience of Janani Suraksha Yojana program in India.  Carroll, J.K., dkk. (2012). A 5A's communication intervention to promote physical activity in underserved populations.
21 Juni 2013	Implement-Action Fidelity	Ri Hasson, H., dkk. (2012). Fidelity and moderating factors in complex interventions: a case study of a continuum of care program for frail elderly people in health and social care. Lipton, R., &Ødegaard, T. (2005). Causal thinking and causal language in epidemiology: it's in the details.
16 Mei 2013	Intervention Reporting	Riley, B.L., dkk. (2008) Is reporting on interventions a weak link in understanding how and why they work? A preliminary exploration using community heart health exemplars. Implementation Science 3:27 (20 May 2008).
18 April 2013	Health Behavior Theory	Jeffery, R.W. (2004). How can Health Behavior Theory be made more useful for intervention research? International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 1:10 (23 July 2004) Michie, S., dkk. (2011). The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions. Implementation Science 6:42 (23 April 2011)
27 Maret 2013	Conjoint Analysis	Murti, B. Penerapan Analisis Konjoin untuk Kebijakan Asuransi Kesehatan Hanbury, A., dkk. (2012). Challenges in identifying barriers to adoption in a theory-based implementation study: lessons for future implementation studies BMC Health Services Research 12:422 (23 November 2012)  Provisional PDF
14 Februari 2013	Knowledge-Brokering	Ward, V.L., dkk. (2009). Knowledge brokering: Exploring the process of transferring knowledge into action. BMC Health Services Research 9:12 (16 January 2009).
17 Januari 2013	Intervention Mapping	Bartholomew, L.K., & Mullen, P.D. (2011). Five roles for using theory and evidence in the design and testing of behavior change interventions. Journal of Public Health Dentistry 71: S20–S33

Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
Bekerjasama dengan IAKMI

Menyelenggarakan

FORUM NASIONAL IV

Tema:

Tantangan Kebijakan Kesehatan di Indonesia
dalam Menghadapi Stagnasi Pencapaian MDG4 dan MDG5,
dan Semakin Meningkatnya Penyakit Tidak Menular dan AIDS

Grand Mutiara Ballroom and Converence & Hotel On The Rock Kupang

Kupang, 4-7 September 2013

  Pendahuluan

Indikator-indikator pencapaian MDG4 dan MDG5 masih belum tercapai dengan baik di Indonesia. Data terakhir di tahun 2012 menunjukkan terjadinya stagnasi pencapaian. Ada kekawatiran bahwa kebijakan pengurangan kematian ibu dan bayi belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Sementara itu di berbagai daerah dan kalangan masyarakat, termasuk yang mempunyai pendapatan rendah terjadi kecenderungan peningkatan penyakit tidak menular seperti stroke, gagal ginjal, diabetes.

Ada pertanyaan menarik mengapa kebijakan MDG4 dan MDG5 masih belum dapat maksimal dan bagaimana kebijakan menghadapi timbulnya penyakit-penyakit tidak menular dan juga penanganan AIDS dalam konteks akan berlangsungnya BPJS di tahun 2014. Forum Tahunan ke IV Jaringan Kebijakan Kesehatan berusaha membahas masalah ini melalui penelitian empirik dan analisis kebijakan. Forum ini merupakan kelanjutan dari forum-forum sebelumya yang diselenggarakan di Jakarta, Makassar, dan Surabaya.

  Tujuan Forum Nasional IV

1. Membahas evaluasi kebijakan MDG 4 dan MDG5 di Indonesia
2. Membahas isu kebijakan terkait dengan Non Communicable Disease dan AIDS dalam konteks BJS
3. Memberikan masukan kepada pengambil kebijakan kesehatan dalam kebijakan peengurangan kematian ibu dan bayi, BPJS, dan AIDS.

Disamping itu akan ada tujuan untuk membahas pola organisasi dan sumber pendanaan Jaringan Kebijakan Kesehatan.

 Waktu Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan bersamaan dengan KONAS IAKMI pada :

Hari, tanggal  : Rabu – Sabtu, 4 – 7 September 2013
Tempat          : Hotel On The Rock Kupang dan Grand Mutiara Ballroom and Converence
                      Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

 Agenda Kegiatan:

  Peserta

Kegiatan pelatihan mengundang para pengambil kebijakan, akademisi (dosen, staf pengajar), peneliti, praktisi kebijakan kesehatan, dan atau siapa pun yang tertarik dengan kebijakan kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini.

Biaya Pendaftaran Peserta:

Forum tanggal 4 September : Rp 250.000,-

KONAS IAKMI : Mengikuti biaya keikutsertaan di IAKMI sebagai berikut :

Mahasiswa  : Rp. 300.000,- (sebelum 31 Juli 2013), Rp. 350.000,-
                      (sebelum 31 Agustus 2013), Rp. 400.000 (on site).
Umum          : Rp. 750.000,- (sebelum 31 Juli 2013), Rp. 850.000,-
                      (sebelum 31 Agustus 2013), Rp. 1000.000,- (on site)
Luar Negeri : 100 USD (sebelum 31 Juli 2013), 110 USD
                      (sebelum 31 Agustus 2013), 125 USD (on site).

  Keterangan Lebih Lanjut:
 

1. Stevi Ardianto
   
   Pusat Penelitian Kebijakan Kesehatan dan Kedokteran (P2K3)
   Universitas Nusa Cendana Kupang
   Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana Lt. 2 
   Jl. Adisucipto, Penfui, Kupang
   Ph. /Fax : 0380 8003169 / +628113829529
   Mobile : +62 85239201007
   Email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   
2. Angelina Yusridar / Hendriana Anggi
   
   Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
   Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
   Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2, Fakultas Kedokteran UGM
   Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281
   Ph. /Fax : +62274-549425 (hunting)
   Mobile : +628111409442 / +6281227938882
   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Website : www.kebijakankesehatanindonesia.net

Poster KONAS IAKMI A3

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran UGM

Menyelenggarakan

Seminar Praktik dan Kebijakan Obat di Indonesia

Selasa, 21 Mei 2013 di Ruang Kuliah S3 Lt.2 Gd Pascasarjana FK UGM

  Latar Belakang

Obat merupakan bagian esensial dari upaya pelayanan kesehatan dan menjadi hal pokok yang harus tersedia secara cukup dan terjangkau bagi masyarakat. Namun, karena adanya keterbatasan informasi di masyarakat, regulasi yang tidak ditegakkan, keterbatasan guideline peresepan obat, serta persaingan industri farmasi, praktik farmasi di Indonesia masih memiliki beberapa tantangan.

Saat ini Indonesia sedang dalam proses penulisan laporan Health System in Transition (HiT) yang dibuat oleh para akademisi dan praktisi kesehatan. Dokumen Health System in Transition adalah laporan dari berbagai negara yang memberikan deskripsi detail mengenai sistem kesehatan negara tersebut, termasuk berbagai reformasi dan kebijakan yang ada seputar kesehatan. Serial Health System in Transition ini dimulai di negara-negara Eropa, yang bertujuan untuk menghasilkan laporan per negara yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai perbandingan antar negara, serta sebagai rujukan bagi para pemangku kebijakan kesehatan. Laporan Health System in Transition diperbarui secara rutin, dan telah dipublikasikan oleh berbagai negara di dunia.

Penulisan laporan Health System in Transition untuk Indonesia ini dikoordinir oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan bekerjasama dengan Institute for Health Policy Sri Lanka. Laporan tersebut akan menjadi bagian dari kompilasi profil sistem kesehatan yang untuk kawasan Asia yang dikembangkan oleh The Asia Pacific Observatory on Health Sytems and Policies guna memfasilitasi upaya benchmarking dan pembelajaran untuk penguatan sistem kesehatan masing-masing negara.

Salah satu bagian penting dari laporan HiT ini adalah mengenai informasi farmasi dan kebijakan obat. Untuk mendapatkan laporan yang akurat, maka dibutuhkan pembahasan dan pemaparan dari para ahli di bidang farmasi. Dengan demikian, pertemuan ini akan membahas sistem farmasi dan kebijakan obat di Indonesia sebagai bahan penulisan laporan nasional mengenai sistem kesehatan Indonesia.

  Tujuan Diskusi

Seminar yang akan dilaksanakan ini bertujuan untuk:

1. Memaparkan situasi obat di Indonesia berdasarkan kerangka kerja dari laporan Health in Transition
2. Mencari masukan-masukan untuk pengembangan penulisan
3. Menyusun rencana untuk pengembangan policy brief terkait dengan manajemen obat.

  Peserta

Diskusi ini akan melibatkan elemen-elemen terkait dengan kebijakan obat sebagai berikut:

1. BPOM
2. Kementerian Kesehatan Indonesia – Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
4. DPR RI – Komisi Kesehatan
5. Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada

  Jadwal Acara

Yogyakarta, 21 Mei 2013
Pukul: 13.00 - 16.00

Bahan Diskusi:

1. Bab mengenai kebijakan dan manajemen farmasi di Indonesia
2. Kerangka kerja laporan HiT untuk bagian manajemen farmasi

(ditulis oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD dan Shita Listya Dewi, SIP, MM, MIP)

   Live Streaming

Seminar ini disiarkan secara langsung (Live) melalui Video streaming dan Audio Streaming pada website www.kebijakankesehatanindonesia.net
Bapak/Ibu dapat menyimak siarannya pada jam acara secara gratis.

Diskusi Bulanan Tahun 2013
Pembahasan Artikel Kebijakan dan Manajemen

Kelompok Kerja Kebijakan dan Manajemen Fakultas Kedokteran UGM

Kamis, 16 Mei 2013 (Pukul 14.00 - 16.00 WIB)

  Pengantar

Perkembangan topik dan metode penelitian manajemen berjalan dengan sangat pesat. Perkembangan ini perlu diikuti dengan cara melakukan pembahasan terhadap artikel-artikel kebijakan dan manajemen. Kegiatan ini sangat penting untuk pengembangan kapasitas para dosen, peneliti, dan konsultan yang tergabung pada kelompok kerja Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM serta peminat lain. Kegiatan dilakukan sebulan sekali pada hari Kamis, di pertengahan bulan berjalan. Kegiatan dipancarkan melalui video&audiostreaming sehingga para peserta yang berada di luar Yogyakarta dapat mengikutinya.

  Tujuan
 

1. Membahas perkembangan topik yang menarik dalam kebijakan dan manajemen kesehatan
2. Membahas metode penelitian , pelatihan, dan konsultasi, yang dipergunakan di berbagai penelitian kebijakan dan manajemen
3. Menjadi forum untuk pengembangan kemampuan diri untuk para konsultan, peneliti, dan dosen di kelompok kerja kebijakan dan manajemen kesehatan;
4. Mengembangkan forum komunikasi antara dosen, peneliti, dan konsultan dalam kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan.

  Jadwal Acara dan Topik
 

 Materi Presentasi

1. 1. Kerangka Kerja untuk Menilai & Merancang Proyek Besar

  Arsip Video Presentasi

Diskusi PKMK tahun 2013

Pokok Bahasan Surveilans Respons
( Artikel, Kebijakan Kemkes RI)

Kelompok Kerja Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran UGM

8 Mei 2013

  Latar Belakang

Epidemiologi merupakan studi yang mempelajari distribusi dan determinan penyakit dan keadaan kesehatan pada populasi, serta penerapannya untuk pengendalian masalah kesehatan. Karena penyakit pada manusia tidak tersebar dan terbagi begitu saja secara acak tetapi ada faktor penyebab, maka epidemiologi harus melibatkan pengamatan dan pengukuran yang sistematik tentang frekuensi penyakit dan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan kejadian penyakit. Pengamatan secara sistematik dan terus menerus menurut faktor determinan dan distribusi penyakit dan masalah kesehatan yg terjadi adalah surveilans. Dalam tatanan manajemen kesehatan, surveilans berperan sebagai intelijen yang bertugas untuk menghasilkan informasi epidemiologi yang sangat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Surveilans harus ditindak lanjuti dengan respons, dapat berupa respons segera atau respons terencana. Oleh karena itu kegiatan ini sangat penting untuk peningkatan kompetensi para stakeholder, dosen, peneliti, konsultan dan mahasiswa pasca sarjana.

  Tujuan
 

1. Membahas perkembangan kebijakan dan manajemen terkait dengan pelaksanaan surveilans respons.
2. Membahas metode penelitian, pelatihan dan konsultasi yang dipergunakan dalam surveilans respons.
3. Meningkatkan kompetensi para stakeholder, dosen, peneliti dan konsultan dalam pemanfaatan sistem surveilans respons proses pengambilan keputusan.
4. Mengembangkan forum komunikasi antara stakeholder, dosen, peneliti dan konsultan dalam kebijakan dan manajemen kesehatan.

  Metode
 

1. Diskusi ini dipimpin oleh fasilitator yang bertugas :
   -  Memilih dan menjelaskan topik diskusi
   -  Memfasilitasi dan memimpin jalannya tanya jawab
    
2. Peserta diskusi :
   -  Stakeholder yang terkait dengan topik diskusi ( BBTKL, Pejabat Dinas Kesehatan Provinsi, Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten)
   -  Dosen ,peneliti dan konsultan
   -  Mahasiswa Pasca Sarjana
    
3. Diskusi akan diselenggarakan sebulan sekali, tempat dan waktu akan disampaikan secara rutin.

Kegiatan ini akan dipancarkan melalui video dan audio streaming, sehingga para peserta yang ada di luar Yogyakarta dapat mengikuti diskusi dengan mendaftar terlebih dahulu.

  Jadwal acara :

Diskusi Surveilans Respons PKMK 2013
Bulan	Topik	Makalah yang ditelaah	Fasilitator
Mei	Surveilans respons kematian ibu	Maternal death surveillance and response, Bulletin of the World Health Organization 2011;89:779-779A.	Siti Noor Zaenab

 Materi 

1. Presentasi Proposal Penelitian Surveilans Respons - Sitti Noor Zaenab
2. Pengantar Diskusi Bulanan (sistem surveilans-respons)
3. Surveilans Kematian Maternal
4. Surveilans Respons Kematian Ibu

  Arsip Video Presentasi

Semiloka Nasional

Pendidikan Dokter Spesialis dan Peran Dokter Layanan Primer

Aula FK UI, 29-30 April 2013

Kegiatan ini dimulai tepat pukul 09.30 dengan sambutan dari Ketua Panitia yaitu Dr. dr. Siti Setiati SpPD. yang menyambut kedatangan peserta di FK UI dan menerangkan mengenai tujuan kegiatan dua hari ke depan. Sambutan berikutnya dari Dr. Ratna Sitompul, SpM(K), Dekan FK UI yang menyatakan bahwa jumlah residen sangat banyak yaitu 1600 orang dan 400 fellow di FK UI. Jumlah ini menjadi potensi besar untuk dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan. Jika reseiden gagal dikelola, maka dapat diperkirakan mutu pelayanan akan rendah. Disamping berada di rumah sakit pendidikan, saat ini sudah terjadi residen bekerja mandiri, khususnya yang dikirim ke berbagai rumah sakit di daerah sulit. Sambutan terakhir disampaikan Prof. dr. Akmal Taher, SpU(K), PhD yang menyampaikan materi dari Menteri Kesehatan.

Pada intinya Menteri Kesehatan menyatakan bahwa residen penting untuk menjadi mitra kerja BPJS yang akan dimulai pada Januari 2014. Menteri Kesehatan mengingatkan bahwa dalam persiapan BPJS ada semangat transformasi yang besar. BPJS akan sulit berkembang tanpa dukungan tenaga profesional residen dalam transformasi ini. Keterlibatan tenaga residen ini penting untuk perbaikan akses dalam universal coverage. Disamping itu, ditekankan pula bahwa dokter layanan primer harus dijalankan, jangan sampai kuratif saja. Dalam hal ini, peran dokter keluarga diperlukan. Sebagai pentutup, Menteri Kesehatan menyatakan bahwa besar sekali harapan agar peran FK UI terus menjadi yang di depan untuk pengembangan ini. Saya berharap peran residen dan dokter primer dapat terus berkembang di BPJS, tutup Menteri Kesehatan.

Sesi 1 merupakan diskusi panel

Prof. Laksono Trisnantoro (FK UGM)

Dengan penerapan program pendidikan dokter spesialis yang 'university based' di Indonesia, peran RS pendidikan tetap sangat besar walaupun tidak bertanggung jawab langsung pada mutu pendidikan. Saat ini, tanggung jawab langsung berada di universitas (Fakultas Kedokteran). Situasi yang terjadi adalah residen dapat dilihat dari dua sisi yaitu universitas (FK) dan RS Pendidikan. Proses pendidikan di FK banyak dilakukan pengembangan. Namun di lain sisi, di RS Pendidikan penataan residen belum banyak ditangani. Residen tetap dianggap sebagai siswa, bukan staf medis RS. Sementara itu, kebutuhan residen (yang sudah kompeten) sebagai pekerja RS semakin tinggi, termasuk untuk BPJS dan pemerataan. Di negara lain, residen dianggap sebagai tenaga medis di RS dengan hak dan kewajibannya. Pertanyaan kunci adalah, apakah residen sebagai siswa atau pekerja professional? Jawaban pertanyaan kunci ini adalah dipandang dari sudut Fakultas Kedokteran residen adalah siswa didik. Sementara itu dipandang dari sudut RS Pendidikan/RS Jaringan, sebagian residen yang sudah mempunyai kompetensi adalah tenaga kerja sementara berbasis kontrak. Harapan ke depan, kita dapat merencanakan perkembangan ke depan dengan dua perspektif ini.

Dr. Anwar Santoso SpJPK. ARSPI.

Dipandang dari RS Pendidikan perlu ada pengembangan RS Pendidikan dimana FK tidak hanya mempunyai satu Rumah Sakit Pendidikan saja, akan ada bottleneck. Hal ini perlu dikembangkankan namun masih terkait dengan masalah pendidik dan tenaga kependidikan. Sekitar 60-70 persen dosen di klinis berasal dari Kementerian non pendidikan. Hal ini perlu terus dipahami dan dicari solusinya. Masalah lain yang dihadapi dalam pendidikan residen adalah

pembiayaan untuk pendidikan, dimana tidak ada satupun anggaran untuk pendidikan. Walaupun ada banyak masalah, RS Pendidikan harus bersikap sebagai model terutama untuk Pelayanan Prima dan Patient Safety. Seharusnya ada integrasi antara FK dan RS Pendidikan. Bagaimana tantangan untuk menghasilkan pelayanan primer, memenuhi keilmuan dasar sesuai SKDI, menyediakan real patient dan bekerja sama wahana pendidikan tenaga kesehatan lain.

Dr. Djoni Darmadjaja SpB MARS-PERSI.

Di tingkat RS, perhatian utama adalah, 1. risk management; 2. pembiayaan, 3. akreditasi RS dengan acuan ke UU RS. termasuk standar akreditasi RS. Mengacu ke hospital by laws, masih ada situasi dimana Residen bukan staf klinis RS. Menyadari bahwa residen bekerja sebagai staf klinis maka perlu ada perubahan di masa depan. Dari persepktif rumah sakit, sesuai UU RS, sebuah RS harus mempekerjakan tenaga sesuai aturan (misalnya kontrak). Pasal 43 UU RS menyebutkan RS wajib mengembangkan keselamatan pasien dan RS bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian yang disebabkan tenaga RS. Dalam UUPK semua praktek harus dilindung oleh ijin praktek. Staf yang kompeten adalah personel yang tanpa supervise. Residen memang masih di bawah supervisi, di bawah tanggung jawab DPJP, namun merupakan tenaga medis. Hal ini semakin mendorong perlunya perubahan dalan pengelolaan residen.

Dr. Prasetyo. : Ketua PPDS FK UI.

Hal ini merupakan sesuatu yang memang sehari-hari saya lakukan, kewajiban dan hak. Bukan hak dulu, mengapa? Saat ini kewajiban sangat banyak dan sangat panjang. Tanpa syarat, bicara hak-jika residen bicara hak maka tidak ada itu kata senior. Hak residen di UGM dan Unair semua sama yaitu haknya memperoleh bimbingan dan mendapat evaluasi secara obyektif, di sini saja sudah masalah. Dengan tujuan ini saja, ketidakobyektifan masih banyak terjadi. Ketika bicara hal; remunerasi, gaji dan sebagainya perlu ada contoh konkrit. Di tempat saya sekolah, saya mendapat gaji di atas UMR, kurang lebih 2.5 juta rupiah. Ini merupakan pendapatan dokter umum yang sekolah. Gaji GP per tahun adalah 4 ribu US dollar. Di atas kita (India), 9 ribu dollar. Jadi gaji seperti itu-3 – 4 juta rupiah. Dalam konteks pembayaran jika residen tidak dibayar, maka tetap alhamdulilah jika dibayar maka alhamdulilah hirobilalamin.